MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin meminta seluruh Pejabat Eselon III pada Dinas Perkim Sulbar untuk segera membuat jadwal kegiatan triwulan I (pertama). Itu disampaikan pada rapat internal bersama para Pejabat Eselon III lingkup Dinas Perkim Sulbar, Senin 29 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Perkim Sulbar. “Segera buat jadwal kegiatan mulai bulan Februari sampai bulan Mei dan segera laporkan hasilnya karena akan disampaikan ke Pj. Gubernur. Besok jadwal kegiatannya sudah harus rampung," tegas Syaharuddin. Selain jadwal kegiatan, Kadis Perkim Sulbar juga meminta masing–masing bidang membuat usulan rincian aktivitas/pekerjaan untuk kegiatan tahun 2025, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025. “Segera buat juga usulan rincian aktivitas pekerjaan setiap sub kegiatan tahun 2025 untuk disampaikan ke Bappeda,” imbaunya. Rapat internal dihadiri Sekretaris Dinas Amrin, Kepala Bidang Perumahan Asrul dan Kepala Bidang Permukiman Reski Ridwan. (rls)

Mamuju–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD BPHMT IB melakukan pembuatan dan pemanfaatan pupuk kandang dari kotoran ternak kambing yang ada di IPTU Kalukku, Jumat, 26 Januari 2024. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, pengolahan kotoran ternak (kohe) kambing menjadi pupuk kandang merupakan upaya pengolahan limbah dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Menurutnya, jika diolah dengan baik, kotoran kambing yang awalnya tidak termanfaatkan bahkan berpotensi sebagai limbah bisa mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kesehatan tanah, memperbaiki kualitas tanaman, mendukung pertanian organik, meningkatkan kesejahteraan peternak dan sebagai sumber PAD. "Pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber pupuk organik, tentunya sangat bermanfaat untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan," kata Syamsul. Kepala UPTD BPHMT- IB, Nurdin dalam kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan itu dilakukan secara berkala agar limbah kotoran kambing dapat termanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk pada lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan kebutuhan masyarakat petani. “Kotoran kambing yang masih segar bersifat panas karena mengandung amoniak yang cukup tinggi, sehingga diperlukan proses pengeringan dan penghancuran terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya,” ucap Nurdin. Pupuk kandang tersebut, lanjutnya, mengandung unsur hara makro dan mikro yang bisa memperbaiki struktur tanah, sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. "Pupuk kandang yang telah siap diaplikasikan memiliki ciri dingin, remah, wujud aslinya tidak nampak dan baunya telah berkurang,"tutupnya. (rls)

MAJENE- Inspektorat Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) turut melakukan pemantauan pasar di Majene. Tujuannya, selain mengecek harga sekaligus mencermati soal ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir mengatakan, pemantauan pasar sebagai upaya pengendalian inflasi daerah yang menjadi prioritas nasional saat ini. Dia menjelaskan, kegiatan TPID difokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan gangguan-gangguan (supply shocks) yang dapat mengganggu pasokan dan distribusi. “Survey TPID di Pasar Tradisional Majene kali ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pasokan dan distribusi serta harga kebutuhan pokok,” ucap Natsir saat melakukan pemantauan pasar di Majene, Minggu 28 Januari 2024. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat konsolidasi setiap bidang terkait progres kegiatan dan rencana/schedul kegiatan tahapan persiapan, Senin 29 Januari 2024. Kegiatan itu dilaksanakan setelah mengikuti Apel Pagi dan Doa bersama lingkup Pemprov Sulbar dipimpin Pj. Gubernur Sulbar. Bertempat di Kantor Dinas Perkebunan, rapat dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menekankan kerja keras bersama sangat dibutuhkan untuk memajukan pertanian. Pada kesempatan itu, Herdin mengingatkan jajarannya bekerja dengan ikhlas dan sesuai aturan dengan tupoksi masing-masing. "Kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, bekerjalah dengan ikhlas agar kita nyaman, bekerjalah dengan baik agar kita tenang dan bekerjalah sesuai aturan," kata Herdin. Sebelumnya, dalam Apel Pagi dan Doa bersama, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait gerakan inovasi daerah, SAKIP, Reformasi Birokrasi, percepatan respon terhadap suatu isu, serta kolaborasi sinergitas pembinaan sampai lingkup kabupaten. (rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) membuat lubang pengomposan sampah organik di sekitar halaman kantor, Jumat 26 Januari 2024. Pengomposan bertujuan mengelola sampah organik menjadi lebih bermanfaat. Pengomposan ialah proses biologis yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah material organik, seperti kotoran ternak, sampah, daun, sayuran menjadi kompos. Selain itu, pengomposan juga bisa diartikan sebagai proses penguraian senyawa yang terkandung dalam sisa bahan organik dengan suatu perlakuan khusus. Kegiatan itu melibatkan seluruh Staf DLH Sulbar dikoordinir langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, adanya lubang pengomposan diharapkan dapat mengurangi sampah khususnya sampah organik yang mencemari lingkungan. "Pengomposan merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah," ucapnya. Pembuatan lubang pengomposan dilakukan setelah aksi jumat bersih di sekitar Kantor DLH Sulbar. (rls)

