MAMUJU - Dalam memudahkan pelayanan, Pemprov Sulbar mulai menerapkan tandatangan elektronik di semua sekolah di Sulbar Hal tersebut, disampaikan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh saat melakukan rapat kordinasi bersama kepala Sekolah se-Sulbar di SMKN 1 Rangas Mamuju, Selasa 9 Januari 2024. "Kita ini mau mendorong para kepala sekolah melanjutkan pendidikan termasuk guru-guru. Jadi agar pelayanan di sekolah tidak terganggu maka penerapan tandatangan elektronik diterapkan," kata Prof Zudan, Selasa, 9 Januari 2024. Lanjutnya, ini juga membantu transformasi dari pelayanan manual menuju digital, sehingga pelajaran juga tidak terganggu. "Dulunya menerapkan tandatangan basah, sekarang kita ganti tandatangan elektronik," tambahnya. Sehingga, Sestama BNPP ini mendorong semua instansi , termasuk sekolah -sekolah di Sulbar menggunakan tandatangan elektronik. "Jadi semua terdata di aplikasi Srikandi. Mulai rapor siswa terarsip dan tidak hilang. Ketika hilang tinggal di print," ujarnya. (Rls)

MAMUJU - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat kembali akan menyelenggarakan kegiatan Webinar ASN Kreatif Seri-32 pada hari Rabu, 10 Januari 2024, pukul 09.00 - 12.00 WITA, Selasa 8 Januari 2024. Webinar ASN Kreatif Seri-32 mengusung tema "ASN Talent Academy: Pengembangan Talenta Unggul Melalui Budaya Kerja" sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulawesi Barat. Tema ini ini bertujuan untuk menggali potensi serta mengembangkan talenta unggul dalam lingkungan ASN, dengan fokus pada peran budaya kerja. “Semoga tema ini akan mendorong para ASN untuk memperbaiki pelayanan sebagai salah satu bagian penting dari tugas ASN. Webinar ini diselenggarakan untuk menjaga kemandirian para ASN agar senantiasa siap untuk belajar melalui berbagai platform yang tersedia. Dengan demikian, kompetensi ASN akan semakin meningkat”. ujar Farid Wajdi, selaku Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat. ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pengembangan talenta unggul bukan hanya terbatas pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kolaborasi yang baik. Budaya kerja yang positif dan inklusif adalah kunci utama dalam membentuk talenta unggul. ASN perlu diberdayakan melalui lingkungan kerja yang mendukung inovasi, pembelajaran, dan kolaborasi antarpegawai. “Saya berharap agar ASN di lingkup Pemprov Sulbar dapat hadir secara daring dalam kegiatan ini”, ujar Farid. Webinar ini juga akan memberikan ruang interaktif bagi para peserta untuk bertanya, berdiskusi dan berbagi pengalaman kepada narasumber dari LAN RI, yaitu Dr. Mariman Darto dan Mid Rahmalia Dengan diselenggarakan nya Webinar ASN Kreatif Seri-32 ini, BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat berharap agar para ASN di Provinsi Sulawesi Barat dapat terus mengembangkan diri mereka secara berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan rapat kordinasi bersama kepala Sekolah se-Sulbar di SMKN 1 Rangas Mamuju, Selasa 9 Januari 2024. Turut, hadir Sekprov Muhammad Idris, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mithar Thala Ali , Kadiskominfopers, Mustari Mula, dan seluruh kepala sekolah SMA, SMK se-Sulbar. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, selama tujuh bulan lamanya komunikasi dan kordinasi berjalan lancar, sehingga tetap harus dipertahankan. "Kuncinya kita membangun frekuensi kebersamaan dalam mencerdaskan anak bangsa. Mulai dari lingkungan sekolah, anak-anak, maupun sesama guru," kata Prof Zudan. Ia menambahkan sebanyak 250 kepala sekolah dihadirkan untuk menyampaikan poin-poin penting dalam program kerja Pemprov Sulbar. "Hari ini kita gas pol untuk para kepala sekolah, terus melakukan berbagai program strategis dalam rangka membuat siswa-siswanya satu mewujudkan merdeka belajar," tambahnya. Sehingga, lanjut Prof Zudan, para siswa-siswa ini, terutama SMK mendapat peluang pekerjaan yang cukup besar. SMK memiliki kemandirian lebih tinggi lagi, dan SMA persentase masuk perguruan tinggi lebih besar lagi. "Selama ini yang masuk ke perguruan tinggi berkisaran 10 sampai 12 persen. Makanya kita punya program untuk guru-guru hingga kepala sekolah melanjutkan sekolah," ungkapnya. Sedangkan, siswa-siswa sendiri ada pelajaran tambahan termasuk beasiswa agar bisa mendapatkan pendidikan lebih baik lagi. "Inilah kita sampaikan semua bagaimana-bagaimana strategis pencapaian target itu," ujarnya. Selain itu, dia menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dilakukan di sekolah. "Kita minta semua pendidikan mulai SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK gratis semua. Jangan ada lagi iuran karena akan membebani orangtua yang tidak mampu. Jadi tolong kepada Bupati bebankan ke APBD semua. Para sekolah mencari solusi untuk menganggarkan di APBD dan dana BOS," tandas Sestama BNPP ini.(rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amir mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menerima kunjungan Eksekutif Manajer PT. POS Indonesia KC Mamuju, Takwa Setiawan bersama rombongan di Kantor Sementara Gubernur Sulbar akhir pekan lalu. Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir menjelaskan, tujuan dari kunjungan Eksekutif Manajer PT. POS Indonesia KC Mamuju, Takwa Setiawan, adalah untuk menyampaikan program dari Kementerian ESDM terkait pendistribusian paket Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) di wilayah Sulbar. "Kehadiran PT. POS Indonesia untuk memberikan laporan kepada Pj. Gubernur atas capaian realisasi penyaluran AML hingga Desember 2023. Dari tahap 1 hingga tahap 3, telah mencapai 1.036 unit di seluruh wilayah Sulbar. Pembagian alat masak gratis ini dilakukan sebagai bagian dari program Kementerian ESDM," kata Amir. Amir mengatakan, dalam pertemuan itu pihak PT. POS Indonesia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mendukung kegiatan yang dimaksud. Eksekutif Manajer PT. POS Indonesia KC Mamuju, Takwa Setiawan mengatakan, PT. POS Indonesia sebagai transpoter penyaluran AML hingga ke masyarakat penerima. Dia juga menyampaikan rencana untuk penyaluran tahap selanjutnya. "Kami sudah bertemu dengan Bapak Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan, membahas terkait pendistribusian AML yang sudah dilakukan pada Desember 2023, dan kami meminta dukungan agar penyaluran AML dari Kementrian ESDM bisa berjalan dengan sukses, khususnya di wilayah Sulbar. Untuk tahap selanjutnya, kami meminta kepada Bapak Pj. Gubernur agar dilakukan launching untuk penyerahan langsung ke penerima yang ada di Kabupaten Mamuju atau kabupaten lain di Sulbar," kata Takwa. (rls)

MAMUJU--Satpol PP Sulawesi Barat (Sulbar) menurunkan personel sebanyak 3 (tiga) peleton yang terbagi dalam 4 (empat) titik lokasi pengamanan, utamanya di Gedung Graha Sandeq sebagai tempat Pelantikan Pj. Bupati Mamasa yang menjadi fokus utama dan juga pintu masuk yang menjadi akses ke tempat acara. Demikian penyampaian Kabid. Tibumtranmas Satpol PP Sulbar Hidayat Rachman saat dimintai keterangan seusai melakukan Apel Persiapan Pengamanan Pelantikan Pj. Bupati Mamasa di Lapangan Tribun Merah Putih, Komp. Kantor Gubernur Sulbar, Senin 8/1/2024. “Oh ya, personel itu mulai bertugas sejak kemarin siang setelah acara Car Free Day (Minggu 7/1/2024), langsung bergeser ke sini (Komp. Rujab Gubernur), tadi malam dan sampai sekarang. Kita maksimalkan demi suksesnya acara pelantikan ini” ucap Hidayat Rachman Sebagaimana diketahui, hari ini (Senin, 8 Januari, red) sesuai keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, Pj. Bupati Mamasa berganti dari penjabat lama Yakub F. Solon ke penggantinya Muhammad Zain dan diadakan pelantikan serta pengambilan sumpah oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Selain itu, juga pelantikan Pj. Ketua TP. PKK Mamasa oleh Pj. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan. Kasat Pol PP Sulbar Bujaeramy Hassan turut memberi komentar. Ia mengatakan, siapapun penjabat yang ditugaskan itu adalah kewenangan pemerintah pusat, tentunya setelah melalui berbagai penilaian dan evaluasi. ”Kita harus turut mendukung, kan Mamasa adalah bagian dari Sulbar, kami siap bekerjasama demi tuntasnya program pemerintah, maka kami siapkan pengamanan secara terencana dan matang, kami all out demi suksesnya pelantikan hari ini (Senin, 8 Januari, red)” tutur Bujaeramy. Sementara, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Herman, juga mengaku telah berkoordinasi dengan instansi lain dalam pengamanan ini. “Sesuai arahan pimpinan (Kasat), sejak kemarin saya lakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pengamanan pelantikan, seperti Biro Umum, Pamdal Pemprov. Sulbar dan lainnya. Kita juga lakukan survey di titik mana personel akan ditempatkan agar semuanya berjalan sesuai rencana" jelasnya. Hingga…

