Mamuju--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) untuk menertibkan seluruh dokumen Aset Pemprov Sulbar, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulbar Syaharuddin telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa Muhammad Ridwan terkait percepatan penyelesaian persertifikatan terhadap aset Pemprov Sulbar yang ada di wilayah Mamasa. "Kami sudah melakukan koordinasi terkait aset Pemprov Sulbar khususnya di wilayah Mamasa, sekaligus sudah mendaftarkan untuk segera diterbitkan sertifikatnya,” ujar Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim Sulbar saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 22 Desember 2023. Syaharuddin menjelaskan, pendaftaran penerbitan sertifikat tanah aset Pemprov Sulbar untuk wilayah Mamasa sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, namun untuk menerbitkan suatu sertifikat memang butuh proses. "Sampai saat ini seluruhnya sudah dilakukan pengukuran kembali oleh pihak Pertanahan Mamasa guna mencocokkan dengan dokumen yang lama atau sertifikat pemilik sebelumnya. Pengukuran kembali tersebut adalah salah satu syarat utama penerbitan sertifikat. Selain pengukuran, penandatanganan dokumen pelepasan hak oleh semua pemilik lahan sebelumnya juga sudah dilakukan," terangnya. Dia menyebutkan, ada 12 Aset milik Pemprov Sulbar yang telah didaftarkan untuk penerbitan sertifikatnya yaitu Mes Sulbar yang ada di Aralle, Pasar Aralle, Puskesmas Aralle, Perumahan Dokter Aralle, Kantor UPCDK Dishut, SMA Negeri 1 Rante Bulahan Timur, SMKN 1 Buntu Malangka, SMKN 1 Tandukalua, SMKN Pariwisata, UPTD Samsat, SLB Negeri Baitang dan Balai Benih Ikan Air Tawar. "Kesemuanya akan terbit sertifikatnya di awal Januari 2024," tutupnya. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan membuka kelas Jauh setingkat SMA di Kepulauan Balabalakang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mithar, mengatakan rencana membuka kelas jauh itu dilakukan setelah pihaknya mendengar dan melakukan pertemuan bersama sejumlah guru Balabalakang. "Saya kedatangan dua orang guru yaitu Bapak Muliadi guru SMPN 1 Balabalakang dan Ibu Darmawati, Kepala SDN Inpres Pulau Ambo, yang melaporkan bahwa masyarakat di Kepulauan Balabalakang sangat merindukan adanya sekolah setingkat SMA," kata Mithar. Menurutnya, sekolah setingkat SMA sangat dibutuhkan pasalnya di pulau Balabalakang sampai saat ini belum ada sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah harus meninggalkan pulau. Mengingat anak-anak di Balabalakang ketika tamat SMP sederajat hanya 10 – 25 persen yang melanjutkan ke jenjang SMA sederajat. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat SPM (Standar Pelayanan Pendidikan) kita tidak boleh ada anak di usia 6 – 18 Tahun yang tidak terlayani Pendidikan. Ia mengatakan, menurut kedua guru tersebut, mereka sudah bertahun tahun mengusahakan masalah itu melalui berbagai pihak yang dianggap akan dapat memberikan Solusi, tapi hasilnya nihil. Merespon pengakuan pendidik tersebut, Kadis Dikbud Provinsi Sulbar langsung menjanjikan akan membuka kelas jauh salah satu SMA di kabupaten Mamuju tahun Pelajaran yang akan datang. "Rencananya kelas jauh dari SMA Negeri 3 Mamuju. Kita akan menerima siswa baru pada kelas jauh tersebut pada tahun 2024 nanti," kata Mithhar. Menurutnya, Pemprov menerima siswa yang tamat SMP sederajat tahun 2024 dan tahun 2023 maupun yang tamat 2022 atau jika memungkinkan kita akan membuka kelas Paket C bagi Masyarakat yang tidak lagi bisa masuk ke Pendidikan Formal. "Intinya tidak akan membiarkan anak anak bangsa di pulau tersebut tidak melanjutkan sekolah," ucap Mithhar. Ia menambahkan, Mengenai tempat penyelenggaraan kelas jauh tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan kabupaten Mamuju dan akan menggunakan ruang kelas Sekolah…