MAMUJU --Laporan masyarakat terkait kerusakan jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah, tepatnya di Topoyo, langsung ditanggapi Dinas PUPR Sulbar bekerjasama BPJN Sulbar. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, sebagaimana arahan PJ gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPJN dalam mengatasi permasalahan tersebut. "Saya sudah minta kasatker menginstruksikan segera PPK paket-paket untuk penanganan sementara sepanjang ruas jalan, dan penanganannya saat ini sementara dilaksanakan," kata Rachmad, dikonfirmasi Senin (29/01/2024) Rachmad menjelaskan, sebagaimana penyampaian dari BPJN, diketahui Ruas Jalan tersebut masuk dalam paket pekerjaan kontruksi yang sedang dikerjakan tahun ini. "Akan dilakukan peninggian (raising) permukaan jalan yang pekerjaannya meliputi Pembuatan Talud, Pekerjaan pondasi, hingga Lapis Permukaan Aspal," ungkapnya. Progresnya, saat ini pekerjaan sedang fokus pada pembuatan Talud dan pelebaran jalan dari 6 meter menjadi 7,5 meter serta penutupan sementara lubang menggunakan timbunan. Rachmad juga berharap masyarakat bersabar sebab proses pekerjaan saat ini diperhadapkan pada kendala cuaca, musim hujan, sehingga sejumlah pekerjaan seperti proses pengaspalan direncanakan akan dilakukan setelah musim hujan. (rls)

MAMUJU--Sekretariat Bersama SPM Kemendagri RI melakukan Bimbingan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Sulbar, melalui platform daring zoom, Senin 29 Januari 2024. Kegiatan itu diikuti Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar Mahdiana, Pengelola SPM Kesehatan, dan perwakilan Biro Tata Pemerintahan Setda Sulbar Dhany Sadry dan Zulfikar, yang juga selaku Tim SPM Provinsi Sulbar. Tim SPM Dinas Kesehatan enam kabupaten di Sulbar turut hadir dalam kegiatan itu, untuk memastikan kelancaran pelaporan SPM Kesehatan yang dilakukan secara daring. Kegiatan itu diinisiasi Biro Tata Pemerintahan Setda Sulbar selaku Koordinator SPM Provinsi Sulbar bekerjasama dengan Sekretariat Bersama SPM Kemendagri RI. Adapun narasumber dalam kegiatan itu, perwakilan dari Sekretariat Bersama SPM Kemendagri RI Irham Putra. Dalam paparannya, Ia menekankan pentingnya pelaporan SPM kesehatan yang berkualitas. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, turut memberikan informasi dalam kegiatan itu. Ia menyampaikan, pelaporan SPM Kesehatan dilakukan secara berkala setiap triwulan oleh Tim SPM Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten. Asran Masdy mengatakan, penting untuk dicatat bahwa SPM menjadi kewajiban provinsi, khususnya terkait penanganan bencana dan wabah. Dengan adanya kegiatan itu, kata Asran Masdy, diharapkan pelaporan SPM Kesehatan di Sulbar dapat dilaksanakan dengan efisien dan akurat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan respon dan penanganan terhadap isu-isu kesehatan di tingkat provinsi. (rls)

