Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima konsultasi dari Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar terkait kendala pembuatan Penetapan Angka Kredit (PAK) konversi melalui e-Kinerja BKN. Konsultasi ini dilakukan pada Senin, 22 April 2024 di Kantor BKD Sulbar. . Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKD Sulbar, Hasmawati menjelaskan bahwa Koperindag mengalami kendala dalam pembuatan PAK konversi bagi para pegawainya. Kendala tersebut antara lain, kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembuatan PAK konversi melalui e-Kinerja BKN untuk kenaikan pangkat pada jabatan fungsional di mulai Tahun 2023. “Dimana masih terdapat pejabat fungsional yang penilaian angka kreditnya secara konvensional, maka harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional sebelumnya kemudian membuat PAK Konversi dari hasil penilaian kinerja pada aplikasi e-Kinerja BKN terintegrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN),” ungkap Hasmawati. Sementara, Kepala Bidang e-Kinerja BKD Sulbar, Muhammad Nur memberikan tanggapannya terkait kendala yang dihadapi Koperindag. Ia menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara BKD dan instansi terkait dalam proses penyelesaian PAK konversi. "Koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kami dari BKD siap membantu instansi terkait dalam proses pembuatan PAK konversi, termasuk Koperindag," jelas Muhammad Nur. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menegaskan komitmen BKD untuk membantu instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan PAK konversi. "Solusi yang cepat dan tepat harus segera ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan PAK konversi ini. Kami dari BKD akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan BKN untuk mencari solusi terbaik," kata Bujaeramy Hassan. Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan Koperindag dapat menyelesaikan permasalahan pembuatan PAK konversi dengan lebih mudah dan cepat. Tentunya PAK adalah syarat mutlak untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pasca erupsi Gunung Api Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara beberapa hari lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pemantauan aktif dengan berkoordinasi tersistematis dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tampa Padang. Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, di selah-selah Rakornas BNPB di Bandung, Jawa Barat menjelaskan bahwa pasca erupsi Gunung Api Ruang telah menumpahkan ratusan ribu ton magma dari perut bumi. "Salah satu dampak erupsi ini adalah pelepasan partikel berbahaya bagi kesehatan manusia, yaitu Sulfur Dioksida (SO2), yang merupakan salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur," ujarnya Muhammad Yasir Fattah, Selasa 23 April 2024. Yasir Fattah menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan pihak BMKG melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sulbar. Menurut informasi dari BMKG, lanjutnya, pola angin di sekitar Gunung Ruang saat ini bertiup dari timur ke tenggara. "Dengan pola angin seperti ini, material yang dikhawatirkan tidak akan mengarah ke Sulbar. Meskipun demikian, masyarakat Sulbar tetap diharapkan untuk selalu waspada,” jelas Yasir Fattah. "Jika terjadi perubahan arah angin secara mendadak, masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan," sambungnya. Darwin dari Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) menyatakan, wilayah yang terdampak sebaran letusan abu vulkanik Gunung Ruang meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara, dan sebagian Pulau Kalimantan. BPBD Sulbar mengimbau kepada seluruh masyarakat Sulbar untuk tetap tenang, mematuhi informasi dari sumber resmi, dan mengikuti arahan yang telah diberikan. Informasi dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Bandung - Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, turut hadir dalam acara penting, Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) 2024. Acara yang berlangsung mulai tanggal 22 hingga 24 April 2024 ini di Bandung, Jawa Barat, menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Dengan tema utama "Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana", Rakornas PB 2024 menggaris bawahi pentingnya pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan komitmennya dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Sulbar. "Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas PB 2024, kami berupaya memperdalam pemahaman dan memperluas kerja sama untuk memitigasi risiko bencana di daerah kami," kata Yasir Fattah, Rabu 24 April 2024. Selama acara, Yasir Fattah dan tim BPBD Sulbar turut serta dalam berbagai diskusi dan workshop yang menggali berbagai teknologi dan inovasi terkini dalam penanggulangan bencana. Mereka berbagi pengalaman dan pembelajaran dengan para peserta lainnya, serta mengidentifikasi strategi terbaik untuk memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis data besar, dan sistem informasi geografis guna memperkuat respons terhadap bencana. "Dengan fokus pada teknologi dan inovasi, kami yakin dapat meningkatkan daya tanggap dan efektivitas kami dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini," ucap Yasir Fattah. Rakornas PB 2024 juga menjadi platform penting untuk membangun kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan dalam beberapa kesempatan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun ketahanan bencana yang kokoh dan berkelanjutan. Diharapkan, melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana alam maupun non-alam, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan lingkungan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar Rapat Persiapan Pelayanan NPHD Hibah Rumah Ibadah, Selasa, 23 April 2024, bertempat di Ruangan Bagian Kesra. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto, dan dihadiri oleh ASN dan PTT yang mendukung pelaksanaan kegiatan Kesra. Dalam rapat tersebut, hasil kegiatan persiapan pelayanan NPHD disoroti sebagai fokus utama. Pentingnya memanfaatkan persiapan ini dan meningkatkan komunikasi dengan Bagian Kesra di kabupaten serta calon penerima hibah menjadi sorotan utama. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto, dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya langkah-langkah yang diambil untuk memudahkan proses pelayanan NPHD kepada para penerima hibah. Salah satunya persiapan yang matang dan komunikasi yang efektif. "Kita jemput bola ke kabupaten untuk pelayanan NPHD agar tidak menyulitkan penerima hibah, tapi ini harus dipersiapkan dan dikomunikasikan dengan baik," pungkas Arianto. Langkah-langkah yang diambil dalam rapat ini mencerminkan komitmen Biro Pemkesra Setda Sulbar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pengurusan hibah rumah ibadah. Dengan meningkatkan komunikasi dengan Bagian Kesra di Kabupaten se-Sulbar, diharapkan proses pelayanan NPHD dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti, sehingga calon penerima hibah dapat segera memanfaatkan bantuan yang mereka perlukan. Kolaborasi antara berbagai pihak terkait, menjadi kunci kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan NPHD. Dukungan dari semua pihak diharapkan dapat memastikan bahwa program hibah rumah ibadah ini dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rapat Persiapan Pelayanan NPHD Hibah Rumah Ibadah ini juga menegaskan keseriusan Biro Pemkesra Setda Sulbar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah persiapan dan komunikasi yang intensif, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para penerima hibah. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju, --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mewakili masyarakat Sulbar berterima kasih atas kunjungan Presiden RI Joko Widodo serta sejumlah menteri yang mengunjungi dua kabupaten di Sulbar, yaitu di Mamuju dan Mamasa 23 April 2024. Menurut Sestama BNPP ini, kehadiran Presiden RI Joko Widodo di Sulbar menjadi angin segar bagi masyarakat Sulbar sebab beberapa usulan pemikiran yang ditawarkan ke Presiden serta para Menteri mendapat respon positif. Prof. Zudan mengatakan beberapa hal yang menjadi tawaran pemikiran Pemprov Sulbar untuk mendapat dukungan pemerintah pusat seperti peningkatan SDM kesehatan serta mendorong siswa masuk perguruan tinggi negeri, perbaikan sarana sekolah, rumah sakit, pasar, infra struktur jalan, penanganan inflasi, dan penambahan akses penerbangan dan lampu di runway bandara. "Siswa yang mau masuk perguruan tinggi dengan bimbingan belajar gratis Yang kedua dokter dokter spesialis kita sekolahkan dengan beasiswa," kata Prof. Zudan. Berkaitan dengan penanganan inflasi, Pemprov juga mengusulkan dukungan untuk pasar murah dan subsidi. Termasuk mengenai dukungan infrastruktur melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), serta penambahan pesawat untuk meningkatkan konektivitas wilayah serta memaksimalkan lampu runway di Bandara Udara Tampa Padang. "Ini juga mendapat respon positif," ungkapnya. Selain itu, Pemprov Sulbar juga menawarkan APBD yang memuat Pokok Pokok Pikiran DPRD Tematik dalam menyelesaikan permasalahan daerah. "Beliau Bapak Presiden sudah sangat paham masalah Sulbar. Beliau ini pernah walikota, gubernur dan 10 tahun jadi Presiden sehingga sangat paham daerah dan Sulbar. Kita tidak memberikan masalah baru tetapi kita memberikan pemikiran solusi solusi alternatif untuk beliau dan para menteri bantu agar lebih cepat lagi pembangunan dan masalah di Sulbar selesai," tutup Prof. Zudan. (Rls)

