MAMUJU–Usai dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Masriadi Nadi Atjo tancap gas dengan melakukan rapat sinergitas dengan Samsat se-Sulbar di Ruang Kerja Kepala BPKPD Sulbar, Rabu 24 Januari 2024. Dalam rapat, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengucapkan rasa syukur atas kehadiran seluruh Kepala UPTD PPRD se-Sulbar dalam pertemuan itu. Kepada pejabat yang telah dilantik pada Senin 22 Januari 2024, Masriadi mengucapkan selamat dan berpesan untuk tetap menjaga amanah yang telah diberikan. "Mari berkolaborasi bersama-sama agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sesuai target yang sudah ditetapkan," ajak Masriadi. Masriadi mengatakan, capaian selama ini perlu disyukuri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ia menyebutkan, semua hal yang positif akan ditingkatka dan sebaliknya catatan minor menjadi bahan evaluasi. “Saya tentu harus mengapresiasi kerja keras semua teman-teman yang terlibat. Agenda strategi untuk tahun ini sudah tersusun dan diharapkan semua bisa fokus kembali dan jangan cepat puas. Garda petugas pendapatan harus bekerja keras lagi, ibarat peribahasa lari sekencang kencangnya,” kata Masriadi. Dia juga mengatakan, di Tahun 2024 ini, pihaknya akan mengejar keberlanjutan atau penyempurnaan invoasi teknologi digital. Target ini akan memfokuskan untuk kemudahan pelayanan yang bermuara pada peningkatan kesadaran para wajib pajak. “Melakukan inovasi terus perhatikan potensi. Kerja sama dengan banyak pihak. Jadi kalau kita mau maju ya siapa lagi. Saya beri kebebasan untuk bekerja dengan baik, saya tidak pernah menekan untuk ini itu,” pungkasnya. "Alhamdulillah, Tahun 2024 ini UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sudah terbentuk, pejabatnya sudah lengkap dilantik Senin kemarin, tinggal kita menyiapkan dan melengkapi sarana dan prasarananya," sambungnya. Dalam pertemuan itu, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak memaparkan inovasinya. Ia menjelaskan, BPKPD sudah mengembangkan Aplikasi SIMOTO yaitu aplikasi real time penerimaan pendapatan yang bisa termonitoring dari seluruh UPTD PPRD Kabupaten se-Sulbar, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)…

MAMUJU–Usai dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masriadi Nadi Atjo menggelar rapat perdana dengan seluruh ASN BPKPD Sulbar di Ruang Rapat BPKPD Sulbar, Selasa 23 Januari 2024. Dalam arahannya, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo menyampaikan beberapa hal, diantaranya mengingatkan seluruh Pejabat dan ASN lingkup BPKPD Sulbar agar mempercepat proses pencairan Uang Persedian (UP) lingkup OPD Pemprov Sulbar. Selanjutnya, pastikan tetap mengemban tugas Program Gajian Tanggal 1 TPP tanggal 5. Kemudian, petugas pendapatan harus bekerja keras mengejar realisasi sesuai target yang sudah ditetapkan. Terkait penghargaan SPBE yang diterima BPKPD Sulbar baru-baru ini sebagai OPD terbaik dalam penerapan SPBE di lingkup Pemprov Sulbar, Masriadi mengajak jajarannya untuk mempertahankan prestasi itu. “Pada saat malam pergantian tahun baru, BPKPD Sulbar menerima penghargaan SPBE terbaik lingkup OPD Pemprov Sulbar, mari sama-sama pertahankan prestasi ini,” ajaknya. Masriadi mengatakan, capaian diperoleh BPKPD selama ini perlu disyukuri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dia menyebutkan, semua hal yang positif akan ditingkatkan dan sebaliknya catatan minor menjadi bahan evaluasi. "Saya tentu harus mengapresiasi kerja keras semua teman-teman yang terlibat. Agenda strategi untuk tahun ini sudah tersusun dan diharapkan semua bisa fokus kembali dan jangan cepat puas. Garda petugas pendapatan harus bekerja keras lagi, ibarat peribahasa lari sekencang kencangnya,” pungkasnya. Melalui kesempatan itu, Kepala BPKPD Sulbar kembali mengingatkan seluruh ASN di BPKPD Sulbar terkait pakta integritas. Ia mengatakan, di Tahun 2024 ini telah bersama-sama melaksanakan komitmen tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan untuk tidak melakukan penyimpangan sebagaimana yang termuat dalam point-point pakta integritas yang telah ditandatangani. "Oleh sebab itu, BPKPD harus bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal, untuk memberikan hasil yang terbaik,” tandasnya. (rls)

