Mamuju--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Pengisian Pemenuhan Data dan Dokumen dalam rangka Evaluasi Kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024. Sehubungan dengan deadline pengisian Laporan Evaluasi Kinerja TP2DD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar Tahun 2024 pada tanggal 26 April 2024, untuk pengisian data kinerja TP2DD Terbaik tahun penilaian 2023 pada aplikasi SIP2DD. Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah pada Rabu 24 April 2024, dipimpin Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf dan dihadiri Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, AKPD Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah Syaharuddin, Kasubid Teknogi Informasi Rosianah M. Nadir, Tim IT BPKPD dan staf lainnya dalam hal dukungan penuh atas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dalam arahannya mengatakan, diharapkan seluruh Tim BPKPD TP2DD dapat berpartisipasi dalam pengisian data kinerja TP2DD dan juga dapat melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk memastikan partisipasi seluruh TP2DD di Pemprov Sulbar serta penggunaannya dalam optimalisasi sistem Informasi TP2DD berjalan maksimal. Tolak ukur penilaian Kinerja TP2DD kali ini dilihat dari pengisian pada aplikasi SIP2DD untuk Aspek Proses, Output dan Outcome yang disertai upload data dan keterangan dari media sosial, dimana untuk pengukuran tahun 2023 bobot masing-masing adalah 20%, 50%, dan 30% dengan tetap mengacu pada kriteria evaluasi yang diatur dalam pasal 14 Kepmenko Perekonomian 147 tahun 2021. Sementara, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak mengungkapkan, program unggulan yang akan ditampilkan dalam Championship 2023 ini yaitu Aplikasi SIMOTO. “Kita mengusung aplikasi SIMOTO pada program unggulan kali ini, mudah-mudahan bisa memenuhi kriteria penilaian,” harap Faika. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) menggelar Bimtek Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) se- Sulbar di Hotel Grand Putra, Jl. Emmy Saelan No 69-140 Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Rabu, 24 April 2024. Kegiatan dimulai Pukul 08.00 Wita – selesai. Acara dibuka Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi Kabid PPKL Alexsander Bontong dan Plt. Kepala Seksi Wil. I Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi Sudarwanto, serta yang bertindak selaku moderator Syukria Alimuddin. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, tujuan Bimtek Pembinaan Proklim itu adalah agar peserta dapat memahami dan melaksanakan Aksi Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan iklim melalui Proklim di wilayah masing-masing. “Dan diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas bagi instansi dan lembaga terkait dalam melakukan kegiatan Proklim yang sangat penting peranannya dalam upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara Global dan khususnya di Sulbar, guna mendukung pencapaian target nasional 20.000 kampung iklim pada tahun 2024 ini,” kata Zulkifli. Menurut Zulkifli, bimtek itu sangat penting untuk dilakukan secara terus menerus mengingat kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan teknis kepada pemangku kepentingan di masing-masing kabupaten, yang mana nantinya pemerintah kabupaten yang akan melaksanakan pembinaan langsung ke desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Peserta Bimtek berasal DLH se-Sulbar beserta para pendamping Enumator Lingkungan masing-masing daerah dengan total undangan peserta sebanyak 35 orang. Diharapkan kepada seluruh peserta agar mampu membuat target pencapaian pelaksanaan Proklim mulai dari kategori Proklim Pratama, Madya dan Utama. Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan Bimtek Pembinaan Proklim adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Program Kampung Iklim, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubaha Iklim Nomor : P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, Intruksi…

Mamuju-- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) mengadakan pertemuan koordinasi terkait pengembangan aplikasi Beasiswa Mahasiswa Pemprov Sulbar di Ruang DRC Kominfo, Gedung Gadis Lantai 4, Kompleks Perkantoran Pemprov Sulbar, Rabu, 24 April 2024. Peserta yang hadir termasuk tim pengembang aplikasi dari Biro Pemkesra Setda Sulbar dan Dinas Kominfo Sulbar. Salah satu fokus utama pertemuan kali ini adalah perlunya melengkapi hasil kegiatan Form Elisitasi dan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) agar aplikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam upaya memastikan kelancaran proses administratif, peserta pertemuan juga membahas perlunya pembuatan administrasi persuratan terkait permintaan domain dan email. Langkah ini dianggap penting untuk memfasilitasi komunikasi dan administrasi yang efektif dalam pengembangan aplikasi beasiswa ini. Meskipun telah dilakukan persiapan awal, tim pengembang mengakui bahwa logic design user aplikasi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut oleh tim programmer. Hal ini menjadi prioritas untuk memastikan aplikasi Beasiswa Mahasiswa Pemprov Sulbar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan optimal. Di tempat berbeda, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menggarap Aplikasi ini. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk memberikan bantuan beasiswa yang lebih baik kepada mahasiswa, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui pengembangan aplikasi tersebut. Arianto juga menyoroti pentingnya kualitas aplikasi dalam memberikan layanan yang terbaik bagi para mahasiswa penerima beasiswa. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU, - Tak berselang lama setelah dijanjikan, mobil listrik bantuan Presiden Jokowi tiba di SMKN 1 Rangas Mamuju, Sulbar. Sebelumnya, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo di Sulbar mendapat hal positif bagi pendidikan di Sulbar. Terlihat dengan bantuan yang diberikan di SMKN 1 Rangas Mamuju, Presiden langsung memberikan bantuan berupa mobil listrik untuk praktek siswa di sekolah tersebut. "Ini tentu menjadi hal positif untuk pendidikan, utamanya di SMKN 1 Rangas, Presiden Jokowi langsung merealisasikan mobil listrik untuk praktek siswa," kata Zudan. Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 1 Rangas Mamuju, Mahmud mengungkapkan, pihaknya menjemput langsung mobil listrik bantuan Presiden Jokowi di dealer, Selasa, 23 April 2024 kemarin. "Kemarin sesaat setelah Presiden Jokowi meninggalkan SMKN 1 Rangas Mamuju ini, langsung ditindaklanjuti oleh staf kepresidenan untuk pengadaan mobil listrik. Jadi, kami langsung sama-sama ke dealer mobil untuk mengambil mobil itu dan langsung diberikan," kata Mahmud, Rabu (24/4/2024). Setelah adanya mobil itu, Ia berharap, kompetensi siswa khususnya di bidang teknik kendaraan ringan otomotif mengalami peningkatan. "Yang tadinya mereka hanya bisa belajar mobil yang digerakkan oleh mesin, kemudian dengan hibrid, ini insyaallah mereka akan bisa mempelajari bagaimana mekanisme mesin yang digerakkan oleh listrik," ujarnya. Lanjut Mahmud menjelaskan, mobil listrik bantuan Presiden Jokowi akan fokus digunakan untuk kepentingan praktek untuk mengenali mobil berpenggerak listrik hingga pembelajaran mengemudi bagi pelajar. "Tentu mobil itu fokus digunakan untuk praktek karena memang dibantu untuk praktikum saja. Di samping itu, anak-anak kan bisa belajar untuk bagaimana mengemudi karena di SMKN 1 Rangas Mamuju ini ada namanya pelajaran pilihan. Pelajaran pilihan itu, belajar mengemudi. Jadi jurusan apa saja bisa memilih untuk itu," pungkas Mahmud. (Rls)

Mamuju--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemeriksaan berkas peserta Casis Bintara Polri selama empat hari di mulai tanggal 21 sampai 24 April 2024. Plh. Kepala Dinas Dukcapil Sulbar, Muhammad Rusdi menugaskan delapan pegawai terdiri dari lima ASN dan tiga Administrator Data Base (ADB) dalam rangka penerimaan terpadu anggota Bintara Polri T.A 2024 . Sebanyak 900 peserta Casis Bintara Polri yang telah melakukan pemeriksaan berkas. “Keikutsertaan Dinas Dukcapil Sulbar sebagai panitia eksternal dalam penerimaan Bintara Polri dan kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam membantu Polri untuk pemeriksaan berkas Adminduk secara transparan,” kata Rusdi, Senin 22 April 2024. Disampaikan, pemeriksaan administrasi awal para calon siswa Bintara Polda Sulbar ini berkaitan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP el), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran serta kesesuaian lama domisili di Sulbar minimal dua tahun di dalam Kartu Keluarga Sulbar. ”Pengecekan keabsahan dokumen tersebut dilakukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menjadi persyaratan penerimaan Bintara Polri,” ungkapnya. Penulis : Dinas Dukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) terus mengambil langkah progresif dalam mencapai predikat zona integritas. Langkah dimaksud adalah dengan meningkatkan pemanfaatan media sosial dalam mendukung capaian kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu dari enam area perubahan yang perlu dicapai. Peran media sosial tidak hanya menjadi alat untuk membangun citra positif bagi instansi, tetapi juga berperan vital dalam mensosialisasikan informasi dan kegiatan kepada masyarakat. "Kami sadar akan pentingnya keberadaan di media sosial untuk membangun citra zona integritas. Kami tidak hanya menggunakan platform ini untuk mempublikasikan kegiatan kami, tetapi juga untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat," ungkap Muhtar, Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Selasa 23 April 2024.. Dengan memanfaatkan media sosial secara maksimal, Biro PBJ menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan transparansi instansi terhadap masyarakat. Melalui platform-platform media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menyediakan menu layanan pengaduan melalui website resmi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau masukan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. "Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif kepada masyarakat. Dengan adanya menu layanan pengaduan ini, kami berharap dapat meningkatkan interaksi bersama masyarakat," tambah Muhtar. Di tengah tantangan dan dinamika dalam pelayanan publik, langkah-langkah ini merupakan bukti nyata dari komitmen Biro PBJ Setda Sulbar untuk terus berinovasi dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugasnya. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kabid Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rini Lukita Sari bersama stafnya menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Beasiswa, Rabu 24 April 2024. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Staf Ahli Kantor Gubernur Sulbar difokuskan pada pembahasan Finalisasi Ranpergub tentang Beasiswa. Rapat ini dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila Haruna. Turut hadir Kabid dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulbar, Staf Biro Hukum Setda Sulbar, serta Tim Pembahas lainnya. Dalam rapat ini, semua pihak berkolaborasi untuk menyusun Ranpergub tentang Beasiswa yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Sulbar. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif ini dalam rangka pengembangan ASN di daerah. "Kami mengapresiasi inisiatif rapat ini yang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses pendidikan di Sulbar melalui beasiswa. Dengan kerja sama semua pihak, kami yakin Ranpergub tentang Beasiswa ini akan menjadi solusi yang efektif untuk mendukung pengembangan ASN di daerah," kata Rini. Penuis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Program Car Free Day (CFD) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali dijalankan setelah libur panjang Idul Fitri 1445 H. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu (21/04/2024) di Jalan Arteri Mamuju, dan diikuti dengan antusias oleh masyarakat. Selain senam bersama yang menjadi ikon CFD, Pemprov Sulbar juga menyelenggarakan kegiatan kerja bakti yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Para Pegawai Pemprov Sulbar serta masyarakat bersama membersihkan ruas jalan di sepanjang area CFD. Sampah-sampah yang berserakan dikumpulkan dan dibuang ke tempatnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Bujaeramy Hassan yang turut hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kerja bakti bersama merupakan salah satu wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. "Melalui kerja bakti ini, kita ingin menunjukkan bahwa kita peduli terhadap lingkungan dan ingin mewujudkan Mamuju yang bersih dan asri," ujar Bujaeramy Hassan. Bujaeramy Hassan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. "Mari kita jadikan CFD ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, jadi kita dapat sehatnya juga dapat bersihnya,” tutupnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima konsultasi dari Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar terkait kendala pembuatan Penetapan Angka Kredit (PAK) konversi melalui e-Kinerja BKN. Konsultasi ini dilakukan pada Senin, 22 April 2024 di Kantor BKD Sulbar. . Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKD Sulbar, Hasmawati menjelaskan bahwa Koperindag mengalami kendala dalam pembuatan PAK konversi bagi para pegawainya. Kendala tersebut antara lain, kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembuatan PAK konversi melalui e-Kinerja BKN untuk kenaikan pangkat pada jabatan fungsional di mulai Tahun 2023. “Dimana masih terdapat pejabat fungsional yang penilaian angka kreditnya secara konvensional, maka harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional sebelumnya kemudian membuat PAK Konversi dari hasil penilaian kinerja pada aplikasi e-Kinerja BKN terintegrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN),” ungkap Hasmawati. Sementara, Kepala Bidang e-Kinerja BKD Sulbar, Muhammad Nur memberikan tanggapannya terkait kendala yang dihadapi Koperindag. Ia menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara BKD dan instansi terkait dalam proses penyelesaian PAK konversi. "Koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kami dari BKD siap membantu instansi terkait dalam proses pembuatan PAK konversi, termasuk Koperindag," jelas Muhammad Nur. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menegaskan komitmen BKD untuk membantu instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan PAK konversi. "Solusi yang cepat dan tepat harus segera ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan PAK konversi ini. Kami dari BKD akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan BKN untuk mencari solusi terbaik," kata Bujaeramy Hassan. Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan Koperindag dapat menyelesaikan permasalahan pembuatan PAK konversi dengan lebih mudah dan cepat. Tentunya PAK adalah syarat mutlak untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pasca erupsi Gunung Api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara beberapa hari lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pemantauan aktif dengan berkoordinasi tersistematis dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tampa Padang. Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, di selah-selah Rakornas BNPB di Bandung, Jawa Barat menjelaskan bahwa pasca erupsi Gunung Api Ruang telah menumpahkan ratusan ribu ton magma dari perut bumi. "Salah satu dampak erupsi ini adalah pelepasan partikel berbahaya bagi kesehatan manusia, yaitu Sulfur Dioksida (SO2), yang merupakan salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur," ujarnya Muhammad Yasir Fattah, Selasa 23 April 2024. Yasir Fattah menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan pihak BMKG melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sulbar. Menurut informasi dari BMKG, lanjutnya, pola angin di sekitar Gunung Ruang saat ini bertiup dari timur ke tenggara. "Dengan pola angin seperti ini, material yang dikhawatirkan tidak akan mengarah ke Sulbar. Meskipun demikian, masyarakat Sulbar tetap diharapkan untuk selalu waspada,” jelas Yasir Fattah. "Jika terjadi perubahan arah angin secara mendadak, masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan," sambungnya. Darwin dari Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) menyatakan, wilayah yang terdampak sebaran letusan abu vulkanik Gunung Ruang meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara, dan sebagian Pulau Kalimantan. BPBD Sulbar mengimbau kepada seluruh masyarakat Sulbar untuk tetap tenang, mematuhi informasi dari sumber resmi, dan mengikuti arahan yang telah diberikan. Informasi dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar