JAKARTA --Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menjadikan provinsi Sulbar sebagai Pilot Project koperasi konsumsi "Korpri Mart" dan Koperasi Simpan Pinjam. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang juga sebagai Ketua DPN Korpri usai menemui Menteri Koperasi dan UKM di Kantor Kementrian Koperasi dan UKM Rabu, 10 Januari 2024 Melalui pertemuan selama 90 menit, Ketua Umum KORPRI Pusat ini membahas terkait langkah-langkah dalam mensejahterakan ASN. "Kemarin saya diterima pak Menkopukm kurang lebih 90 menit, beberapa keputusan, Pemprov Sulbar jadi pilot project untuk KORPRI membuat koperasi konsumsi "KORPRI MART" dan koperasi simpan pinjam dengan bunga murah, dana kita ajukan ke LPDP," kata Zudan, Kamis ,11 Januari 2024 Lanjut Sestama BNPP ini berharap ASN Pemprov Sulbar memanfaatkan program tersebut. Menurutnya , ini kesempatan Pemprov Sulbar untuk mengembangkan unit unit usaha bagi ASN. "Ini juga menjadi peluang ASN untuk lahirkan usaha lainnya diluar tugas sebagai ASN, sehingga lahir profesi-profesi yang bisa dikerjakan mandiri, pendapatannya bisa bertambah, jadi ASN itu harus bisa passive Income," pungkasnya. Selain membahas koperasi Kopri, pertemuan antara PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan dengan Menkop dan UKM juga menjadikan Sulbar sebagai pilot Project koperasi petani sawit.(rls)

MAMUJU--Dalam upaya menangani permasalahan angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar bekerjasama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII). Kolaborasi ini merupakan langkah proaktif untuk mengurangi angka stunting di wilayah ini. Pada rapat koordinasi Dinkes Sulbar bersama PMII dan GMII, Rabu 10 Januari 2024, di Kantor Dinkes Sulbar yang dipimpin Kepala Dinkes Sulbar, drg. Asran Masdy, disusunlah strategi aksi konkret untuk menangani masalah stunting ini. Kegiatan strategis akan difokuskan di posyandu-posyandu di seluruh wilayah Sulbar. Kepala Dinkes Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, langkah ini juga melibatkan para mahasiswa yang tergabung dalam PMII Mamuju dan GMII Mamuju untuk melakukan berbagai intervensi yang diperlukan terhadap bayi dan balita yang mengalami stunting. "Mereka (PMII dan GMII) akan terlibat secara langsung dalam program "Ayo Datang ke Posyandu" serta program percepatan penurunan angka prevalensi stunting," kata Asran Masdy. Menurut Asran Masdy, rencana kerja tersebut merupakan bukti nyata dari kolaborasi antara instansi pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil, menunjukkan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. "Dalam waktu dekat, diharapkan akan terlihat hasil positif dari upaya kolaboratif ini dalam menurunkan angka stunting di Sulbar," ucapnya. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) drg. Asran Masdy, menerima audiensi Perwakilan BPJS Cabang Mamuju, Rabu, 10 Januari 2024. Berlangsung di Kantor Dinkes Sulbar, pertemuan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta mengembangkan inovasi terutama dalam layanan rumah sakit di wilayah Sulbar. Pertemuan ini menjadi wadah bagi Dinkes Sulbar dan BPJS Cabang Mamuju untuk berdiskusi secara intensif mengenai optimalisasi mutu layanan. Diskusi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam konteks layanan rumah sakit di Sulbar. Kolaborasi ini menekankan pentingnya kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam memperbaiki sistem kesehatan yang ada. Kepala Dinkes Sulbar, drg. Asran Masdy dalam pertemuan itu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan aksesibilitas serta mutu layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulbar. Diharapkan, melalui kerja sama yang erat antara Dinkes Sulbar dan BPJS Cabang Mamuju, akan tercipta inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan bagi warga Sulbar. (rls)

