MAMUJU-Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah akan dilaksanakan pada Februari-Maret 2024 sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.14/109/IJ Tanggal 9 Januari 2024. Salah satunya Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Untuk mensukseskan kegiatan tersebut, dilaksanakan rapat persiapan bersama Tim Penyusun Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar pada Senin 15 Januari 2024, bertempat di Ruang Rapat Kepala Bapperida Sulbar. Rapat dipimpin Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana. Hadir dari BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Muhammad dan Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan TGR Indah Mustika Sari. Turut hadir, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Moh. Saleh Rahim, perwakilan Inspektorat, serta perwakilan dari Dinas Kominfopers Sulbar dan Biro Umum Setda Sulbar. Penilaian Pj. Gubernur Sulbar akan diagendakan pada Minggu ketiga Februari mendatang. “Tentunya BPKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya siap menyampaikan data-data yang dibutuhkan dalam mendukung penyusunan Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur,” ujar Amujib, Kepala BPKPD Sulbar. (rls)

MAMUJU – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar), Muhammad Idris mengikuti senam bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana beserta jajarannya, Jumat (19/01/2024). Pada kesempatan ini, Muhammad Idris memberi apresiasi atas semangat seluruh pegawai yang tetap melaksanakan senam, meski sedang hujan di sekitar Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. “Senam hari ini, dengan penggabungan Bappeda dan Balitbangda, semua (pegawai) sudah kelihatan membaur dan kompak," kata Muhammad Idris. Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, kehadiran Sekda menjadi motivasi dan pembangkit semangat bagi seluruh pegawai Bapperida Sulbar. “Dengan hadirnya Pak Sekda hari ini, ikut senam bersama, jadi bentuk motivasi bagi kami. Terutama dengan kesibukan tahun ini yang padat, dengan berbagai agenda – agenda besar yang ada di Bapperida, maka seluruh karyawan diharapkan senantiasa sehat. Untuk itu, kegiatan senam ini akan dilakukan rutin setiap minggu,” sebut Junda Maulana yang ditemui usai senam bersama. Sebelumnya, Pj. Gubernur Sulbar telah menetapkan keputusan tentang pemindahan 16 pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulbar ke Bapperida Sulbar, sejak 5 Januari 2024 lalu. (rls)

MAMUJU--, Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan secara tegas mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja melalui APBD TA. 2024. Hal tersebut disampaikan pada acara Webinar ASN Kreatif Seri-33 yang diselenggarakan oleh BPSDM kerjasama dengan BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu 17 Januari 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah". Menurutnya, peran APBD penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja pengeluaran pemerintah termasuk belanja APBD agar cepat direalisasikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena dampaknya tehadap kesejahteraan masyarakat. Apresiasi terhadap Pemprov Sulbar yang berhasil merealisasikan APBD tahun anggaran 2023 dengan capaian terbaik, Sulbar masuk kategori 10 besar tertinggi secara nasional dengan Realisasi Pendapatan sebesar 98,43% dan realisasi belanja sebesar 96,56% tertinggi kedua setelah Pemprov Aceh. Lebih lanjut, Maurits menyampaikan berbagai solusi dalam percepatan realisasi belanja APBD dengan melakukan pengadaan dini, percepatan belanja melalui e-katalog, katalog lokal dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik, pembayaran tagihan pihak ketiga secara termin serta peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menyampaikan, pada tahun 2023 lalu pihaknya bersama tim sudah berupaya optimal dalam meningkatkan realisasi pendapatan. Realisasi PAD terealisasi sebesar Rp. 461,90 M atau 96,34% dari target Rp. 479,47 M dan Total Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp. 2.016,67 M atau 98,43% dari target Rp. 2.048,91 M, sedangkan untuk Belanja terealisasi Rp. 2.031,10 M atau 96,56% dari pagu sebesar Rp2.103,38 M. "Dengan penyerapan anggaran yang optimal ini tentu manjadi stimulus dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini kita bisa capai berkat arahan dari Bapak Pj. Gubernur Sulbar yang selalu memberikan support kepada kami," kata Amujib. "Tahun 2024 ini kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan mempercepat realisasi belanja serta mulai menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah…

MAMUJU–Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta rombong, Jumat 19 Januari 2024. Kunjungan tersebut diterima Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo didampingi Direktur Sebuku Energi Malaqbi Harif Hanafing serta pejabat Ahli Madya di Ruang Rapat Rujab Sekprov Sulbar Jl. Abdul Malik Pattana Endeng. Dalam pertemuan ini, Komisi II DPRD Kabupaten Wajo mempertanyakan bagaimana cara implementasi terhadap proses pengelolaan Participacing Interest (PI) 10% dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dalam peningkatan PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan PI 10%, yang telah berhasil diperoleh BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi Sulbar. Aturan mengenai PI 10% ini tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan-Ketentuan Penawaran Participating Interest Sepuluh Persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, PI 10% merupakan domain pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia pun berharap, Pemda Wajo dapat segera membentuk BUMD yang akan menerima dan mengelola PI 10% tersebut sesuai prosedur pemilihan yang benar. (rls)

