MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya menjaga stabilitas pasokan komoditas pangan dan harga di Wilayah Sulbar. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh usai mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Ia mengatakan, meski secara umum pasokan pangan di Sulbar terbilang stabil namun sesuai arahan Mendagri, Pemerintah Provinsi akan terus menjaga stok agar terkendali. "Terkait inflasi, kita diminta oleh bapak Mendagri untuk terus menjaga stok barang dan menjaga stabilitas harga," kata Prof Zudan. Zudan, menjelaskan kondisi inflasi di Sulbar sangat baik saat ini Sulbar berada di posisi tiga besar pengendalian inflasi. "Alhamdulillah Sulbar masih tiga besar terbaik dalam pengendalian inflasi, kita berusaha agar pasokan beras, ikan, cabai, telur daging tetap stabil dan harga bisa kita jaga," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU--Dalam upaya memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Arianto gencar melakukan supervisi terhadap implementasi 17 standarisasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun 17 standar LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanan pengadaan yang seluruhnya telah dipenuhi oleh Biro PBJ adalah: (1)Standar Kebijakan Layanan, (2)Standar Pengorganisasian Layanan, (3)Standar Pengelolaan Aset, (4)Standar Pengelolaan Risiko, (5)Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk, (6)Standar Pengelolaan Perubahan, (7)Standar Pengelolaan Kapasitas, (8)Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, (9)Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat, (10)Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan, (11)Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan, (12)Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan, (13)Standar Pengelolaan Anggaran, (14) Standar Pengelolaan Pendukung Layanan, (15)Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan, (16)Standar Pengelolaan Kepatuhan, (17)Standar Penilaian Internal. Supervisi ini menjadi langkah strategis dalam rangka menjaga transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa di tingkat nasional. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar Arianto menegaskan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap implementasi standar LPSE. “Kita berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan, mulai dari penyediaan informasi hingga pelaksanaan kontrak, dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh LKPP. Ini tidak hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk memberikan layanan terbaik kepada para Pelaku Pengadaan," ujar Arianto, Kamis 18 Januari 2024. Dengan semakin ketatnya persaingan dan tuntutan efisiensi di era digital, supervisi ini menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Arianto optimis upaya ini akan membawa dampak positif dalam mempertahankan kualitas dan integritas LPSE di Sulbar. (rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan pergantian Sekwan DPRD Sulbar, Senin 22 Januari 2024. Menurutnya, pergantian Sekwan DPRD sudah melalui mekanisme yang berlaku. "Ini sudah disetujui Mendagri, KSN, dan BKN, makanya kita laksanakan," kata Prof Zudan. Ia membeberkan bahwa pergantian pejabat dilingkup Sulbar bukan hanya sepihak, melainkan adanya penyegaran pejabat. "Ada dua usulan masuk ke Mendagri, pertama usulan Pemprov dan usulan dari DPRD. Mendagri setujui usulan Pemprov makanya itu yang kita jalankan," bebernya. Sedangkan, Sekwan DPRD Sulbar Muhammad Hamzih menyampaikan akan mengemban amanah sesuai yang diperintahkan pimpinan Pemprov Sulbar. "Tugas saya setelah dilantik adalah memohon dukungan, bimbingn, arahan, nasihat para pimpinan dan seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas," ungkap Hamzih. Dia juga berharap kepada Sekwan lama Abdul Wahab Hasan Sulur untuk senantiasa mendampingi dan membimbingnya dalam menjalankan tugas sebagai sekwan. "Semoga Allah SWT, tuhan yang maha kuasa senantiasa merahmati semua tugas-tugas kita, Amin YRA. Juga tugas saya adalah melayani seluruh kegiatan para pimpinan dan seluruh anggota dprd dalam menjalankan serta memyukseskan seluruh program yang telah para pimpinan dan anggota DPRD rencanakan," tandasnya. Sebelumnya, Pemprov Sulbar melakukan Promosi, Mutasi, dan Demosi. Hal ini setelah Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapatkan persetujuan Kemendagri, BKN, dan rekomendasi KASN. Pj Gubernur Prof. Zudan menjelaskan, dirinya selaku penjabat gubernur yang ditunjuk presiden dalam melaksanakan tugas tambahan di Sulbar memiliki pembatasan kewenangan, namun pembatasan kewenangan tersebut dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, termasuk Pertimbangan Teknis dari BKN dan Rekomendasi dari KASN. Adapun dasar pelaksanaan mutasi promosi dan demosi antara lain yaitu: Surat Kepala BKN, No. 13773/B-AK.02.02/SD/K/20023, Tgl 27 Desember 2023, Hal Pertimbangan Teknis Mutasi, Pemberhentian, dan Demosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Ketua KASN, No. B-140/JP.00.01/01/2024, Tgl 12 Januari 2024, Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama Dalam Rangka Mutasi di Lingkungan Pemprov…

Mamasa - Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat melakukan roadshow ke Kabupaten sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial menjelang Pemilu 2024. Kegiatan ini melibatkan koordinasi intensif dengan pihak terkait guna menjaga kondusifitas wilayah. Jumat (19/1). Dalam rangka mendukung stabilitas dan keamanan, Badan Kesbangpol secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait serta Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi setempat dan mengidentifikasi potensi kerawanan. "Melalui roadshow ini, Badan Kesbangpol juga berfokus pada dialog interaktif dengan masyarakat, menyampaikan informasi mengenai proses pemilu, dan merespons aspirasi serta kekhawatiran yang mungkin timbul. Tujuan utama adalah menciptakan pemahaman bersama dan meminimalkan risiko konflik sosial" ucap Muhammad Yusuf Tahir Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat. "Pentingnya koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas di Kabupaten menjadi fokus utama Badan Kesbangpol. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan wilayah dapat menghadapi masa pemilu dengan kondisi yang aman, damai, dan kondusif" sambungnya Masih Muhammad Yusuf Thahir, Khusus untuk Wilayah Kabupaten Mamasa, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi fokus perhatian. Pertama, perhatikan dengan seksama potensi daerah rawan konflik, kemudian Identifikasi dengan jelas titik-titik potensial yang mungkin memunculkan gesekan, baik itu terkait dengan perbedaan politik, maupun faktor-faktor lain yang dapat memicu ketegangan. Kemudian, lakukan upaya-upaya pencegahan konflik secara dini melalui dialog antar kelompok masyarakat, penyuluhan, dan pembentukan mekanisme resolusi konflik yang efektif. Keterlibatan Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat menjadi kunci dalam memediasi potensi konflik yang muncul. Selain itu, perhatikan dengan cermat perkembangan situasi politik nasional yang dapat berdampak pada dinamika di Kabupaten Mamasa. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul, tutupnya. (Rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Promosi, Mutasi, dan Demosi. Hal ini setelah Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapatkan persetujuan Kemendagri, BKN, dan rekomendasi KASN. Pj Gubernur Prof. Zudan menjelaskan, dirinya selaku penjabat gubernur yang ditunjuk presiden dalam melaksanakan tugas tambahan di Sulbar memiliki pembatasan kewenangan, namun pembatasan kewenangan tersebut dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, termasuk Pertimbangan Teknis dari BKN dan Rekomendasi dari KASN. Adapun dasar pelaksanaan mutasi promosi dan demosi antara lain yaitu: Surat Kepala BKN, No. 13773/B-AK.02.02/SD/K/20023, Tgl 27 Desember 2023, Hal Pertimbangan Teknis Mutasi, Pemberhentian, dan Demosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Ketua KASN, No. B-140/JP.00.01/01/2024, Tgl 12 Januari 2024, Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama Dalam Rangka Mutasi di Lingkungan Pemprov Sulbar; Surat Mendagri, No 100.2.2.6/408/SJ, Tgl 20 Januari 2024, Hal Persetujuan Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulbar. Sestama BNPP ini menjelaskan, Pelantikan dan Mutasi adalah sesuatu yang sangat natural dalam organisasi dimanapun apalagi organisasi pemerintahan. Adapun beberapa alasan diadakannya pelantikan dan mutasi diantaranya Penyegaran Organisasi, Menyeimbangkan Kekuatan SDM pada OPD, Mengejar Target Skala Prioritas, Mengisi Kekosongan Jabatan, Inovasi Baru, Membangun Suasana Baru, Kaderisasi dan Regenerasi Organisasi. "Pasti ada yang datang dan ada yang pergi Come and Go Tidak ada sesuatu yang abadi," kata Prof. Zudan. Prof. Zudan berharap, ASN siap ditempatkan dimana saja sesuai amanah Undang-Undang No. 5/2014 Tentang ASN. Setiap perubahan selalu ada Konflik yang bisa terlihat/terbuka (manifest) dan tersembunyi (laten). Biasanya konflik memunculkan sikap perbedaan pendapat, saling mendiamkan, tidak kerja, marah, saling mencurigai. "Ketika terjadi perubahan ialah Bersyukur, Profesional, Belajar lebih cepat, menyesuaikan, semua didasarkan oleh hati yang bersih," ungkapnya. Menurut Prof. Zudan, Filosofi memposisikan diri dalam jabatan tertuang dalam Surat Yasin Ayat 40 “Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang.…