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Internal untuk menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar, Senin (08/01/2024). Rapat dipimpin langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi para Kabid dan dihadiri para ASN DLH Sulbar. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, setelah mengikuti Apel Pagi dan Do'a Bersama Lingkup Pemprov Sulbar secara virtual. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menyampaikan, rapat tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti arahan-arahan Pj. Gubernur Sulbar saat Apel Pagi dan Do'a Bersama Lingkup Pemprov Sulbar. Zulkifli menuturkan, beberapa arahan Pj. Gubernur Sulbar antara lain, mengembangkan inovasi-inovasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan yang diberikan OPD, meningkatkan RB, menjaga kebersihan toilet di masing-masing OPD guna memberikan kenyamanan kepada orang yang menggunakannya. "Dan juga tidak lupa Bapak Pj. Gubernur Sulbar meminta para kepala dinas mengingatkan jajarannya untuk selalu menjaga kekompakan organisasi dan penetapan zona integritas di OPD," kata Zulkifli. Olehnya, dalam kesempatan itu, Zulkifli meminta jajarannya tetap menjaga kekompakan dan segera melaksanakan kegiatan di Tahun 2024. “Semoga di 2024 ini kita lebih semangat lagi dalam memperbaiki kinerja,” harapnya. (rls)

MAMUJU - Tim TPID Sulbar rapat dan koordinasi inflasi bersama Mendagri RI di kantor Gubernur, Senin 8 Januari 2024. Karo Ekbang sekaligus Ketua Satgas Inflasi Masriadi mengatakan , rakor ini dilaksanakan untuk melihat fenomena harga pangan. Inilah kebijakan yang diambil pusat dijabarkan di daerah. "Sesuai arahan Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh kita tetap turun monitoring harga dan melakukan subsidi. Karena kita peringkat ketiga harus dipertahankan," kata Masriadi Sementara itu, perlunya juga tetap menjaga harga pangan di daerah . "Jadi kami di TPID ini aktif ke pasar untuk memantau dan sekaligus mensubsidi harga-harga pangan yang melonjak seperti beras dan ikan," tambahnya. Itu salah satu upaya bagaimana inflasi di Sulbar bisa terkendali dan harga-harga komoditas tidak naik signifikan. "Cabe ini sudah kita intervensi dengan dilakukan penanaman sejuta cabe oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan, " kata Masriadi Sedangkan, Kadis Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengungkapkan harga cabe mulai turun, tinggal beras, bawang dan tomat. "InshaAllah kita upayakan intervensi sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan dengan turun monitoring dan melakukan subsidi harga pangan," ucapnya. Selain itu, juga dilaksanakan pasar murah setiap minggu untuk menekan harga pangan tidak mengalami kenaikan signifikan. "Ini sangat efektif, karena kita turun dilapangan, bahkan bukan hanya monitoring untuk melihat komoditas yang bsia diintervensi. Kemudian laksanakan pasar murah," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Biro Umum Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Dinas TPHP Sulbar menfasilitasi pemetaan tanah yang akan dijadikan oleh Tim Penggerak PKK Prov dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan penanaman cabe dan tanaman holtikultura lainnya yang sesuai dengan stuktur tanah. Apalagi, Pemprov Sulbar telah melaksanakan launching program penanaman sejuta pohon cabe. Untuk itulah, TP PKK Sulbar bergerak cepat melakukan peninjauan lokasi oleh Ibu Gubernur Ninuk Triyanti Zudan beserta tim. Untuk itu, disepakati bahwa lahan area yang masuk dalam lingkungan perkantoran akan dimanfaatkan sebagai lahan untuk penanaman cabe dan tanaman holtikultura. "Iya kami dari Biro Umum dan dibantu alat eskavator dan Penyuluh Dinas TPHP hari ini membantu melakukan pemetaan lahan yang rencananya akan digunakan oleh Tim PKK Prov menanam cabe dan tanaman holtikultura lainnya," ucap kepala Biro Umum Anshar Malle. Sementara itu, dirinya juga sangat mengapresiasi langkah kongrit yang dilakukan oleh Ibu Pj. Gubernur Sulbar, Ninuk Triyanti Zudan beserta tim untuk membantu program pemerintah provinsi Sulawesi Barat menjadikan lahan tidur dikawasan perkantoran menjadi lahan yang produktif. "Sebelumnya juga telah dilakukan penanaman cabe ditaman halaman rumah jabatan gubernur dan cabe tersebut sudah beberapa kali dipanen, oleh ASN atau masyarakat yang membutuhkan tandasnya.(rls)