MAMUJU - Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) memfasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Penguatan Pemeliharaan Keamanan dalam menghadapi Problematika Pemilu Serentak dan Pilkada Tahun 2024 dalam menjaga Stabilitas Politik Hukum dan Keamanan di Sulbar, di Graha Sandeq, Kamis 25 Januari 2024. Dalam acara tersebut, Biro Umum memfasilitasi penyediaan kendaraan tamu, penyediaan ruang rapat, penyediaan makan minum rapat dan perjamuan tamu serta keprotokolan dalam mengatur acara itu. Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle membenarkan hal tersebut dan menyampaikan bahwa hal itu merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab Biro Umum. "Jadi kami fasilitasi giat pemerintah provinsi sepanjang komunikasi terjalin dengan baik dari pihak yang punya gawe atau leading sector," kata Anshar Malle. Ia menambahkan, acara itu tidak teranggarkan pada OPD terkait, sehingga Biro Umum membantu memfasilitasi. "Memang dalam acara ini juga dihadiri oleh tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia," tambahnya. Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari Pemprov Sulbar. "Jadi tim dari pusat ini merupakan tamu Pemerintah Provinsi Sulbar dan sesuai arahan langsung pimpinan untuk menyukseskan dan melancarkan giat tersebut," ujarnya. (rls)

MAMUJU --Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemprov Sulawesi Barat merespon sorotan warga terkait pengerjaan proyek di SMA Negeri 3 Mamuju. Diketahui proyek tersebut bagian dari paket rekonstruksi sekolah terdampak gempa Majene-Mamuju Tahun 2021. Pengerjaannya dimulai 2022 hingga 2023, dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya. Kepala Disdikbud Sulbar Mithhar mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PUPR Provinsi Sulbar agar segera melakukan pengecekan terkait bagian-bagian yang dikeluhkan atau dipertanyakan publik. "Saya sudah konfirmasi kesana, saya sampaikan kesana tolong supaya mengecek sesuatu yang tidak sesuai itu," kata Mithhar. Kadisdikbud menjelaskan, saat ini proyek pekerjaan itu masih di bawah kewenangan BPPW, sehingga pihaknya belum dapat mengintervensi langsung ke kontraktor. Untuk itu melalui BPPW agar segera melakukan komunikasi ke pihak kontraktor. Mithhar juga berterima kasih atas laporan yang disampaikan ke Pemprov Sulbar. Hal itu menunjukkan kepedulian bersama untuk pembangunan daerah. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail menerima kunjungan kerja Kepala Inspektorat Sulbar M. Natsir bersama rombongan di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Kamis 25 Januari 2024. Kunjungannya untuk konsultasi terkait pengawalan pengawasan program dalam rangka solidaritas menuju peningkatan performa kinerja Dinas Perkebunan Sulbar. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail pada kesempatan itu memaparkan kondisi umum dan menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan anggaran dan kegiatan pengawasan sebagai upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkup Dinas Perkebunan Sulbar. Setelah pemaparan, dilanjutkan tanya jawab dan tukar pengalaman dengan pejabat-pejabat struktural dan auditor, terkait tugas masing-masing. Dengan kunjungan kerja tersebut diharapkan bisa saling menambah wawasan dan pengalaman terkait pengawasan, baik bagi Dinas Perkebunan Sulbar maupun Inspektorat Sulbar. Sementara itu, tindakan yang akan dilakukan kedepan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, serta mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana agar pelaksanaannya sesuai arah yang ditetapkan. Kepala Inspektorat Sulbar, M. Natsir menekankan, perlu penyiapan administrasi teknis yang baik, koordinasi dengan pimpinan dan mengupayakan di tahun ini Dinas Perkebunan Sulbar mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (rls)

MAMUJU– Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Serah Terima Jabatan Kepala Dinas dari Muhtar kepada Syamsul Ma’rif, Kamis 25 Januari 2024. Serah Terima Jabatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas TPHP disaksikan seluruh Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis, Kepala Seksi maupun Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas TPHP Sulbar. Diketahui, sebelumnya Syamsul Ma’rif menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Sulbar. Dia mulai menjabat sebagai Kepala Dinas TPHP Sulbar menggantikan Muhtar pada Senin 22 Januari 2024, saat Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemprov Sulbar oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Dalam sambutannya, Muhtar menyampaikan penghargaan yang tinggi atas dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Dinas TPHP selama dirinya menjalankan tugas. “Kinerja positif organisasi selama ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak. Saya berharap kerja sama yang sudah terjalin bisa terus berlanjut untuk terus memajukan pertanian di Tanah Malqbi Sulbar," kata Muhtar, yang kini menjabat Asisten II Pemprov Sulbar Hal itu disambut baik oleh Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif. Ia mengatakan, apa yang selama ini telah dicapai oleh pejabat sebelumnya, kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi. Syamsul menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi, loyalitas dan karya serta pengabdian yang telah ditunjukkan selama menjabat di Dinas TPHP Sulbar. (rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrullloh, untuk segera melakukan percepatan-percepatan dan penyesuaian di tempat kerja baru, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar (Sulbar) Hamdani Hamdi, melakukan rapat kerja pembahasan salah satu tugas pokok dan fungsi pada Biro Ekbang yaitu Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan dan Monitoring Pasokan Kuota BBM Bersubsidi di Sulbar, bertempat di Ruang Rapat Biro Ekbang Setda Sulbar, Kamis 25 Januari 2024. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Hamdani Hamdi menegaskan fasilitasi pengelolaan kebijakan dan monitoring pasokan kuota BBM bersubsidi dilakukan untuk menjamin ketersediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dalam hal ini Solar dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) dalam hal ini Pertalite. Hamdani menjelaskan, untuk Tahun 2024 ini Sulbar mendapatkan penambahan jatah kuota untuk kedua jenis bahan bakar tersebut, yang mana total jatah kuota Solar pada Tahun 2023 sejumlah 66.743 Kilo Liter dan Pertalite sejumlah 145.529 Kilo Liter. Sementara, pada kuota Tahun 2024 ini untuk Solar 67.905 Kilo Liter dan Pertalite 149.211 Kilo Liter. "Dari data tersebut terlihat kenaikan sebanyak 1.161 Kilo Liter untuk Solar dan kenaikan sebanyak 3.682 Kilo Liter untuk Pertalite. Data tersebut lebih jelas dapat dilihat dalam table," kata Hamdani No Kabupaten/Kota Kuota JBT (KL) dan JBKP(KL) Tahun 2023 Kuota JBT (KL) dan JBKP(KL) Tahun 2024 M. Solar 2023 Pertalite 2023 M. Solar 2024 Pertalite 2024 1 Majene 7.205 18.938 8.015 21.024 2 Mamasa 2.486 8.528 6.739 9.257 3 Mamuju 22.373 40.986 25.012 42.071 4 Mamuju Tengah 7.384 16.074 8.611 16.262 5 Pasangkayu 11.023 21.872 12.499 24.018 6 Polewali Mandar 16.273 39.130 16029 36.579 Jumlah 66.744 145.529 67.905 149.211 Sumber : Surat Edaran B-327/mM.G.05/DJM/2023, tentan besaran Alokasi/ Kuota tabung 3 Kg Tahun 2023, kementrian ESDM RI, Dirjen Migas Lebih lanjut, Hamdani menjelaskan, untuk BBM Bersubsidi Jenis Liquid Petrolium Gas (LPG) Tabung 3 Kg, juga…