Mamuju--Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menghadirkan Webinar ASN Kreatif Seri-46 dengan tema yang menarik, "Indonesia Menuju Halal 2024." Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 April 2024, mulai Pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Webinar ini merupakan hasil kerja sama antara BPSDMD Sulbar dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Sulbar, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung pembangunan Indonesia. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Dzikro, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama RI, dan Yulis Mulianti Yasin, seorang Konsultan Diagnosis IKM (BNSP) dan Auditor Produk Halal dari Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam dan Maritim. Tema "Indonesia Menuju Halal 2024" dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian integral dari pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi menyatakan, melalui kegiatan ini pihaknya berharap dapat memberikan wawasan kepada ASN dan pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Penulis : BPSDMD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Momen haru dan penuh semangat dirasakan di Sulawesi Barat (Sulbar), ketika Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan tiba di Bandara Tampa Padang Mamuju, Senin 22 April 2024. Kedatangan Presiden Jokowi bersama rombongan disambut Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama jajarannya dan Forkopimda. Kunjungan orang nomor satu Indonesia ini bertujuan untuk meresmikan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dahsyat yang mengguncang Sulbar pada 15 Januari 2021 lalu. Gempa bumi tersebut menyebabkan kehancuran yang besar, termasuk kerusakan parah pada Kantor Gubernur Sulbar dan sejumlah fasilitas umum lainnya termasuk SMK Rangas yang salah satunya diresmikan Presiden Jokowi. Hari ini Selasa 23 April 2024, di tengah keramaian dan semangat kebersamaan, Presiden Jokowi bersama dengan para pejabat tinggi pemerintah, Forkopimda dan tokoh masyarakat lokal melakukan peresmian secara resmi untuk beberapa proyek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan. Acara peresmian ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sulbar untuk menandai langkah maju dalam proses pemulihan dan pembangunan pasca bencana. Presiden Jokowi mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap semangat dan ketahanan masyarakat Sulbar dalam menghadapi cobaan yang berat dan kerja keras semuanya serta kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat dalam membangun Sulbar. “Alhamdulillah berkat kerja keras kita semuanya, hari ini (Selasa 23 April red.) kita resmikan 147 bangunan yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi di Sulbar pasca bencana gempa dan juga pembangunan tiga ruas jalan sepanjang 22,4 KM di Mamuju dan umumnya di Sulbar atas instruksi dan perintah langsung yang saya sampaikan pada saat pasca gempa yang lalu,” ungkap Jokowi. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, secara khusus menyampaikan terima kasih mereka kepada Presiden Jokowi atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Sulbar selama proses pemulihan pasca bencana. Mereka juga menegaskan komitmen mereka untuk terus…

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melaksanakan Rapat Fasilitasi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Selasa 23 April 2024. Rapat dipimpin Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal dan dihadiri Perwakilan dari BPKPD Sulbar, Sekretaris BPKPD Mamuju Tengah Subagio, Perwakilan Bagian Hukum Setda Mamuju Tengah, Pejabat Fungsional Analis Hukum dan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, beserta Staf Pelaksana dan Staf Administrasi Tidak Tetap Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut dibahas Rancangan Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. “Jika anggota dewan sudah memiliki rumah dinas dan kendaraan dinas, tidak akan mendapatkan tunjangan rumah dinas dan tunjangan transportasi,” kata Afrisal, Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota Biro Hukum Setda Sulbar. Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris BPKPD Mamuju Tengah, Subagio menyampaikan, standar kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai dasar pemberian tunjangan transportasi adalah kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.500 CC dan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 CC. Dari hasil rapat tersebut, disimpulkan Biro Hukum Setda Sulbar akan melakukan kajian berdasarkan hasil rapat dan hasilnya akan dikirim ke Bagian Hukum Setda Mamuju Tengah untuk ditetapkan dan diundangkan. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali mengadakan kegiatan rutin mengenai Pengenalan Hama dan Penyakit Tanaman Unggulan Perkebunan di Sulbar Seri IV, Selasa, 23 April 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) di Pusatkan di Ruang Rapat Disbun Sulbar. Kegiatan ini dibuka Kepala Disbun Sulbar Herdin Ismail dan diikuti oleh Sekretaris Disbun Sulbar Andi Sitti Kamalia, Kabid Perlindungan Disbun Sulbar Hartati Pawelloi, Staf Disbun Sulbar, Petugas Pengamat OPT Kabupaten se-Sulbar, Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Sulbar, Regu Pengendali OPT Perkebunan se-Sulbar serta undangan lainnya. Kepala Disbun Sulbar, Herdin Ismail, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa materi kegiatan ini perlu dibuatkan risalah-risalah untuk dapat diakses kembali oleh para peserta, yang selanjutnya dapat dijadikan akses pembelajaran terkait hama yang menyerang kelapa. Pada Seri ke-IV ini materi diisi secara panel oleh Muhammad Azhary Bahar dan Nurul Istiani Abdullah yang merupakan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tanaman Perkebunan. Berbeda dari seri-seri sebelumnya, kali ini materi yang dibawakan terkait hama kumbang yang menyerang kelapa. Pada sesi pemaparan materi, para pemateri menyampaikan gejala serangan dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh hama kumbang janur (Brontispa) dan kumbang badak (Oryctes Rhinoceros), kemudian dilanjutkan dengan cara pengendalian hama tersebut diantaranya adalah pengendalian hayati, mekanis, kultur teknis dan kimiawi. Di akhir sesi, dilakukan diskusi oleh seluruh peserta kegiatan, mulai dari bagaimana cara pencegahan yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir serangan hama kumbang ini, serta peserta ikut memberikan pengalaman yang didapatkan seputar materi yang dibawakan oleh pemateri di wilayah kerja masing-masing. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kondosapata di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Kunjungan dilakukan untuk melihat infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di rumah sakit tersebut. Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi mengecek loket pelayanan BPJS Kesehatan, serta poliklinik, seperti poli THT, poli interna, poli bedah, neurologi, hingga poli stunting. Presiden juga mengecek lantai 2 rumah sakit tersebut yang ternyata tidak terpakai. "Ini ada lantai 2, lantai 3 yang enggak terpakai. Nanti timnya Menteri PU akan datang ke sini untuk melihat apa yang bisa diperbaiki," ujar Presiden saat ditanya awak media terkait kondisi infrastruktur rumah sakit. Selain itu, Presiden Jokowi juga melihat pentingnya peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM kesehatan di Mamasa. Untuk itu, Presiden akan mendorong peningkatan kesiapan SDM kesehatan, antara lain dengan pendidikan spesialis bagi para dokter. "Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), terutama yang (dokter) spesialis kurang. Ini juga beberapa akan kita sekolahkan spesialis biar kesiapan SDM itu betul-betul ada di sini," ungkapnya. Presiden menambahkan bahwa setelah perbaikan infrastruktur dan peningkatan SDM, baru peralatan medis canggih seperti _cath lab_, mammografi, dan CT scan akan diintegrasikan ke dalam fasilitas tersebut. Ini menunjukkan pendekatan bertahap yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa infrastruktur dan SDM siap sebelum mengadakan peralatan medis yang mahal dan canggih. "Kalau itu sudah, baru peralatan masuk, alkesnya masuk. Entah itu _cath lab_, entah itu mammografi, CT scan, semuanya akan kita masukkan, tapi memang SDM-nya harus siap," lanjutnya. Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan infrastruktur dan SDM medis. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrulloh, dan Pj. Bupati Mamasa…