MAMUJU - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat kembali melaksanakan seminar dengan mengusung tema “ASN Talent Academy; Pengembangan Talenta Unggul Melalui Budaya Organisasi” pada webinar seri 32 yang diselenggarakan seacara virtual pada tanggal 10 Januari 2024. Terlihat, para peserta webinar begitu antusias melayangkan pertanyaan kepada narasumber, tema ini memang cukup menarik karena berhubungan dengan pengembangan karir ASN. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, mengungkapkan di Sulawesi Barat ini jika ingin beradaptasi cepat dengan perubahan maka salah satu kuncinya adalah budaya kerja. "Birokrasi kita juga cenderung daya saingnya lemah disebabkan oleh kelambatan beradaptasi dan bertransformasi, itulah pentingnya budaya kerja yang berperan penting menunjang peningkatan kemampuan ASN untuk beradaptasi dengan cepat," kata Idris, Rabu 10 Januari 2024. ASN Talent Academy adalah program pengembangan kompetensi terintegrasi baik jenis kompetensi maupun metode untuk membentuk pemimpin masa depan. "Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan pelayanan yang mampu mendorong perubahan dalam manajemen pelayanan publik sesuai tantangan lingkungan," tambahnya. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) lewat Peraturan LAN RI Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara membuat terobosan di bidang pengembangan kompetensi melalui program aparatur sipil negara (ASN) Talent Academy. Program ini didesain khusus bagi para ASN milenial agar dapat secara cepat meningkatkan kompetensi kepemimpinannya. Dalam program ini, wawasan, sikap, perilaku, dan keterampilan ASN Millenial akan ditempa bukan hanya dari sektor pemerintah saja, tetapi juga dari swasta, dan bahkan tokoh. Sedangkan, menurut Kepala Pusat Pengembangan Kadar ASN LAN RI, Mariman Darto, yang menjadi narasumber pada Webinar Seri 32 kali ini, menyampaikan program ASN Talent Academy ini berisikan kompetensi yang komprehensif yang dibutuhkan pemimpin di era digital. "Mulai sejumlah soft skill yang akan memperteguh karakter kepemimpinan sampai pada kompetensi manajerial dan teknis," ujarnya. Ia juga menambahkan, metode belajar pada ASN Talent Academy telah disesuaikan dengan habit atau kebiasaan generasi milenial yang tidak…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Biro Hukum berhasil menuntaskan berbagai produk hukum daerah melalui aplikasi e-Perda. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Stephanus Buntu Madika saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 bersama jajarannya, Selasa 9 Januari 2024. Pada rapat tersebut, dipaparkan sejumlah capaian kinerja yang berhasil dituntaskan melalui Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. Biro Hukum memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan fasilitasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. “Pekerjaan kita cukup berat, usulan Perda dan Perkada dari Kabupaten masuk setiap saat. Dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 141 dokumen perda dan perkada, dapat direalisasikan sebanyak 156 dokumen atau 110,64%, melebihi dari target yang direncanakan," kata Stepanus. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan dukungan teknologi informasi yang memudahkan pengiriman dokumen permohonan Fasilitasi dan evaluasi dari setiap kabupaten yaitu Aplikasi e-Perda. Dalam menjalankan pengoprasian e-Perda diperlukan kerja sama antara PIC Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat dan PIC Bagian Hukum setiap Kabupaten se-Sulbar. Pada Rapat itu PIC Sulbar melaporkan progres Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten pada Aplikasi e-Perda sebanyak 102 Perkada dan 57 Perda. “Komunikasi dengan PIC e-Perda Kabupaten sangat baik, kita menfasilitasi Perda dan Perkada di Tahun 2023 ini dengan total 159” Lapor Rina. Demi memudahkan pelaksanaan pemberian nomor Register pada Perda Kabupaten juga dibentuk Inovasi I-Banua dimana program ini memberikan layanan interaktif Call Center antara Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. “I-Banua akronim dari bahasa daerah yang berarti sebuah Rumah Informasi gagas sebagai media interaktif kami dengan kabupaten” tambahnya. Selanjutnya untuk dokumentasi yang telah di undangkan, digagas inovasi untuk menyimpan dokumen produk hukum yang dapat diakses secara online melalui Aplikasi Model Basis Data Produk Hukum Daerah (Modis Promah).…

