Mamuju --Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin atas upaya penanganan Inflasi di Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan Mendagri pada, Kamis 26 September 2024 saat Rakor Badan Pengendalian Inflasi yang diikuti oleh kepala BPS Sulawesi Barat beserta jajarannya. Kepala BPS Sulbar , Tina Wahyufitri menyampaikan, bahwa Mendagri mengapresiasi atas penyediaan data inflasi dari Sulbar bahkan saat menampilkan grafik pengendalian inflasi provinsi Sulbar masuk dalam 10 besar sebagai provinsi tingkat inflasinya yang selalu terkendali. "Sebab dengan penyediaan data inflasi itu pemerintah bisa memantau pengendaliannya agar tidak menjadi over seperti negara-negara lain," ucapTina. Ia melanjutkan bahwa Menteri Tito menampilkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi terkendali. "Salah satunya dibawah Sulbar. Bapak menteri berpesan kepada BPS agar selalu independen menjaga keakuratan datanya dan tidak diintervensi oleh siapapun," tandasnya. Sementara itu Pj Batiar mengatakan, penanganan inflasi merupakan salah satu agenda prioritas di Provisi Sulawesi Barat. Berbagai program yang telah dijalankan dan terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan pangan. "Salah satu yang mesti kita upayakan seperti Bulog di Mamasa, ini yang perlu kita dorong untuk mengelola ketersediaan logistik pangan di Mamasa," kata Bahtiar. Hal penting lainnya, adalah mewujudkan kedaulatan pangan, Menurutnya penting bagi setiap daerah di enam kabupaten mendorong sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kata Bahtiar daulat pangan menjadi kunci agar daerah dapat maju dan tak perlu lagi kuatir terhadap inflasi. Terkait upaya pengendalian inflasi di Sulbar, Pemprov telah melakukan intervensi berbagai sektor melalui sejumlah program, misalnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Suyuti Marzuki mengutarakan, terkendalinya inflasi di Sulbar tidak terlepas dari peran utama sektor kelautan dan perikanan. "Berdasarkan data yang kami himpun, intervensi sektor Kelautan dan Perikanan di bulan April dinilai berhasil menekan inflasi secara signifikan," kata Suyuti. Suyuti mengutarakan, komoditas ikan seperti cakalang, layang, dan bandeng…

Mamuju - Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, turut menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulbar, Kamis 26 September 2024. Rapat tersebut diadakan dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Sulbar Masa Jabatan 2024-2029. Acara berlangsung di Ruang Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Sulbar, Mamuju, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan tokoh masyarakat. Kehadiran drg. Asran Masdy di acara tersebut menjadi bagian dari bentuk dukungan Dinas Kesehatan terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulbar. Rapat paripurna ini menandai awal masa jabatan baru bagi para anggota DPRD, yang diharapkan dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan berperan aktif dalam membangun Sulbar, termasuk dalam bidang kesehatan. Kadis Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan harapannya agar seluruh anggota DPRD Sulbar yang baru dilantik mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, demi kemajuan Sulbar di masa mendatang. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mamuju hari ini Kamis 26 September 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan melakukan pengenalan alat-alat penanggulangan bencana. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah dan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Inaldy L.S Si'lang. Kunjungan perwakilan Lanal Mamuju ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerja sama antar instansi dalam menghadapi situasi darurat dan bencana. Selama kunjungan, kedua belah pihak melakukan diskusi mendalam tentang berbagai aspek penanggulangan bencana. Salah satu fokus utama pertemuan ini adalah pengenalan alat-alat penanggulangan bencana. Tim dari Lanal Mamuju memberikan pemaparan mengenai peralatan yang dimiliki oleh TNI AL yang dapat digunakan dalam operasi penanggulangan bencana. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara BPBD Sulbar dan TNI AL dalam penanganan situasi darurat di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar, Husain Mansyur menyatakan kunjungan tersebut sangat bermanfaat bagi BPBD. Menurutnya, dengan adanya pertukaran informasi dan pengenalan alat-alat penanggulangan bencana, pihaknya dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah Sulbar. Sementara, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah juga mengatakan pengenalan alat-alat penanggulangan bencana dari TNI AL membuka wawasan tentang potensi kolaborasi yang bisa dilakukan, terutama dalam aspek logistik dan penanganan darurat. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Inaldy L.S Si'lang menekankan pentingnya transfer pengetahuan dalam pertemuan tersebut. "Pertukaran informasi dan pengalaman dengan TNI AL sangat berharga bagi kami. Ini akan membantu meningkatkan kapasitas tim BPBD dalam menghadapi berbagai skenario bencana," ujarnya. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif Lanal Mamuju untuk melakukan kunjungan itu. Menurutnya, kerja sama antara BPBD dan TNI AL sangat penting dalam…

