MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulbar selaku Tim Penyusun Produk Hukum Daerah, melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar, Jumat, 12 Januari 2024. Berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkumham Sulbar, rapat kali ini dipimpin Kasubid FPPHD Kanwil Kemenkumham Sulbar Arpan Rinaldy Tambila Barre dan dihadiri dari Biro Organisasi Sulbar sebagai Pemrakarsa yaitu Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Nur Rahmah Parampasi, Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Biro Hukum Sulbar, Fatwansyah Rasyid, Dharmawagsa dan Muspirah, serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Sulbar. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 97D disebutkan “pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dimaksud, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tersebut oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah bertujuan agar tidak saling tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan delegasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan gubernur ini yakni maksud pembentukan peraturan gubernur, prinsip pelaksanaan sistem kerja, tahapan mekanisme kerja, kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tanggung jawab pejabat penilai kinerja, tanggung jawab pimpinan unit organisasi, tanggung jawab ketua tim, tanggung jawab anggota tim dan proses bisnis. Peraturan gubernur tentang sistem kerja ini merupakan pedoman…

MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan intervensi stunting di Posyandu Al Ikhlas di Dusun Buadao, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Jumat (12/01/2024). Intervensi dilakukan dengan pemberian paket bantuan kepada balita stunting. Sebanyak 19 balita mendapatkan paket bantuan berupa telur, susu, bubur dan daging kaleng. “Hari ini kami datang mengunjungi posyandu sebagai wujud gerakan penanganan 4+1, khususnya yang terkait stunting,” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar saat mengawali pengarahannya. Dalam pendampingan ini, Kepala Bapperida Sulbar mengecek grafik dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak dari masing – masing balita stunting yang telah diukur berat dan tinggi badannya. Melihat perkembangan baik yang tercatat dalam buku tersebut, Junda mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir. Dari laporan yang dihimpun di lokasi, diketahui sebanyak 39 dari 40 sasaran balita hadir pada kegiatan Posyandu Al Ikhlas kali ini. Di hadapan para ibu balita, Kepala Bapperida Sulbar mengajak untuk memanfaatkan pelayanan posyandu yang dilaksanakan sebulan sekali. “Pelayanan posyandu penting untuk kita mengetahui pertumbuhan atau perkembangan anak – anak kita. Apakah berat badannya normal, apakah berat badannya naik atau turun. Tolong manfaatkan posyandu yang ada sebulan sekali," imbaunya. Turut hadir, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulbar, Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Bapperida SUlbar, dan Tenaga Kesehatan Puskesmas Bambu. (rls)

MAMUJU--Kepala Bidang Perindustrian Dinas Dagperinkop-UKM Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Akbar Atjo yang juga Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar, melakukan pertemuan dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Ahmad di Gedung Gadis, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 11 Januari 2024. Dalam pertemuan ini membahas terkait pengembangan industri kerajinan tenun di Sulbar, khususnya kain tenun Saqbe Mandar, yang merupakan salah satu program Dekranasda Sulbar. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Ahmad menyatakan, Perwakilan BI Sulbar siap mendukung Dekranasda Sulbar dalam mengembangkan industri kerajinan tenun Saqbe Mandar di Sulbar. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Muh. Akbar Atjo menyambut baik dukungan tersebut. Menurutnya, hal itu bagi Dekranasda sangat penting dalam mendukung suksesnya program Dekranasda Sulbar dalam pengembangan industri kerajinan tenun di Sulbar, khususnya kain tenun Saqbe Mandar. “Dukungan ini sangat berarti bagi Dekranasda Sulbar. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan BI Sulbar dalam berbagai program pengembangan kerajinan di Sulbar,” kata Akbar. Dekranasda Sulbar sendiri merupakan organisasi nirlaba mitra pemerintah yang fokus pada pengembangan industri kerajinan di Sulbar, khususnya tiga tenun khas Sulbar, yaitu Saqbe Mandar, Sekomandi Kalumpang, dan Sambu Mamasa. (rls)

