MAKASSAR--Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis mewakili Pj. Gubernur Sulbar, menghadiri Forum Diskusi Antar Pemerintah Daerah (Pemda), Pengusaha dan BUMD Se-Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2024 di Four Point Hotel Makassar, Rabu 10 Januari 2024. Forum ini diselenggarakan Pemprov Sulsel bekerjasama Komite Ekonomi Sulawesi Selatan (KESS), dengan mengusung tema “Arah Pembangunan Ekonomi Biru Sulawesi Selatan yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan 2045”. Kegiatan ini menjadi penting mengingat Sulbar merupakan pemekaran dari Sulsel dan sebagai provinsi tetangga. Kedua daerah ini dapat melakukan kerjasama antar daerah untuk lebih memaksimalkan potensi daerah masing-masing demi mencapai pertumbuhan ekonomi. Kepala DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Sulsel tersebut karena dapat memberikan dampak positif dalam membuka investasi baru di Sulbar. "Tentunya kita harapkan ini bukan cuman sekedar ceremony, dan melalui forum-forum diskusi seperti ini setiap daerah dapat saling bekerjasama untuk memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki," ucap Habibi. Habibi menyampaikan, Sulbar memiliki banyak potensi investasi di segala sektor untuk ditawarkan kepada calon investor, sehingga menurutnya apapun yang investor cari hampir semua ada di Sulbar. Olehnya, Habibi menyatakan, sesuai perintah Pj. Gubernur Sulbar pihaknya akan terus meningkatkan iklim investasi di Sulbar dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan calon-calon investor yang akan berinvestasi di Sulbar. "Saya hadir di forum ini dengan membawa data potensi investasi yang siap kita tawarkan dan sebagai wujud promosi peluang-peluang yang ada di Sulbar, tentunya kita harus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui promosi potensi daerah dan dengan kerjasama investasi antar daerah, termasuk salah satu upaya untuk meningkatkan investasi," tutupnya. (rls)

MAMUJU– Rapat internal Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana bersama Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta 17 pegawai baru yang dimutasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulbar dihentikan, Selasa (09/01/2024). Situasi tersebut terjadi sekira pukul 10.00 Wita saat Bapperida Sulbar mengikuti simulasi evakuasi gempa bumi yang diadakan Pemprov Sulbar dalam Lingkungan Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. “Dengar bunyi sirine, bubar rapat tadi dalam ruangan.”, beber Junda saat ditemui di Titik Kumpul 1 yang terletak di seberang Kantor Bapperida Sulbar. Sebelumnya, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan tentang Pelaksanaan Simulasi melalui surat Nomor 300.2.1/1/2024 Tanggal 8 Januari 2024. Dalam suratnya, Prof. Zudan menyampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah Prov Sulbar serta instansi vertikal untuk menghimbau seluruh pegawai terlibat dalam kegiatan itu. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana meneruskan kepada seluruh pegawai lingkup internal. “Besok (09 Januari, red) akan dilakukan simulasi gempa. Untuk menjadi perhatian seluruh pegawai mengikuti instruksi sesuai juknis simulasi gempa sesuai isi surat,” kata Junda Maulana pada Senin (08/01/2024) usai menerima informasi tersebut. Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan simulasi, saat sirine pertama berbunyi, seluruh pegawai melakukan evakuasi mandiri. Kemudian mengamankan diri dengan menuju titik kumpul setelah bunyi sirine kedua. Kegiatan pun berakhir setelah petugas memastikan kondisi aman. Seluruh pegawai kembali melanjutkan aktivitasnya dan kembali masuk gedung kantor. (rls)