MAMUJU - Realisasi pendapatan Biro Umum Sekretariat Daerah Sulbar pada tahun 2023 melebihi target sebesar 135,90 persen atau senilai Rp 81.540.000, dari target Rp 60.000.000. Realisasi pendapatan ini mulai dari retribusi penggunaan ruangan untuk VIP Room Bandara dan gedung serbaguna dengan target Rp 10.000.000 dan realisasi pendapatan Rp 28.700.000. Sementara, retribusi dari penyewaan ruangan Mess Makassar target Rp. 50.000.000.- realisasi Rp.52.840.000 Dilanjutkan, perolehan dari pendapatan lain-lain berupa SP3 (Sumbangan pihak ke 3) sebesar Rp.5.700.000. Selain itu, Biro Umum juga berkontribusi dalam penerimaan pendapatan lain- lain sebesar Rp 803.478.472, yang bersumber dari penjualan BMD melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan melalui proses penjualan Kendaraan Perserorangan Dinas secara terbatas sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, menyampaikan bahwa untuk tahun 2024 akan terus berupaya mencapai target, bahkan melebihi target. "Kita akan lebih mengoptimalkan lagi obyek pendapatan sehingga kami menargetkan sebesar Rp 405.000.000, berarti ada kenaikan 7 kali lipat dari target tahun sebelumnya," kata Anshar, Rabu 10 Januari 2024. Bahkan, seluruh jajaran Biro Umum Sekretariat Daerah akan terus berinovasi dengan melihat pengembangan potensi pendapatan dan potensi penerimaan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar Masriadi Nadi Atjo melakukan pengawasan atau pemantauan harga pangan di Pasar Tradisional Mamuju, sebagai upaya untuk memastikan kewajaran harga yang terjadi di pasar tersebut. Hal ini merupakan langkah pengawasan/monitoring terhadap implementasi kebijakan Pemprov Sulbar melakukan upaya intervensi harga melalui pemberian subsidi pangan. Pemantauan ini dilakukan selama 2 (dua) hari yakni Senin dan Selasa (08-09 Januari 2024). Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, monitoring dilakukan sebagai upaya mengendalikan inflasi dan sebagai salah satu langkah yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. "Monitoring ini sejak 2023 kami lakukan dan di tahun ini akan lebih ditingkatkan dengan melaksanakannya setiap pekannya," ucap Masriadi. Dari hasil pemantauan, kata Masriadi, komoditi bawang merah mengalami kenaikan harga rata-rata mencapai Rp. 40.000/Kg. Sama halnya dengan komoditi tomat yang juga mengalami lonjakan harga mencapai Rp. 35.000/Kg. "Hal ini dipegaruhi oleh curah hujan yang tinggi menyebabkan produksi bawang merah dan tomat mengalami penurunan," katanya. Komoditi beras juga mengalami peningkatan harga jika dibandingkan dengan harga beras pada Desember 2023 mencapai harga Rp. 15.000/Kg untuk beras premium dan Rp. 14.000/Kg untuk beras medium. "TPID Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan berupaya menekan gejolak harga tersebut dengan memberikan subsidi beras kepada pedagang yang ada di Pasar Sentral dan Pasar Regional dengan besaran subsidi dari harga Rp.500,- sampai Rp. 3000/Kg," ungkapnya. (rls)

