Mamuju - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar, Yakub F Solon kembali fokus menjalankan tugasnya setelah masa jabatannya sebagai Pj Bupati Mamasa berakhir. Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris Kamis, 18 Juni 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, Yakub F Solon sudah melaporkan, sebagai Aparatur Sipil Negara , dirinya akan kembali melaksanakan tugas pengabdiannya. " Dan sebagai ASN, beliau mengatakan harus melanjutkan tugas pengabdiannya," kata Muhammad Idris. Idris juga menjelaskan, Yakub F Solon mengakui , Pj Bupati Mamasa yang sempat dijabatnya hanyalah sebuah tugas tambahan dari negara. "Pak Yakub menyampaikan menjelaskan, tugas kemarin (Pj Bupati Mamasa) itu kan tugas tambahan saja," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, dirinya sudah berpesan pada Yakub F Solon untuk menjalankan tugas dengan baik sebagai Asisten II bidang Ekbang hingga dilakukan rotasi di lingkup Pemprov Sulbar. (Rls)

MAMUJU -- Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) serahkan 56 Temuan Hasil Pemeriksaan ke Majelis Pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD). Hadir Kepala Inspektorat M Natsir, Kepala Bidang Akuntasi BPKPD , Sekretaris Inspektorat, dan Anggota TPKD, di Ruang Rapat Inspektur, Rabu 17 Januari 2024. Menyerahan tersebut tertuang dalam salinan surat keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Barat nomor 651 tahun 2023. Kepala Inspektorat Sulbar M.Natsir mengatakan tim TPKD sudah menindaklanjuti dan menyerahkan temuan kerugian daerah. "Kemarin kita sudah serahkan 56 temuan kerugian daerah ke MPPKD. Selanjutnya kita menunggu tindaklanjutnya," kata M.Natsir, Kamis 18 Januari 2024. Selanjutnya, tim dari Inspektorat menunggu hasil verifikasi dari MPPKD apakah sudah diterima atau masih ada mau diperbaiki. "Nantinya akan kita lanjuti jika ada kekurangan yang disampaikan. Kita minta secepatnya karena sudah dalam perjanjian kita bersama BPK," tambahnya. Apalagi, yang ingin dicapai dari proses ini adanya pengembalian kerugian keuangan daerah sekaligus untuk meningkatkan penerimaan daerah. "Jadi kita mempercepat proses pemyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan khususnya Pemeriksa Eksternal (BPK). Ini adalah langkah awal tim TPKD bekerja dan melakukan aksi, Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan ini seperti benang kusut sehingga kita tidak tahu pasti bagaimana mengurainya," ungkapnya. Sehingga dengan langkah-langkah ini benang kusut tersebut bisa sedikit demi sedikit bisa diurai. "Kita berharap tim TPKD dan MPPKD melakukan kolaborasi dan sinergi agar dapat maksimal dalam menyelesaikan permasalahan tindak lanjut hasil pengawasan," harapnya. Dalam Proses pelaksanaan tentu ada kekurangan kekurangan, namun begitu ada kendala atauhambatan. "Makanya kita akan segera melakukan perbaikan dan mencari solusi untuk penyelesaiannya," tandasnya.(rls)

MAMUJU-Dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan RKPD-APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) akan melaksanakan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Tahun 2024. Untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan, maka pada Senin 15 Januari 2024 dilaksanakan rapat persiapan bertempat di Ruang Rapat Kepala Bappeda Sulbar. Hadir dari BPKPD Sulbar Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Muhammad, Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten Amir Hamzah dan Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan TGR Indah Mustika Sari. Turut hadir, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana yang juga sebagai pimpinan rapat, Kepala Inspektorat Sulbar M. Natsir, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Hamdani Hamdi dan perwakilan Biro Umum Setda Sulbar. Rapat persiapan tersebut menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya waktu pelaksanaan Rakerpim yang sedianya dilaksanakan pada 18 Januari 2024 dialihkan menjadi 22 Januari 2024. Agenda Rakerpim nantinya ada 2 (dua), yaitu evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan Focus Group Discussion (FGD) rancangan awal RPJPD 2025-2045. Khusus kepada BPKPD Sulbar diminta agar menyiapkan data capaian kinerja keuangan setiap OPD pada tahun 2023 untuk dipaparkan dalam rapat kerja. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengatakan, BPKPD berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Rekerpim 2024. Dia berharap semua bidang berpartisipasi aktif dan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rapat tersebut. (rls)

PASANGKAYU - Kepala Biro Umum Sulbar Anshar Malle selain menjalankan tugas rutin perkantoran juga menjalankan tugasnya dalam kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan. Kegiatan bertujuan melakukan pendampingan melekat ke pimpinan dalam kunjungan kerja atau kegiatan lainnya. Dan dalam kegiatan ini Biro Umum dituntut untuk tanggap dalam melakukan percepatan tindakan yang dianggap perlu sebagai upaya pelayanan ke pimpinan. Jikalau kepala biro berhalangan hadir maka diwakili oleh pejabat yang berada dibawahnya. "Iya betul hari ini selain tugas rutinitas, kami bersama kasubag Protokol dan tim juga melakukan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Faskompim) yaitu tugas pendampingan melekat ke pimpinan baik itu ke Gubernur, Wagub (Bila sudah ada) maupun ke Sekprov," kata Anshar Malle, Rabu 17 Januari 2024. Setelah, sebelumnya 16 Januari 2024 pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lokasi acara. "Hari ini saya dan kasubag protokol turut menjemput kedatangan Pj Gubernur Sulawesi Barat di Bandara Mutiara SIS Al Jufri Palu Sulawesi Tengah setelah itu menuju ke Pasangkayu menghadiri peresmian mesjid Muhammad Cheng Ho yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 Wita," kata Anshar Malle, Rabu 17 Januari 2024. Setelah giat di Pasangkayu kemudian sekitar pukul 11.30 wita bergeser ke Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Budong-Budong dalam rangka peninjauan PKN Pembangunan Bendungan Budong-Budong. "Sesuai rundown pukul 16.30 Wita bergeser ke Kabupaten Mamuju menghadiri pembukaan Rapat Kerja Pengurus Muhammadiyah Sulawesi Barat bertempat di Aula Wisma Malaqbiq," ujar Anshar Malle.(rls)

Topoyo -- PJ Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas dukungan Presiden RI Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono atas dukungan Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan pada saat kunjungan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, dan sejumlah forkopimda Sulbar meninjau lokasi pelaksanaan proyek Bendungan Budong-Budong di Topoyo, Rabu 17 Januari 2024. Hasil peninjauan, saat ini proyek senilai satu triliun lebih itu progres pekerjaan mencapai 30 persen. Kata Prof. Zudan, proyek strategis nasional ini bakal menyentuh langsung ratusan ribu masyarakat, khususnya di daerah Mamuju Tengah. Olehnya , Ia berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat terhadap Provinsi Sulbar. "Terima kasih pak presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR, pak Basuki atas bantuan program yang akan membantu ratusan ribu masyarakat. Ini mejadi sumber air bagi masyarakat, menghindari kekeringan 3.700 hektar," ucap Prof. Zudan. Selain itu , Bendungan Budong-Budong juga berguna dalam mengantisipasi banjir serta akan membuka kawasan wisata baru di Topoyo. Untuk itu, Sestama BNPP ini berkomitmen terus mendukung kelancaran pengerjaan Bendungan Budong-Budong agar dapat selesai tepat waktu. Targenya dapat diresmikan presiden tahun ini. (Rls)

