MAMUJU - Untuk mempersiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat internal di Ruang Kerja Kepala Bapperida Sulbar, Senin (15/01/2024). Rakerpim diagendakan dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan Rakerpim rencananya akan diagendakan pada 22 Januari 2024. Rapat internal dipimpin langsung Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Dalam arahannya, Dia menyampaikan, rapat kerja kali ini tidak hanya mengevaluasi pada hasil-hasil pembangunan daerah, melainkan juga evaluasi terhadap kinerja dari penyelenggaraan pemerintahan. "Dalam pelaksanaan Rakerpim sekaligus akan mendiskusikan penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 bersama seluruh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulbar," kata Junda. Di hari yang sama, Kepala Bapperida Sulbar bersama jajarannya juga mengadakan rapat persiapan lanjutan bersama Kepala Inspektorat Sulbar Muh. Natsir, Kepala Biro Ortala Setda Sulbar Hamdani Hamdi dan Perwakilan BPKPD Sulbar. Dalam rapat lanjutan dibahas mengenai waktu pelaksanaan, susunan acara, tempat dan persiapan lainnya yang disepakati untuk disiapkan. (rls)

MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Plt. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar, Aris Firmanto, Senin (15/01/2024). Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar datang bersama Tim Kerja Penanganan Stunting BKKBN Sulbar dan Tim Satgas Stunting Sulbar. Kunjungan tersebut untuk koordinasi tentang strategi percepatan penurunan stunting di Sulbar. Hal ini sebagai wujud langkah strategis dan kolaboratif yang dilakukan untuk percepatan penurunan angka stunting di Sulbar. Kedatangannya bersama rombongan diterima langsung Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana beserta jajarannya di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar. “Kami mengharap adanya kolaborasi antar Pemprov Sulbar dan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting, khususnya dalam pengelolaan anggaran penanganan stunting yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, sehingga dampaknya lebih masif kepada masyarakat,” kata Junda Maulana dalam sambutannya. Pada kesempatan itu, Junda menyinggung terkait peran posyandu. Dia menekankan, perlu adanya strategi baru dalam penguatan peran posyandu, terutama dalam penyuluhan keluarga. “Perlu gagasan atau strategi baru melalui revitalisasi atau pengembangan posyandu sebagai sentra pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan mengkolaborasikan fungsi yang melekat pada BKKBN, khususnya dalam penyuluhan bagi keluarga, sehingga baik anak dan orang tua yang hadir ke posyandu merasakan kenyamanan," ucap Junda (rls)

MAMUJU--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) aktif mengakselerasi proses pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan Pendampingan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Aplikasi SIRUP. Acara ini berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024, dan melibatkan 42 Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar. Dengan mengundang perwakilan dari 42 Perangkat Daerah, Biro PBJ berusaha menyatukan upaya dan mendukung implementasi praktik terbaik dalam pengelolaan RUP. Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah penguatan pemanfaatan Aplikasi SIRUP sebagai platform digital untuk pengelolaan proses pengadaan. Aplikasi SIRUP telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi, mempercepat proses pengadaan, dan mengurangi potensi penyimpangan. Penanggungjawab LPSE Pengadaan Barang dan Jasa Sulbar, Iriani Fachri mengatakan, pendampingan RUP di Aplikasi SIRUP tersebut merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa semua tahapan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. "Kami berharap agar melalui kegiatan ini, para Perangkat Daerah dapat lebih terampil dan terarah dalam menggunakan aplikasi ini untuk kepentingan pelayanan masyarakat," kata Iriani. Iriani juga berharap, kegiatan itu akan menciptakan sinergi antara berbagai Perangkat Daerah, membangun jejaring kerja yang kuat, dan menghasilkan percepatan nyata dalam pengadaan barang dan jasa. "Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sulbar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pengelolaan yang efektif dan efisien dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya (rls)

