JAKARTA--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Maskapai Penerbangan Batik Air, sebagai upaya agar Pesawat Batik Air dapat terus terbang setiap hari dengan rute Mamuju-Makassar PP. Pertemuan dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Maddareski Salatin dan tim lainnya. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Tower Lion Jakarta, Jumat 26 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, Kepala BPKPD Sulbar didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil melakukan pemaparan di depan Capt. Zwingly selaku Direktur Utama Batik Air bersama Mochamad Helmi Area Manager Jakarta. Maskapai Penerbangan Batik Air merupakan bagian dari Lion Group. Pada awal tahun 2024 Batik Air mengumumkan menambah frekuensi penerbangan dari Jakarta menuju kota besar lainnya. Penambahan frekuensi penerbangan Batik Air dari Jakarta ke Jogja, Palembang, dan Semarang dimulai pada 8 Januari 2024 dari Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta. Penambahan frekuensi penerbangan merupakan salah satu upaya Batik Air dalam memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Ini merupakan peluang besar yang dilirik oleh Pemprov Sulbar dalam peningkatan ekonominya. Sebelumnya, di Sulbar Batik Air melayani penerbangan perdana di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju pada 8 Desember 2023, setiap hari atau 7 (tujuh) kali seminggu secara langsung dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam perjalanannya ada penurunan frekuensi menjadi 3 (tiga) kali seminggu. Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap rute penerbangan tetap dilaksanakan dengan frekuensi setiap hari atau 7 (tujuh) kali seminggu, dengan cara memanfaatkan Maskapai Batik Air terbang dari Mamuju-Makassar, Makassar-Mamuju setiap hari. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, Pemprov Sulbar senantiasa mendukung dan mensupport demi kemajuan ekonomi Sulbar, sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar adanya peningkatan demi daerah. (rls)

BANDUNG--Masih dalam rangkaian kegiatan Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA. 2025 yang diselenggarakan di Bandung, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama rombongan Gowes Kota Bandung, Sabtu 27 Januari 2024. Kegiatan sepeda santai ini merupakan kebersamaan seluruh TAPD Sulbar di Jawa Barat. “Kita lakukan bersepeda bersama, selain mendapat kegembiraan, badan sehat dan muncul kebersamaan,” kata Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil menjelaskan, sebagai rangkaian kegiatan Orientasi Penyusunan RKPD TA. 2025, Gowes Kota Bandung adalah untuk meningkatkan kekeluargaan, kebersamaan seluruh rombongan dari Sulbar. “Harapan kita, akan semakin terjalin dan kompak. Ini penting karena kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan adalah salah satu modal untuk mencapai target kita yakni optimal dalam melayani masyarakat,” ujarnya. Kegiatan sepeda santai yang berlangsung di Kabupaten Bandung ini dimulai dari hotel dan kembali lagi dengan menempuh jarak sekitar 15 km. Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, Kepala Bidang Barang Milik Daerah A. Muh Bisry Nur, Kepala Sub Bidang Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi Khaerani, Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten Amir Hamzah dan JF AKPD Abdul Kuddus. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk penyegaran, serta upaya meningkatkan kerja sama dan pengetahuan bagi TAPD, BPKPD sebagai salah satu unsur TAPD berkomitmen memperkuat soliditas TAPD dan terlibat aktif dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran TA. 2025. (rls)

BANDUNG--Mengawali pelaksanaan kegiatan di awal tahun 2024, TAPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA. 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan arah perencanaan tahun 2025 yang nantinya akan dituangkan dalam RKPD, selanjutnya KUA dan PPAS serta bermuara pada Rancangan APBD TA. 2025. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menambah kemampuan serta soliditas internal TAPD sehingga penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan tahun 2025 dapat lebih terarah dan menyelesaikan berbagai masalah pembangunan daerah. Pelaksanaan Orientasi Penyusunan RKPD TA. 2025 dilaksanakan pada 26-29 Januari 2024 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri Ketua TAPD, anggota TAPD dan Sekretariat TAPD. Unsur TAPD dari BPKPD Sulbar yang hadir adalah Murdanil (Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten), Fahri Yusuf (Sekretaris BPKPD), Muhammad (Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah), A. Muh Bisry Nur (Kepala Bidang Barang Milik Daerah), Khaerani (Kepala Sub Bidang Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi), Amir Hamzah (Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten) dan Abdul Kuddus (JF AKPD). Orientasi Penyusunan RKPD TA. 2025, dilaksanakan sebanyak 4 (empat) sesi. Sesi pertama yaitu outbound session (Ice breaking-fun games-personal adrenalin) bertempat di Terminal Wisata Grafika Cikole Bandung. Sesi kedua adalah halfday meeting yang dibuka Pj. Gubernur Sulbar, dengan narasumber Prof. Sudarsono Hardjosokanto. Sesi ketiga adalah Gowes Kota Bandung dengan mengunjungi bangunan-bangunan penting dan bersejarah, diantaranya Gedung Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat dan Gedung Sate/Kantor Gubernur Jawa Barat. Sesi keempat adalah meeting dan penjelasan terkait manajemen talenta untuk ASN oleh Setiawan Wangsaatmaja, dilanjutkan dengan kunjungan ke Gedung Jabar Command Center yang merupakan pusat data Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk penyegaran, serta upaya meningkatkan kerja sama dan pengetahuan bagi TAPD, BPKPD sebagai salah satu unsur TAPD berkomitmen memperkuat soliditas TAPD dan terlibat aktif dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran TA. 2025.…

