Mamuju — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi, turut menghadiri acara Launching Roadmap PASTIPADU (Penanganan Stunting Terpadu) yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 19 September 2024. Acara ini juga dirangkaikan dengan seminar yang membahas berbagai upaya strategis dalam menurunkan angka stunting di wilayah Sulbar. Hadir Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Pj. Ketua TP-PKK Sulbar Ny. Sofha Marwah Bahtiar beserta Anggota PKK, dan para tamu undangan lainnya. Ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menanggulangi masalah stunting. Seperti yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, bahwa perkara stunting ini bukan dikurangi tapi harus dihilangkan. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, sebagai lembaga legislatif, DPRD Sulbar akan terus mendukung penuh inisiatif tersebut melalui kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat. “Kami menyadari bahwa penanganan stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi,” kata Suraidah. Olehnya itu, Suraidah menegaskan DPRD Sulbar siap bersinergi dengan eksekutif untuk memastikan program PASTIPADU berjalan dengan efektif dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak Sulbar. Roadmap PASTIPADU diharapkan menjadi panduan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program intervensi yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mewujudkan generasi sehat dan bebas dari stunting. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Bogor - Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nur Kadar, menghadiri kegiatan Koordinasi Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 September 2024. Koordinasi tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), drh. Agung Suganda, Kepala UPT dan Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Se-Indonesia. Koordinasi strategis ini membahas terkait penguatan perencanaan internal dalam menghadapi tahun anggaran 2025. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Penyusunan ini bertujuan untuk menghasilkan rencana kerja yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal. Kebijakan pembangunan di subsektor peternakan pada tahun 2025 sangat ditekankan karena merupakan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus kebijakan tersebut yaitu meningkatkan produktivitas peternak dan memperkuat ketahanan pangan nasional, sesuai dengan visi pemerintah untuk lima tahun ke depan. Dirjen PKH Kementan RI, drh. Agung Suganda menjelaskan, target pembangunan di subsektor peternakan bukan perkara mudah, terutama karena kita masih dalam proses pemulihan dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku dan juga harus bersiap menghadapi kemungkinan krisis pangan global. “Program besar seperti Makan Bergizi dan Minum Susu akan memerlukan dukungan komoditas peternakan seperti daging, telur, dan susu. Karena itu, kita harus bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas," ujar Agung. Sementara itu, Kabid PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan dengan perencanaan yang matang dan strategi yang komprehensif ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia terutama di Sulbar. "Program ini diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak dan kualitas produk bidang peternakan di Sulbar," ujarnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pemberian beasiswa bagi anak-anak Passandeq (pengemudi perahu Sandeq) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat respon positif dari panitia Sandeq Heritage Festival 2024. Wakil Ketua Panitia Sandeq Heritage Festival 2024, Ridwan Alimuddin mengungkapkan, pemberian beasiswa bagi anak-anak Passandeq merupakan gebrakan yang luar biasa. "Itu gebrakan luar biasa karena selama ini perahu Sandeq itu adalah duta budaya kita, sudah menjadi warisan nasional," kata Ridwan Alimuddin, Kamis, 19 September 2024. Sehingga, kata dia, apresiasi yang tinggi terhadap para Passandeq harus diberikan. Menurutnya, Passandeq berperan penting dalam menjaga kelestarian perahu Sandeq itu sendiri. "Nah, hendaknya para pewaris itu, dalam hal ini para pelaut yang menjadi Passandeq, mendapat apresiasi yang cukup terasa, khususnya bagi anak-anaknya. Karena ketika dia mendapat beasiswa, dia mendapat manfaat, ternyata gara-gara orang tua saya Passandeq jadi saya mendapat beasiswa dan itu kami sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Pemprov Sulbar dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar," ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mithhar menjelaskan, peserta festival itu bakal mendapatkan penghargaan dari panitia berupa uang saku dan beasiswa bagi anak-anaknya hingga SMA. Bantuan itu sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada Passandeq dan langkah mengatasi anak putus sekolah di Sulbar. "Anak passandeq kita berikan bantuan pendidikan," kata Mithhar yang juga merupakan Ketua Panitia Sandeq Heritage Festival 2024 yang diselenggarakan dalam memperingati hari jadi Sulbar ke 20 tahun. Diketahui pada penyelenggaraan Sandeq Heritage Festival 2024 telah mempertunjukkan 63 Perahu Sandeq, masing-masing perahu dikendalikan delapan orang dan masing-masing perahu sandeq dikawal perahu pattonda dari etape ke etape. Passandeq berangkat dari Pantai Tanjung Silopo, Senin 16 September 2024 dan finish pertama di Pamboang, etape berikutnya Panboang hingga Palipi, Palipi hingga Deking dan Deking hingga Mamuju. Rencananya,.Passandeq akan tiba di Mamuju pada 20 September nanti. Etape terakhir yang akan dilalui adalah mengelilingi pulau Karampuang. (Rls)

MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin bakal mendorong pembangunan pelabuhan kontainer di provinsi ke 33 ini. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk tumbuh bersama Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan langsung Bahtiar Baharuddin, saat menghadiri seminar Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 dengan tema, transportasi Sulbar maju menuju Nusantara baru, Sulbar tumbuh bersama IKN dan Sulbar menyanggah IKN melalui ekonomi hijau dan biru, Kamis, 19 September 2024. Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, masalah perhubungan menjadi bagian dari tantangan yang harus segera diselesaikan Pemprov Sulbar dalam menghadapi permintaan dari IKN, khususnya transportasi laut dan udara. "Jadi, kalau mau membangun koneksi daerah ini adalah membangun dari udara dan laut. Misalnya, kita sudah produksi hasil bumi yang banyak, keluar dari daerah harus pakai transportasi. Nah, disamping itu harus ada pelabuhan. Pelabuhannya gimana, pelabuhannya harus representatif untuk kapal-kapal. Dan sampai saat ini, kita belum ada pelabuhan kontainer," kata Bahtiar Baharuddin. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, kapal kontainer ada dua macam, yakni kontainer untuk hasil bumi yang kering dan hasil bumi yang basah. Menurutnya, infrastruktur bukan hanya kapal, tapi pelabuhan yang representatif. "Jadi, saya mendorong betul ada bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat, supaya bangun pelabuhan kontainer di Sulbar. Selama pelabuhan kontainer nggak diselesaikan, maka diskusi kita tentang ekosistem laut masih bermasalah. Arus barang dari dan kembali ke Sulbar itu bermasalah. Kita harus bawah jauh lagi ke Makassar, jauh sekali," ungkapnya. Sementara untuk transportasi udara, Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Pemprov Sulbar harus membuka akses ke seluruh daerah dengan mendahulukan yang paling prioritas. Misalnya, kata dia, ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim). "Nah, kalau udara, kita harus membuka akses semua daerah, tetapi mana yang prioritas. Makassar sudah, balik papan sudah, sekarang yang prioritas adalah Surabaya Jawa Timur. Karena hampir seluruh ekonomi Indonesia timur, semua ujungnya Jawa Timur.…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024. Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya. Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD. "Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar," kata Masriadi. Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah. "Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data," harapnya. Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak. "Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan," ungkap Bahtiar. Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi. "Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini," tandasnya. Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan. Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(rls)

Mamuju – Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Rakor Satgas) Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berlangsung secara virtual, Rabu 18 September 2024. Rakor dipimpin dan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari tugas Satgas Kesehatan dalam mempersiapkan Kesiapsiagaan Bidang Kesehatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Rapat virtual tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Direktur Rumah Sakit Se-Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam mendukung kesehatan para petugas Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. "Dibutuhkan kerja sama yang solid untuk memberikan dukungan layanan kesehatan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, baik kepada petugas penyelenggara Pemilu maupun Pilkada," ujarnya. Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/133/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Pemilu dan Pilkada 2024, yang menekankan kesiapsiagaan seluruh sektor kesehatan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan petugas selama proses pemilihan berlangsung. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar menjalin kerja sama dalam upaya penanganan permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu ditandai dengan dilakukannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi bersama Kajati Sulbar Andi Darmawangsa, pada Rabu 18 September 2024, bertempat di Gedung DPRD Sulbar. Kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan adanya penanganan yang terkoordinasi dalam penyelesaian masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum di wilayah Sulbar. Kajati Sulbar, Andi Darmawangsa dalam sambutannya mengatakan dengan adanya MoU antara Kejati dan DPRD Sulbar akan membuka ruang adanya sinergitas dan kolaborasi kerja sama dalam penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. “Saya selaku Kajati Sulbar melalui Jaksa Pengacara Negara berkomitmen untuk siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh DPRD Sulbar," ucap Andi Darmawangsa. Ditemui usai penandatanganan, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejati Sulbar. "Kita mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kejati Sulbar karena hari ini (Rabu 18 September red.) kita sudah melakukan kerja sama melalui MoU. Ini sebagai bukti bahwa kita bisa bersinergi dengan semua pihak. Kami berharap juga kedepannya bersama Anggota DPRD yang baru kita akan lakukan hal yang sama," ucapnya. Suraidah menambahkan, dirinya juga sudah menyampaikan kepada Kajati Sulbar untuk menjadi narasumber pada pembekalan Anggota DPRD nantinya. “Ini agar kita mengetahui aspek-aspek hukum mana yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dan tentu ini sebagai upaya integritas kita sebagai Anggota DPRD Sulbar," tutupnya. Pada Penandatanganan MoU tersebut turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim bersama Abdul Halim, beberapa Anggota DPRD Sulbar, Sekretaris DPRD Sulbar…