MAMUJU - Inspektorat Sulawesi Barat menggelar rapat internal dan tim tergabung dalam membahas penyelesaian kerugian daerah. Rapat internal ini dipimpin langsung Inspektur Inspektorat Sulbar Muhammad Natsir dihadiri seluruh jajarannya yang dilaksanakan di kantornya di Kompleks perkantoran Pemprov Sulbar, Jumat 12 Januari 2024. "Kita membahas penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan surat keputusan Gubernur," kata Natsir. Sehingga, Inspektorat Sulbar membentuk tim TPKD untuk bekerja segera dan bisa terselesaikan dengan baik. "Ini kita bersama tim TPKD bergerak dan hari ini pertemuan perdana membahas penyelesaian kerugian daerah," tambahnya. Selain itu, M Natsir memekankan perlu adanya skema kerja dalam Tim untuk mengoptimalkan kinerja tim. "Kemudian selanjutnya akan melakukan validasi data atas data-data temuan yang masuk dalam kelompok kerugian daerah," ungkapnya. Selanjutnya tim TPKD akan melakukan verifikasi, hasil verifkasi ini akan disampaikan kepada majelis tututan ganti kerugian daerah. "Ini dilakukan untuk menyelsaikan temuan temuan hasi pemeriksaan baik BPK dan APIP yang masih masuk dalam daftar temuan hasil pemeriksaan," ujarnya. Dia berharap dalam penyelesaian kerugian daerah bisa terselesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan. "Kita target bulan Januari ini sudah ada beberapa rekomendasi yang akan di serahkan ke majelis ganti rugi untuk disidangkan," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Pasca launcing Gerakan Tanam Sejuta Pohon Cabai oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada 6 Januari 2024 lalu di Desa Sondoang, Kec. Kalukku Kab. Mamuju, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulbar telah mendistribusikan bibit cabai siap tanam sebanyak 42 Ribu pohon ke berbagai lembaga masyarakat dan pemerintah yang telah memasukkan permintaan sebelumnya, termasuk Korem 142 Tatag Mamuju. Kepala DTPHP Sulbar Muhtar mengatakan, pada Rabu 10 Januari 2024 timnya telah mendistribusi bibit cabai ke Korem 142 Tatag sebanyak 10 Ribu pohon bibit cabai siap tanam beserta polibag, pupuk NPK, dan fungisida. "Pemberian polibag tersebut diharapkan semua spase yg ada di halaman rumah atau kantor bisa ditanami cabai sepanjang kena sinar matahari," kata Muhtar, Kamis 11 Januari 2024 Muhtar menuturkan, dengan adanya Gerakan Sejuta Cabai ini menunjukkan bukti serius dan komitmen yang kongkrit DTPHP Sulbar dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden, Arahan Menteri Dalam Negeri dan Pj. Gubernur Sulbar untuk mengantisipasi dampak inflasi dan krisis global. “Mudah-mudahan dengan gerakan ini meskipun tidak berpengaruh secara cepat, tapi Insya Allah dua bulan yang akan datang harga cabai bisa kita turunkan di bawah harga yang normal,” tutupnya. Ditemui terpisah di Korem 142 Tatag Mamuju, Kepala Seksi Teritorial Kolonel Victor Tjokro mengatakan, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertanian RI sebelumnya telah memiliki Nota Kesepahaman di bidang pertanian yaitu program ketahanan pangan nasional melalui sinergitas Kementerian Pertanian. "Sesuai dengan visi kami yaitu TNI yang prima yakni TNI yang professional, responsive, integrative, modern dan adaptif, sehingga program sejuta cabai sangat cocok untuk dijalankan," ucap Victor. Dia menyampaikan, ada 200 lebih Kepala Keluarga yang masing-masing akan mendapat 10 bibit cabai, nantinya cabai tersebut akan ditanam di pekarangan sekitar rumah. "Kami juga membagi bibit cabai ke Kodim yang ada kabupaten masing-masing 1000 pohon. Jadi selain ditanam di lahan Korem sendiri, kami membagi bibit cabai tersebut ke…