MAMUJU -- Dalam rangka pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Biro Ekbang Pemprov Sulbar melakukan koordinasi dengan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, di Rujab Bupati Mamuju, Senin 15 Januari 2024. Kepala Distapan Sulbar Waris Bestari mengatakan, koordinasi tersebut sebagai tindaklanjut arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar melakukan intervensi di dua kabupaten yang menjadi lokus survei IHK oleh Badan Pusat Statistik. Yakni di Mamuju dan Majene. Untuk di Mamuju, setelah melakukan komunikasi dengan Bupati Mamuju, disepakati akan melakukan pembagian tugas dalam melakukan intervensi pasar. Kata Waris, ada 10 titik mitra TPID bersama-sama menjalankan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), 6 titik di Pasar baru dan 4 titik di Pasar Lama. "Hasil pertemuan tadi ini jadi kita berbagi, provinsi intervensi Pasar Baru dan Kabupaten Mamuju intervensi Pasar Lama. Hal serupa intervensi dilakukan di Majene dengan bekerjasama Pemkab Majene. "Bagaimana dua kabupaten ini kita intervensi pengecer komoditas pangan," kata Waris. (Rls)

MAMUJU– Apel Pagi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berlangsung, Senin, 15 Januari 2024. Kegiatan yang digelar secara virtual ini dipimpin Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arief Fakrulloh. Apel Pagi diikuti Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para Kepala OPD beserta jajaran dan para Kepala Sekolah se- Sulbar secara virtual. Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle bersama seluruh jajarannya mengikuti kegiatan ini di Aula Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arief Fakrulloh menekankan beberapa hal yaitu, tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov Sulbar kiranya dapat segera melakukan percepatan penyelesaian target-target utama program kerja yang menyentuh langsung ke masyarakat. "Tidak ada waktu untuk bersantai, mari bergerak cepat mengurus rakyat, banyak sekali rakyat kita yang menunggu pelayanan kita," ajak Prof. Zudan Selanjutnya, OPD harus mampu meningkatkan koordinasi dengan baik ke instansi- instansi di tiap kabupaten, dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang maksimal keseluruh lapisan masyarakat Sulbar. "Saya harap dinas- dinas terkait dapat terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan hal-hal teknis yang ada, seperti Dinas Lingkungan Hidup, segera ke Polman berkoordinasi dan menyelesaikan permasalahan sampah yang ada, Kesbangpol dan Inspektorat segera mengecek stabilisasi pemerintah melakukan komunikasi yang baik dengan Forkopimda dan melakukan monitoring di grup-grup via Whatsapp, dan masih banyak lagi," ujarnya. Kemudian, Gerakan Toilet Bersih harus terus digalakkan, mengingat masih banyak dinas- dinas, sekolah dan tempat umum yang tidak memperhatikan kebersihan toiletnya. Hal ini menurut Prof. Zudan adalah cerminan diri sendiri. Untuk itu, Ia meminta seluruh stakeholder harus dapat berubah diawali dari hal-hal sederhana yaitu Gerakan Toilet Bersih. "Kalau kita merawat toilet saja tidak bisa bagaimana kita mengurus hal-hal yang besar, masalah kecil kita sulit untuk mengurusnya, satu kotak toilet saja tidak mampu, bagaimana mengurus hal- hal yang besar, maka dari itu kita awali dari langkah yang simpel dan paling sederhana yaitu Gerakan…

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar. Upaya BPKPD Sulbar memberikan pelayanan prima serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan publik, melalui Layanan Samsat Keliling menghadirkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Hari bebas kendaraan atau CFD di Kawasan Jalan Arteri Mamuju, Minggu 14 Januari 2024. Samsat Mamuju menerjunkan Samsat Keliling di Minggu ketiga Januari pada kegiatan CFD. Ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran PKB di Area CFD. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menyebutkan, event CFD berpotensi mendatangkan masyarakat yang umumnya memanfaatkan kegiatan akhir pekan ini untuk berolahraga sekaligus rekreasi. Disampaikan, pelayanan petugas saat ini tidak hanya pada hari kerja. Namun, juga saat libur, seperti hari Minggu saat kegiatan CFD berlangsung. Petugas menempatkan Mobil Samsat Keliling di sekitar Jalan Arteri Areal CFD. “Karena kami tahu bahwa jika di hari kerja biasanya banyak yang sibuk dan tidak ada waktu. Maka kami beri solusi, pengisian pajak kendaraan saat hari libur di acara CFD,” katanya. Amujib menambahkan, jemput bola bagi wajib pajak tersebut, sekaligus salah satu upaya memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat, terutama wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. “Pajak ini kan dari masyarakat, untuk masyarakat. Kami memberikan kemudahan agar bisa melakukan kewajibannya saja,” imbuhnya. Salah seorang wajib pajak, Haeril mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Samsat Keliling pada hari libur ini. Pasalnya, Ia kesulitan jika harus melakukan pembayaran pajak kendaraan, karena sibuk bekerja. “Kalau Senin sampai Jumat ya kerja dan pulangnya pasti sore. Kalau ada Samsat Keliling hari Minggu begini, saya merasa sangat terbantu. Jadi tetap bisa membayarkan pajak sesuai dengan kewajiban saya,” katanya. Ia menambahkan, bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan STNK di tempat tersebut, diharuskan melengkapi…