JAKARTA--Dinas Pariwisata Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Yusuf Anwar melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI), Jumat 19 Januari 2024. Kunjungannya diterima langsung Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf RI Faisal. Kunjungan tersebut untuk mengajukan proposal atau permintaan bantuan berupa pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku usaha jasa pariwisata di Sulbar. Pelatihan dan sertifikasi dalam rangka akselerasi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha jasa pariwisata. Dalam pertemuan itu, Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf RI Faisal menyambut baik proposal atau permintaan bantuan tersebut, dan berjanji secepatnya akan direalisasikan di tahun 2024. Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Pariwisata Sulbar, Yusuf Anwar mengatakan, Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulbar yang sangat dekat dengan IKN, tentu banyak peluang yang bisa didapatkan dan diuntungkan di sektor pariwisata. Menurutnya, dalam memenuhi ketersediaan di setiap destinasi wisata yang ada di Sulbar, maka harus dimulai dari peningkatan SDM. "Ini agar pelaku usaha jasa pariwisata di Sulbar mampu menjawab kebutuhan wisatawan yang akan berkunjung ke Sulbar," ucapnya. (rls)

MAMUJU TENGAH--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin ikut serta dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Bendungan Budong–Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulbar, Rabu 17 Januari 2024. Hadir pada Kunker tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Forkopimda Sulbar, beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar dan tentunya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Agenda utama Kunker adalah untuk mengetahui progres pembangunan Bendungan Budong–Budong, yang saat dilakukan peninjauan kurang lebih sudah mencapai 30 persen, ditarget dapat selesai tahun ini. Dinas Perkim Sulbar adalah salah satu unsur pemerintah yang masuk dalam Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Budong–Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. “Kami adalah salah satu dinas yang masuk dalam Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Budong–Budong. Dari tahun 2022 kami sudah mengawal pembangunannya, mulai dari melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang tidak setuju atas pembangunan sampai penerimaan ganti rugi kami selalu diundang, walaupun alokasi anggaran yang digunakan adalah APBN,” kata Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim Sulbar saat ditemui di lokasi. Bendungan Budong–Budong terletak di Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, pembangunannya masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Bendungan itu akan mengairi kurang lebih 3.700 hektar, dipastikan akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, dapat mengendalikan banjir, mencegah kekeringan serta dapat menjadi tempat wisata nantinya yang ditargetkan akan beroperasi tahun 2024. (rls)

MAMUJU--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju (Pemkab Mamuju) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, Selasa, 16 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin, didampingi Sekretaris Dinas Perkim Sulbar Amrin dan Kepala Bidang Perumahan Reski Ridwan. Dari Pemkab Mamuju, hadir Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Mamuju Muh. Jufri Badau dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju Muhammad Taslim Sukirno. Turut hadir perwakilan Biro Hukum Setda Sulbar. Rapat tersebut untuk menindaklanjuti disposisi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh terhadap surat dan proposal yang dilayangkan Pemkab Mamuju Tanggal 2 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Rehabilitasi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024. Surat yang disertai proposal dilayangkan oleh Pemkab Mamuju tersebut berisikan Permohonan Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor sebanyak 24 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Hal itu langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkim Sulbar karena merupakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan alokasi anggarannya sudah ada pada Dinas Perkim Sulbar Tahun 2024. “Terima kasih kami ucapkan kepada Pemkab Mamuju yang telah memenuhi undangan kami, guna membahas permohonan bantuan rehabilitasi korban bencana tahun anggaran 2024 dari Pemkab Mamuju,” ucap Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin memulai rapat Syaharuddin menyatakan, pihaknya akan membentuk TIM Terpadu untuk malakukan verifikasi data faktual di lapangan terhadap 24 KK yang terdampak bencana tersebut, sehingga nantinya dalam memberikan bantuan benar–benar dapat dirasakan manfaatnya. Sementara, Kepala Dinas Perkimtan Mamuju Muh. Jufri Badau menyambut baik atas ditindaklanjutinya dengan cepat surat dan proposal yang sudah disampaikan tersebut. “Kami Pemkab Mamuju sangat bersyukur karena sudah difasilitasi dan dibukakan ruang untuk bersama–sama berkolaborasi menangani masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Desa Sondoang Tahun 2022,” ujar Jufri Badau. Hal yang…