MAMUJU – PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengikuti Sidang Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung DPRD Sulbar Kamis 26 September 2024. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi, bersama PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar Andi Isna Renishwari Cinrapole, dan Wakil Ketua DPRD Sulbar. Pj Gubernur Bahtiar menyampaikan, Pengucapan Sumpah Janji DPRD ini sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101.2.14.4093 Tahun 2024 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD 2024-2029. “Selamat kepada Anggota DPRD yang telah dilantik pada hari ini,” ucap Bahtiar. Pj Bahtiar menjelaskan,Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Sulbar yang digelar merupakan puncak dari pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan Februari 2024. Yang merupakan sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tentunya kita dapat untuk berbangga bahwa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi. Oleh karena atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya di dalam pemungutan suara pada 14 Februari 2024,” Disampaikan pula terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara, KPU, Bawaslu DKPP, Pemda, Pihak keamanan, pers, dan seluruh masyarakat dan berkolaborasi dengan komponen bangsa dalam menyukseskan pemilu dalam suasana demokratis lancar dan damai. Pada kesempatan itu, Pj Bahtiar juga mengingatkan tentang tugas DPRD dalam menjalankan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam hal menjalankan fungsinya diharapkan para Anggota DPRD untuk menempatkan kepentingan publik diatas daripada kepentingan pribadi dan golongan, termasuk dalam penggunaan hak-hak DPRD Sulbar. Dalam kedudukan DPRD Provinsi sebagai mitra kepala daerah diharapkan dapat berjalan sesuatu perundang-undangan sehingga sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah “Oleh karena itu itu sinergitas dan kolaborasi dan kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif…

Mamuju-Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2025. Bertempat di Ruang Rapat Biro PBJ Setda Sulbar pada Selasa 24 September 2024, Tim Kerja mengadakan rapat guna menyusun draf Surat Edaran Sekretaris Daerah terkait percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Rapat ini dihadiri oleh beberapa perwakilan tim kerja, termasuk Kepala Biro PBJ Setda Sulbar M. Yamin Saleh, yang memimpin jalannya diskusi. Agenda utama rapat adalah merumuskan langkah-langkah strategis dan instruksi yang akan dituangkan dalam surat edaran, agar proses pengadaan di tahun 2025 bisa lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. M. Yamin Saleh menekankan pentingnya percepatan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung program-program prioritas pembangunan di Provinsi Sulbar. "Kita harus pastikan bahwa semua proses pengadaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting demi tercapainya target pembangunan di berbagai sektor," ujar Yamin. Selain itu, rapat ini juga membahas kendala-kendala yang sering dihadapi dalam proses pengadaan sebelumnya, serta solusi yang akan diterapkan agar tidak terulang di tahun mendatang. Partisipasi aktif dari semua pihak yang hadir dalam rapat menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperbaiki dan mempercepat proses pengadaan demi kesejahteraan masyarakat Sulbar. Draf Surat Edaran ini diharapkan segera rampung dan disahkan dalam waktu dekat, agar seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Sulbar dapat segera menindaklanjuti dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan. Dengan langkah ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2025 dapat lebih cepat dimulai, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Muhammad Ihwan, menjadi narasumber pada kegiatan Pertemuan Jejaring Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Marannu Golden Hotel, Mamuju, Rabu 25 September 2024. Pada kesempatan itu, dr. Muhammad Ihwan membawakan materi dengan judul "Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Sulbar", yang menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut. Dalam pemaparannya, dr. Muhammad Ihwan menekankan bahwa penyelenggaraan kabupaten/kota sehat memerlukan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. "Kesuksesan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya," pungkasnya. Ia juga memaparkan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan di wilayah Sulbar, termasuk penerapan program STBM yang bertujuan untuk menciptakan sanitasi total di seluruh kabupaten se-Sulbar. "Melalui STBM, kita dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan," jelas Ihwan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Sulbar ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten se-Sulbar, tokoh masyarakat, serta para aktivis kesehatan lingkungan yang aktif dalam program STBM di Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Pertemuan Jejaring Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Marannu Golden Hotel, Mamuju, Rabu 25 September 2024. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam upaya penyehatan lingkungan di wilayah Sulbar. Berbagai inovasi telah dilakukan dan berhasil menghasilkan banyak kemajuan dari desa hingga pusat yang mampu mendorong berbagai perubahan perilaku masyarakat dalam 5 Pilar STBM yaitu, Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT), Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT). Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya sanitasi yang baik sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Ia juga menyoroti peran penting jejaring STBM dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan di Sulbar. “Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas sanitasi yang akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” ujar Asran Masdy. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas dan Bappeda Kabupaten se-Sulbar, serta Baznas Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat pembahasan trayek batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Perbibitan Ternak Unggul (IPTU) dan Hijauan Pakan Ternak di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (Poman), Sulbar. Rapat ini diselenggarakan di Aula Dinas TPHP Sulbar, Selasa (24/09/2024). Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas TPHP, Sekretaris Dinas, Kepala UPTD BPHMT IB beserta staf, Kepala Balai beserta Staf Teknis dan Tim GIS BPKHTL Wilayah IV Makassar, serta Sekretaris Desa Beroangin. Rapat ini membahas rencana penataan batas, dan pedoman instruksi kerja kegiatan tata batas kawasan IPTU Beroangin. Dalam rapat, Staf Teknis dan Tim GIS BPKHTL Wilayah IV Makassar, Laode Rohiman memberikan penjelasan rinci mengenai tahapan yang harus dilalui dan siapa saja yang akan terlibat sebagai pelaksana penataan batas areal PPKH. Selain itu, dijelaskan juga langkah-langkah detail yang diperlukan dalam penataan batas. Proses ini mencakup survei lapangan yang teliti, analisis spasial melalui teknologi GIS (Sistem Informasi Geografis), dan pengumpulan data administratif serta sosial dari masyarakat setempat. “Semua tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa batas kawasan hutan dapat teridentifikasi dengan tepat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan,” kata Laode. Kepala UPTD BPHMT-IB, Nurdin menyampaikan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan itu, dengan harapan solusi bersama terkait tata batas kawasan IPTU di Desa Beroangin dapat segera diwujudkan. “Rapat ini diharapkan memberikan solusi komprehensif dan transparan, sehingga tidak hanya memfasilitasi pembangunan di kawasan tersebut, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem hutan serta kepentingan masyarakat setempat,” kata Nurdin. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menekankan bahwa area yang termasuk dalam kawasan IPTU serta pemanfaatan lahan untuk hijauan pakan ternak harus diselaraskan dengan aturan tata batas kawasan hutan yang berlaku. “Melalui langkah ini, diharapkan tata…