Mateng--Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengunjungi Desa Babana, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sabtu 23 Desember 2023. Kunjungan dalam rangka melakukan penanganan permasalahan 4+1, khususnya stunting. Permasalahan 4+1 yakni stunting, kemiskinan ekstrem, pernikahan anak, anak tidak sekolah dan pengendalian inflasi. Kunjungan itu dipimpin langsung Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Hamdani Hamdi didampingi Kabag. Tatalaksana dan Pelayanan Publik Subuki serta dua orang stafnya. Di desa tersebut, memberikan bantuan sebanyak 20 paket berupa beras 5 kg dan telur kepada 20 ibu bersama anaknya yang terindikasi stunting. Secara simbolis bantuan itu diserahkan Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Hamdani Hamdi. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Hamdani Hamdi menekankan pentingnya memperhatikan gizi anak dalam proses tumbuh kembangnya. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi, anak akan tumbuh sehat. "Biasakan makan makanan bergizi misalnya telur, dan jangan dibiasakan makan kerupuk yang memiliki zat pengawet yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak," imbau Hamdani Kegiatan itu merupakan aktivitas sosial di Desa Babana penutup akhir tahun 2023. (rls)

Mamuju, - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menggelar Family Gathering untuk membangun semangat kebersamaan dan kekompakan antar ASN di Rumede, Kecamatan Anreapi, Polman, Sabtu , 23 Desember 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muh Jaun mengatakan, family ghatering ini sengaja digelar tujuannya sama dengan family ghatering pada umumnya. "Ini untuk menguatkan kebersamaan dan mengevaluasi kinerja tahunan dan mencoba meleburkan satu sama lain, seluruh ASN karyawan sehingga bisa bersinergi lebih baik," kata Jaun. Selain itu, family ghatering digelar dan diisi dengan siraman rohani serta diskusi, dan beberapa games yang membangun kekompakan dan kreativitas para ASN. Itu dilakukan, sebagai bagian dari menghilangkan rasa jenuh beraktivitas dikantor selama bekerja. "Selain untuk mengevaluasi, juga untuk berpiknik dan membangun kekompakan satu dengan lain khususnya seluruh ASN," ucap Jaun. Harapnya, setelah ini para ASN dapat lebih kompak dan saling mengenal lebih dalam dan kedepannya dapat berkolaborasi dengan baik antar bidang dan antar individu. (Rls)

MAJENE -- Sebanyak 24 rumah Hunian Tetap (Huntap) di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene sudah bisa digunakan sejak diserahkan Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh pada tanggal Selasa 19 Desember 2023 lalu. Berbagai fasilitas yang sudah disediakan Pemprov Sulbar melalui Dinas Perkim Sulbar. Kadis Perkim Sulbar Syahruddin mengatakan, 24 huntap yang dibangun ini sudah ada fasilitas lengkapnya semua "Fasilitasnya sudah lengkap semua mulai dari air bersih, listrik, drainase hingga jalanannya," kata Syahruddin, Sabtu 23 Desember. Sehingga, lanjut Syaharuddin, masyarakat yang mendapat bantuan tersebut tinggal menempati huntap yang akan diberikan. "Ini salah satu program prioritas Pemprov Sulbar setelah terjadinya gempa bumi 6,2 Skala richter tahun 2021 lalu. Masyarakat sudah bisa menempati," ujarnya. Program ini berada di Bidang Perumahan Perkim Sulbar dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar lebih. "Masih ada juga lahan kosong yang bisa digunakan. Jadi kita harap ini bermanfaat bagi masyarakat sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar," tuturnya. Diketahui, masyarakat Desa Kabiraan mengalami musibah bencana alam gempa bumi tahun 2021 lalu. Dimana, rumah masyarakat banyak yang rusak akibat gempa, sehingga dengan adanya bantuan huntap masyarakat bisa memiliki rumah.(rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar kembali melakukan pasar murah dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN). Kali ini menyasar dua titik di area sekitar Gereja di Mamuju. Kepala Biro Ekbang Sulbar Masriadi Andi Atjo yang juga selaku Ketua Satgas Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulbar menyampaikan, pelaksanaan pasar murah dilakukan sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, untuk memastikan pemerintah hadir memudahkan masyarakat mendapatkan pangan murah serta meringankan beban masyarakat yang akan merayakan hari besar keagamaan. "Ini atas petunjuk dan arahan bapak Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan dalam rangka mengatasi gejolak pangan dan membantu saudara kita yang akan merayakan Natal," ucap Masriadi. Rencananya akan melakukan pasar murah dua titik yakni Gereja Kristen Sulawesi Barat pada 23 Desember dan di Gereja Toraja Jemaat Mamuju pada 24 Desember. "Saya mengajak masyarakat, utamanya yang akan merayakan Natal agar bisa memanfaatkan pasar murah. Ini sebagai gerakan kita bersama agar dapat mengendalikan inflasi di Sulawesi Barat," pungkasnya. Dalam melaksanakan pasar Murah, Satgas Pengendalian Inflasi ini juga melibatkan TPID, Dinas Kelautan dan Perikanan, Distapan, dan Bulog. Pendeta Gereja Kristen Sulbar Erni berterima kasih atas pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Sulbar. "Terima kasih kepada Gubernur Sulbar atas perhatiannya kepada kami jemaat yang sementara mempersiapkan diri untuk merayakan natal dan tahun baru, dengan pasar murah yang saat ini dilaksanakan di Jemaat kami, kami bersyukur sangat membantu jemaat," ungkapnya. (Rls)