MAMUJU --Selain membantu pembangunan jembatan, PT. Bukaka Group juga mendukung Pemprov Sulbar dalam mengantisipasi longsor sepanjang Ruas Jalan Bonehau-Kalumpang. Kepala Dinas PUPR Racmad mengatakan, sudah melakukan komunikasi dengan pihak PT Bukaka yang saat ini terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk akses ke lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalumpang. "PT. Bukaka siap membantu," kata Rachmad, Kamis 11 Januari 2024. Olehnya, Lanjut Rahmat mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas kesiapan PT. Bukaka dalam melakukan mitigasi terhadap potensi bencana di Kalumpang. "Seperti yang kita harapkan, jadi antara pemerintah, investor, masyarakat dan instansi lainnya terjalin komunikasi dan berkolaborasi mengatasi permasalahan daerah," kata Rachmad. Adapun bentuk kolaborasi yang terbangun dengan PT. Bukaka adalah penyiapan alat berat ketika terjadi longsor di Ruas Jalan Bonehau-Kalumpang. "Ini hasil kordinasi kami dengan pihak PT Bukaka, jadi mereka siap untuk penyediaan alat berat," tutup Rachmad. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Kominfo Pers Mustari Mula mendampingi rombongan Komisi I DPRD Sulbar saat kunjungan kerja di Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 11 Januari 2024. Turut hadir, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Wakil Ketua Muslim Fattah, anggota Syahrir Hamdani, Irbad Kaimuddin, Dalif Arsyad, Bonggalangi dan Yulianti Adapun, yang menerima kunjungan tersebut Asisten I Pemkab Polman Agusnia Hasan Sulur, Kadis Kominfo Polman Aco Musaddad dan jajaran. Kadis Kominfo Perss Sulbar Mustari Mula mengatakan Komisi 1 DPRD Sulbar lebih banyak mengkordinasi bantuan pembangunan menara seluler wilayah-wilayah blank spot di daerah non 3 T khususnya di Polman. Termasuk tindak lanjut hasil audiensi Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan dengan Menteri Kominfo RI terkait tambahan bantuan pembangunan Menara Telekomunikasi seluler di wilayah blankspot di Polman "Sebelumnya sudah ada beberapa bantuan tower dari Kementerian Kominfo di area yang blank spot di Polman. Termasuk dengan tambahan bantuan yang akan diberikan tahun ini," kata Mustari, Kamis 11 Januari 2024. Bantuan tower ini diberikan tersebar disemua wilayah di Sulawesi Barat yang masuk area blank spot. "Kita juga kordinasi bagaimana peningkatan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas personal Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang beberapa tahun terakhir kurang tersentuh.Alhamdulillah tahun ini, ada program penigkatan kapasitas melalui kegiatan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) untuk area Polman," ujarnya. Kemudian, lanjut Mustari menjelaskan bahwa Kunjungan Kerja Komisi 1 DPRD Sulbar ke Kominfo Polman juga berkoordinasi terkait model desiminasi informasi publik yang dilakukan oleh Kominfo Polman sebagai corong pemerintah kepada masyarakat "Selain.masalah desiminasi informasi.Komisi I DPRD Sulbar selain berkoordinasi bagaimana strategi Kominfo Polman bermitra dengan media dalam penyebaran informasi publik serta strategi menangkal berita berita hoax.(rls)

MAMUJU--Sebagai bentuk komitmen dalam menangani masalah stunting, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Kesehatan bersinergi dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melaksanakan kegiatan Distribusi Paket Stunting di Posyandu Anggrek Merah, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis, 11 Januari 2024. Dalam kegiatan ini, sebanyak 84 Paket Stunting berupa beras dan telur didistribusikan kepada sasaran utama, yaitu balita yang terindikasi stunting dan ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy, turut serta dalam kegiatan ini bersama dengan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG), Pendamping PKH, Bidan, Kader, dan para sasaran. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya kehadiran orang tua, khususnya ibu yang memiliki balita di Posyandu setiap bulannya. "Partisipasi aktif sasaran di Posyandu sangat vital untuk meningkatkan Daya Serap (D/S) di wilayah tersebut," ujar drg. Asran Masdy. Menurutnya, kehadiran sasaran di Posyandu akan berdampak pada pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan diimplementasikan. Selain distribusi Paket Stunting, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan sosialisasi tentang bahaya Demam Berdarah Dengue (DBD) dan tata cara pencegahan penyebaran nyamuk DBD. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar juga menekankan pentingnya kebersihan toilet baik di rumah maupun fasilitas umum sebagai langkah preventif untuk menghindari penyakit yang berasal dari toilet. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti PMII, diharapkan upaya penanggulangan stunting di Sulbar dapat semakin efektif. Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari sinergi berbagai pihak dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin, menerima audiensi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Cabang Mamuju, Senin 8 Januari 2024. Kedatangan Ipmapus untuk meminta data penerima pembebasan lahan Bandara Tampa Padang. Hadir mendampingi Kepala Dinas Perkim Sulbar pada audiensi tersebut, Sekretaris Amrin dan seluruh Staf Bidang Pertanahan Dinas Perkim Sulbar. Sementara dari Ipmapus hadir Ketua Umum Akbar dan beberapa Pengurus Ipmapus lainnya. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, Ipmapus melakukan audiensi dengan Dinas Perkim karena ingin melakukan pengawasan data pembebasan lahan Bandara Tampa Padang. “Ya adik -adik kita dari Ipmapus kemarin (Senin 8 Januari 2024 red.) melakukan audiensi dengan kami karena ingin meminta data penerima pembebasan lahan Bandara Tampa Padang dari Tahun Anggaran 2021-2023,” kata Syaharuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 9 Januari 2024. Syaharuddin sangat menyambut baik keinginan Ipmapus melakukan pengawasan. Namun, untuk hal pengawasan yang dimaksud Dinas Perkim sudah memiliki pendamping dari pemerintah yakni dari Kejaksaan dan Polda. “Jadi jika ada oknum atau mafia tanah yang didapatkan di lapangan silahkan lapor ke kami, apalagi jika oknum itu diduga adalah staf Dinas Perkim jangan segan - segan untuk segera lapor ke kami. Namun, sampai saat ini saya pastikan khusus staf Dinas Perkim tidak akan pernah melakukan hal tersebut karena saya sebagai penanggungjawab sudah membekali mereka untuk bekerja sesuai prosedur dan mengingatkan jangan sekali - kali melakukan negosiasi soal pembayaran kepada pemilik lahan,” tegasnya. Untuk data yang dimita, Syaharuddin mempersilahkan Ipmapus menyurat ke Dinas Kominfo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dia juga menyampaikan, jika Ipmapus ingin melihat Peta Masterplan Bandara Tampa Padang pihaknya siap menjadwalkan pertemuan kembali sekaligus akan dijelaskan skala prioritas lahan - lahan mana saja yang sudah wajib untuk dibayarkan atau didahulukan pembayarannya, mengingat anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum sangat terbatas. Sementara,…

MAMUJU, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulbar melakukan peninjauan penanganan longsor di di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Kamis , 11 Januari 2024 Plt. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, hujan deras Senin 8 Januari kemarin, mengakibatkan longsor di 8 titik di Kalumpang. Empat desa sulit diakses, yakni Desa Karataun, Desa Batuisi, Desa Lasa dan Desa Salumakki. "Ada delapan titik longsor, di Desa Lasa', saat kami mendapatkan laporan terjadi longsor kami langsung kirim alat berat kesini, (Kalumpang)," kata Rachmad. Rachmad berharap masyarakat tetap waspada saat melintasi titik longsor apalagi saat kondisi hujan deras. "Kita perlu mengantisipasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, pohon tumbang, angin kencang, hingga tanah longsor," ungkapnya. Dia juga terus berkoordinasi dengan Kabupaten dan instansi terkait agar tetap siaga mengantisipasi terjadinya longsor di wilayah Sulbar. Menurutnya, dalam mengantisipasi kebencanaan dibutuhkan keterlibatan semua elemen dan masyarakat. “Kita koordinasi secara rutin dan berkala baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait untuk mengantisipasi pencegahan dampak dari cuaca ekstrem," kata Rachmad. (Rls)