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah Sulbar Periode Triwulan IV T. A. 2023 secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Selasa 09 Januari 2024. Dipimpin Kepala BPKPD Sulbar Amujib, rapat diikuti Para Kepala Bidang BPKPD, Kepala UPTD Samsat dan Bendahara Penerimaan Samsat Se- Sulbar. Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah ini diadakan untuk mendapatkan kecocokan data penerimaan antara Bendahara Penerima UPTD Samsat, Bendahara Penerimaan BPKPD dan Kas Daerah hingga 31 Desember 2023 dan didapatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 95.190.105.335,-, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 89.006.716.223,-, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp. 88.532.410.557,- Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 379.668.000,- dan Pajak Rokok sebesar Rp. 109.970.235.135 adapun jumlah kesuruhan Pajak Daerah adalah Rp. 383.079.135.260. Dalam sambutannya, Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengatakan, rapat rekonsiliasi itu dalam rangka evaluasi penerimaan pajak daerah, tunggakan dan laporan penagihan tunggakan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Amujib mengajak untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dan inovasi masing-masing di UPTD Samsat Se-Sulbar serta memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. "Mari optimalkan koordinasi di tingkat TIM Pembina Samsat masing-masing kabupaten se-Sulbar, agar baik dalam melakukan pelayanan yang lebih prima serta mengoptimalkan penerimaan melalui transfer bagi hasil dari provinsi ke kabupaten dan kota untuk mewujudkan Sulbar Maju Terus," tandasnya. Ia pun mengingatkan, wajib pajak harus selalu dilayani secara optimal, baik dalam pelayanan di Samsat maupun pelayanan Samsat keliling Se-Sulbar. Dalam rapat rekonsiliasi tersebut, Amujib juga memberikan arahan untuk seluruh pegawai yang menangani pendapatan harus dapat berkolaborasi dengan semua stake holder dan bekerja lebih baik lagi agar Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dapat meningkat lagi. Dia menambahkan, hasil yang didapat tersebut adalah hasi kerja sama seluruh stake holder baik internal ataupun eksternal BPKPD Sulbar maupun Pihak Kepolisian Daerah dan PT.…

MAMUJU, - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan pertemuan sekaligus bersilaturahmi bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Marasidin dan rombongan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa, 09 Januari 2024. PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka bersilaturahmi dan berkoordinasi terkait pelaksanaan pelayanan Kemenkumham di enam kabupaten wilayah Sulbar. "Hari ini kita bertemu agar tugas dibidang Hukum dan Ham pelayanan hukum seperti imigrasi dan pelayanan merek, pendirian badan hukum bisa lebih lancar lagi," kata Prof Zudan. Sestama BNPP itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya banyak berbincang terkait upaya perbaikan pelayanan hukum dan Ham di Sulbar. "Kita berbicara kemudian berusaha membuat sistem dan desain yang tepat karena banyak UMKM yang ingin mendaftarkan merek kemudian pelayanan keimigrasian, pelayanan hukum dan ham termasuk mencegah kekerasan," ucap Zudan. Dirinya pun menyambut baik berbagai langkah dan terobosan yang dilakukan Kemenkumham. "Saya menyambut baik dan mendukung penuh agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di Sulbar bisa berjalan lebih baik," ujarnya. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Marasidin menyampaikan rasa terimakasih kepada pemerintah Provinsi Sulbar khususnya Pj Gubernur atas dukungan yang telah dilakukan. Pertemuan itu juga sekaligus berkomunikasi terkait pelaksanaan tugas Kemenkumham di Sulbar. "Kami berkoordinasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di daerah di Sulbar, dan pelayanan hukum dan Pengembangan lembaga pemasyarakatan," tutupnya. (Rls)

MAMUJU-Dinas ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Bulog Divre Mamuju mengumpulkan sejumlah pedagang beras yang berjualan di pasar baru dan pasar lama Mamuju, Selasa, 9 Januari 2024 Rapat bersama yang belangsung di Kantor Buloq Divre Mamuju tersebut di hadiri juga Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. "Kita kumpulkan pedagang ini untuk mengetahui jumlah pedagang yang masuk dalam yang masuk dalam Kios kios RPK (Rumah pangan kita, read) ,dan selanjutya diberikan arahan agar betul betul menjual beras diharga standar yang telah ditentukan, " Kata Andi Waris Bestari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar. Andi Waris menyampaikan sedikitnya ada 21 kios yang tersebar di pasar lama dan pasar baru Mamuju bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan bulog untuk menyalurkan beras produksi Bulog jenis SPHP. (Rls) "Berdasarkan arahan Pak PJ Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk bisa mendekatkan beras jenis SPHP kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Bulog, " Ujarnya. Andi Waris Bestari menyampaikan untuk ketersedian stok beras saat ini di gudang Bulog untuk produksi beras SPHP masih sangat mencukupi, berkisar 1000 Ton, sehingga masyarakat tidak perlu kwatir akan kurangnya pasokan. "Kita berharap kedepannya beras SPHP lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak sama lagi dengan beras yang dulu. Sekarang kwalitasnya sudah cukup bagus, dan kami tetap berkolaborasi bersama Bulog jenis beras ini akan tetap ada di pasar tradisional" tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Waris Bestari mengajak masyarakat untuk berbelanja di RPK yang masuk dalam binaan Bulog Divre Mamuju yang harganya cukup terjangkau. "Untuk harga beras jenis SPHP di Bulog itu Rp 9.950 / kg atau 49.750 per 5 Kg dengan harga eceran atau harga tertinggi Rp 10.900/ kg. Atau jika 5 kg harga tertingginya Rp 54.500," Tutup Waris Bestari. (Rls)