MAMUJU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melaksanakan mutasi bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional Lingkup Pemprov Sulbar di Graha Sandeq, Senin 22 Januari 2024. Dalam pelantikan tersebut, terdapat dua pejabat Administrator pada Biro Umum yang berganti, yaitu Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Nuryani, digantikan oleh Nurlaela. Kemudian yang kedua Kepala Bagian Rumah Tangga Andi Kustia, digantikan oleh Aslam Yahya. Kepala Biro Umum Sulbar Anshar Malle mengatakan terimakasih kepada pejabat lama yang sudah mendedikasikan dirinya dalam bekerja selama di Biro Umum. "Saya berharap pejabat baru supaya secepatnya menyesuaikan dengan tugas jabatan yang akan diemban dan bagi pejabat lama kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya serta keihlasannya selama di Biro Umum," kata Anshar Malle. Bahkan, dia berharap pada penugasan barunya semakin meningkatkan kinerja dalam mengemban tanggungjawab. "Semoga di tempat tugas yang baru semakin sukses dan tetap ikhlas dan amanah dalam melaksanakan tugas jabatannya," ujar Anshar Malle.(rls)

PASANGKAYU--Tim Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet bersama Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah melaksanakan respon cepat terhadap adanya penularan penyakit dengan gejala lesi dan lepuh mulut pada kambing. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Karya Makmur, Desa Karya Bersama, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, dimulai Kamis hingga Sabtu (18-20 Januari 2024). Pelaksanaan respon cepat dan investigasi ini dilakukan bersama dengan Tim Medik Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu. Tim medik veteriner melakukan investigasi untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan penyebarannya. Langkah-langkah tersebut termasuk pengambilan sampel dari kambing yang terinfeksi, menggali informasi dari peternak dan tim dokter di Dinas Peternakan dan Perkebunan Pasangkayu, isolasi dan perawatan kambing yang terinfeksi, serta memberikan saran kepada pemilik kambing tentang langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar mengatakan, dengan respon cepat dan investigasi yang teliti, Tim Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan ternak serta masyarakat sekitar. “Pada area peternakan tersebut terdapat kurang lebih 200 ekor populasi kambing dan sekitar 130 ekor kambing telah tertular penyakit itu. Sampel yang diambil berupa serum, darah, swab mata, swab dan leleran hidung serta kerokan mulut. Spesimen tersebut akan dikirim ke Balai Besar Veteriner Maros untuk dilakukan pengujian lebih lanjut," kata Muhtar. Kepala UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet, Sahida dalam kesempatan yang sama mengatakan, tanda-tanda penyakit yang teramati berupa lesi dan lepuh pada mulut, penurunan nafsu makan, beberapa mengalami demam, adanya leleran hidung dan mata pada beberapa hewan terinfeksi. Kepada peternak telah disampaikan untuk meningkatkan kebersihan dan sanitasi kandang, melakukan desinfeksi dan menghubungi petugas untuk tindakan pengobatan. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Mutasi, Promosi dan Demosi pada Jabatan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, Senin ,22 Januari 2024 Pejabat yang dimutasi tercatat 155 Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Pemprov Sulbar. Khusus pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sulbar , sejumlah pejabat dikukuhkan pada jabatan baru diantarnya; 1. Hj. DJAMILA, SH, MH, Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 3. Dra. DARMAWATI, MM. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia 4. H. MUHAMMAD HAMZIH, S.Ag, MM Sekretaris DPRD Sulbar 5. Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM Kepala Dinas Perkebunan 6. Dr. YAKUB SOLON, M.Pd Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. SUYUTI, S.Pi, MT, M.Sc Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 8. H. MASRIADI NADI ATJO, SE, M.Si Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 9. ARIANTO, AP, MM Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra 10. HAMDANI HAMDI, S.IP, M.Si kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan 11. Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si Kepala Dinas Sosial Sulbar 12. MUH. JAUN, S.I.P., MM. Asisten I Pemprov Sulbar 13. Drs. H. KHAERUDDIN ANAS, M.Si Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 14. MUHTAR, SP Asisten II Pemprov Sulbar 15. SYAMSUL MA'RIF, SP, MMA Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikulturan dan Perternakan 16. AMIR, S.Sos Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 17. BUJAERAMY HASSAN, SH,M.Si Badan Kepegawaian Daerah 18. Drs. AMUJIB, MM Asisten III Pemprov Sulbar 19. MOHAMMAD ALI CHANDRA, SE, M.Si Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral. 20. Rachmad Kepala Dinas PUPR Termasuk H. DARWIN JUSUF, SH., M.Si sebagai Pelaksana di Biro Umum dan Drs. MOH. SALEH RAHIM, M.Si sebagai Kabid di Satpol PP dsn Damkar, akan tetapi menolak. Sementara beberapa OPD yang masih kosong diisi jabatan Pelaksana tugas, diantaranya 1. MUH. JAUN,…

POLMAN--Memasuki musim tanam yang beriiringan dengan masuknya musim penghujan, Tim UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah II Rea Timur Polewali Mandar (Polman), melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman padi pada sawah Kelompok Tani Massanra di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Jumat, 19 Januari 2024. Kegiatan itu dilaksanakan bersama Koordinator POPT Kabupaten Polman, POPT Kecamatan Mapilli, Kepala Desa Bonne-Bonne serta penyuluh setempat. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar mengatakan, Gerdal OPT itu sebagai upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT, sehingga dapat meningkatkan produktivitas padi guna menjaga stabilitas pangan di Sulbar. Kepala BPTPH Dinas TPHP Sulbar, Hasdiq Ramadhan mengatakan, tanaman pangan terutama padi sangat rentan terhadap seranggan OPT. Tingkat seranggan OPT yang relatif tinggi menyebabkan kerusakan tanaman dan kerugian yang cukup besar hingga gagal panen. Salah satu jenis OPT yang menyebabkan kerusakan pada tanaman padi antara lain yaitu penggerek batang. “Gerakan pengendalian ini kami lakukan sebagai upaya untuk mengendalikan OPT penggerek batang padi di sawah seluas 20 ha, dengan menggunakan insektisida sebagai bahan pengendali,” ungkap Hasdiq. Sementara, Kepala LPHP Wilayah II Rea Timur Polman, Jonathan menerangkan, serangan penggerek batang terjadi karena adanya pola tanam yang dilaksanakan secara tidak serempak, dimana umur pertanaman berbeda antara umur pertanaman satu dengan umur pertanaman lainnya, yakni sekitar 20-30 HST (hari setelah tanam) sehingga serangan penggerek batang terjadi pada daerah-daerah yang usia padinya antara 20-30 hari. "Hal ini dikarenakan pada fase vegetatif merupakan puncak serangan dari hama penggerek batang, sehingga hal ini yang memicu hama penggerek batang menyerang lebih luas," ucapnya. (rls)

MAMUJU--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman pada Selasa 23 Januari 2024 mendatang di Hotel D’Maleo Mamuju. "Pekan depan di Hotel D’Maleo Mamuju kami akan menyelenggarakan Rakor dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman,” kata Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim Sulbar saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 19 Januari 2024. Disampaikan, kegiatan tersebut diagendakan akan dibuka secara langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan mengundang 6 (enam) dinas yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan itu dari seluruh Pemerintah Kabupaten Se- Sulbar, yaitu Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Bappeda, dan Tim Penggerak PKK Sulbar. Syaharuddin berharap, dalam kegiatan tersebut seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam proses pembangunan infrastruktur dan penunjang fungsi baik yang ada dalam skala perumahan maupun skala permukiman. “Semoga kegiatan ini nantinya dapat mengukur capaian ketersediaan penyediaan PSU yang ada di Sulbar,” harapnya. Selain penyediaan PSU, lanjutnya, pada Rakor tersebut, juga akan membahas isu yang saat ini perlu menjadi perhatian oleh seluruh pemangku kepentingan yang akan hadir, yaitu penanganan stunting dan kemiskinan ektrem. “Harapan kami, seluruh pemangku kepentingan yang sudah kami undang baik yang di provinsi maupun di seluruh kabupaten dapat hadir demi suksesnya kegiatan kita dan demi masyarakat Sulbar yang lebih baik kedepannya,” tutupnya. (rls)