MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Internal untuk menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar, Senin (22/01/2024). Rapat dilaksanakan setelah mengikuti Apel Pagi secara daring di Ruang Rapat Kantor DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju. Rapat dipimpin langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi para Kabid dan dihadiri para ASN DLH Sulbar. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, rapat itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti arahan-arahan Pj. Gubernur Sulbar saat Apel Pagi dengan berfokus pada peningkatan tiga komponen, yaitu RB, SPBE dan SAKIP. Zulkifli juga mengatakan, hal lain yang ditekankan Pj. Gubernur Sulbar yakni terkait aksi Toilet Bersih. "Untuk itu, diharapkan pembentukan Pokja Toilet Bersih sehingga toilet kita terasa nyaman dan bersih untuk dipakai bersama-sama," katanya. Pada kesempatan itu, Kepala DLH Sulbar kembali mengingatkan jajarannya untuk selalu menjaga kekompakan organisasi. "Saya meminta seluruh staf untuk selalu kompak dan segera melaksanakan kegiatan di Tahun 2024. Semoga di tahun 2024 ini kita lebih semangat lagi dalam memperbaiki kinerja," harapnya. (rls)

Mamuju--Sehari pasca pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar menggelar Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Administrator dari pejabat lama kepada pejabat baru di lingkup Biro Umum Setda Sulbar, di Aula Marasa Corner Komplek Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 23 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Gubernur Sulbar Rahmat Sanusi, para Kabag dan Kasubag, ASN dan PTT Biro Umum Setda Sulbar. Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle mengatakan, pejabat yang baru di Biro Umum harus segera menyesuaikan diri pada organisasi tempat bertugas saat ini. Dia pun percaya pejabat baru yang telah dipromosikan dan ditempatkan di Biro Umum tentu sudah paham tentang tugas dan tupoksi. Terpenting menurut Anshar, pejabat baru dapat bekerja secara ikhlas, amanah dan penuh tanggungjawab. "Sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar, kita harus bekerja cepat dan respon cepat, jadi secepatnya kita lakukan serah terima agar pejabat baru dapat segera melaksanakan amanah yang diberikan," pungkasnya. Diketahui, pada pelantikan Senin 22 Januari 2024, terdapat dua Pejabat Administrator pada Biro Umum Setda Sulbar yang berganti, yaitu Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Nuryani, digantikan oleh Nurlaela. Kemudian yang kedua Kepala Bagian Rumah Tangga Andi Kustia, digantikan oleh Aslam Yahya. (rls)

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri acara peringatan hari ulang tahun ke 9 Bank Mandiri Taspen di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mamuju, Sulbar, Selasa (23/01/2024). Prof Zudan mengungkapkan, hadirnya Bank Mandiri Taspen di Sulbar memberikan kontribusi positif bagi transaksi ekonomi dan arus pertukaran uang. "Hari ini, ulang tahun Bank Mandiri Taspen ke 9. Nah, Bank mandiri Taspen juga membuka cabang di Sulbar, khususnya Mamuju. Ini tentu berkontribusi positif bagi arus pertukaran uang," kata Prof Zudan Menurut Sestama BNPP ini, Bank Mandiri Taspen menjadi bagian penting dalam proses transaksi ekonomi di provinsi ke 33 ini. Apalagi, hampir seluruh transaksi ekonomi saat ini menggunakan fungsi intermediasi dari perbankan. "Semakin banyak Bank di Sulbar akan semakin bagus. Oleh karena itu, dengan adanya Bank Mandiri Taspen, pertumbuhan ekonomi, kemudian pergerakan transaksi di industri keuangan dan juga transaksi di masyarakat bisa akan sangat terbantu," ujarnya. Prof Zudan Arif Fakrulloh pun berharap, Bank Mandiri Taspen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memudahkan terjadinya transaksi di masyarakat. "Juga, masyarakat bisa menabung di Bank Mandiri Taspen, bertransaksi lewat Mandiri Taspen, kemudian juga menjaga agar asetnya tidak hilang. Daripada duitnya disimpan di rumah, lebih baik duitnya disimpan di bank," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh.(rls)

MAMUJU --Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan Reviu Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengadaan Barang dan Jasa Tahap II Tahun Anggaran 2024, mulai 15 hingga 18 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri 25 perangkat daerah yang belum mengikuti Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahap I. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar Arianto menyampaikan, Revisi RUP tahap II ini bagian dari tahap sebelumnya dan tindak lanjut dari Pendampingan Penginputan RUP yang telah dilaksanakan pada akhir Desember 2023 sampai Januari 2024. Reviu RUP bertujuan memberikan kesempatan kepada perangkat daerah untuk menyusun dan meninjau RUP Pengadaan Barang dan Jasa secara lebih detail, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. "Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahap II ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat menyusun perencanaan pengadaan secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku," ucap Arianto Arianto berharap melalui pertemuan itu, muncul inovasi dan sinergi antar perangkat daerah yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa. Serta menjadi langkah positif dalam peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. “Biro PBJ berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dalam sistem pengadaan, guna menciptakan lingkungan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkasnya.(Rls)