MAMUJU, Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima kunjungan sekaligus koordinasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Sulbar Marasidin bersama jajaran di Rumah Jabatan Gubenur Sulbar, Selasa 09 Januari 2024. Dalam pertemuan, Pj. Gubernur Sulbar didampingi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar Suyuti Marzuki. Turut hadir dari Kemenkumham Sulbar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Kantor Imigrasi Mamuju dan unsur staf lainnya. Dipertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Marasidin menyampaikan apresiasi tentang keberhasilan Sulbar yang dipimpin Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku Pj. Gubernur Sulbar dalam mendorong Kebupaten Peduli HAM di provinsi ke-33 ini. "Atas keberhasilan itu, Bapak Pj. Gubernur Sulbar akan menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Pembina Kabupaten Peduli HAM. Ini dilihat dari lima kabupaten yang mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM," kata Marasidin. Salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan itu tentang kesediaan Pj. Gubernur Sulbar untuk pelaksanaan pemberian penghargaan yang tentunya akan menghadirkan para bupati yang akan menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Pj. Gubernur Sulbar. “Pemberian piagam rencananya akan dirangkaikan pada acara High Level Meeting Inflasi bersama para bupati,” bebernya. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik kunjungan Kakanwil Kemenkumham Sulbar bersama jajaran. Pada kesempatan itu, Prof. Zudan menyampaikan dukungan terhadap kelembagaan Kanwil Kemenkumham Sulbar dalam peningkatan kelas Lembaga Pemasyarakatan Mamuju dan penataan efektifitas kelembagaan. “Kementerian Hukum dan HAM Sulbar harus menjadi organisasi yang semakin presisi dalam melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan pemerintah daerah," kata Prof. Zudan. (rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Pra Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Senin 08 Januari 2024. Bertempat di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, rapat dibuka Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Rapat dihadiri Tim Pokja KLHS Kabupaten Mamuju, terdiri dari Kepala DLH Mamuju dan jajaranya, Tim Ahli Penyusun KLHS RDTR Kabupaten Mamuju, dan Para Tim Validator dari DLH Sulbar. KLHS adalah rangkaian analisis yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam penyelenggaraan KLHS, tiga nilai penting terkait penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium) dan keadilan sosial ekonomi. Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Kebijakan, Rencana dan/atau Program RTRW dan Rencana Detailnya, wajib menyusun atau memiliki KLHS. Penyusunan KLHS menjadi bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dalam penyusunan KLHS RDTR. KLHS tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan substansi RDTR WP Kalumpang, Kabupaten Mamuju, memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, sehingga berperan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RDTR atau kombinasi dari fungsi-fungsi tersebut. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali berharap kepada seluruh peserta rapat baik selaku pengusul maupun tim validator, agar memberikan perhatian yang serius, serta memberikan arahan untuk penyempurnaan kualitas dokumen KLHS pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Kabupaten Mamuju. “Jadi, saya harapkan pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku pengusul dan tim validator dari DLH Sulbar, untuk memberikan perhatian serius dan memberikan arahan bagi penyempurnaan dokumen, sehingga dihasilkan KLHS yang berkualitas," ucap Zulkifli. (rls)

MAMUJU-- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar untuk meminta dukungan dalam upaya pemberian subsidi pangan yang merupakan bagian dari pengendalian inflasi. Koordinasi dilakukan Senin 08 Januari 2024 di Kantor BI Perwakilan Sulbar. TPID Sulbar terdiri dari Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo yang juga selaku Sekretaris TPID Sulbar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari dan Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Wawan Jurwanto. Dalam kesempatan itu, Sekretaris TPID Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan beberapa hal sesuai arahan dari Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bahwa mengingat gejolak harga pangan yang terus mengalami peningkatan di awal Januari 2024, serta bertambahnya cakupan survey SBH di wilayah Sulbar yakni Kab. Mamuju dan Majene menjadi tantangan terbesar bagi TPID Sulbar untuk segera mengambil langkah-langkah efektif dalam pengendalian inflasi di provinsi ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan, program fasilitasi distribusi pangan melalui pemberian subsidi langsung ke komoditi pangan sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap pengendalian inflasi di Sulbar, dibanding dengan pelaksanaan Pasar Murah. "Menurut Kepala BPS Sulbar Ibu Tina Wahyufitri bahwa berdasarkan hasil survey Operasi Pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga berdampak 3,85 persen terhadap pengendalian inflasi," kata Abdul Waris. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Ketehanan Pangan mulai berupaya untuk melakukan intervensi harga pangan terutama untuk komoditi yang mengalami gejolak harga seperti beras dan gula pasir di Pasar Sentral Mamuju sebanyak 5 (lima) pedagang dan 6 (enam) pedagang di Pasar Regional Mamuju, dengan besaran intervensi antara Rp. 500 – Rp. 3.000/Kg. Namun masih terkendala dari sisi pengawasannya. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Wawan Jurwanto menyampaikan, telah melaksanakan intervensi melalui Gerakan Pasar Murah Ikan bersama dengan GPM yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan serta melakukan pemberian subsidi harga ikan di Pasar…