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Almalik Pababari bersama para Staf Ahli dan Kepala Kantor DPD RI Sulbar di Kantor BPKPD Sulbar, Kamis 11 Januari 2024. Maksud kedatangan Anggota DPD RI adalah untuk melaksanakan kunjungan kerja rutin DPD RI Perwakilan Sulbar dalam rangka Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun pada tahun 2024, guna mengumpulkan data-data rencana dan hasil kegiatan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Sulbar. Kunjungan ini diterima langsung Kepala BPKPD Sulbar Amujib bersama para Kepala Bidang Lingkup BPKPD Sulbar. Pada kesempatan itu, Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menyampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD Sulbar, gambaran kondisi penganggaran, realisasi belanja dan realisasi pendapatan Pemprov Sulbar Tahun 2023. "Sulbar, untuk APBD Tahun 2024 sangat kekurangan. Kiranya kehadiran Senator Sulbar ini dapat menyuarakan ke pusat agar pendapatan transfer mendapatkan penambahan terutama program – program strategis di tingkat pusat," harap Amujib. Amujib juga berharap, melalui pertemuan tersebut komunikasi dan diskusi dapat memberikan pemikiran dalam mengatasi permasalahan yang telah dibahas. "Masukan dan dukungan DPD RI dalam pembangunan Sulbar diharapkan dapat segera terwujud," ucapnya. Anggota DPD RI Almalik Pababari mengatakan, kunjungan kerja itu dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 di Sulbar dan informasi untuk bahan Rancangan Undang – Undang (RUU) RPJPN 2025 – 2045. “Insyaallah kami akan lanjutkan sebagai bahan diskusi kami di Jakarta bersama para senator asal Sulbar lainnya”, kata Almalik, Senator asal Sulbar dalam sesi diskusi. (rls)

MAMUJU--Seluruh Pejabat Eselon III Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar, Kamis 11 Januari 2024. Penandatanganan ini disaksikan Kepala BPKPD Sulbar Amujib. Itu dilakukan sebagai komitmen pegawai lingkup BPKPD Sulbar untuk bukti nyata komitmen Kepala BPKPD Sulbar mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan lebih profesional. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengutarakan, penandatanganan pakta integritas itu sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, disaksikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada 02 Januari 2024. Amujib mengatakan, perjanjian kinerja itu sebagai bentuk komitmen para pejabat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi setelah ditetapkannya rencana kerja, dokumen pelaksanaan anggaran, dan rencana anggaran kas program, kegiatan, dan sub kegiatan. "Penandatanganan ini merupakan bukti nyata komitmen BPKPD Sulbar mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan lebih profesional," tegasnya. Dalam arahannya, Dia mengingatkan kembali seluruh ASN di BPKPD Sulbar, di Tahun 2024 ini melaksanakan komitmen tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan untuk tidak melakukan penyimpangan sebagaimana yang termuat dalam point-point pakta integritas yang telah ditandatangani. "BPKPD memiliki sumbangsih besar terhadap hasil pembangunan yang ada di Sulbar. Oleh sebab itu, BPKPD harus bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal, untuk memberikan hasil yang terbaik,” ujarnya. Penerapan penandatanganan pakta integritas dalam penyelengaraan program kerja Pemprov Sulbar merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh personil sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk: 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolok…