MAMUJU –Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mengharapkan para Kepala Perangkat Daerah terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025 – 2045. Hal itu disampaikan saat memaparkan terkait Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025 – 2045 pada Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Pemerintah Sulbar di Graha Sandeq, Senin (22/1/2024). Rakerpim dihadiri Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Administrator lingkup Sulbar. Dalam paparannya, Junda menyampaikan, Gubernur menargetkan RPJPD Sulbar 2025 – 2045 disahkan menjadi Perda paling lambat Minggu Pertama Agustus Tahun 2024. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045 yang dikeluarkan pada 10 Januari 2024 lalu. Oleh karena itu, Junda berharap dukungan para Kepala Perangkat Daerah sebagai bagian dari Tim Penyusun RPJPD Sulbar, mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas isu–isu sektoralnya masing–masing. “Karena kita merancang 20 tahun, sangat besar harapan kami memuat pemikiran dari seluruh stakeholder, termasuk dari teman–teman perangkat daerah," lanjutnya. Di akhir paparannya, Kepala Bapperida Sulbar menunjukkan susunan Tim Penyusun RPJPD Sulbar Tahun 2025 -2045 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 786 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045. (rls)

MAMUJU - Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait penanganan stunting di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulbar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sulbar menggelar Webinar ASN Kreatif Seri ke-34 dengan tema "Ayo ke Posyandu, Cegah Stunting Kita Bisa". Acara ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya edukasi untuk meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penanganan stunting di Sulbar. Acara ini akan berlangsung pada Rabu, 24 Januari 2024, mulai pukul 09.00 - 12.00 WITA. Narasumber pada Webinar ASN Kreatif Seri-34 kali ini tak kalah menarik, dengan menghadirkan Narasumber Prof. Abdul Razak Thaha, seorang pakar gizi terkemuka, yang akan membahas strategi percepatan penurunan stunting Sulbar. Narasumber selanjutnya adalah Saddam Husain, Lurah Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang akan membagikan pengalaman dan best practice penanganan stunting di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. "Melalui kegiatan Webinar ASN Kreatif-34 ini, kami berharap dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi ASN agar lebih inovatif lagi dalam memahami peran kritis Posyandu dalam pencegahan stunting di Sulbar," ujar Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi Webinar ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi langsung, bertanya, dan mendapatkan wawasan langsung dari para ahli di bidang gizi dan pemerintahan daerah. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi ASN dalam upaya pencegahan stunting di Sulbar. "Semoga hasil dari webinar ini dapat memberikan dampak positif dan menginspirasi langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah stunting di wilayah Sulbar," tandasnya. (rls)

MAMUJU - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) Muh. Jaun melakukan kunjungan ke Kantor Kesbangpol Sulbar, Selasa 23 Januari 2024. Kunjungan tersebut diterima langsung Plt. Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Yusuf Tahir di ruang kerjanya. "Tadi ini kita terima pak Asisten yang berkunjung dan sekaligus silaturahmi karena Kesbangpol yang salah satu OPD dibawah naungannya," kata Muh. Yusuf. Ia menambahkan, kehadirannya juga berkoordinasi terkait agenda kedatangan Staf Ahli Menko Polhukam Bid. Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol. Andry Wibowo. "Jadi kita akan terima kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam dalam rangka koordinasi penguatan pemeliharaan keamanan dalam menghadapi problematika Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024," tambahnya. Sementara itu, pada kunjungannya nanti ada tiga titik akan dikunjungi diantaranya Kantor Pemprov Sulbar bersama Penyelenggara, Polda Sulbar dan Korem, terakhir di Mapolresta Mamuju. "Jadi tiga hari lamanya di Sulbar mulai tanggal 25 sampai 26 Januari 2024. Semua agendanya dalam rangka koordinasi," bebernya. Selain itu, Asisten juga menekankan agar pelaksanaan penerimaan kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam berjalan lancar. "Ini sudah kita persiapkan segala persiapan menerima kunjungannya. Jadi pak Asisten juga silaturahmi sesuai amanah baru yang diembangnya," tandasnya. Agenda Tanggal 25 Januari 2024 1. Rapat koordinasi terbatas dengan Pj. Gubernur Sulbar beserta jajaran dan KPU Sulbar beserta jajaran 2. Rapat koordinasi dengan Kapolda Sulbar beserta jajaran, Kajati Sulbar beserta jajaran, Korem 142/Taroada Tarogau beserta jajaran, Ketua Bawaslu Sulbar beserta jajaran, dan Rapat Koordinasi dengan Binda Sulbar beserta jajaran. Agenda Tanggal 26 Januari 2024 3. Rapat koordinasi dengan Kapolresta Mamuju beserta jajaran, Dandim 1418 Mamuju beserta jajaran, Kajari Mamuju, dan Ketua Bawaslu Mamuju beserta jajaran. (rls)