POLMAN--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat (Koperindag Sulbar) menggelar Pelatihan Pengolahan Aren bagi Masyarakat Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu 28 Januari 2024. Pelatihan itu merupakan bagian dari program KKN Tematik Kewirausahaan Desa yang dilaksanakan Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) bekerjasama dengan Dinas Koperindag Sulbar. Penyuluh Perindag Sulbar, Muh. Aswad yang hadir dalam kegiatan itu dalam sambutannya mengatakan, tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat Desa Alu, dalam mengolah aren menjadi produk bernilai ekonomis lebih, seperti gula semut, gula cair, dan kolang-kaling. “Kami berharap dengan adanya pelatihan ini, masyarakat Desa Alu dapat memanfaatkan potensi aren yang ada di desa, bukan hanya membuat gula batu seperti sekarang, tapi juga gula semut dan gula cair dengan berbagai varian rasa, bahkan mengolah kolang-kaling,” ujar Aswad. Pembukaan pelatihan dihadiri Kepala Desa Alu, Jelisman, para kepala dusun, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta pelaku industri pembuatan gula aren dan petani aren dari Desa Alu. Peserta pelatihan mendapatkan materi tentang cara membuat gula semut, gula cair, dan kolang-kaling dari aren, mulai dari memilih bibit yang baik, waktu penyadapan, metode pembuatan gula, hingga pengemasan. Materi pelatihan disampaikan Praktisi Gula Aren Sulbar, Rusni Hasri, yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang ini. “Kami berbagi ilmu dan pengalaman kepada peserta pelatihan tentang cara mengolah aren menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Serta mengajarkan bagaimana cara membuat gula dengan berbagai varian rasa,” kata Rusni. Dalam materinya, Rusni menegaskan, orang yang tahu dan mengerti aren itu berbeda. Orang yang mengerti aren paham akan manfaat pohon aren dan tidak akan menebang pohon aren tetapi justru malah akan menanamnya. “Orang yang tahu aren itu tahu cara menyadap dan mengolah nira aren menjadi gula, tetapi tidak pernah menanam aren, sedangkan orang yang mengerti aren akan menanam aren karena manfaatnya yang banyak," ujarnya.…

