MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025, di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, Rabu (17/01/2024). Hadir sebagai narasumber, Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan tentang Arah Kebijakan Pembangunan Sulbar. Dalam kesempatan itu, Junda menekankan peran bersama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam penuntasan penanganan masalah 4+1, yaitu Kemiskinan, Stunting, Pernikahan Usia Anak, Anak Tidak Sekolah dan Pengendalian Inflasi di Sulbar, khususnya Kabupaten Mamuju. “Berkaitan dengan arah kebijakan Kabupaten Mamuju, mari kita bersama – sama mensukseskan program prioritas di Sulbar. Ini juga dalam rangka sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulbar,” kata Junda Maulana saat menyampaikan paparannya. Forum konsultasi publik merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025. Tujuannya memperoleh masukan dan saran untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kegiatan itu dihadiri pula Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya, perangkat daerah lingkup Kabupaten Mamuju, para tokoh masyarakat, berbagai organisasi/lembaga dan perusahaan di Kabupaten Mamuju. (rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar rapat evaluasi car free day (hari bebas kendaraan bermotor) minggu kelima yang diselenggarakan setiap hari Minggu di jalan Arteri, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Rapat evaluasi kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih satu bulan itu bertujuan untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung lebih semarak lagi pada minggu kelima, Minggu (21/1/2024) mendatang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan usai rapat evaluasi, Rabu , Rabu, 17 Januari 2024. Dalam rapat itu, kata Idris, pihaknya menghadirkan OPD terkait, Pemkab Mamuju dan Polresta Mamuju. "Kita lakukan evaluasi minggu kelima pelaksanaan car free day untuk memastikan pelaksanaannya lebih semarak lagi. Jadi, dari kabupaten maupun dari polres kita hadir untuk betul-betul mewujudkan car free day yang aman, bersih, sehat dan semarak," kata Muhammad Idris. Sehingga, Sekptov Muhammad Idris meminta, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju untuk bergabung dalam car free day untuk berolahraga dan menikmati udara yang bersih di pagi hari. "Tentu misi kita, sebanyak mungkin masyarakat hadir. Oleh karena itu kita harapkan warga masyarakat Mamuju yang ada di Mamuju pada saat hari ahad itu, kita minta untuk hadir bersama-sama dengan warga yang lain untuk menikmati udara dan kebersihan dari udara kita di sana (Arteri)," ujarnya. Muhammad Idris pun menegaskan, tidak ada kendaraan apapun yang diperbolehkan melintas di area pelaksanaan car free day. Bahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta Forkompinda lainnya, sehingga tidak ada jalur VIP saat pelaksanaan car free day. "Tadi kita sepakati juga, durasi waktunya kita tambah. Yang awalnya mulai pukul 06.00 hingga pukul 09.00 WITA, menjadi pukul 06.00 hingga 10.00 WITA itu kesepakatannya," tutur Muhammad Idris. Untuk diketahui, event car free day merupakan usaha Pemprov Sulbar untuk memastikan Mamuju yang menjadi ibukota kebanggaan Sulbar, menjadi penyanggah dari bertumbuhnya dan berkembangnya ekonomi ibukota. Selain itu, car free day juga bertujuan untuk menurunkan emisi…

MAMUJU–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas DLH Sulbar Tahun Anggaran 2024, Selasa, 16 Januari 2024. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup hasil dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan para Kepala Bidang DLH Sulbar disaksikan Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Bertempat di Ruang Rapat Kantor DLH Sulbar kegiatan ini dihadiri para Pejabat Struktural serta para Pejabat Fungsional DLH Sulbar. Para kepala bidang berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam arahannya, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menegaskan perjanjian kinerja tersebut merupakan janji dan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran. “Perjanjian kinerja ini diharapkan para kepala bidang dan pejabat fungsional agar dapat bekerja sesuai target yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja tersebut," tegasnya. Olehnya, Dia meminta seluruh ASN DLH Sulbar agar lebih meningkatkan kedisiplinan dan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja diantaranya ialah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. (rls)

MAMUJU--Mengawali tahun 2024, Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian dari entitas akuntansi. Kegiatan ini dimulai sejak 8 Januari 2024 dan masih berlangsung hingga hari ini Rabu 17 Januari 2024. Hasil rekonsiliasi tersebut akan menjadi pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar, dimana laporan tersebut menyediakan informasi sebagai entitas pelaporan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan SKPD harus selesai paling lambat 29 Februari 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, halaman 386 point B menyebutkan Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuagan (CaLK). Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengatakan, BPKPD Sulbar dalam hal ini Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah akan mengupayakan untuk mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar, dengan harapan agar Laporan Keuangan SKPD dapat lebih cepat selesai yaitu Minggu ketiga Januari 2024. "Ini sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor B/900.1.3.10/1458/2023 tanggal 29 Desember 2023. Sehingga, proses penyusunan LKPD Provinsi Sulbar dapat diselesaikan lebih awal dari peraturan perundang-undangan yaitu paling lambat 31 Maret 2024," kata Amujib. (rls)

