MAMUJU--Kepala Bagian Administrasi Pimpinan (Kabag Adpim) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Nurlaela meminta stafnya segera menyesuaikan ritme kerja yang telah dibangun pimpinan. Itu disampaikan dalam pertemuan internal Bagian Adpim pada Senin CeriA (Cerita ASN) Lingkup Biro Umum Setda Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Nurlaela menekankan, hal itu perlu dilakukan sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bahwa di tahun 2024 ini akan menaikkan kecepatan kerjanya. "Maka dari itu sebagai bawahan kita harus merespon setiap permasalahan yang ada, khususnya di Bagian Adpim agar segera menyesuaikan ritme kerja yang telah dibangun pimpinan," pungkasnya Disampaikan, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh para staf ASN maupun PTT Lingkup Biro Umum, yaitu peningkatan kinerja yang semakin cepat sesuai ritme kerja pimpinan, kedisiplinan para staf, penggunaan Srikandi lebih dimaksimalkan, bekerja sesuai SOP dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Terkait acara Senin CeriA, Nurlaela mengatakan, pertemuan seperti itu akan terus diprogramkan setiap bulan, untuk memonitoring dan evaluasi pekerjaan selama satu bulan di internal Biro Umum, sebagaimana arahan Kepala Biro Umum Setda Sulbar. Sebagai Kabag Adpim yang baru, menggantikan pejabat lama Nuryani, pertemuan itu merupakan yang pertama kali dirinya dilakukan. "Kegiatan ini merupakan rapat internal yang baru saya lakukan semenjak saya baru menjabat sebagai Kabag Adpim mengantikan Ibu Nuryani, " ujarnya. Dia menambahkan, tujuan dari rapat internal tersebut sebagai konsolidasi stimulan bagi para staf terkait tugas dan fungsinya (Tusi) yang harus menyesuaikan ritme kerja Pj. Gubernur Sulbar yang semakin cepat. (rls)

MAMUJU--Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan Ditpolairud Polda Sulbar mewujudkan perpustakaan terapung untuk melayani masyarakat pesisir dan pulau terluar Sulbar. Kerja sama itu sebagai upaya penguatan literasi dan kehadiran perpustakaan yang melayani hingga ke daerah terpencil, sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat, bisa dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri. Sebagai bentuk kerja sama, DPKD Sulbar memberikan bantuan buku kepada Ditpolairud Polda Sulbar sebanyak 300 eksamplar. Bantuan diserahkan Kepala DPKD Sulbar Khaeruddin Anas secara simbolis kepada Dirpolairud Polda Sulbar Kombes Pol. Deny Pujianto di Kantor DPKD Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan, kerja sama itu merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulbar dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. Dirpolairud Polda Sulbar, Kombes Pol. Deny Pujianto menyambut baik kerja sama itu dan berterima kasih atas bantuan buku tersebut. Deny mengatakan, penyerahan bantuan buku itu diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk kolaborasi yang lebih baik dengan DPKP Sulbar dalam mendukung pembangunan perpustakaan terapung. "Ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan literasi dan pengetahuan di pulau-pulau terpencil," kata Deny. (rls)

MAMUJU-- Sepekan menjabat sebagai Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Qomaruddin Kamil, memulai langkah awal dalam menjalankan tugasnya. Qomaruddin Kamil bersama stafnya Syamsu Alam, melakukan survei awal kepada calon penerima program bantuan listrik gratis tahun 2024. Aksi ini dilakukan di sejumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada Senin 29 Januari 2024. "Kami dari Dinas ESDM Sulbar, kali ini melakukan kunjungan ke sejumlah RTS yang akan menerima bantuan listrik gratis pada tahun 2024. Rencananya, akan ada 120 RTS yang akan dilayani melalui program ini," kata Qomaruddin. Qomaruddin menyampaikan, survei awal itu menjadi tahap awal yang penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. "Kami berharap program ini dapat segera kami laksanakan di triwulan kedua tahun 2024," ujar pria yang akrab disapa Rury itu. Dia juga mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam meningkatkan akses listrik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu. "Program bantuan listrik gratis telah menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari layanan listrik yang memadai," ucapnya. Ia menambahkan, dengan adanya survei awal tersebut diharapkan proses pelaksanaan program bantuan listrik gratis dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan timnya berkomitmen untuk terus bekerja secara maksimal guna memastikan bahwa program itu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Sulbar. (rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Verifikasi dan Validasi Dokumen bagi Pendaftar Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Haji (TKH) Kloter. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri 5 (lima) anggota PPIH dan 6 (enam) TKH. Tujuan dari verifikasi dan validasi dokumen ini adalah memastikan kelancaran proses seleksi rekrutmen PPIH Arab Saudi di bidang kesehatan dan TKH Kloter. Tim rekrutmen dengan teliti memverifikasi dokumen yang diunggah oleh pendaftar, membandingkannya dengan dokumen asli. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen pendaftar dan hasil pemeriksaan kesehatan. Hasil validasi akan menjadi penentu utama dalam proses rekrutmen, memastikan pendaftar yang memenuhi kriteria dapat melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Ketua Tim Rekrutmen, Sekretaris dan Tim memberikan arahan serta melaksanakan wawancara sebagai bagian dari penilaian lebih lanjut terhadap peserta. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy yang juga Ketua Tim Rekrutmen, memberikan arahan penting terkait proses verifikasi dan validasi. Dia menegaskan pentingnya tahapan itu dalam menentukan kualifikasi dan kelayakan calon PPIH dan TKH yang akan bertugas selama musim haji 1445 Hijriah/2024 Masehi. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon PPIH dan TKH dapat melewati tahapan seleksi dengan sukses, memberikan kontribusi maksimal dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama di bidang kesehatan. (rls)

MAMUJU – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulbar Umar mengatakan, kunjungan tersebut selain untuk bersilaturahmi, juga terkait nomenklatur baru yang semula Badan Karantina dibawah Kementerian Pertanian, saat ini terlepas dan berdiri menjadi Badan Karantina Indonesia dibawah pengawasan langsung oleh Presiden, sehingga dua usur yang semula berada di Balai Karantina yaitu Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan akan bergabung bersama Karantina Ikan. Menurut Umar, perubahan nomenklatur merupakan penguatan organisasi dalam menjaga kedaulatan negara terutama perlindungan penyebaran hama penyakit di wilayah NKRI. Umar menambahkan, tantangan saat ini di lapangan yaitu terkait lalu lintas ternak yang melintas melalui jalur darat. Disampaikan, banyak laporan ternak keluar masuk tanpa pelaporan, artinya ternak tersebut tidak resmi. Sehingga perlu upaya untuk memaksimalkan cek poin lalu lintas ternak di perbatasan provinsi, mengingat Sulbar berbatasan langsung dengan Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan terima kasih atas kunjungannya ke Dinas TPHP. Dalam pertemuan tersebut, Ia melaporkan bahwa memang ada beberapa penyakit hewan yang sudah masuk ke Sulbar dalam setahun terakhir, diantaranya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), jembrana dan ASF pada babi. Dengan adanya pertemuan ini, Syamsul Ma’rif berharap adanya kerja sama untuk mengamankan komoditi yang ada di Sulbar, terutama komoditi pertanian dan peternakan, sehingga hama penyakit tidak sampai masuk atau keluar dari wilayah Sulbar. “Akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas agenda prioritas dalam setahun ini, terutama dalam pencegahan dan penanganan hama penyakit pertanian dan peternakan, sehingga kedepan dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian di Sulbar,” tutup Syamsul Ma’rif. (rls)

POLEWALI -- Sebanyak 64 peserta mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I yang digelar Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Sulbar di BLK Polewali Mandar (Polman), Senin 29 Januari 2024. Kepala BLK Sulbar, Andi Farid Kusno mengatakan, 64 peserta yang mengikuti pelatihan akan dilatih selama 33 hari dimulai dari 29 Januari sampai 9 Maret mendatang. "Ada 64 peserta, pada empat jurusan dengan masing-masing jurusan 16 orang yaitu barista, tata rias kecantikan, tata busana, kemudian computer operator asisten. Ini angkatan pertama bertempat di UPT BLK Disnaker Polman,"kata Andi Farid. Ia mengatakan, seluruh peserta dilatih berdasarkan pilihan dan seluruh peserta akan dilatih langsung oleh pelatih yang telah berkomitmen di bidangnya masing-masing. Pelatihan tenaga terampil ini menjadi penting sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini juga dapat menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Sulbar. "Diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, usaha mandiri. Ini menjadi komitmen Dinas Tenaga Kerja dan BLK untuk menekan angka pengangguran," ucapnya. Hal itu juga sekaligus bagian dari upaya mendukung program Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait permasalahan empat plus satu di Sulbar. Andi Farid menambahkan, seluruh peserta setelah mendapat pelatihan, nantinya melalui Disnaker Polman akan siap melakukan fasilitas penyediaan peralatan kerja bagi para peserta. "Ini menjadi terobosan Disnaker Polman dimana Disnaker Polman akan berkolaborasi antara BLK Polman dan BLK Sulbar melaksanakan paket pelatihan, sementara pengadaan peralatan setelah pelatihan mereka yang mengadakan," ujarnya. Sebagai, Kepala BLK, lanjut Andi Farid tentu dirinya mengharapkan apa yang dilakukan Disnaker Polman dapat dilaksanakan oleh Disnaker di seluruh kabupaten di Sulbar. Hal itu nantinya akan disampaikan pada rakor yang akan digelar di Mamuju pada 5 Februari mendatang. Disnaker Sulbar bersama BLK Sulbar berkomitmen untuk membekali keterampilan kepada peserta dalam berbagai bidang kejuruan dan memberikan motivasi untuk berusaha…