Mamuju -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Arif Satria melantik Pengurus ICMI Sulbar, di Hotel Maleo Mamuju, Jumat, 22 Desember 2023. Pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Mateng, Amin Jasa, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar, sejumlah organisasi Islam di Sulbar dan pengurus ICMI Sulbar ICMI Sulbar untuk periode ini dijabat oleh Suraidah Suhardi yang juga ketua DPRD Sulbar. Ketua ICMI Sulbar Suraidah Suhardi usai pelantikan mengatakan, dirinya sangat bersyukur telah dipilih sebagai Ketua ICMI Sulbar.Ia pun mengharapkan ICMI bisa berkembang dengan baik di Sulbar. " Kedepannya ICMI akan mendapatkan banyak tantangan sehingga dibutuhkan kekompakan dalam organisasi, yang bisa membuat organisasi ICMI semakin berkembang, bukan hanya di Sulbar , tetapi secara umum di Indonesia, " kata Suraidah Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria menyampaikan, organisasi ICMI bisa menjadi motor pengerak dalam inovasi berbagai bidang salah satunya ilmu pengetahuan. " Pengurus yang baru saja dilantik bisa dapat bekerja dengan baik untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia lebih maju lagi dari berbagai hal," kata Prof Arif Satria. Untuk itu, Ia meminta kepada pengurus ICMI untuk tidak membawa organisasi tersebut terjun langsung dalam proses politik Sekprov Sulbar, Muh Idris dalam sambutannya mengatakan, dengan pelantikan pengurus ICMI di Sulbar telah melengkapi kelembagaan Islam di Sulbar, dan itu akan sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan ide -ide yang baru. " ICMI juga sangat relevan dengan misi Pemerintah Provinsi Sulbar dalam membentuk dan mewujudkan pemerintah yang berpengetahuan," sebut Idris. (Rls)

MAMUJU,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Sulbar untuk kedua kalinya menggelar aksi program toilet bersih di tempat umum. Instansi terkait diharapkan ikut berkolaborasi untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan ini. "Dengan adanya gerakan toilet bersih kami mengajak instansi dan OPD terkait dapat bergabung dan berkolaborasi serta terus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, dalam mendukung program dari bapak Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat," kata Kepala Biro Setda Prov Sulbar Ansar Malle dalam keterangannya yang diterima wartawan, Jumat ,22 Desember 2023 Aksi bersih-bersih toilet kali ini menyasar tiga tempat berbeda di Kabupaten Mamuju. Diantaranya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Masid Nurul Iman Rimuku dan Masjid Baitul Anwar di Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Menurut Ansar, Biro Umum merupakan lembaga pelayanan pimpinan yang bersifat umum yang bekerja secara kolektif kolegial. Tidak hanya memberikan pelayanan kepada pimpinan tetapi juga seluruh masyarakat. Dia mengatakan, kegiatan ini penting sebagai wujud kepedulian untuk memberikan kenyamanan kepada warga. "Gerakan ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua, sebab toilet yang tadinya kotor kini menjadi bersih. Lingkungan lebih sehat dan nyaman serta tentunya akan berdampak positif bagi SDM kita," ujarnya. Rencananya, aksi bersih-bersih toilet ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya menyasar toilet, tetapi juga fasilitas umum lainnya. "Adapun sasaran dari gerakan ini, selain toilet juga fasilitas umum lain yang dinilai kurang terurus dengan baik, " pungkas pria yang akrab disapa AML itu. (rls)

Mamuju –Pemerintah provinsi Sulawesi Barat turut prihatin atas peristiwa kecelakaan kapal motor tenggelam di perairan Mamuju pada Kamis 21 Desember. Untuk itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Rahmat Sanusi bersama Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Ansar Malle menyambangi para keluarga korban untuk menyerahkan bantuan kepada keluarga korban, Jumat 22 Desember 2023. Kadis Sosial Pemprov Sulbar, Rahmat Sanusi mengatakan, sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, maka pihaknya bersama Biro Umum mengunjungi beberapa rumah dari keluarga korban "Jadi bapak Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan menyampaikan, tolong segera membantu para keluarga korban kapal tenggelam, dan ternyata dilapangan terdapat tiga keluarga yang dinyatakan telah meninggal dan satu masih tahap pencarian oleh tim gabungan basarnas, " Sebut pria yang akrab disapa Marasa Karo Umum Setda Sulbar, Ansar Malle menyampaikan, Pemerintah Daerah senantiasa hadir di tengah masyarakat yang sedang dilanda bencana atau berduka. (Rls)

Mamuju--Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Safari Pengawasan di SMK Negeri 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Sulbar, Kamis, 21 Desember 2023. Kegiatan itu mengusung tema “Bersama Dukung Program Pendidikan untuk Sulawesi Barat Cerdas, Berkualitas dan Maju". Pelaksanaan Expose atas hasil Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023 dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Mithhar, Ketua Manajemen BOSP Provinsi Sjaifuddin dan 113 Satuan Pendidikan yang terdiri dari SMAN/SMKN/dan SLB dari jumlah keseluruhan 248 Satuan Pendidikan se- Sulbar. Kepala Inspektorat Sulbar, M. Natsir menekankan, dalam Penyusunan RKAS harus memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas dalam menunjang pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan, agar dapat berpedoman pada komponen belanja yang tercantum pada Permendikbud Riset dan Teknologi RI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2023, Pasal 39. "Dalam hal ini Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap dana BOSP, mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan evaluasi. BOSP diharapkan dapat melakukan sinergitas pengawasan supaya pengawasan BOSP berjalan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel," kata Natsir Pelaksanaan expose itu merupakan suata forum yang bertujuan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas pokok-pokok temuan yang akan mengarah pada rekomendasi yang dikeluarkan, dan diharapkan pelaksanaan expose tersebut dapat berjalan dari tahun ketahun sehingga dapat mendeteksi dan meminimalisir resiko secara dini, serta peran Manajemen BOSP Dinas Pendidikan Sulbar agar lebih dioptimalkan dalam melaksanaan evaluasi, pembinaan serta pemantauan secara berkelanjutan kepada seluruh Satuan Pendidikan se-Sulbar. "Dengan adanya kegiatan expose, diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obyek pemeriksaan Dana BOSP, guna peningkatan pelayanan publik serta mewujudkan sinergitas antara aparat Pengawasan Intern Pemerintahan dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan Intern Pemerintah yang optimal," ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Manajemen BOSP Provinsi Sjaifuddin mengapresiasi expose hasil pengawasan Dana BOSP. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan Expose Pengawasan Dana BOSP yang dilaksanakan saat ini…