MAMUJU--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kampanye dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di SMAN 1 Mamuju, Selasa, 16 Januari 2024. Kampanye dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak ini bertujuan menurunkan angka perkawinan anak. Kegiatan ini dihadiri Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila, didampingi Sekretaris dr. Muhammad Ihwan, Kepala Bidang DALDUKKB Masyita Sundarawati beserta staf DP3AP2KB Sulbar. Turut hadir Kepala Sekolah SMAN 1 Mamuju. Sebanyak 50 Peserta Siswi terdiri dari OSIS dan PIK R mengikuti kegiatan ini. Adapun sebagai Narasumber dari DP3AP2KB Sulbar, Ummi Fatimah. Kepala DP3AP2KB Sulbar, Djamila mengatakan, kegiatan itu penting dilakukan agar pelajar tidak menikah pada usia anak, sebab akan sangat membahayakan bagi kesehatan apalagi perempuan. Djamila menegaskan, masa depan Indonesia khususnya Sulbar sangat bergantung kepada masa depan remajanya. Untuk itu, Ia mengajak untuk bersama-sama cegah perkawinan anak dan selamatkan generasi muda dari perkawinan anak. Dalam kegiatan ini, Narasumber Ummi Fatimah memaparkan tentang penyebab perkawinan anak, dampak perkawinan anak serta cara mengatasinya. (rls)

Majene--Komisi II DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Balai Benih Ikan Poniang di Kabupaten Majene,diterima Oleh Kepala UPTD Balal Benih Ikan Pantai Poniang Sendana Irwan Latif Sabtu 13 Januari 2024. Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring dan Evaluasi kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023. Diketahui, pada 2023 dilakukan Pembangunan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Biosecurit UPTD Balai Benih Poniang. Proyek yang menggunakan Pagu sebesar Rp. 203.000.000 telah tuntas, namun terpenting perlu menjadi perhatian adalah mendorong peningkatan PAD dari potensi yang dimiliki BBIP Poniang. Dari hasil monev yang dilakukan, pendapatan BBIP Poniang baru diangka Rp1,5 Miliar. Menurutnya beberapa potensi di BBIP Poniang perlu dibenahi, yaitu pembenihan dan pemasaran. "Tidak ada dukungan anggaran untuk Pembenihan untuk Produksi Benih ini yang akan menjadi Kendala sehingga PAD tidak mencapai Target. Kendala lain, kurangnya permintaan di Sulawesi Barat sehingga persoalan pemasaran perlu menjadi perhatian kedepan," kata Sudirman. Potensi lainnya adalah BBIP dapat melakukan pembesaran udang vaname. Ketiga permasalahan tersebut menurutnya dapat diatasi dengan melibatkan pihak ketiga bekerjasama melakukan Pengembangan Budidaya Benih Ikan Pantai maupun Pembesaran Udang Vaname. (Rls)

MAJENE -- Komisi II DPRD Pemprov Sulbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah program kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi yang dikerjakan pada 2023. Pekerjaan fisik tersebut diantaranya Breakwater atau pemecah ombak dan rehabilitasi dermaga dan pabrik es. Kunjungan rombongan Komisi II DPRD Sulbar ini diterima langsung oleh Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Palipi Maula beserta Staf UPTD Pelabuhan Perikanan Palipi, Sabtu 13 Januari 2024. Untuk pekerjaan pemecah ombak, Ketua Komisi II DPRD Sulbar , Sudirman menilai hasilnya belum maksimal dan pemanfaatannya belum aman bagi masyarakat. "Ini tidak aman untuk sandar kapal," kata Sudirman. Olehnya Sudirman menekankan, untuk pekerjaan Breakwater kedepan perlu perencanaan yang lebih matang PPN Palipi betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Pekerjaan berikutnya, Rehabilitasi Dermaga yang selesai dikerjakan tetapi belum dilengkapi lampu penerangan. Sebab itu Sudirman menyarankan agar perlunya mengusulkan Penganggaran Lampu Penerangan Dermaga kedepan. "Dermaga untuk sandar Kapal Nelayan tidak dilengkapi dengan Lampu Penerangan sehingga kedepan untuk direncanakan Penganggaran Lampu Penerangan Dermaga," kata Sudirman. Terakhir, pengoperasian Pabrik Es agar produktivitasnya lebih ditingkatkan,"Mesin Pabrik Es Kapasitas 120 Balok /30 Jam, Perlu moderenisasi dengan mereparasa mesin (Upgred) 15 jam untuk memaksimalkan Produksi Es," tandasnya.(rls)