MAMUJU - Website resmi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya. Dalam era digital saat ini, keberadaan website resmi menjadi hal yang wajib bagi setiap organisasi pemerintah. Website resmi merupakan wajah virtual dari organisasi dan memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat identitas dan citra organisasi. Dengan memiliki website resmi yang profesional dan berkualitas, organisasi dapat mempresentasikan dirinya dengan baik dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan up-to-date. Diharapkan setelah Website resmi Sekretariat Daerah selesai dapat mempermudah aksesibilitas informasi bagi audiens dan membantu meningkatkan visibilitas organisasi, juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan stakeholder serta memperkuat branding organisasi dan daerah. Sehubungan hal tersebut di atas dan menindaklanjuti rapat kerja dengan Asisten Administrasi Umum terkait penyatuan Website Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) yang menjadi arahan Sekprov Sulbar. Biro Umum melalui Kepala Bagian Administrasi Pimpinan (Adpim), Nurlaela dan para Kasubag Bagian Adpim mengadakan rapat teknis bersama Kepala Bidang E-gov Diskominfo Sulbar, M. Ridwan Jafar serta para admin Website Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah, bertempat di Ruang Rapat Sekprov Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Secara terpisah, Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle membenarkan hal tersebut dan menurutnya selama ini yang aktif itu Website masing-masing 6 (enam) biro, kalau Website Sekretariat Daerah belum ada. "Jadi akan dilakukan penggabungan menjadi satu Website saja yakni Website Sekretariat Daerah, karena Biro-Biro dan Sekretariat Daerah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan," ujarnya. (rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pada Apel Pagi dan Do'a Bersama Lingkup Pemprov Sulbar, Senin 29 Januari 2024 untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan program kerja 2024, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulbar langsung menggelar rapat internal dihari itu juga. Rapat digelar di Kantor Dinas TPHP Sulbar, dipimpin langsung Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma'rif dan dihadiri semua Pejabat Eselon III, Pejabat Pengawas dan Fungsional Lingkup Dinas TPHP Sulbar. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, rapat itu dalam rangka membahas program kerja tahun 2024 untuk segera dilakukan percepatan sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar. "Pertemuan ini juga untuk berkoordinasi perihal kendala yang sedang dihadapi masing-masing bidang sehingga diperoleh jalan keluar," kata Syamsul Ma'rif dalam arahannya. Pada pertemuan itu, semua Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan program kerjanya dihadapan Kepala Dinas TPHP untuk dievaluasi secara saksama, demi kelancaran pelaksanaannya. Sesuai arahan Kepala Dinas TPHP Sulbar, semua bidang dan UPTD wajib membuat schedule kegiatan baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang akan ditindaklanjuti oleh Eselon III yaitu : 1. Setiap kegiatan akan dilakukan berdasar SK tim work oleh Kepala Dinas TPHP Sulbar. 2. Bidang Pangan segera merampungkan CPCL penerima bantuan benih dari APBN dan segera melakukan pendampingan percepatan tanam. 3. Bidang Hortikultura segera membuat laporan periodik hasil pembagian bibit cabai (Program Sejuta Cabai) ke stakeholder terkait. 4. Bidang Peternakan segera melakukan antisipasi pencegahan penyakit pada hewan ternak. 5. Bidang PSP segera melakukan koordinasi dan penyuluhan dalam rangka mitigasi perubahan iklim ekstrem. Selain saling koordinasi, Syamsul Ma’rif juga memberikan motivasi serta menekankan jajarannya untuk memiliki sikap tenggang rasa atau tepa salira untuk senantiasa menjalin komunikasi agar tercipta suasana kerja yang kondusif. “Dengan menumbuhkan sikap tenggang rasa akan timbul rasa saling menghormati antar sesama, sehingga tercipta suasana kerja yang aman dan tenteram, mempererat rasa…

MAMUJU –Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemprov Sulbar Safaruddin menyambut Pejabat Administrator yang baru saja dilantik, 22 Januari kemarin. Hal itu dilakukan untuk menyamakan frekuensi terkait program-program yang akan dijalankan kedepan. Terutama program prioritas baik nasional maupun Pemprov Sulbar. Lanjut Safaruddin beberapa program yang menjadi prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, termasuk dalam mempersiapkan setiap OPD lebih cepat merespon aspirasi masyarakat, Terutama berkaitan dengan permasalahan 4+1 Sulbar, yakni Kemiskinan, Stunting, Perkawinan Anak, Anak Tidak Sekolah, dan Pengendalian Inflasi. Selain itu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu penting SPBE, span LAPOR, LAKIP, SAKIP dan lain-lain, menjadi perhatian serius kedepan. "Program-program yang telah digagas oleh bapak gubernur harus menjadi perhatian serius kita semua yang telah ditugaskan di Dispora Sulbar," kata Safaruddin Sanusi, Selasa (30/1/2024) Olehnya, Safaruddin melalui Rapat itu juga memberikan arahan untuk melakukan peningkatan kinerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Dispora Sulbar. "Jalankan perintah dengan ikhlas. Komunikasikan apabila ada kendala sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi," pungkasnya. (Rls)