Mamuju --Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan launching Roadmap penanganan stunting terpadu (PASTIPADU), Kamis 19 September 2024. Kegiatan dengan tema 'Posyandu aktif dan berkualitas untuk stop stunting baru di provinsi Sulawesi Barat' dihadiri sejumlah pimpinan instansi, lembaga vertikal se -Sulbar. Kepala Badan Perencanaan dan Riset Pembangunan Daerah (Bapperinda) Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyampaikan, stunting menjadi masalah serius di sejumlah daerah, di Sulbar. Pada tahun 2022 angka prevalensi stunting naik menjadi 35,0%, dan berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 angka prevalensi stunting turun menjadi 30.3 %. Permasalahan lain, Perkawinan 11,25 persen, angka kematian ibu hamil dan menyusui masih banyak anemia dan kekurangan energi kronis, reproduksi remaja, pasangan usia subur belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program KB, termasuk akses sanitasi. Sehingga kata Junda diperlukan langkah strategis untuk mempercepat penanganan stunting sehingga dapat mencapai target nasional, 14 persen. Maka dibuatlah Roadmap PASTIPADU diharapkan dapat menjadi panduan menurunkan stunting di Sulbar secara signifikan. "Atas permasalahan ini diperlukan langkah strategis sehingga Roadmap ini menjadi peta jalan, mengintegrasikan berbagai program dan upaya yang ada untuk memutus mata rantai stunting," kata Junda melalui sambutan. Disampaikan pula, terima kasih atas dukungan penuh dari Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar sehingga PASTIPADU dapat hadir di tengah-tengah masyarakat. Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menilai Roadmap PASTIPADU merupakan project perubahan terbaik yang dilakukan Bapperinda Sulbar. "Saya dirjen Kemendagri saya pernah membuat inovasi, tapi ini super keren karena ilmiah metodologi, implementatif dan analisis dan memiliki nilai kemanfaatan baik internal dan eksternal. Proyek perubahan itu harus seperti itu, metodologis, realistis untuk bisa dilaksanakan, tahapan sejelas dan dampaknya juga jelas," kata Bahtiar Baharuddin. Menurut Bahtiar, tidak mudah mengurusi stunting di Sulbar. Dia mengaku saat mulai bertugas di Sulbar langsung melakukan pemetaan beberapa tantangan dalam penanganan stunting di Sulbar. Mulai dari tantangan alam yang banyak pegunungan dan pulau-pulau kecil yang sulit diakses, persebaran penduduk…

Mamuju -- Salah satu kegemaran petani Sulawesi Barat saat ini adalah berkebun durian. Setidaknya sudah terdapat 100 an lebih warga Sulbar memilih bercocok tanam dengan menanam durian khususnya durian montong seperti di Kecamata Bulo Kabupaten Polman serta kabupaten lainnya. Agar daerah yang memiliki tanah yang subur ini menjadi salah satu kawasan penghasil durian terbesar di Indonesia, Pj Bahtiar mengumpulkan para pemangku durian yang ada di Sulbar. Silaturrahmi bersama stackholder durian tersebut berlangsung di halaman rujab gubernur Sulbar, Rabu malam 18 September 2024. Mereka yang hadir adalah komunitas petani durian, petani milenial, penjual bibit hortikultura serta pedagang durian, Ketua Kelompok Tani Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Petani Peternak Muda Keren (PPMK) Kabupaten Mamuju, Muhammad Padil dan komunitas petani durian. Pertemuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan dan diskusi Pj Bahtiar dengan petani saat berkunjung ke Salubaran pekan lalu. Hadir sejumlah petani termasuk Ketua Kelompok Tani Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Petani Peternak Muda Keren (PPMK) Kabupaten Mamuju, Muhammad Padil dan komunitas petani durian. Pertemuan kali ini salah satunya membahas mata rantai bisnis durian asal Sulbar, menanam durian jenis musangking, pembibitan serta menyiapkan Sulbar penghasil durian terbesar di Indonesia. Pj Bahtiar mengatakan komoditi durian merupakan salah satu komoditi unggulan di Sulbar, dan menurutnya Sulbar perlu membuat branding sendiri. Selain itu kata dia komoditi durian memiliki potensi pasar yang besar, dan Sulbar sangat cocok untuk mengembangkan Durian. "Ini Bisnis durian besar sekali peluangnya, tapi urus dulu hulunya, yaitu pembibitan. Durian bisa mengangkat ekonomi Sulbar dan bisa menjadi Karakter Sulbar karena memang kita daerah pegunungan bagus sekali," kata Bahtiar. Kelebihan lain dari komoditi durian, lahan dapat juga ditanami tanaman sela yang bersahabat tanaman durian, misalnya kakao dan kopi. "Saya akan serius mengurus durian, dan saya harap masyarakat terus dibina untuk mengenal pola pengembangan durian di Sulbar," ucap Bahtiar. Sumargani, Ketua Asosiasi Petani Durian Sulbar…