MAMUJU - Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat program dan kerja pengawasan tahun 2024 di kantornya, Selasa 9 Januari 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung Inspektur Inspektorat Sulbar Muhammad Natsir, dihadiri Sekretaris, Inspektur Wilayah 1.2,3 dan Inspektur Khusus, Perencana Muda dan Kasubag Umum. "Inspektorat 2024 akan Melaksanakan pengawasan ke OPD berupa audit ketaatan, audit kinerja, pembinaan pengawasan kabupaten, hingga probity audit terhadap proyek strategis Provinsi," kata Natsir, Selasa 9 Januari 2024. Termasuk, lanjut Natsir akan dilakukan pengawasan pelaksanaan program 4 + 1, Evaluasi RB, SAKIP, LPPD, reviu laporan keuangan, reviu perencanaan, reviu DAK, Monev Monitoring Centre for Prevention (MCP), Monit SPI KPK, dan Operasionalisasi Saber Pungli. "Ini dilakukan untuk mengawal 8 prioritas Provinsi yg telah dicanangkan Bapak Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh," tambahnya. Selain itu dibahas pula terkait dengan Capaian Pelaporan LHKPN yang sampai saat ini sudah mencapai 35 persen per tanggal 9 Januari 2024. "Kita target pelaporan LHKPN tercapai 100 persen sebelum batas akhir waktu pelaporan yakni 31 Maret 2024," tegasnya. Karena ini sudah menjadi komitmen bersama sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "LHKPN dan LHKASN merupakan program nasional yang harus menjadi perhatian semua, sehingga seluruh pejabat wajib lapor," tandasnya.(rls)

Mamuju - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat monitoring pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar dengan menghadirkan pihak PT Brantas Abipraya di Rujab Sekprov Sulbar, Selasa , 9 Januari 2024 Dalam rapat itu, Muhammad Idris menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pembangunan yang dilakukan PT Brantas Abipraya. Menurutnya, pada tahap finishing tidak sesuai dengan perencanaan. "Pembangunan Kantor Gubernur dijanjikan seharusnya sudah selesai September dan rencananya penyerahan Oktober 2023 lalu. Nah, kita toleransi karena waktu itu penyelesaiannya baru sekira 85 persen, akhirnya kita berikan dispensasi waktu sampai Desember 2023," kata Muhammad Idris. Namun, kata Idris, di Januari 2024 masih banyak pekerjaan yang belum rampung, bahkan banyak bagian-bagian yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itulah yang membuat Pemprov Sulbar sangat kecewa. "Kami sangat kecewa dengan pekerjaan Abipraya ini. Saya sebagai penanggungjawab akhir dari pencapaian ini, sungguh menyampaikan rasa kecewa atas cara kerja dari Abipraya ini yang selain terlambat, juga tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya di finishing itu," ungkapnya. Muhammad Idris pun menjelaskan, sejumlah titik-titik finishing pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan. Mulai dari site plan luar maupun dalam. "Ada juga railing jalan trotoar yang tidak dikelola dengan baik atau tidak ditangani dengan baik. Bahkan, ada pemasangan pembatas dari tangga itu yang juga belum dikerjakan dengan serius, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan," ujar Muhammad Idris. Sehingga, pihak Pemprov Sulbar mendesak PT Brantas Abipraya untuk segera merampungkan pembangunan gedung itu, paling lambat minggu depan. Muhammad Idris membeberkan, gedung itu belum bisa difungsikan bulan ini. "Tadi saya minta tidak ada jalan lain, kecuali minggu ini dan minggu depan harus rampung dan mereka menyampaikan kita akan bersedia untuk dievaluasi. Jadi, Januari ini belum tentu bisa masuk kalau saya lihat perkembangannya, padahal kita sudah siap untuk mengisi kantor ini Januari 2024, bahkan peresmiannya seandainya memungkinkan, secara besar-besaran dihadiri oleh pak…