MAMUJU - Sekretaris Jendral PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti dijadwalkan akan mengisi sebagai khatib shalat Jumat di Masjid Baitul Anwar Pemprov Sulbar besok, Jumat 19 Januari 2024. Hal tersebut, disampaikan Kordinator Bidang Ibadah & Dakwah Masjid Baitul Anwar, Makdum Ibrahim, Kamis 18 Januari 2024. "Sangat di sayangkan jika kedatangan beliau tidak dimanfaatkan ilmunya, jadi kami mengundang beliau untuk menjadi khatib di Masjid Baitul Anwar," kata Makdum Ibrahim. Sehingga, dia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov dan masyarakat untuk hadir. "Kita harap umat Muslim dapat hadir sholat Jumat berjemaah di Masjid Baitul Anwar Pemprov Sulbar," harapnya. Prof Abdul Mu'ti sedang berada di Mamuju mengikuti kegiatan Muhammadiyah. "Beliau ada kegiatan di sini, makanya kita undang hadir di Masjid Baitul Anwar. Selama ini kita mendengarkan ceramahnya di media sosial," ujarnya.(rls)

Mamuju - Pejabat Fungsional Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat antara lain, Aslam, Nurlaela serta Subriah menghadiri rapat evaluasi Car Free Day (hari bebas kendaraan bermotor) minggu kelima yang diselenggarakan setiap hari Minggu di jalan Arteri, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Rapat evaluasi kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih satu bulan itu bertujuan untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung lebih semarak lagi pada minggu kelima, Minggu (21/1/2024) mendatang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan usai rapat evaluasi, Rabu , Rabu, 17 Januari 2024. Dalam rapat itu, kata Idris, pihaknya menghadirkan OPD terkait, Pemkab Mamuju dan Polresta Mamuju. "Kita lakukan evaluasi minggu kelima pelaksanaan car free day untuk memastikan pelaksanaannya lebih semarak lagi. Jadi, dari kabupaten maupun dari polres kita hadir untuk betul-betul mewujudkan car free day yang aman, bersih, sehat dan semarak," kata Muhammad Idris. Sehingga, Sekprov Muhammad Idris meminta, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju untuk bergabung dalam car free day untuk berolahraga dan menikmati udara yang bersih di pagi hari. "Tentu misi kita, sebanyak mungkin masyarakat hadir. Oleh karena itu kita harapkan warga masyarakat Mamuju yang ada di Mamuju pada saat hari ahad itu, kita minta untuk hadir bersama-sama dengan warga yang lain untuk menikmati udara dan kebersihan dari udara kita di sana (Arteri)," ujarnya. Muhammad Idris pun menegaskan, tidak ada kendaraan apapun yang diperbolehkan melintas di area pelaksanaan car free day. Bahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta Forkompinda lainnya, sehingga tidak ada jalur VIP saat pelaksanaan car free day. "Tadi kita sepakati juga, durasi waktunya kita tambah. Yang awalnya mulai pukul 06.00 hingga pukul 09.00 WITA, menjadi pukul 06.00 hingga 10.00 WITA itu kesepakatannya," tutur Muhammad Idris. Untuk diketahui, event car free day merupakan usaha Pemprov Sulbar untuk memastikan Mamuju yang menjadi ibukota kebanggaan Sulbar, menjadi penyanggah dari bertumbuhnya dan berkembangnya…

MAMUJU--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, melaksanakan Rapat Percepatan Proses Pelayanan Perizinan di Sektor Minerba, Rabu 17 Januari 2024. Rapat ini dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis. Berlangsung di Kantor DPMPTSP Sulbar, rapat dihadiri Kepala Bidang Perizinan A DPMPTSP Sulbar Irfan AT, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar Ilham, Koordinator Inspektur Tambang Sulbar Hilal, TimTeknis dan PJF Bidang Perizinan. Dalam rapat tersebut, Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis mengatakan, ada beberapa laporan dari para pelaku usaha pertambangan yang menganggap bahwa proses pembahasan dokumen teknis yang dilakukan pihak Dinas ESDM dan IT prosesnya masih terkesan lambat. "Saya selaku koordinator perizinan di semua sektor perizinan yang menjadi kewenangan provinsi, bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memberikan solusi ketika ada salah satu sektor yang mengalami kendala atau hambatan dalam proses penerbitan izin," tandas Habibi. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar, Ilham menjelaskan, pihaknya bersama Tim IT dalam setiap melakukan pembahasan dokumen teknis pertambangan selalu mengacu kepada SOP yang ada, dimana untuk pembahasan dokumen teknis membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja dan itu sudah termasuk perbaikannya. "Hanya saja kendalanya, setiap dokumen teknis yang sudah dibahas itu perbaikannya yang lambat kami terima dari konsultan tambang pelaku usaha, sehingga terkesan lambat prosesnya," katanya. Sementara, Tim Teknis menjelaskan, untuk memperoleh izin peningkatan operasi produksi itu ada 3 (tiga) dokumen harus dibahas, yakni dokumen laporan eksplorasi, dokumen laporan study kelayakan (FS), dan dokumen laporan pasca tambangnya. "Terakhir setelah mendapatkan izin OPnya, maka pelaku usaha diwajibkan lagi untuk pembahasan dokumen RKABnya untuk dapat melakukan penjualan hasil produksi tambangnya," terangnya. (rls)