MAMUJU --Sulbar sebagai daerah penghasil Tandang Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebesar 242.733 ton per tahun dengan luas 73.578 hektar, telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2023 dan 2024. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR agar DBH ini secepatnya dijalankan. Diketahui alokasi DBH terbagi di tujuh Pemda se Sulbar. Untuk DBH 2023 sebesar, Rp41,8 miliar. Rencana pengelolaanya dapat dituntaskan 2024, sementara DBH 2024 sebesar Rp 36.9 miliar Adapun peruntukannya sebagaimana telah diatur dalam PMK 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit, 80 persen peruntukannya digunakan untuk infrastruktur. Olehnya Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengundang enam kabupaten, khususnya PUPR se Sulbar untuk mengecek progres pelaksanaan DBH tersebut. "Dari hasil kordinasi tersebut paket infrastruktur dari DBH Sawit sudah proses tender, dan sebagaimana arahan pak gubernur agar pelaksanaan dari DBH ini dipercepat," ungkapnya. Rachmad menjelaskan, tugas Pemprov sendiri sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, terus melakukan monitoring terkait jalannya pelaksanaan DBH Sawit di Kabupaten. Untuk itu melalui pertemuan itu RKP DBH Sawit enam kabupaten disampaikan untuk diteruskan ke pemerintah pusat. (rls)

Mamuju -- Pasca pelantikan di Pemprov Sulbar khususnya mutasi Sekwan menjadi Kepala Dinas Sosial, masih terdapat perbedaan pandangan antara DPRD dengan Pj. Gubernur Sulbar PJ Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memastikan proses mutasi tersebut sudah sesuai aturan. Ahli Hukum Administrasi Negara ini mengatakan, setelah ditelusuri, tidak ada aturan yang dilanggar. Prof. Zudan yang juga masuk dalam tim pembentuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan, dalam hukum apabila terdapat dua aturan dalam tingkatan yang sama, namun berbeda isinya, misalnya sama-sama tingkatan UU, sama-sama dalam tingkatan PP maka digunakan peraturan yang bersifat lebih khusus atau dalam asas hukum dikenal dengan Lex specialis derogate legi generalis yang artinya peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum. "Dalam konteks ini yaitu pengangkatan Sekwan tunduk pada aturan Kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, aturan yang khusus adalah UU ASN dan PP Manajemen PNS. Sedangkan UU Pemda dan PP Perangkat daerah adalah aturan yang bersifat umum, sehingga tidak bisa dijadikan satu satunya aturan dalam mutasi Sekwan," ucap Prof. Zudan, Senin, 22 Januari 2024. Lebih lanjut Sestama BNPP ini, menjelaskan, aturan dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN sangat jelas bahwa “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Gubernur di Provinsi” (Pasal 53). Sedangkan dalam Pasal 115 UU ASN mengatur bahwa “Dalam hal pengisian Jabatan Tinggi Pratama di daerah, Gubernur terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi kemudian memilih 3 nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. Tiga nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terpilih disampaikan kepada Gubernur melalui Pejabat yang Berwenang. Gubernur memilih 1 dari 3 nama calon nama tsb untuk kemudian ditetapkan dan…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Pimpinan di Graha Sandeq kompleks kantor Gubernur Sulbar, Senin ,22 Januari 2024 Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, rapim bertujuan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan kinerja sepanjang 2023, mulai dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta reformasi birokrasi. "Ini yang perlu ditingkatkan lagi," kata Prof Zudan. Melalui rapim juga menekankan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target kedepan. Untuk itu Prof. Zudan kembali mengingatkan delapan program prioritas Pemprov Sulbar, diantaranya penyelesaian Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Inflasi, Konektivitas wilayah, Perbaikan pelayanan publik, digitalisasi dan satu data, penanganan kebencanaan dan lainnya. "Nah, itu yang menjadi perhatian kita dan ujung yang paling tinggi adalah membuat bagaimana masyarakat Sulbar lebih cepat sejahtera. Masyarakat Sulbar lebih bahagia lagi, tinggal di sini. Tentu salah satu tolok ukurnya adalah pendidikannya tinggi, kemudian kesehatannya tinggi dicerminkan dengan angka harapan hidup yang tinggi dan pendapatan perkapita yang meningkat," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh. Dalam rapim, Sestama BNPP itu juga membahas membahas rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025 hingga 2045. "Nah, ini harus kita persiapkan dengan baik karena dari tahun depan kita sudah harus mempersiapkan pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Sekaligus hari ini kita konsolidasi hari pertama dengan seluruh pejabat yang baru, karena kita perlu persiapan mumpung masih di awal tahun anggaran," ungkapnya.(rls)