MAMUJU, - Upaya untuk terus memaksimalkan layanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Provinsi Sulbar menggelar rapat evaluasi terkait layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui rapat internal yang dipimpin Direktur RSUD Prov Sulbar dr.Marintani Erna Dochri membahas terkait kriteria Kris JKN di RSUD Provinsi Sulbar. Direktur RSUD Provinsi Sulbar dr Merintani Erna Dochri mengatakan dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS di rumah sakit bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat. "Adanya KRIS dan pemenuhan 12 Standar Fasilitas rawat inap diharapkan kualitas layanan kesehatan rawat inap peserta BPJS Kesehatan ditingkatkan,"kata dr Erna. Ia menjelaskan, KRIS JKN merupakan sistem baru yang akan digunakan dalam pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit, dengan penerapan KRIS diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan. Penerapan KRIS dilakukan agar setiap pasien mendapatkan kenyamanan ketika dirawat, Terdapat 12 Kriteria Fasilitas rawat inap dengan system KRIS yaitu 1. Komponen bagunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. 2. Ventilasi Udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 ( Enam ) kali pergantian udara per jam. 3. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standard 250 lux untukpenerangan dan 50 lux pencahayaan tidur. 4. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 ( dua ) kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. 5. Adanya nakes pertempat tidur 6. Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celcius. 7. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit ( infeksi dan Non Infeksi ). 8. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 ( empat ) tempat tidur dengan jarak antara tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. 9. Tirai/Partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon ataumenggantung. 10. Kamar mandi diraung rawat inap. 11. Kamar mandi sesuai…

MAMUJU--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir menerima audiensi dan silaturahmi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Rabu 24 Januari 2024. Dalam audiensi dan silaturahmi tersebut, Ketua Umum PMII Cabang Mamuju Muhammad Radi Tasming Saputra bersama anggota kepengurusan baru, menyampaikan beberapa isu penting kedaerahan, seperti regulasi tentang pengakuan tanah hak ulayat bagi masyarakat Bonehau Kalumpang, isu sampah dan lingkungan serta pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dan kompeten. "Pengakuan tanah ulayat di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang tersebut perlu diikuti dengan tindakan nyata pemerintah daerah dalam bentuk pengadministrasian tanah ulayat," ucap Radi. Selain isu tanah hak ulayat bagi masyarakat Bonehau dan Kalumpang, PMII Cabang Mamuju juga mendorong beberapa gagasan, seperti upah petugas kebersihan yang dianggap kecil dengan beban kerjanya yang besar. Serta mendorong Pemerintah Sulbar untuk mengeluarkan regulasi tentang pembatasan atau pelarangan kantong plastik di pasar modern sebagai upaya konkret untuk menekan angka sampah di Mamuju pada khususnya dan Sulbar pada umumnya, serta isu strategis lainnya. "Isu strategis yang dibawah ini adalah aspirasi dan keluhan masyarakat langsung terhadap PMII Mamuju. Karena ini dorongan atau masukan yang baik, ya tentunya kami sampaikan juga dengan baik," tutupnya. (rls)

MAMUJU--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak (PUHA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2024, Rabu 24 Januari 2024. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat DP3AP2KB ini dibuka Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir. Bimtek ini dihadiri Tim Gugus Tugas (GT) KLA Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene serta Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA melalui zoom meeting. Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir mengatakan, evaluasi KLA tahun 2024 sudah semakin dekat sehingga diharapkan Tim GT KLA kabupaten bergerak cepat mempersiapkan dokumen dua tahun terakhir. "Ini agar saat aplikasi dibuka segera melengkapi kekurangan dokumen yang ada," kata Amir. Bimtek akan dilaksanakan selama dua hari yakni 24-25 Januari 2024. Untuk hari kedua, kegiatan ini akan diikuti dua kabupaten yaitu Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu. (rls)