Mamuju - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat kembali akan menggelar Webinar ASN Kreatif Seri-33 dengan tema "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah." Acara ini dijadwalkan akan berlangsung pada hari Rabu, 17 Januari 2024, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Webinar ini diorganisir dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan di daerah terkait dengan strategi percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. “Tema dalam Webinar ASN Kreatif Seri-33 ini merupakan kesempatan yang baik bagi para ASN untuk mendapatkan wawasan langsung dari pihak yang berkompeten. Diharapkan, partisipasi dalam acara ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.”, ujar Farid Wajdi , Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 16 Januari 2024. Melalui Webinar ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan praktis dalam memahami strategi dan langkah-langkah praktis untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah. Peserta juga akan memperoleh informasi terkini tentang kebijakan nasional yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Narasumber utama dalam Webinar ASN Kreatif Seri-33 ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Horas Maurits Panjaitan, sebagai Plt. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri dan Erikson P Manihuruk, S.Kom., M.Si sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri. Kedua Narasumber ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Peserta yang ingin mengikuti kegiatan Webinar ASN Kreatif Seri-33 ini dapat mendaftar melalui link pendaftaran: bit.ly/daftarasnkreatif33 dan akan mendapatkan free e-certificate 3JP. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperoleh wawasan berharga dan merajut kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.(rls)

MAJENE--Dalam rangka peningkatan kualitas data pengendalian inflasi di Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya dalam pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo selaku Sekretaris TPID Sulbar bersama Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Sulbar, mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan TPID Majene di Kantor Bupati Majene, baru-baru ini. Adapun Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah Sulbar yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar Bau Akram Da'i, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abd. Waris Bestari, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar Gunawan. HLM dipimpin Wakil Bupati Majene Aris Munandar Kalma, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Majene Ardiansyah beserta OPD terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Majene. Turut hadir, Kepala Badan Pusat Statistik Majene dan Pimpinan Kantor Cabang Perum Bulog Polewali Mandar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka upaya pengendalian inflasi di Sulbar khususnya di Majene, dimana pada tahun 2024 ini Majene sudah resmi menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam survey perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) setelah Mamuju. Ini melihat perkembangan inflasi di Sulbar. Pada pertemuan tersebut, Wakil Bupati Majene Aris Munandar Kalma berharap, perserta rapat agar benar-benar memberikan perhatian lebih terhadap pengendalian inflasi di Sulbar secara khusus di Majene. "Lakukan upaya-upaya pengendalian inflasi terthadap komoditas-komoditas yang mempunyai andil dalam menyumbang inflasi, termasuk melakukan pemantauan dan pendataan harga pangan strategis secara rutin serta intens berkoordinasi dengan TPID Sulbar dalam melakukan strategi pengendalian inflasi," imbau Aris Munandar. Sementara, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, selaku Sekretaris TPID Sulbar yang menjadi salah satu narasumber pada pertemuan tersebut berharap, TPID Majene memberikan perhatian lebih kepada komoditas beras dan ikan layang. "Berdasarkan Survey Biaya Hidup tahun 2022 yang dilakukan oleh BPS, kedua komoditas tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar di Majene bahkan…

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, mengutus dan menugaskan tiga orang pejabat fungsional perencana untuk mengikuti Training of Trainers (TOT) Pendampingan Penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJPN 2025–2045 di Depok, Jawa Barat, 15 hingga 20 Januari 2024. TOT ini dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, TOT tersebut tidak hanya untuk pendampingan penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJPN 2025–2045, tetapi juga menjadi wadah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten 2025–2045. “Upaya penyelarasan RPJPD Provinsi Sulbar dengan RPJPN 2025– 2045 menjadi sangat penting, mengingat dokumen RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sangat strategis dengan kurun waktu 20 tahun,” jelas Junda. Hasil pelaksanaan TOT, lanjutnya, akan menjadi bahan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025–2045 Provinsi Sulbar, sekaligus menjadi agenda bagi Bapperida Sulbar dalam rangka pendampingan kepada pemerintah kabupaten Se- Sulbar. (rls)