POLMAN--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) penggerek batang pada tanaman di Kab. Polewali Mandar (Polman). Hal ini diinstruksikan langsung Kepala Dinas TPHP Syamsul Ma’rif, melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Sulbar. Gerdal kali ini dilaksanakan di 2 (dua) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Sipoelo di Kec. Tapango dan Kelompok Tani Idaman di Desa Bakka-Bakka Kec. Wolomulyo, Kab. Polman. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari (23-24 Januari 2024). Dalam pelaksanaannya, Penanggungjawab Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah II Rea Timur mengakomodir kegiatan Gerdal OPT bersama Koordinator POPT Kab. Polman, POPT Kec. Mapilli, POPT Kec. Wonomulyo. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, berdasarkan hasil laporan pengamatan POPT lapangan di Kab. Polman pada periode Januari 2024, serangan penggerek batang padi merupakan serangan tertinggi mencapai 82 Ha, sehingga peringatan dini dikeluarkan oleh POPT setempat untuk segera dilakukan penanganan. "Tim teknis kemudian menggerakkan kelompok tani dengan melakukan Gerdal sebagai upaya untuk mengendalikan OPT penggerek batang," kata Syamsul. Syamsul mengungkapkan, salah satu penyebab terjadinya serangan penggerek batang ialah karena adanya pola tanam yang dilaksanakan secara tidak serempak pada wilayah tersebut, yang mengakibatkan OPT penggerek batang dapat berpindah ke pertanaman lain yang usia tanamnya masih berada di fase vegetatif. "Gerdal OPT ini sebagai upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT, sehingga dapat meningkatkan produktivitas padi guna menjaga stabilitas pangan di Sulbar, ujarnya. Ia menambahkan, luas lahan yang dikendalikan mencapai 5 (lima) Ha di Kelompok Tani Sipoelo dan seluas 11 Ha di Kelompok Tani Idaman, dengan menggunakan insektisida sistemik (Montaf) sebagai bahan pengendali. Sementara, Kepala UPTD BPTPH Sulbar, Hasdiq Ramadhan mengatakan, dirinya telah mengintruksikan kepada POPT setempat bahwa setelah Gerdal OPT dilaksanakan, agar terus memantau pertanaman yang dikendalikan dan segera melaporkan pertanaman yang telah pulih. (rls)

Mamuju _ Usai mengikuti Apel Pagi yang dipimpin Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh secara virtual, Kepala Biro Umum Setdaprov Sulbar, Anshar Malle memberikan arahan kepada para jajaran terkait netralitas Pemilu Februari mendatang. Senin, 29 Januari 2024. Berlangsung di Aula Marasa Corner, Kepala Biro Umum Setdaprov Sulbar, Ansar Malle mengatakan, dalam menghadapi pesta demokrasi Pilpres kedepan, kiranya para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Biro Umum untuk tetap menjaga netralitas, didukung dengan manjaga ketentraman dan menghindari perpecahan atas perbedaan pilihan. " ASN yang ada di Biro Umum harus netral, Jangan karena beda pilihan kita ribut satu sama lain, maka dari itu saya menghimbau mari fokus dan bekerja secara profesional, fokus layani pimpinan, tegak lurus ikuti arahan dari pak Gubernur dan pak Sekda," Sebut Ansar Malle Masih kata Ansar Malle, dibutuhkan ketegasan dari Bidang Kepegawaian dan Pejabat Internal Biro Umum terkait tupoksi kinerja pada bidang dan anggotanya masing - masing, dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada pimpinan. " Pimpinan itu harus menjadi contoh, kalau pejabatnya terlambat bagaimana dengan bawahannya, " Ujarnya Kegiatan itu dihadiri para ASN lingkup Biro Umum. (rsl)

MAMUJU--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) berpartisipasi dalam pesta rakyat yang diadakan HMI Badko Sulselbar di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju, Sulbar. Keikutsertaannya dalam kegiatan itu bertujuan dapat menjadi jembatan untuk peningkatan kualitas produk dan daya saing pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Olehnya, Dinas TPHP ikut melibatkan beberapa Kelompok Tani binaan Dinas TPHP, diantaranya Kelompok Tani Kalepu, Kecamatan Kalukku yang menawarkan produk olahan sambal goreng ubi jalar. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, Pesta Rakyat HMI diharapkan menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi UMKM lokal dan memperkaya budaya daerah, yang mana melibatkan para pelaku usaha lokal, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat. “Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami berharap pelaku UMKM bisa mengenalkan berbagai macam produknya sehingga dapat menaikkan pendapatan masyarakat,” kata Syamsul, Jumat 26 Januari 2024. Dia menyampaikan, produk yang ditawarkan dalam stand pameran UMKM Dinas TPHP kali ini cukup bervariasi, diantaranya olahan abon ayam, sambal cabai serbuk, telur asin yang sudah ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dan bermacam hasil buah-buahan. Pesta Rakyat HMI dengan tema "UMKM Tumbuh, Rakyat Sejahtera", dibuka Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada Kamis 25 Januari 2024 malam. Acara itu akan berlangsung hingga 28 Januari 2024. (rls)