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan silaturrahmi Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THLPP) sebanyak 19 orang dari Kabupaten Mamuju, Senin (29/01/24). Kunjungan THLPP diterima langsung Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar. Dalam pertemuan ini membahas tentang upaya memperbaiki kinerja dan sinergitas para THLPP yang merupakan ujung tombak keberhasilan sektor perkebunan, seperti slogan Dinas Perkebunan yang ingin dicapai berbunyi “Solidaritas Menuju Peningkatan Performa Kinerja Dinas Perkebunan”. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail mengatakan, penyuluh pendamping merupakan ujung tombaknya perkebunan sekaligus menjadi sahabat pekebun. Herdin menuturkan, kedepannya peran-peran penyuluh perkebunan dirasa sangatlah strategis, seperti dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Dia berharap kiranya jajaran THLPP membuat konten agar apa yang selama ini dikerjakan bisa terpublikasi, sebagai wujud kinerja di lapangan dan juga sebagai implementasi tugas yang telah diagendakan. Diharapkan kedepannya penyusunan program penyuluhan harus berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pula, yang mana program penyuluhan perkebunan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. (rls)

Yogyakarta--Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) Andi Farid Amri mengikuti Rapat Kerja Nasional Program Ketenagakerjaan Tahun 2024, di Yogyakarta, Senin, (29/01/2024) Kegiatan yang dilaksanakan hingga 31 Januari tersebut bertujuan membangun sinergitas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional. Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian integral dari pembangunan nasional. "Hal ini juga untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya melakukan pembangunan secara kolektif, melibatkan seluruh stakeholder," kata Andi Farid. Lanjut Andi Farid, Rakornas itu fokus membahas percepatan transformasi pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga antara pemerintah daerah dan pusat serta stakeholder lainnya diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan, mulai dari gini ratio, pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran terbuka. Menurutnya, transformasi pelaksanaan program-program ketenagakerjaan perlu dilakukan agar lebih berdampak, lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap instansi pembangunan di bidang ketenagakerjaan," tutur Andi Farid. Pada pertemuan itu, sekaligus dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Komitmen Melaksanakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) rapat bersama Asosiasi Petani Sawit di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, dihadiri dua Asosiasi Petani Sawit yakni Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Rapat ini membahas terkait Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 2 Ayat 2, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun sawit dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara perusahaan dengan para pekebun sawit. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan oleh tim dalam penentuan indeks harga TBS adalah diperlukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat, sebagaimana turunan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda). "Hal ini sangat penting, karena akan menjadi pedoman dan landasan utama dalam penentuan harga TBS kedepannya," ucap Herdin. Perwakilan Apkasindo A. Kasruddin mengatakan, perlunya perbaikan sistem penentuan harga TBS dan mempertimbangkan umur tanaman. Begitupun perbaikan penanganan perangkat bibit sawit serta kebijakan pemerintah daerah setempat, dan juga dibutuhkan penguatan kelompok/kelembagaan kelapa sawit yang ada di wilayah Sulbar. Konsolidasi dengan perusahaan sawit dan stakeholder terkait akan terus dioptimalkan, sehingga pada penentuan harga selanjutnya mencapai kesepakatan berbagai pihak yang didasari dengan SOP yang telah disepakati. Dengan kehadiran organisasi ini sebagai wadah, petani berharap dari permasalahan seperti kemitraan yang tidak bejalan, sumber benih yang tidak jelas dan kelembagaan sudah amburadul, tetapi dengan kolaborasi dan sinergi bersama semua pihak, akan segera diperbaiki dengan peran diplomasi pada pertemuan penetapan Harga TBS pada bulan berikutnya. Peran pemerintah, asosiasi petani dan para pelaku usaha satu frekuensi untuk perkebunan yang sustainable. (rls)

MAMUJU - Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Anshar Malle, didampingi Kabag Rumah Tangga, Kabag Administrasi Pimpinan dan Kasubag Tata Usaha Pimpinan serta Tim Protokol menyambagi Kantor Inspektorat Sulbar. Dalam kunjungannya diterima langsung Inspektur, M. Natsir serta Irbang, Andi Nuryanti dan beberapa tim inspektorat. Maksud kedatangan Kepala Biro Umum bukan terkait pemeriksaan oleh APIP, melainkan memenuhi undangan Koordinasi Persiapan Kedatangan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. "Seperti kita ketahui Ketua Ombudsman RI akan melakukan kunjungan ke Sulbar dan melakukan kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 Lingkup Provinsi Sulbar, yang rencananya akan dilaksanakan pada 02 Februari 2024," kata Anshar, Senin 29 Januari 2024. Menurut Kepala Biro Umum, koordinasi sangatlah penting sebagai bentuk meningkatkan komunikasi supaya lebih efektif. "Termasuk penyatuan rencana aksi agar dalam pelaksanaan nantinya semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan," ungkapnya. Hal tersebut juga sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris agar perangkat daerah atau unit kerja senantiasa berkolaborasi. "Begitupun merespon dengan cepat hal-hal yang terkait tugas Pemerintah Provinsi Sulbar," ujarnya. (rls)