MAMUJU--Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 Lingkup Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yakni Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang tersebar di beberapa Satker/Organisasi Perangkat Daerah berjumlah Rp. 76.848.415.000,- . Mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 12.174.185.000,- jika dibandingkan pada Tahun 2023 yakni sebesar 64.674.230.00 . Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, kenaikan anggaran diterima pada Tahun 2024 ini boleh jadi sebagai bagian dari reward diberikan pemerintah pusat atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulbar pada pelaksanaan anggaran Tahun 2023. "Hal ini tidak lepas dari prestasi kerja kawan-kawan Pengelola yang ada di OPD/Satker masing-masing yang konsisten pada rencana baik dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu," kata Masriadi, Senin 08 Januari 2024. Di sisi lain, peran TIM Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang senantiasa mengingatkan para Pengelola dan Pelaksana Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar dapat melaporkan secara berkala tiap bulan terkait progress dan kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan kegiatan masing-masing Satker sehingga hal tersebut juga menjadi perhatian dan bahan monitoring evaluasi bersama. Dia menambahkan, pelaksanaan APBN Provinsi Sulbar Tahun 2023 mampu melewati target sebesar 95 persen dengan realisasi sebesar 96 persen. Sementara, APBN Tahun 2024 melalui Tugas Pembantuan yang ada di kabupaten se-Sulbar mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp. 6.377.586.000,- tersebar di 5 (lima) kabupaten yakni Pasangayu sebesar Rp. 1.096.002.000, Mamuju Tengah Rp. 999.639.000, Majene Rp. 1.282.419.000, Polewali Mandar Rp. 1.861.560.000,- dan Mamasa sebesar Rp. 1. 142.966.000. Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan yang ada di Kabupaten se-Sulbar Tahun 2023 terlaksana dengan baik sampai pada 99.50 persen. (rls)

MAMUJU, -- Hingga 8 Januari 2024, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) lingkup Pemprov Sulbar diangka 15 persen. Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir berharap seluruh pejabat lingkup Pemprov Sulbar segera melakukan pelaporan harta kekayaan sebagai komitmen bersama dalam menghadirkan ASN yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab. Natsir menjelaskan, pihaknya terus memantau LHPKPlN Pemprov Sulbar melalui admin LHKPN. Untuk pelaporan harta kekayaan ini, batas waktu diberikan hingga 31 Maret 2024. "Seluruh pejabat harus sadar ini kewajiban. Ini memperlihatkan bagaimana pejabat kita bersifat jujur, transparansi dan bisa mempertanggujawabkan harta kekayaan yang mereka memiliki," ungkapnya. Menurutnya, pejabat yang terbuka dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki menjadi bukti pejabat yang memegang integritas dan dapat dipercaya. Ketika tidak bisa memberikan maka ada sanksi PP 94 /2021. Apakah itu nanti hukuman ringan dan berat. Diketahui PP No. 94 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. PP ini bertujuan untuk memperkuat sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaporan tersebut, penyelenggara negara harus melaporkan semua jenis kekayaan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk uang, tanah, rumah, kendaraan, penghasilan, dan aset lainnya. Laporan harta kekayaan ini sangat penting untuk mencegah tindakan korupsi dan memastikan integritas penyelenggara negara. Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan itu tercantum dalam Pasal 4 huruf e yang berbunyi: "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." Bagi PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan. Sementara, bagi PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, tetapi tidak melaporkan bisa mendapat hukuman disiplin berat hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. (Rls)