MAMUJU--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) Djamila, didampingi Kepala Bidang PUHA Hartati Zainuddin mengunjungi seorang anak berpotensi stunting di Sese, Kabupaten Mamuju, Senin, 15 Januari 2024. Kunjungan ini adalah bentuk perhatian penuh kepada anak stunting dan juga merupakan tindak penanganan penurunan angka stunting di Sulbar. Ibu anak masuk kategori dalam lingkar lengan tidak cukup, sehingga kelahiran anak tersebut diperkirakan akan mengalami stunting. Dalam kunjungannya memberikan bantuan berupa telur sebanyak 2 rak dan daging kemasan kaleng sebanyak 7 kaleng. Kepala Dinas DP3AP2KB Sulbar Djamila menghimbau orang tua anak tersebut agar memperhatikan asupan gizi dan makanannya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta tidak masuk kategori stunting. (rls)

MAMUJU--Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) M. Natsir mengikuti Zoom Meeting bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kemendikbud, Senin 15 Januari 2024. Kegiatan ini juga dihadiri Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain, beserta pimpinan OPD terkait. Rapat ini dalam rangka menyikapi aksi unjuk rasa Forum Guru Bersatu Kabupaten Mamasa dan beberapa hal yang menjadi Current Issu saat ini di Pemerintah Kabupaten Mamasa, salah satunya terkait masalah tunjangan profesi guru yang belum terbayarkan. Kepala Inspektorat Sulbar M. Natsir mengatakan, sumber pembiayaan khusus tunjangan sertifikasi guru sudah jelas, sehingga jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menghambat pencairan di tahun 2024. "Kami Inspektorat provinsi akan mencoba melakukan evaluasi dan pembinaan bersama, sehingga rangkaian permasaalah ini dapat diselesaikan dengan baik antara provinsi dan kabupaten, dimana kekhawatiran kita bersama bahwa tahun 2024 ini menentukan perjalanan bangsa kita, jadi kita harus menghindari kebijakan-kebijakan yang akan mengakibatkan ke gaduhan daerah," kata M. Natsir. Dalam penjelasannya, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Mamasa mengalami Defisit senilai Rp. 198 Milliar. Hal ini yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan yang tercantum pada APBD Tahun 2023 tidak dapat terbayarkan, salah satunya tunjangan profesi guru, dengan nilai Rp. 14.955.520.500,- Muhammad Zain mengatakan, rencana penyelesaian pembayaran tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, dimana Tahap I (pertama) sudah terbayarkan senilai Rp. 7.326.595.076, berdasarkan SP2D tanggal 12 Januari 2024. Sedangkan, untuk Tahap ke II (kedua) rencananya akan dibayarkan pada Maret 2024. Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Kementerian Keuangan menyampaikan, agar tunjangan sertifikasi guru dapat segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, Inspektorat Jenderal Kementerian menitipkan pada Inspektorat Sulbar untuk dapat memitigasi program kegiatan yang tidak terealisasi jangan sampai terulang lagi di tahun 2024. (rls)

MAKASSAR - Kadis Kominfo Pers Sulawesi Barat Mustari Mula mendampingi rombongan Komisi 1 di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 15 Januari 2024. Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar Muslim Fattah bersama anggota H.Syahrir Hamdani, M.Dalif Arsyad, Bonggalangi dan Yulianti. Adapun, agenda kunjungan ini dilakukan di Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah mengatakan ini rangkaian monitoring dan evaluasi yang sudah dijadwal badan musyawarah DPRD Sulbar. Terkait dengan beberapa mitra kerja yang perlu ditindaklanjuti untuk diperlukan pengambilan kebijakan selanjutnya. "Kalau di Polman kita kunjungi Badan Kepegawaian dan Kominfonya. Ada bebera dikordinasi dan dilanjutkan kunjungan kerja di Makassar dan ada juga ke Jakarta," kata Muslim Fattah. Ia membeberkan saat di Makassar rombongan mengunjungi Dinas Kominfo Sulsel dan Mess Perwakilan Sulbar dekat bandara. "Jadi dua lembaga, di Sulsel itu bersamaan rekrutmen kalau di Sulbar berbeda. Inilah yang coba kita komunikasikan di Sulsel terkait metodologi sistem rekrutmen. Tentu regulasinya sama, tapi ada pengembangan," ujarnya. Diberikan ruang kepada daerah melakukan perekrutan dan tetap finalisasinya di DPRD itu sendiri sesuai kemitraan Kominfo. "Salah satu pengembangan mau dilakukan, tentu kita berharap ada optimalisasi kualifikasi orang-orang yang akan menduduki KIP dan KPID. Jadi akan didiskusikan mencoba mengadopsi yang dilakukan di Sulsel. Inilah kita anggap menjadi solusi bagi Kominfo yang diresahkan selama ini, bisa adil, kompeten dan mandiri," ujarnya. Sedangkan, Kadis Kominfo Pers Sulbar menyampaikan saat mendampingi Komisi 1 DPRD Sulbar ada beberapa agenda dikordinasikan. "Kita berkoordinasi terkait model kemitraan dengan media yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Kominfo," kata Mustari, Selasa 16 Januari 2024. Sementara itu, pihaknya juga mengkordinasikan terkait pelaksanaan perekrutan Komisi Informasi. "Lebih banyak membahasa juga masalah Pelaksanaan Seleksi Komisi Informasi yang baru saja dilakukan oleh Timsel Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan," bebernya. Rombongan Kunjungan Kerja Anggota Komisi 1DPRD Sulbar diterima oleh Kadis…

MAMUJU–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal strategis untuk membahas dan memperkuat rencana kerja tahun anggaran 2024, Senin 15 Januari 2024, bertempat di Takimo Cafe Mamuju. Rapat ini dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis dan dihadiri sekretaris dinas, para kepala bidang, serta pejabat fungsional program dan keuangan DPMPTSP Sulbar. Fokus utama rapat adalah pembahasan rinci terkait agenda kerja tahun 2024. Diskusi mendalam melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan program, alokasi keuangan, dan inisiatif-inisiatif inovatif untuk mendorong kemajuan kinerja dinas. Beberapa topik utama yang dibahas mencakup penyederhanaan prosedur, optimalisasi sumber daya keuangan, serta pengenalan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dinas secara keseluruhan. Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis mengatakan, rapat itu menjadi platform bagi berbagai bidang untuk menyelaraskan strategi, memastikan pendekatan yang kolaboratif dan inovatif dalam mencapai tujuan dinas. Olehnya, Dia menekankan pentingnya mendorong inovasi dan kolaborasi di dalam organisasi. "Rapat ini menjadi langkah, kunci dalam merumuskan arah kita untuk tahun 2024. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, mengadopsi solusi inovatif, dan memperkuat kolaborasi di semua tingkatan," kata Habibi Peserta rapat aktif terlibat dalam diskusi dengan berbagi wawasan dan mengusulkan inisiatif yang sejalan dengan target kinerja dinas ke depan. Sebagai dinas yang menyongsong tahun anggaran mendatang, rapat internal ini menandai langkah signifikan dalam memastikan pendekatan yang kokoh dan proaktif terhadap pengiriman layanan, mencerminkan komitmen dinas terhadap keunggulan, inovasi, dan kolaborasi. (rls)

MAMUJU – Memasuki triwulan ke-III masa jabatan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar bersama Tim Penyusun Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar melakukan rapat di Ruang Kerja Kepala Bapperida Sulbar, Senin (15/01/2024). Rapat bertujuan membahas persiapan penyusunan Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan ke- III Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah, termasuk Pj. Gubernur Sulbar. Sesuai surat Inspektur Jenderal (Itjen) Kemendagri, pelaksanaan Penilaian Penjabat Kepala Daerah diagendakan pada 20 Februari 2024 mendatang. Evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rapat dipimpin Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dan dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Moh. Saleh Rahim, beserta perwakilan dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulbar, dan Biro Umum Setda Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, untuk menyusun laporan kinerja, dibutuhkan data dan bahan dari OPD. "Oleh karena itu, tindaklanjut dari rapat persiapan pelaporan ini adalah membuat permintaan data dukung kepada semua OPD, yang kemudian akan dirapatkan kembali sebelum rapat pra evaluasi gubernur," kata Junda yang ditemui usai rapat. (rls)

MAMUJU TENGAH--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) Amir, bersama Anggota Komisi III DPRD Sulbar, Taufiq Agus, melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi kegiatan bantuan listrik gratis di Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis, 11 Januari 2024. Lokasi yang dikunjungi seperti Desa Lara dan Tasokko. Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir mengatakan, kunjungannya bersama Anggota Komisi III DPRD Sulbar di Desa Lara dan Tasokko di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, untuk memantau hasil langsung dari kegiatan bantuan listrik gratis tahun 2023. "Saya bersama Pak Taufik, Anggota Komisi III DPRD Sulbar, sebagai mitra evaluasi kegiatan tersebut," ujar Amir. Disampaikan, pada tahun 2023, Dinas ESDM Sulbar telah memberikan bantuan pemasangan listrik gratis kepada 490 Rumah Tangga Sasaran di berbagai wilayah Sulbar, dengan tujuan meningkatkan akses listrik bagi masyarakat. "Kegiatan ini merupakan bentuk evaluasi terhadap bantuan listrik gratis pada tahun 2023. Kami fokus pada 490 Rumah Tangga Sasaran di seluruh wilayah Sulbar," katanya. Anggota Komisi III DPRD Sulbar, Taufiq Agus menyampaikan, kegiatan bantuan pemasangan listrik gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan manfaat listrik yang layak kepada rumah tangga kurang mampu. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses listrik bagi masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah di Sulbar. "Saya, sebagai anggota Komisi III DPRD Sulbar, setiap tahun mendukung pelaksanaan kegiatan ini karena manfaatnya yang besar bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki meteran listrik sendiri, dan melalui kegiatan listrik gratis ini, kami secara langsung membantu masyarakat kurang mampu," ujar Taufiq, yang merupakan politisi Partai Golkar Mamuju Tengah. Sementara, Kepala Desa Lara, Suardi menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sulbar atas kegiatan pemasangan listrik gratis di wilayahnya. "Saya, sebagai kepala desa sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kegiatan yang dilakukan Dinas ESDM Sulbar di Desa Lara ini. Sebanyak 22 rumah tangga warga kami mendapat bantuan dari program ini, dan kami berencana mengusulkan kembali…

MAMUJU--Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar), Marwazi Abdullah, menerima kunjungan Perwakilan PT. PLN UP2K Sulbar, Jumat, 12 Januari 2024. Adapun Perwakilan PT. PLN UP2K Sulbar yakni Officer Perencanaan Listrik Perdesaan, Fauzan Marwan, dan Team Leader Perencanaan Listrik Perdesaan, Alfian Izza Al Faizin. Kunjungan di Kantor Dinas ESDM Sulbar tersebut untuk menyampaikan hasil capaian Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Sulbar. Pada kesempatan itu, pihak PT. PLN menyampaikan hasil perhitungan jumlah pelanggan PLN di wilayah Sulbar sebagai data dan informasi yang digunakan untuk menyusun Ratio Elektrifikasi dan Ratio Desa Berlistrik di Sulbar. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang menggunakan listrik (baik dari PLN maupun non-PLN) dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat akses listrik di suatu wilayah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten/kota, nasional, maupun daerah tempat tinggal, baik itu pedesaan maupun perkotaan. Sementara, Rasio Desa Berlistrik mengacu pada persentase desa yang telah memiliki akses listrik. Kedua rasio ini penting untuk memantau dan mengevaluasi tingkat elektrifikasi dan akses listrik di suatu wilayah, serta sebagai dasar perencanaan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Marwazi Abdullah mengatakan, capaian Rasio Elektrifikasi Sulbar tahun 2022 mencapai 98.67 persen, dan Rasio Desa Berlistrik 95.37 persen. "Pada tahun 2023, masih terdapat 23 desa yang belum berlistrik PLN, disebabkan oleh banyaknya daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat dan wilayah kepulauan, menghambat pengembangan dan pembangunan jaringan listrik PLN," ujar Marwazi. Officer Perencanaan Listrik Perdesaan PT. PLN UP2K Sulbar, Fauzan Marwan menyampaikan, PT. PLN telah melakukan perhitungan terkait capaian Ratio Elektrifikasi dan Ratio Desa Berlistrik di Sulbar pada tahun 2023. "Data capaian RE dan RD telah disampaikan kepada Dinas ESDM Sulbar untuk diverifikasi sesuai dengan data yang dimiliki oleh instansi tersebut.…

MAMUJU--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) Djamila, didampingi Kepala Bidang PUHA Hartati Zainuddin bersama stafnya melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Mamuju, Senin, 15 Januari 2024. Kunjungan tersebut untuk koordinasi terkait percepatan penanganan penurunan perkawinan anak. Hal ini menjadi salah satu langkah konkret dalam penanganan perkawinan anak di Mamuju. Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila mengajak DPPPA Mamuju untuk berkolaborasi bersama menangani percepatan penurunan perkawinan anak di kabupaten itu. (rls)

MAMUJU, - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memastikan pendamping terhadap anak korban pencabulan di Polewali Mandar terus dilakukan. Kepala UPTD PPA Provinsi Sulbar Idayanti Nasrul mengatakan pihaknya telah turun ke lapangan dan bertemu korban untuk memastikan dan memberikan pendampingan terhadap kasus yang dihadapi. "Kami melakukan kerjasama antara Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pendampingan, kami berkoordinasi bersama tim Kabupaten memastikan pendamping anak terpenuhi," kata Idayanti. Ia menjelaskan, tim pendamping penangan kasus di Polman hingga kini terus melakukan pendampingan khusus terhadap kondisi anak. "Tim pendamping telah melakukan Intervensi dengan memberikan pendampingan terhadap Subyek Ketika melakukan pelaporan ke Polres Polman, termasuk mendampingi Subyek untuk melakukan visum di RS. Hajjah Andi Depu Polman," ucap Idayanti. Tidak hanya itu, tim pendamping juga telah melakukan Assement terhadap Subyek, termasuk melakukan Konseling, Hipnotherapy dan pemeriksaan psikologis terhadap Subyek dan ibunya. Kemudian tim juga akan melakukan pendampingan dan pengawasan secara khusus terhadap proses hukum yang ada. "Tim juga telah menyiapkan saksi Ahli guna membantu proses penanganan hukum atas permintaan pihak penyidik Unit PPA Polres Polman," ujarnya. Ia mengatakan, bahwa saat ini subyek mengalami trauma berat atas peristiwa yang menimpa dirinya "Subyek tidak sekolah karena adanya ketakutan dari ibunya bahwa subyek akan di intimidasi oleh pelaku, keluarga pelaku serta mengalami bullying oleh teman sekolah subyek," ucapnya. Ia menjelaskan, secara Psikologis subyek cukup stabil dan mampu memahami kondisinya sekarang ini. Depent Mechanisme dan Self controling subyek cukup baik. (Rls)

MAMUJU -- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan rapat bersama Kepala UPTD Jalan dan Jembatan (JJb) Dinas PUPR Sulbar M. Afandi Fahrizal, membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Kantor Dinas PUPR Sulbar, Senin (15/01/2024) Tak tanggung-tanggung, Dinas PUPR Sulbar menaikkan target dari Rp220 Juta pada 2023 menjadi Rp5,1 Miliar untuk Tahun 2024. Hal ini sebagai komitmen PUPR Sulbar dalam menindaklanjuti arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar setiap OPD mengoptimalkan potensi PAD. Plt. Kepala Dinas PUPR Sulbar menjelaskan, dua sumber PAD di Dinas PUPR Sulbar yakni dari UPTD Jalan dan Jembatan dan UPTD Laboratorium. Khusus UPT Jalan dan Jembatan menghasilkan PAD dari sewa alat berat. "Kami optimis PAD tahun ini bisa lebih dioptimalkan dari aset potensial yang kita miliki," kata Rachmad. Rachmad mejelaskan, peningkatan target PAD itu juga didasari atas capaian realisasi target pada Tahun 2023. Melalui UPTD JJb telah melampaui target hingga 125 persen atau Rp250 Juta dari Terget Rp 220 juta. "Realisasi PAD kita melebihi dari target sehingga tahun ini kita naikkan target," ungkapnya. Olehnya, Rachmad berharap jajaran PUPR dapat lebih bekerja keras dalam mencapai target tersebut. Dia juga menekankan agar pentingnya membangun sinergi dan Kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga memudahkan dalam mencapai target kedepan. "Kalau kita bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak, target target yang sudah kita sepakati ini bisa kita realisasikan dengan baik," ungkapnya. (Rls)