MAMUJU--Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulawesi Barat (Sulbar) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar menyatukan langkah untuk mempercepat penerapan Aplikasi Srikandi hingga tingkat puskesmas. Langkah konkret ini diperkuat dengan kunjungan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan DPKD Sulbar, Daniel Tiranda ke Dinkes Sulbar pada Senin 29 Januari 2024. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Salah satu fokus utama dari pertemuan itu adalah meningkatkan koordinasi antara kedua dinas dalam implementasi Aplikasi Srikandi, sebuah solusi digital untuk pengelolaan data kearsipan. Tujuan utama dari penerapan Aplikasi Srikandi adalah untuk menyajikan data kearsipan secara digital. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan E-government SPBE. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan DPKD Sulbar, Daniel Tiranda, menyampaikan, Sulbar secara aktif mempercepat penggunaan Aplikasi Srikandi di berbagai layanan publik, termasuk di 98 puskesmas yang tersebar di enam kabupaten di provinsi ini. "Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam peningkatan aksesibilitas data dan pelayanan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat," ucap Daniel. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, melalui kerja sama yang erat antara DPKD Sulbar dan Dinkes Sulbar, diharapkan implementasi Aplikasi Srikandi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Sulbar. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka upaya peningkatan kualitas data perekonomian Sulawesi Barat (Sulbar), Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar Hamdani Hamdi, melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Kunjungan itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Biro Ekbang dengan BPS Sulbar, dalam menganalisis dan menyajikan data ekonomi yang akurat dan dapat diandalkan. Dalam kunjungan itu, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar melakukan pertemuan dengan Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri dan timnya untuk membahas terkait pengendalian inflasi di Sulbar. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi berharap dukungan BPS Sulbar yang selama ini telah berjalan baik sehingga memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas perekonomian di Sulbar bisa terus terjaga, agar mampu terus secara berkesinambungan mendorong peningkatan perekonomian di provinsi ini. "Juga turut meningkatkan kemajuan daerah Sulbar serta makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Hamdani. Dalam pertemuan itu, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri berkomitmen akan tetap mendukung pemerintah provinsi menyediakan data yang diperlukan, dalam penentuan kebijakan pengendalian inflasi sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Dia juga mengingatkan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar untuk terus mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan khususnya untuk Kabupaten Majene sebagai salah satu daerah IHK, sebagaimana rilis Indeks Perkembangan Harga Minggu ke IV oleh Mendagri pada rapat zoom pengendalian inflasi 29 Januari 2024. "Kabupaten Majene sebagai salah daerah dengan tingkat IPH tertinggi dengan komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti beras, daging ayam ras dan bawang merah. Hal tersebut mungkin disebabkan karena pedagang yang diintervensi merupakan pedagang dengan tingkat penjualan yang rendah dan volume intervensi juga rendah," kata Tina. Kepala BPS Sulbar menyambut baik kunjungan tersebut, dan sebagai langkah konkret Biro Ekbang Setda Sulbar dan BPS Sulbar sepakat untuk bekerjasama dan menjadikan BPS sebagai Tim Pembina Sektoral dalam upaya pengendalian inflasi yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur untuk lebih…

MAMUJU- Tahun 2024 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di 12 provinsi, salah satunya Sulawesi Barat (Sulbar). Pemerintah Provinsi Sulbar diminta untuk mengusulkan rumah tangga tidak mampu sebagai calon penerima BPBL. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qomaruddin Kamil telah melakukan langkah awal dengan menghimpun data dari masyarakat. Pada Senin, 29 Januari 2024, Dia mengunjungi Kepala Desa Salletto Kadir, di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, guna menjelaskan detail program tersebut. Qomaruddin mengungkapkan, pekan lalu pihaknya telah mengirim surat kepada seluruh kepala desa dan lurah di Sulbar untuk mengusulkan warga yang belum memiliki meteran listrik sendiri sebagai calon penerima BPBL tahun 2024. "Ada dua syarat yang kami minta, yakni nama-nama calon penerima program BPBL dan dokumen validasi yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Syarat yang harus kami penuhi untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian ESDM," katanya. Bidang Ketenagalistrikan telah berkoordinasi dengan para kepala desa dan lurah untuk melakukan validasi data di wilayah masing-masing. "Kami meminta kepada seluruh kepala desa dan lurah untuk menyampaikan data pasti di wilayah masing-masing. Format usulan dapat diakses melalui link http://bit.ly/sulbar2024. Usulan kami terima paling lambat akhir Januari 2024 melalui email kantor Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. document.getElementById('cloak3344a98d0f8d5a53251c537611a13ca9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3344a98d0f8d5a53251c537611a13ca9 = 'esdm' + '@'; addy3344a98d0f8d5a53251c537611a13ca9 = addy3344a98d0f8d5a53251c537611a13ca9 + 'sulbarprov' + '.' + 'go' + '.' + 'id'; var addy_text3344a98d0f8d5a53251c537611a13ca9 = 'esdm' + '@' + 'sulbarprov' + '.' + 'go' + '.' + 'id';document.getElementById('cloak3344a98d0f8d5a53251c537611a13ca9').innerHTML += ''+addy_text3344a98d0f8d5a53251c537611a13ca9+''; ," tambah Rury. Dia menambahkan, program itu sejalan dengan upaya Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah Sulbar. "Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan program ini…