MAMUJU, - Guna memastikan kesiapan layanan kateterisasi jantung (cath lab) atau suatu pelayanan yang di lakukan di laboratorium kateterisasi jantung & angiografi untuk menentukan Diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah Tim Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan Mamuju menggelar pertemuan dalam rangka Visitasi. Direktur RSUD Provinsi Sulbar dr Merintani Erna Dochri mengatakan pihak RSUD melalui tim Visitasi yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Musdalifah bersama jajaran manajemen RSUD Prov Sulbar beserta Tim Cathlab telah menerima Tim Visitasi dari BPJS Kesehatan cabang Mamuju. Jumat, 12 Januari 2024. Pertemuan tersebut selain membahas terkait visitasi yang dilakukan BPJS juga melakukan peninjauan di ruang Cathlab dan Ruang ICVCU. dr Erna mengatakan Cath Lab adalah suatu pelayanan yang di lakukan di laboratorium kateterisasi jantung & angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah. "Pelayanan Cathlab merupakan salah satu layanan unggulan yang akan segera dibuka di RSUD Prov Sulbar, sehingga jika telah beroperasi nanti diharapkan dapat melayani pasien-pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan tindakan Cathlab," ucap dr Erna. Menurutnya, pelayanan Cathlab merupakan pelayanan unggulan di RSUD, chatlab telah lama dicanangkan namun karena beberapa hal seperti gempa sehingga tertunda untuk pelaksanaan dan pengoprasian Cathlab tersebut. "Dengan adanya Krendensial BPJS kesehatan bisa mempercepat pemamfaatanya bisa di operasikan pada awal bulan Februari sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar dan PJ Gubernur juga berjanji siap untuk mempasilitasi kekementrian kesehatan maupun ke BPJS pusat," ujarnya. Sementara pihak BPJS Kesehatan cabang Mamuju melalui Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Hasanuddin mengatakan pihaknya melakukan visitasi bersama RSUD terkait dokumen persyaratan yang harus dipenuhi guna memastikan kelengkapan berkas kredensialing serta visitasi langsung melihat sarana prasarana yang ada diRSUD Prov Sulbar. "Hasilnya akan dikirimkan ke BPJS wilayah Sul-Selbar yang nantinya akan melakukan visitasi finalnya di RSUD Prov Sulbar dan akan mengeluarkan rekomendasi kerja sama layanan Cathlab dengan BPJS," tutupnya. (Rls)

MAMUJU -- Sukses menggelar tindakan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) yang mampu menghancurkan batu ginjal dengan gelombang kejut. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan Cabang mamuju melakukan rapat Monitoring terkait Evaluasi Layanan ESWL bagi peserta JKN. Bagi pasien dengan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN), penggunaan layanan ESWL akan ditanggung sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur RSUD Provinsi Sulbar, dr Merintani Erna Dochri mengatakan RSUD Prov Sulbar memberikan layanan ESWL dengan jenis pesawat Sinar –X Fluoroskopi ( penunjang ESWL ) dengan tipe unit Lithotripter Piezolith 3000 ( 3000325 ) dan sudah mendapatkan ijin operasional dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir ( BAPETEN ) pertanggal 9 Januari 2024. "ESWL adalah tindakan untuk menagani penyakit batu ginjal, tanpa operasi, prosedurnya akan memecah batu ginjal yang ditembakkan dari luar tubuh," kata dr Erna. Ia mengatakan, terkait layanan ESWL bagi peserta JKN, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama BPJS kesehatan melalui kepala Bagian Penjaminan mamfaat dan Utilisasi dr. Kiki Kusumawati Sudirman, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata usaha RSUD provinsi Sulbar Musdalifah pada Kamis 11 Januari 2024. Kesempatan itu dr. Kiki menyampaikan bahwa ESWL RSUD Prov Sulbar sampai dengan Bulan November 2023 telah melayani 412 Pasien dengan total 1171 Kasus. "RSUD Sulbar berada pada urutan ke 3 setelah Makassar dan Palopo dalam pelayanan ESWL," ujarnya. ESWL RSUD Prov Sulbar adalah salah satu layanan unggulan di Prov Sulbar merupakan pelayanan Bedah Urologi yang melayanai pasien JKN di enam Kabupaten dengan satu Dokter penanggung jawab pelayanan. Sementara Dokter Spesialis Urologi di RSUD Prov Sulbar dr. Ananta Cahyo Nugroho, menyampaikan bahwa tindakan ESWL maksimal dilakukan lima kali dan dievaluasi tiga bulan sekali. Menurutnya bila hasil evaluasi pasien masih memerlukan tindakan maka bisa dilakukan ESWL lagi dengan rentang waktu bisa satu sampai tiga tahun. (Rls)