MAMUJU TENGAH - Kepala Biro Umum Anshar Malle didampingi Kasubag Protokol Muhammad Apriady melakukan pemantauan persiapan kunjungan kerja Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah. Kunjungan tersebut akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024 besok. "Betul kami harus memastikan bahwa persiapan perlengkapan dan kelengkapan acara telah terpenuhi," kata Anshar Malle, Selasa 16 Januari 2024. Sehingga, pihaknya terlebih dahulu berada di Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan koordinasi. "Kami berkoordinasi dengan OPD terkait pihak pelaksana dan langsung mengecek dilokasi acara, karena itu merupakan fungsi-fungsi keprotokolan yang juga merupakan bahagian dari tugas Biro Umum," ungkap Anshar Malle. Sementara itu, dalam koordinasi ini banyak hal yang diketahui sehingga bisa disampaikan kepada Pj Gubernur Sulbar. "Misalnya saja jarak tempuh ke lokasi yang dituju dari jalan trans Sulawesi ke lokasi sekitar 25 km, kondisi jalan sebahagian beton cor sekitar 10 km selebihnya jalan pengerasan berbatu," bebernya. Termasuk, kondisi tempat acara berada di lokasi bendungan akses jalan berbatu, ruang pemaparan oleh balai sungai Sulawesi 3 berkapasitas 25 orang dengan beserta peralatannya sudah siap. "Selanjutnya progres persiapan di tempat acara, susunan acara sampai ke penyiapan materi acara, para undangan yang akan hadir dan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan acara, semua data acara harus diketahui oleh protokol," ujar Anshar Malle.(rls)

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Rapat Koordinasi Perencanaan Data Tahun 2024 di Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (16/1/2024). Rapat diikuti Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data Statistik Sektoral dan Dinas Kominfo Sulbar selaku Walidata serta perangkat daerah terkait lainnya lingkup Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, rapat itu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) serta untuk meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang terintegrasi Tingkat Pemprov Sulbar. Olehnya itu, Junda menekankan perlunya penguatan statistik sektoral guna mendukung penyelenggaraan SDI. Rapat Koordinasi Perencanaan Data sebagai langkah awal pelaksanaan SDI Tingkat Provinsi Sulbar. Melalui rakor ini diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik dan lebih presisi melalui pemenuhan ketersediaan data berbasis aplikasi (Sapota). (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin, didampingi Sekretaris Dinas Perkim Sulbar Amrin dan Tim Bidang Pertanahan menyambangi Lahan Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang Mamuju, Senin, 15 Januari 2024. Lokasi yang dikunjungi merupakan lahan yang belum dibebaskan sampai saat ini. Ditemui di lokasi, Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, tujuannya mendatangi lahan Bandara yang belum dibebaskan tersebut untuk menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar segera melakukan percepatan penyelesaian Bandara Tampa Padang Mamuju. "Kami bersama Sekdis dan Tim Bidang Pertanahan hari ini datang untuk melakukan pengecekan kembali batas – batas lahan sesuai Masterplan yang ada pada kami,“ ujar Syaharuddin sembari menunjukkan Masterplan di Smartphonenya. Menurut Syaharuddin, hal itu penting dilakukan agar ketika Dinas Perkim menyusun Daftar Nominatif (Dafnom) pembebasan Lahan Bandara untuk terlebih dahulu mendahulukan yang berada di dalam area Masterplan. Tetapi bukan berarti mengesampingkan lahan yang berada di luar Masterplan. “Bukan kami mengesampingkan lahan yang berada di luar Masterplan, tetapi kita memaksimalkan penyelesaian pembebasan lahan sesuai anggaran yang ada dan tingkat urgensi peruntukan pemanfaatan,” tegasnya. Kepala Dinas Perkim Sulbar menyampaikan, dirinya baru – baru ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak Appraisal atau Kantor Jasa Penilai Publik di Jakarta tepatnya pada 9 Januari 2024, untuk segera melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama dalam hal tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. “Setelah seluruh tahapan–tahapan pengadaan tanah selesai, secepatnya kami akan melakukan pembayaran,” tutupnya. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin, melakukan rapat internal bersama jajarannya, Jumat, 12 Januari 2024. Rapat di Kantor Dinas Perkim Sulbar ini, untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar tentang Penyampaian Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilayangkan tanggal 11 Januari 2024. Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin menginginkan apa yang telah disampaikan di dalam surat tersebut wajib juga diterapkan di lingkup Dinas Perkim Sulbar. “Surat ini walaupun ditujukan kepada kami eselon II, namun saya juga menginginkan dilakukan juga di kantor kita,” kata Syaharuddin, sembari menunjukkan surat di layar. Di dalam surat dijelaskan bahwa Pejabat Eselon II jika ingin melakukan perjalanan dinas wajib memasukkan surat tugasnya melalui Aplikasi Srikandi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perjalanan dinas, dan diverifikasi berjenjang mulai dari Sekretaris, Kepala OPD, Kepala Sub Tata Usaha Pimpinan, Kepala Bagian Administrasi Pimpinan dan Asisten. Hal – hal tersebutlah yang diiginkan Kepala Dinas Perkim Sulbar untuk diimplementasikan di lingkup Dinas Perkim Sulbar. "Jika ada ASN baik pejabat maupun staf yang ingin melakukan perjalanan dinas, surat tugasnya wajib diverifikasi sekretaris atau pejabat yang membidangi tata usaha di internal Dinas Perkim," tandasnya . Syaharuddin menegaskan, sebelum melakukan perjalan dinas, ASN yang bersangkutan wajib membuat Telaahan Staf yang berisikan tentang seberapa urgen atau penting perjalanan dinas yang akan dilakukan, dan setelah kembali dari perjalanan dinas yang bersangkutan wajib memaparkan hasil perjalanan dinasnya kepada ASN – ASN yang lain. "Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi dan memaksimalkan perjalanan dinas, mengingat anggaran perjalanan dinas di tahun 2024 sangat terbatas," ucapnya. Selain membahas pelaksanaan perjalanan dinas dalam rapat, Kepala Dinas Perkim Sulbar juga kembali mengingatkan tentang pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Dia meminta para kepala bidang agar segera melakukan percepatan dengan melakukan konsolidasi ke kabupaten terkait kegiatan – kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang perumahan dan Pelaksanaan Prasarana Sarana…