MAMUJU, - Jajaran Pejabat Eselon bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar melakukan pertemuan bersama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Pertemuan digelar santai dengan berbincang santai sekaligus memperkenalkan program mengenai layanan terbaru yang ada di RSUD Prov Sulawesi Barat. Senin, 8 Januari 2024 di Rujab Gubernur. Terdapat 4 layanan baru di RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi terobosan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan. Empat layanan tersebut yaitu layanan Hemodialisa, layanan Cathlab, layanan Radioterapi dan layanan Patologi Anatomi untuk pemeriksaan sel – sel kanker. Kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan arahannya agar dalam membuat perencanaan harus tepat sehingga pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncakan. Sekaligus mengimbau agar selalu melaksanakan pertemuan antar manajemen sehingga semua kegiatan dapat diketahui dan dilaksanakan secara bersama juga mengharapkan agar layanan baru yang ada di RSUD Provinsi Sulawesi Barat segera dioperasikan. "Sehingga layanan baru tersebut bisa dimamfaatkan oleh masyarakat Sulbar," ucap Zudan. Sementara Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat dr. Marintani Erna Dochri mengatakan pihaknya akan tmengupayakan agar 4 layanan baru ini akan segera dioperasikan. "Kita berupaya agar empat layanan terbaru itu bisa segera dilaksanakan sehingga masyarakat tidak lagi harus keluar daerah untuk mendapatkan layanan tersebut," ucap dr Erna. Ia berharap, dengan adanya layanan baru ini masyarakat Sulawesi barat lebih mudah mendapatkan pengobatan lebih lanjut sehingga tidak perlu dirujuk keluar Sulawesi Barat. (Rls)

MAMUJU- Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat , Rahmat Sanusi Menerima Kunjungan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, Rabu ,10 Januari 2024 Dalam kunjungan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dinsos Sulbar, membahas sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinsos Sulbar. Salah satunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). "Dalam pertemuan persoalan yang ditanyakan soal penyalahgunaan DTKS dan kami memberikan beberapa solusi, " kata Rahmat Sanusi. Rahmat juga mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara dan berharap kedepannya kerja sama untuk saling tukar informasi dan solusi bisa terus berjalan. (Rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sampah di Pesisir Pantai Arteri Mamuju, Senin, 08 Januari 2024. Rapat melibatkan sejumlah pihak seperti DLH Mamuju, BPJN Sulbar dan Komunitas Ampas Mamuju. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, dibuka dan dipimpin Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menyampaikan terima kasih kepada peserta rapat karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Zulkifli mengatakan, melalui rapat itu diharapkan masukan dan kerja sama antara DLH Mamuju, BPJN Sulbar, Komunitas lingkungan Ampas Mamuju serta peran masyarakat dalam mewujudkan Mamuju yang bersih, indah dan peduli akan sampah khususnya di Pesisir Pantai Arteri yang sekarang ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat yang ada di Mamuju. "Semoga dengan pertemuan ini dapat memberikan solusi penanganan sampah yang ada di bibir pantai dan Sungai Arteri Mamuju," harapnya. “Dalam pengelolaan sampah pesisir, DLH Mamuju sudah baik. Hanya saja masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya sampah di wilayah pesisir pantai ini," sambungnya. Untuk penanganan kasus lingkungan tersebut, Zulkifli menyatakan, DLH Sulbar telah dan terus berkomitmen melakukan pemantauan bahkan melaksanakan berbagai program kerja sebagai wujud peran dan fungsi DLH untuk Sulbar. Ia menambahkan, DLH Sulbar akan berkolaborasi dengan DLH Mamuju, BPJN Sulbar, dan Komunitas Lingkungan Ampas Mamuju akan mengadakan kerja bakti secara massal untuk menangani permasalahan sampah laut yang ada di sekitaran bibir pantai dan sungai arteri, yang selanjutnya akan dijadikan agenda rutin. Dari beberapa saran dan masukan peserta rapat, ada beberapa point yang bisa disimpulkan antara lain, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingya kebersihan di bibir pantai terutama kepada pelaku UMKM sepanjang Pantai Arteri agar selalu memperhatikan sampahnya, memasang plang peringatan larangan membuang sampah, menambah tempat sampah di…