PASANGKAYU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh meresmikan masjid Muhammad Ceng Ho di Kabupaten Pasangkayu, Rabu 17 Januari 2024. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dirinya sangat bahagia dan bangga bertemu para masyarakat jemaah masjid Muhammad Ceng Ho. "Terima kasih pada Direktur PT Randomayang Tambak Lestari Rudy Hartono Wibowo yang telah susah payah membangun masjid ini," kata Prof Zudan. Ia menambahkan, bahwa tentu dipahami semua ada satu doa yang dipanjatkan agar bisa terjalin tiga ukhuwah yakni ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah (persaudaraan umat manusia). "Alhamdulillah masjid ini akan menjadi episentrum bagaimana kita membangun cinta kasih dengan saling menghormati dan saling memuliakan," ungkapnya. Termasuk,lanjut Sestama BNPP ini, untuk saling memuliakan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu, membangun kasih sayang dengan saling menghormati dan mencintai. "Saya sangat berharap dari masjid ini kita bisa bersama-sama dan mewujudkan ukhuwah Ilamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah," harapnya. Dengan tiga ukhuwah ini dipegang dan diterapkan maka bangsa Indonesia akan terus berkembang. Karena banyak agama dan suku yang pelu dijaga bersama. "Saya titip kepada seluruh masyarakat mari kita makmurkan masjid ini. Apalagi sudah dekat bulan suci ramadan," tandasnya Turut hadir, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Wabup Pasangkayu Herny Agus, Kapolda Sulbar Irjen. Pol. R. Adang Ginanjar, Danrem 142 Tatag Brigjen. TNI Deni Rejeki, Bupati Pasangkayu Periode 2010 - 2015 dan 2015 - 2020 Agus Ambo Djiwa, Direktur PT. Randomayang Tambak Lestari, Rudy Hartono Wibowo dan undangan lainnya. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menggelar rapat evaluasi car free day (hari bebas kendaraan bermotor) minggu kelima yang diselenggarakan setiap hari Minggu di jalan Arteri, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Rapat evaluasi kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih satu bulan itu bertujuan untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung lebih semarak lagi pada minggu kelima, Minggu , 21 Januari 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Sekda Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan usai rapat evaluasi, Rabu , 17 Januari 2024. Dalam rapat itu, kata Muhammad Idris, pihaknya menghadirkan OPD terkait, Pemkab Mamuju dan Polresta Mamuju. "Kita lakukan evaluasi minggu kelima pelaksanaan car free day untuk memastikan pelaksanaannya lebih semarak lagi. Jadi, dari kabupaten maupun dari polres kita hadir untuk betul-betul mewujudkan car free day yang aman, bersih, sehat dan semarak," kata Muhammad Idris. Sehingga Muhammad Idris meminta, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju untuk bergabung dalam car free day untuk berolahraga dan menikmati udara yang bersih di pagi hari. "Tentu misi kita, sebanyak mungkin masyarakat hadir. Oleh karena itu kita harapkan warga masyarakat Mamuju yang ada di Mamuju pada saat hari ahad itu, kita minta untuk hadir bersama-sama dengan warga yang lain untuk menikmati udara dan kebersihan dari udara kita di sana (Arteri)," ujarnya. Muhammad Idris pun menegaskan, tidak ada kendaraan apapun yang diperbolehkan melintas di area pelaksanaan car free day. Bahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta Forkompinda lainnya, sehingga tidak ada jalur VIP saat pelaksanaan car free day. "Tadi kita sepakati juga, durasi waktunya kita tambah. Yang awalnya mulai pukul 06.00 hingga pukul 09.00 WITA, menjadi pukul 06.00 hingga 10.00 WITA itu kesepakatannya," tutur Muhammad Idris. Untuk diketahui, event car free day merupakan usaha Pemprov Sulbar untuk memastikan Mamuju yang menjadi ibukota kebanggaan Sulbar, menjadi penyanggah dari bertumbuhnya dan berkembangnya ekonomi ibukota. Selain itu, car free day juga bertujuan untuk menurunkan…

MAMUJU - Pertumbuhan ekonomi melalui percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, aparatur sipil negara mengambil peran strategis dan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah. Melalui webinar, ASN Kreatif BPSDM Prov Sulbar berupaya menyajikan wadah diskusi yang interaktif dan edukatif, untuk berikan pemahaman mendalam tentang apa, bagaimana dan mengapa, dari realisasi pendapatan dan belanja daerah, dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah "Aparatur Sipil Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah, sesuai dengan kebutuhan dan Prioritas pembangunan daerah, Aparatur sipil negara sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah, implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta melakukan praktek terbaik dan strategi implementasi, untuk mencapai target pendapatan dan belanja daerah yang mempengaruhi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ujar Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada opening speech pada webinar seri ke 33. Menurut DR. Muhammad Idris, M.Si, Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi barat saat memberikan keynote Speaker menyampaikan Webinar dengan topik percepatan Realisasi penapatan dan belanja daerah tentunya sangat bermanfaat. "Sangat bagus untuk kita kembangkan dan kita dalami, Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pemanfaatan anggaran yang kita miliki, dan berpijak pada pengalaman tahun yang lalu kita selalu bermasalah, dalam daya serap atau percepatan realisasi anggaran," ucap Idris. Lebih lanjut, Muhammad Idris mengemukakan , bahwa pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat dipengaruhi oleh Bagaimana kapital yang dimiliki oleh daerah itu khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah dengan dikelola oleh pemerintah daerah tentu didukung dari pemerintah pusat. "Masalah yang selalu berulang selama ini adalah berkaitan efektivitas belanja, sebuah isu yang menarik karena fenomena Silva, kita tidak terlalu memiliki konsep yang cukup untuk memastikan bahwa belanja yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan, dan perencanaannya harus jauh lebih baik, kegagalan…

MAMUJU--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Penetapan Indeks "K" dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Se-Sulbar Periode Januari 2024 di Hotel Berkah Jln. Soekarno Mamuju, Selasa 16 Januari 2024. Penetapan harga TBS bertujuan sebagai acuan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam pembelian TBS Petani kelapa sawit mitra. Juga kegiatan diadakan dengan memedomani Peraturan Menteri Pertanian RI No. 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Selain itu, untuk memberikan kepastian dan perlindungan perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun, serta menghindari persaingan tidak sehat antara PKS. “Alhamdulillah, hari ini (Selasa 16 Januari red.) Tim Penetapan sepakat bahwa harga penjualan TBS Sulbar umur tanam 10-20 tahun sebesar Rp. 2.208,23/kg, terjadi kenaikan harga jika dibandingkan pada periode Desember 2023 sebesar Rp. 2.200,02/kg,” kata Syamsul Ma'rif, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Menurut Syamsul, adanya peningkatan harga TBS merupakan kabar menggembirakan karena periode ini stabil. Rapat dihadiri Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit, terdiri dari OPD lingkup Pemprov Sulbar seperti Dinas Dagperinkop-UKM, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian Daerah Sulbar, serta Biro Hukum. Sementara dari OPD tingkat kabupaten, yaitu Dinas Perkebunan Mamuju, Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasangkayu. Kegiatan itu, juga dihadiri perwakilan dari GAPKI Cabang Sulawesi, Apkasindo Sulbar, DPW Apkasindo Perjuangan Sulbar, SPKS Sulbar dan 11 Perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Sulbar. Dengan ditetapkannya harga TBS, semua perusahaan wajib memberlakukan harga TBS sesuai ditetapkan Tim penetapan. Harga TBS tersebut berlaku sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai pada penetapan harga TBS bulan berikutnya. (rls)

MAROS--Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) turut mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Sulbar di Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros, Selasa, 16 Januari 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis terkini yang terjadi di Sulbar, sehingga kasus-kasus penyakit hewan yang terjadi dapat dikendalikan dan ditanggulangi sesuai dengan pedoman pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Kepala BBVet Maros, drh. Agustia, menyambut baik kedatangan rombongan dari Sulbar. Hadir dalam kegiatan itu adalah Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman beserta anggota komisi serta dari DTPHP Sulbar yakni Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nur Kadar, beserta staf. Dalam sambutan dan paparannya, Agustia menyampaikan tentang kejadian kasus penyakit hewan menular yang terjadi di wilayah Sulawesi serta pernyataan untuk selalu mendukung setiap kegiatan penanggulangan penyakit hewan di wilayah kerja BBVet Maros. "Kami selalu siap membantu dan mendukung segala teknis pengendalian penyakit dan pengujian laboratorium. Oleh karena itu, mohon bapak-bapak juga bantu kami dalam penyediaan anggaran untuk pengendalian penyakit hewan, baik itu operasional, penyediaan kebutuhan laboratorium maupun vaksin dan obat-obatannya," ucap Agustia. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman menanyakan tentang bagaimana pengawasan lalu lintas hewan, terutama yang terkait dengan penambahan populasi ternak ke Sulbar yang masih belum berjalan maksimal akibat adanya pembatasan lalu lintas. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar, Nur Kadar menyampaikan, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan vaksinasi hewan sebanyak 131.968 dosis, baik itu vaksinasi PMK, Rabies, Antraks dan Jembrana. Dilakukan pula pengobatan sebanyak 20.496 dosis pada ternak sapi maupun babi dalam usaha pencegahan dan pengendalian penyakit ASF, PMK dan Jembrana. Selain itu, pengawasan lalu lintas ternak terus dilakukan di wilayah perbatasan darat serta berkolaborasi dengan Karantina Hewan dalam menjaga lalu lintas ternak yang melalui pelabuhan laut. “Pembatasan lalu lintas ini dilakukan guna menjaga wilayah kita dari…