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin, menerima kunjungan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulbar di Kantor Dinas Perkim Sulbar, Senin 15 Januari 2024. Kunjungan tersebut merupakan koordinasi awal terkait kolaborasi yang akan dilakukan Dinas Perkim Sulbar dan TP-PKK Sulbar. Keduanya akan berkolaborasi pada kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) di Permukiman dan kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana. Hadir mendampingi Kepala Dinas Perkim Sulbar pada rapat koordinas tersebut, Kepala Bidang Perumahan Reski Ridwan, dan Muhammad Yusuf, sebagai penanggungjawab kegiatan Bidang Permukiman. Sedangkan, dari TP-PPK Sulbar diwakili Ny. Natsir dan dr. Indah. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, Dinas Perkim dan TP-PKK Sulbar akan bekerjasama dalam bentuk penyedian air bersih dan pembangunan bilik Mandi Cuci Kakus (MCK) di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, serta rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Kabupaten Mamuju. Dia juga mengatakan, selain bekerjasama dalam hal tersebut, TP-PKK juga akan mensosialisasikan pentingnya hidup sehat di lingkungan masyarakat. “Kami dan TP-PKK akan menyediakan Prasarana Sarana Utilitas Umum di permukiman sekaligus akan mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya hidup sehat, karena percuma kami menyediakan fasilitas – fasilitas tersebut jika nantinya tidak dipelihara dengan baik” ujar Syaharuddin, saat ditemui setelah rapat. “Semoga rencana kami ini berjalan lancar, mudah – mudahan Maret yang akan datang sudah bisa dilaksanakan,” sambungnya. Pada rapat tersebut, TP-PKK menyampaikan, pihaknya juga akan menyalurkan sedikit bantuan pada kegiatan itu yang kiranya dapat membantu masyarakat dan merasakan manfaatnya. (rls)

MAMUJU–UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar membangun kerja sama terkait sampling dan analisa air limbah domestic dan air limbah bahan berbahaya dan beracun, Selasa 16 Januari 2024. Itu ditandai dilakukannya Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali dengan Direktur RSUD Sulbar, dr. Merintani Erna Dochri di Kantor DLH Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan beberapa Staf DLH Sulbar dan RSUD Sulbar. PKS ini berlaku untuk satu tahun. MoU adalah dokumen hukum dimana isinya menjelaskan perjanjian awal kedua belah pihak yang sebelum penandatangan telah disepakati atas dasar penawaran, pertimbangan, penerimaan hingga terikat secara hukum. Dalam kesempatan tersebut, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menekankan pentingnya kerja sama antar pihak terkait pengelolaan air limbah domestic dan air limbah bahan berbahaya dan beracun khususnya di rumah sakit. "Dengan adanya perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat terwujud pengelolaan air limbah domestic dan air limbah bahan berbahaya dan beracun khususnya di rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang dapat menghasilkan limbah B3, sehingga perlu adanya pengelolaan agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan,” ucapnya. (rls)

MAMUJU--Dalam upaya meningkatkan efektivitas program "Ayo ke Posyandu" dan mempercepat penurunan angka stunting di Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Kesehatan Sulbar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar menyatukan langkah. Sebagai langkah awal, dilaksanakannya rapat koordinasi di Aula Dinas Kesehatan Sulbar, Selasa, 16 Januari 2024. Kegiatan ini, dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, beserta jajaran, serta Kepala Dinas PMD Sulbar, M. Jaun, dan timnya. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat implementasi program "Ayo ke Posyandu" dan sebagai langkah nyata dalam mengatasi masalah stunting di Sulbar. "Dengan sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas PMD, diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat setempat," kata Asran Masdy. Berikut hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut: 1. Sinkronisasi Data Posyandu: Dilakukan langkah konkret untuk menyatukan data Posyandu, dengan menyinkronkan data yang ada di Dinas Kesehatan dengan data Posyandu yang dikelola oleh Dinas PMD. 2. Rilis Data Posyandu Aktif: Dinas PMD akan merilis data Posyandu yang aktif berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Kesehatan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kebijakan yang lebih akurat. 3. Penyertakan Stunting dalam APBD: Stunting akan menjadi anggaran wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang lebih besar untuk pelaksanaan Posyandu dan peningkatan kapasitas kader. 4. Penjaminan Kunjungan ke Posyandu: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan didorong dan dipastikan mengunjungi Posyandu setiap bulan, sebagai bagian dari strategi untuk mencapai sasaran program. 5. Aplikasi HDW untuk Monitoring Real-time: Setiap pelaksanaan Posyandu akan direkam menggunakan Aplikasi HDW, dengan data yang diinput setiap bulan. Ini memungkinkan pemantauan secara real-time atas pelaksanaan program. 6. Verifikasi Aplikasi HDW: Data yang diinput melalui Aplikasi HDW akan diverifikasi oleh admin di setiap desa, memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang disampaikan. 7. Pertemuan Pokjanal Posyandu: Akan segera dilaksanakan…

MAKASSAR -- Komisi I DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Mess Pemda Sulbar, Selasa 16 Januari 2024. Kunjungan tersebut sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 2023 dan rencana program 2024. Berdasarkan paparan Koordinator Pengelolah Mess Pemda Sulbar Sitti Fatimah, target/realisasi program kegiatan tahun 2023 terlaksana 100 persen. Sementara anggaran untuk Program Kerja Tahun 2024 sebesar Rp500 juta, yang meliputi kegiatan perbaikan lahan parkir/ pembuatan kanopi, perbaikan lantai bangunan dan biaya oprasoonal lainnya. Adapun target sebesar Rp100 juta. Dia juga menyampaikan persoalan dan kondisi bangunan Mess. "Kondisi saat ini perlu perhatian lebih khususnya perbaikan ruang kantor, kamar tamu beserta pendukungnya, sarana dan prasarana lainnya, sehingga pelayanan dapat dimaksimalkan," kata Fatimah. Anggota DPRD Komisi I Muslim Fattah merespon dan mendukung perbaikan Mess Pemda Sulbar di Makassar, baik dengan skema penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. "Untuk jangka pendek, DPRD akan melakukan pengawasan kegiatan khususnya anggaran yang dikelolah saat ini dan akan berkoordinasi dengan badan anggaran untuk penambahan anggaran perbaikan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan, selanjutnya juga agar Biro Umum yang membawahi Mess tersebut agar berkoordinasi dengan Tim Ahli di bidang arsitek bangunan untuk melakukan asesmen menyeluruh terkaitbdengan kondisi bangunan saat ini sehingga menjadi pedoman pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat merencanakan anggaran perbaikan selanjutnya," kata Muslim. Sedangkan untuk rencana jangka panjang, DPRD Komisi I bakal mengusulkan kepada Pemda untuk dilakaukan pembangunan gedung baru, yang megedepankan pengelolaan berbasis bisnis sehingga mampu memberikan kontribusi banyak dalam pendapatan asli daerah. "Kondisi wilayah Mess tersebut sangat strategis karena berada di wilayah bandara Hasanuddin dan pusat perkotaan. Mess Pemda Sulbar salah satu aset daerah yang perlu perhatian khusus dan sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD Sulbar kedepan," tandasnya. (Rls)

MAMUJU–Dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan kinerja pegawai, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Outbond Pegawai di Kompleks UPTD Pertanian Sulbar di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Berlangsung selama dua hari yakni 12-13 Januari 2024, kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Dinas TPHP Sulbar. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar menjelaskan, kegiatan Outbond tersebut sudah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada awal tahun 2024 ini. “Kegiatan ini bermaksud untuk me-refresh seluruh personil Dinas TPHP Sulbar setelah selama satu tahun berkutat dengan pekerjaan," kata Muhtar. Untuk itu, lanjut Muhtar, dengan kegiatan itu diharapkan dapat menjadi momentum meningkatkan kekompakan, jiwa kebersamaan antar pegawai sekaligus siap menyongsong kegiatan di tahun 2024. Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Outbond adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, biasanya dilakukan di alam terbuka atau outdoor. "Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama tim, motivasi, komunikasi, dan kemampuan problem solving serta untuk meningkatkan kinerja individu atau kelompok," ujarnya. Melalui Outbound, peserta dituntut untuk meningkatkan konsentrasi, kecepatan sportifitas dan memperkuat team bulding. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penanaman jagung, pengisian polybag, penanaman benih cabe, serat penanaman bibit hijauan pakan ternak di lokasi UPTD Pertanian Sulbar. (rls)

POLMAN--Program kegiatan prioritas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BBTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk Tahun Anggaran 2024 telah dimulai. Perbanyakan benih sumber padi Inbrida menjadi program andalan sebagai upaya memenuhi kebutuhan benih padi unggul di Sulbar. Sejak Jumat 12 Januari hingga Minggu 14 Januari, UPTD BBTPH melaksanakan proses penanaman dengan sistem tanam pindah sebanyak delapan varietas benih padi inbrida pada lahan perbenihan UPTD BBTPH seluas 7,5 hektar yang terletak di Kelurahan Lantora Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kepala UPTD BBTPH, Nasaruddin mengatakan, pihaknya berharap kondisi cuaca dan sarana pengairan serta sarana perbenihan lainnya mendukung, karena proses perbanyakan benih sumber sangat tergantung dari prasarana dan kondisi iklim yang baik. “Pada musim tanam ini terdapat delapan varietas benih padi inbrida yang dibudidaya yaitu, Mekongga, Padjajaran, Cakrabuana, Nutrizinc, Inpari 32, Inpari 33, Inpari 43, dan Inpari 48 Blas,” ungkap Nasaruddin. Ditemui terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar mengatakan, penanaman musim tanam rendengan tahun 2024 diharapkan mendapatkan hasil yang lebih maksimal pada musim sebelumnya. “Kita berharap produksi benih ini berjalan baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani di Sulbar,” ujarnya. Proses panen diperkirakan pada April tahun 2024 dan calon benih akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur perbenihan, sehingga pada Mei atau Juni tahun ini benih sudah dapat diperbanyak kembali oleh penangkar benih yang ada di Sulbar. (rls)