Mamuju-Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyar (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024, yang dilaksanakan Pemprov Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 18 April 2024. Musrenbang dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada Sulbar. Acara ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang bertujuan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada kesempatan itu menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian masalah 4+1, yang merupakan prioritas utama dalam agenda pemerintahan. Prof. Zudan juga menekankan beberapa hal diantaranya, pentingnya meningkatkan kedekatan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan masyarakat, dengan harapan memperkuat keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. “Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM di semua tingkatan pemerintahan serta pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucapnya. Hal lain yang ditekankan adalah pentingnya upaya branding dan pemasaran Sulbar untuk meningkatkan citra dan daya tariknya baik di tingkat regional maupun nasional. Ini melibatkan strategi komunikasi yang kuat dan promosi yang efektif untuk menarik investasi, pariwisata, dan kerja sama lainnya. Sementara itu, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menegaskan komitmennya untuk mendukung arahan yang telah disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Sulbar. Terkait peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik serta upaya branding dan pemasaran, Arianto menyatakan hal itu akan menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan citra dan daya tarik Sulbar. Dia menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola…

Mamuju-Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) aktif mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di D' Maleo Hotel Mamuju pada Kamis, 18 April 2024. Dalam kegiatan yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah dan berbagai stakeholder terkait, Pengurus TP-PKK Sulbar turut memberikan kontribusi pemikiran dan usulan terkait program-program kesejahteraan keluarga. Partisipasi aktif dari TP-PKK ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. "Kami, Pengurus TP-PKK Sulbar sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 ini,” kata Pj. Ketua TP-PKK Sulbar, Ny. Ninuk Tryanti Zudan, saat dihubungi via telepon Ninuk menyatakan, TP-PKK Sulbar berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan keluarga di Sulbar. ”Melalui forum itu, kami berharap ide dan usulan dari TP-PKK dapat menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan daerah yang lebih baik untuk tahun-tahun mendatang," ucapnya. Penulis : TP-PKK Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas Transmigrasi Sulbar mengadakan Halal Bihalal, di Aula Kantor Transmigrasi Sulbar, Kamis, 18 April 2024. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Ibrahim, Ketua DWP Unit Dinas Transmigrasi Sulbar Asmira, Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi Darmawati Jusuf, Kepala Bidang Pengembangan Ruslan Jabbar, Kepala Bidang Perencanaan Mursalin serta para staf. "Setelah menjalani Bulan Ramadhan yang didalamnya melaksanakan berbagai Ibadah , tentu kita berharap semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan insyaallah menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT, sehingga dengan keluarnya di Bulan Puasa Ramadhan semoga semua dalam keadaan fitra," kata Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Ibrahim dalam sambutannya. Ibrahim juga mengutip pernyataan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada Apel Pagi dirangkaikan dengan Halal Bihalal Pemprov Sulbar, yang menyampaikan bahwa halal bihalal itu merupakan tradisi yang hanya ada di Indonesia. Halal bihalal artinya saling menghalalkan terhadap kesalahan-kesalahan orang . ”Dengan dihalalkan dosa orang lain di diri kita maka itu akan terampuni, dosa hubungan sesama manusia yaitu Habluminannas sedangkan hubungan manusia dengan Allah Swt yaitu Habluminallah, tidak tertutup kemungkinan di antara kita ini ada saja kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita lakukan baik itu disadari maupun tidak disadari,” ucapnya. Olehnya itu, dengan diadakannya halal bihalal itu, Ibrahim mengajak untuk memanfaatkan momen tersebut dengan saling menghalalkan kesalahan orang yang pernah menyakiti perasaan. ”Selama kita bersama-sama baik dalam urusan dinas maupun pribadi jika di antara kita ada hal-hal yang tidak berkenan baik itu tutur kata maupun sifat, maka di momen inilah kita saling halal bihalal,” ucapnya. Penulis : Dinas Transmigrasi Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju –Fungsi ke PU an harus lebih optimal agar menyelesaikan masalah, memberianfaat atau nilai tambah dan mengangkat branding Sulbar. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar pada Rapat Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulbar bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PUPR Kabupaten se Sulbar di Mamuju, Kamis (18/04/2024) Hadir pada kegiatan itu BWS Sulawesi III Palu, dan BPJN Sulbar serta Dinas PU Kabupaten se Sulbar. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, membutuhkan kerja keras dan kerja cepat sering tantangan yang dihadapi Sulbar saat ini, khususnya di sektor infrastruktur. Sehingga dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan kerja terintegrasi antara Pemda dan pusat. “Sehingga kita melakukan rakor ini dengan harapan kedepan kita bisa lebih sinergi, kolaboratif,dan kerja terintegrasi agar penanganan infrastruktur berjalan efektif demi kemajuan daerah,” ungkapnya. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, untuk bisa menyelesaikan masalah infrastruktur di Sulbar maka seluruh unsur ke PU an dari kabupaten, provinsi dan pusat terus berkoordinasi. Hal yang perlu dilakukan adalah menggunakan instrumen RKPD dan APBD. PU harus memunculkan masalah-masalah yang ditangani masyarakat saat pembahasan kedua instrumen tersebut. “Hulunya dulu, bunyikan di dokumen RKPD dan APBD. NANTI tim evaluator (enam kabupaten) buka semua masalah, “ ucap Prof. Zudan. Selain itu, menyebarluaskan informasi terkait penanganan yang sudah dikerjakan, hal ini untuk memberi kepastian kepada masyarakat sehingga dapat mengangkat branding Sulbar. “Masyarakat ingin melihat seberapa kuat upaya itu, lakukan langkah-langkah yang membuat masyarakat bahagia,” pungkasnya. (Rls)

Mamuju- Tanah longsor terjadi di Jalan Poros Mamasa-Mamuju, tepatnya di Dusun Porara, Desa Salumokanan, Kecamatan Rantebulahan Timur (Rantim), Kabupaten Mamasa pada Selasa (16/04/2024). Menanggapi kejadian itu, Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah telah menunjukkan respons yang cepat dan tanggap terhadap kejadian tersebut dengan melakukan koordinasi dengan BPBD Mamasa. Material tanah longsor tersebut menutupi sebagian badan jalan. Hingga saat ini material masih dalam proses pembersihan oleh Dinas PUPR Sulbar bekerjasama dengan Dinas PUPR Mamuju. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah mengatakan, terakhir mendapatkan informasi dari Kalaksa BPBD Mamasa telah terjadi longsor yang menimpa salah satu rumah warga atas nama Yusuf B (Kepala Keluarga) yang beralamat di Dusun Lemo, Desa Saluassing, Kecamatan Bambang. “Kejadian diperkirakan Pukul 23.00 Wita pada tanggal 17 April 2024, terjadi longsor diakibatkan hujan terus menerus mulai sore hari sampai pada malam hari. Selain rumah yang tertimpa longsoran juga satu unit motor dan perabot rumah tangga. Akibat longsor pula, akses Jalan Poros Saluassing-Saludengen terputus,” kata Muhammad Yasir Fattah, Kamis 18 April 2024. Dia menyatakan, komitmen dan tindakan cepat Tim BPBD Sulbar menunjukkan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menangani bencana serta perlunya respons yang cepat dan efisien untuk melindungi dan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terdapat potensi cuaca ekstrem di 27 provinsi, salah satunya Sulawesi Barat (Sulbar). Dalam menghadapi situasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, dengan dukungan penuh dari Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan memberikan instruksi kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul akibat kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana alam. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam pernyataannya, menegaskan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem. Dia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan seluruh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keselamatan masyarakat. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah mengatakan, BPBD Sulbar meningkatkan upaya pencegahan dengan menyebarkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan pesan singkat. “Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat waspada dan siap menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan mereka,” kata Muhammad Yasir, Kamis 18 April 2024. . Muhammad Yasir Fattah mengimbau masyarakat untuk memperhatikan informasi terbaru dari BMKG dan BPBD serta mengikuti petunjuk evakuasi dan tindakan pencegahan yang telah disarankan. “Dengan kerja sama antara BMKG, BPBD Sulbar, pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan bersama terjaga,” ucapnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Dalam beberapa bulan terakhir, ada peningkatan signifikan dalam kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di enam kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) pada awal tahun. Dalam menanggapi situasi ini, Dinas Kesehatan Sulbar telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 12 Maret 2024 juga telah diterbitkan kepada Bupati se-Sulawesi Barat tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Peningkatan Kasus DBD. Adapun jumlah kasus DBD di Sulbar 2024, pada Januari mencapai 262 kasus, Februari 224 kasus, dan Maret sebanyak 157 kasus. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini masih dalam proses penyelidikan, namun kemungkinan perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus penyebab DBD, dianggap sebagai salah satu faktor yang signifikan. “Perlunya kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit ini, seperti membersihkan genangan air, menggunakan kelambu saat tidur, dan menghindari tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy, Kamis 18 April 2024. Asran Masdy menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengenali dan melaporkan gejala DBD secara dini kepada fasilitas kesehatan setempat. Dalam upaya mengatasi peningkatan kasus DBD, Dinas Kesehatan Sulbar meningkatkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan memperkuat ketersediaan fasilitas serta tenaga medis untuk memberikan perawatan kepada penderita DBD. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan peningkatan kasus DBD di Sulbar dapat ditekan dan situasi kesehatan dapat terkontrol kembali. Penulis : Dinas Kesehatan Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Dalam beberapa bulan terakhir, ada peningkatan signifikan dalam kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di enam kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) pada awal tahun. Dalam menanggapi situasi ini, Dinas Kesehatan Sulbar telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 12 Maret 2024 juga telah diterbitkan kepada Bupati se-Sulawesi Barat tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Peningkatan Kasus DBD. Adapun jumlah kasus DBD di Sulbar 2024, pada Januari mencapai 262 kasus, Februari 224 kasus, dan Maret sebanyak 157 kasus. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini masih dalam proses penyelidikan, namun kemungkinan perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus penyebab DBD, dianggap sebagai salah satu faktor yang signifikan. “Perlunya kesadaran masyarakat untuk mencegah penyakit ini, seperti membersihkan genangan air, menggunakan kelambu saat tidur, dan menghindari tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy, Kamis 18 April 2024. Asran Masdy menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengenali dan melaporkan gejala DBD secara dini kepada fasilitas kesehatan setempat. Dalam upaya mengatasi peningkatan kasus DBD, Dinas Kesehatan Sulbar meningkatkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan memperkuat ketersediaan fasilitas serta tenaga medis untuk memberikan perawatan kepada penderita DBD. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan peningkatan kasus DBD di Sulbar dapat ditekan dan situasi kesehatan dapat terkontrol kembali. Penulis : Dinas Kesehatan Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan agenda kegiatan rutin setiap bulan yaitu Rapat Penetapan Indeks K dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pekebun se-Sulbar, bertempat di Hotel Berkah Mamuju, Rabu 17 April 2024. Rapat Penetapan Indeks K dan Harga TBS kali ini untuk periode April 2024. Kegiatan ini dibuka Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar Muhtar, didampingi Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia. Turut hadir TIM Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar, terdiri dari Dinas Koperindag Sulbar, Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Biro Hukum Setda Sulbar, Biro Ekbang Setda Sulbar dan Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu, serta Ketua Asosiasi Kelapa Sawit dan 11 Perusahaan Kelapa Sawit yangg ada di Sulbar. “Alhamdulillah setelah libur lebaran ini, kami Dinas Perkebunan Sulbar melaksanakan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pekebun se-Sulbar. Ini merupakan agenda kegiatan rutin setiap bulan yang wajib untuk dilaksanakan,” ujar Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Siti Kamalia. Disampaikan, dalam rapat tersebut Indeks K yang disepakati yaitu 84.40 persen dan harga TBS Kelapa Sawit sebesar Rp. 2.380.56/Kg. “Pembahasan penetapan hari ini (Rabu 17 April 2024) berlangsung cukup alot dan alhamdulillah kita sepakat untuk menetapkan Indeks K yang disepakati yaitu 84.40 persen dan Harga TBS berada diharga Rp. 2.380.56/Kg,” ucapnya. Harga pembelian TBS Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan berlaku untuk kebun plasma dan kebun swadaya yang telah bermitra sesuai dengan Permentan Nomor 01/ Permentan/KB.120/1/2018. Harga penetapan ini berlaku mulai Kamis 18 April 2024 sampai dengan penetapan harga di bulan berikutnya. Penulis : Dinas Perkebunan Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Dalam rangka perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Triwulan I Tahun 2024, diperlukan pemutahiran (update) data rumah tangga berlistrik dan data desa berlistrik Non PLN. Beranjak dari hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Muhammad Ali Chandra mengintruksikan Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar Andi Rahmat didampingi Inspektur Ketenagalistrikan Anugrah, dan Analis Teknis Kebijakan Nur Alam, melakukan kunjungan koordinasi ke PLN UP2K Sulbar, Kamis (18/04/2024). Kunjungan tersebut diterima langsung Manager UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin didampingi Manager UP2K Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan M. Djajadi dan Officer Perencanaan Listrik Perdesaan Fauzan. Pertemuan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam perhitungan RE dan RDB dan diharapkan tercapai kesepakatan data rumah tangga dan desa berlistrik Non PLN yang mutakhir (update). Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat menyampaikan, jumlah rumah tangga yang digunakan merupakan data dari Disdukcapil Sulbar, sedangkan data desa yang digunakan pada perhitungan RDB mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. “Data Perhitungan RE dan RDB di provinsi selanjutnya akan sebagai bahan dalam Penetapan RE dan RDB Nasional Periode I Tahun 2024 yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI,” kata Andi Rahmat. Ia menambahkan, koordinasi itu merupakan pertemuan awal, sehingga kemungkinan akan dilakukan pertemuan selanjutnya terkait RE dan RDB sampai bisa disepakati bersama dan hal-hal penting lainnya yang kiranya akan dikoordinasikan dengan PT. PLN. ”Semoga bisa menjadi kerja sama yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat Sulbar,” harapnya. Sementara itu, Manager UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin menyampaikan, update data yang dilakukan PT. PLN secara berjenjang mulai dari unit ULP yang merupakan sub-unit di bawah UP3, sampai ke data diterima UP2K. ”Dan untuk data Triwulan I sedang dalam proses dan akan selesai pekan depan, selanjutnya akan di…