Polman - UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT pada tanaman kedelai di lokasi pertanaman kedelai di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sejak tanggal 23 hingga 24 September 2024. Gerakan Pengendalian OPT ini dilaksanakan di 4 (empat) Kelompok Tani, yaitu Poktan Margo Utomo dan Poktan Baru Muncul di Desa Kebunsari serta Poktan Karya Mandiri dan Poktan Sumber Makmur di Desa Sumberjo. Dalam pelaksanaannya, Penanggungjawab Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah II Rea Timur, Yonatan mengakomodir kegiatan Gerakan Pengendalian OPT bersama Koordinator POPT Polman, POPT Wonomulyo beserta PPL setempat. Yonatan menyampaikan bahwa luas lahan terserang yang dikendalikan di 4 (empat) kelompok tani tersebut seluas 40 Hektare (Ha) dengan menggunakan Agens Pengendali Hayati (APH) Metarhizium sp. dan Beauveria Bassiana sebagai bahan pengendali ramah lingkungan. “Aplikasi APH ini menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir penggunaan bahan aktif kimia sehingga mampu mengurangi residu pada tanaman dan tidak mencemari lingkungan,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala UPTD BPTPH Hasdiq Ramadhan mengatakan bahwa luas serangan OPT (hama kumbang tanah, ulat grayak, belalang serta kepik polong) seluas 55 Ha dari total 90 Ha pertanaman kedelai dengan varietas Anjasmoro dan Argomulyo dengan umur tanaman 55 – 65 hari setelah tanam pada keempat Poktan di atas, sehingga peringatan dini dikeluarkan oleh POPT setempat untuk segera dilakukan penanganan. “Berdasarkan peringatan dini tersebut, maka segera dilakukan Gerakan Pengendalian OPT,” ucapnya. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif memberi arahan kepada Koordinator POPT khusus POPT setempat bahwa setelah Gerakan Pengendalian OPT ini dilaksanakan, kiranya terus memantau pertanaman yang telah dikendalikan dan segera melaporkan pertanaman yang telah pulih. “Kegiatan ini melibatkan seluruh anggota kelompok dan petani setempat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Gerakan Pengendalian OPT ini adalah berkurangnya populasi hama yang menyerang tanaman kedelai, sehingga hasil produksi…

Mamuju-Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pada Senin, 23 September 2024. Rapat ini membahas evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan fokus utama pada pemenuhan bukti dukung evaluasi. Rapat dipimpin langsung Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar M. Yamin Saleh dan dihadiri oleh Tim SPBE Perangkat Daerah tersebut. Dalam pertemuan itu, disepakati beberapa langkah strategis untuk memastikan kelengkapan dan validitas bukti dukung pada beberapa indikator penting. Salah satu poin utama yang dihasilkan adalah perlunya koordinasi lebih lanjut dengan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan guna memenuhi persyaratan evaluasi. Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar M. Yamin Saleh menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama antar tim internal. Menurutnya, kolaborasi yang solid antar tim kerja diyakini dapat mempercepat proses pemenuhan bukti dukung yang lengkap dan valid, serta meningkatkan kualitas evaluasi SPBE secara keseluruhan. “Koordinasi antar tim serta dengan Perangkat Daerah teknis sangat penting untuk memastikan bukti dukung yang diserahkan memenuhi standar yang diharapkan. Dukungan penuh dan kerja sama dari semua pihak menjadi kunci dalam mencapai target evaluasi SPBE ini,” pungkasnya. Sebagai langkah lanjutan, rapat berikutnya telah dijadwalkan pada Jumat, 27 September 2024. Agenda tersebut akan membahas progres pemenuhan bukti dukung dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan. Rapat ini diharapkan menjadi salah satu bentuk komitmen Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung pelaksanaan SPBE di Sulbar, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar