humassulbar

humassulbar

POLMAN--Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPSBTPH) Provinsi Sulbar, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Benih dan Pemberdayaan Penangkar Tahun Anggaran 2023 di Aula Hotel Pacific, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Kamis 16 November 2023. Bimtek tersebut diikuti 25 peserta penangkar benih dan petugas penyuluhan pertanian yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Kepala DTPHP Sulbar Muhtar mengatakan, kegiatan yang dilaksanankan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi penangkar benih dalam melaksanakan proses sertifikasi benih tanaman pangan untuk menghasilkan benih yang bermutu sesuai dengan standart mutu di tingkat lapangan. Kemudian juga untuk memperluas areal penangkaran benih tanaman pangan guna mensuplai kebutuhan benih terutama di Kabupaten Polewali Mandar. “Melalui kegiatan ini juga sekaligus menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penangkar benih,” kata Muhtar dalam sambutannya sekaligus membuka Bimtek tersebut Dia menuturkan, diharapkan untuk selanjutnya seluruh petani penangkar yang telah mengikuti Bimtek itu menjadi para penangkar benih yang kompeten dan berwawasan tentang perbenihan dan hasil dari produksi benihnya dapat mencukupi kebutuhan benih untuk wilayah Sulbar, khususnya Kabupaten Polewali Mandar. Bimtek tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kab. Polewali Mandar, Koordinator Penyuluh Provinsi Sulbar, dan Petugas Pengawas Benih Tanaman Se Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu dan direncanakan juga digelar di Kabupaten Mamasa untuk memenuhi kebutuhan benih di Sulbar. (rls)

Mamuju -- Tim Cabang Olahraga Elektronik Sport (E-Sport) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berhasil lolos ke Grand Final Turnamen Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional tahun 2023. Tim PUBG Mobile Biro Umum Sulbar yang diberi nama BIRUM (Biro Umum) berhasil mengalahkan 77 tim se- Indonesia, dan Tim Birum berada di peringkat 6 nasional. Tim PUBGM BIRUM akhirnya masuk grand final setelah berhasil menuntaskan babak pengisihan selama 2 pekan secara online. Dan berangkat ke Kota Depok tepatnya di Auditorium Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Jawa Barat untuk bermain secara offline melawan 24 tim terbaik yang lolos ke grand final untuk memperebutkan total hadiah 30 juta. Tim BIRUM diisi 5 Atlet yaitu, Muhammad Arief Prawira (Biro Umum Setda Prov. Sulbar), Vasudeva (Biro Umum Setda Prov. Sulbar), Andi Muh. Fahjica Sahid (Biro Umum Setda Prov. Sulbar), Muh. Fikri (Biro Umum Setda Prov. Sulbar), dan Muhammad Iqbal (Biro Umum Setda Prov. Sulbar) serta pendamping/ coach Tahmid (Biro Umum Setda Prov. Sulbar). Babak Grand Final berlangsung selama 2 hari pada tanggal 18 dan 19 November 2023, di Auditorium Roebiono Kertopati, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, di Kota Depok Jawa Barat. Turnamen PUBG Mobile ini diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri dalam rangka menyambut hari Ulang Tahun ke-52 Koprs Pegawai Republik Indonesia.

Mamuju, -- Dinas Ketahanan Pangan (DIstapan) sulbar bersama Tim Penggerak PKK Sulbar melakukan monitoring dan evaluasi program Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa (Genius) di Mamuju, Jumat ,17 November 2023 Monev ini sebagai tindak lanjut atas program Badan Pangan Nasional, dengan melakukan dpemberian kudapan pangan bergizi kepada siswa SD yang menjadi sasaran. Ketua TP PKK Sulbar Ninuk Triyanti Zudan mengatakan intervensi dilakukan sebagai upaya mengedukasi anak maupun orang tua agar mengenal makanan bergizi serta membangun budaya bagi anak untuk meginsumsi makanan begizi. "Harapannya juga anak-anak teredukasi, sama orang tua teredukasi makanan seperti apa yang seperti kudapan. Insya Allah anak anak menjadi lebih terbiasa dan orang tua bisa mencotoh," ucap Ninuk. Dia pun berpesan kepada orang tua agar lebih berperan dalam memperhatikan asupan makanan bergizi bagi anak. "Mulai pagi disediakan makanan sehat, pendapatan dikonsentrasikan untuk anak anak,' ungkapnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Waris Bestari mengatakan, sebagaimana arahan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh agar memastikan jalannya program Genius ini betul-betul menyasar anak-anak yang menjadi sasaran. "Genius ini melihat pertumbuhan anak-anak puluhan tahun kedepan," ungkapnya. Pihaknya juga bekerja sama dengan Unsulbar untuk melakukan pemeriksaan atau memastikan kudapan yang dibagikan kepada anak-anak betul-betul sesuai yang diharapkan Bapanas. Dijelaskan, pemberian kudapan menyasar lima kabupaten di Sulbar. pemberioan kudapan dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. (Rls)

MAMUJU , - Ramlah Baharuddin Atlet Cabang olahraga (Cabor) Dayung Puteri asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang juga Unggulan Sulbar dipastikan telah mengunci satu tiket menuju PON Aceh Sumatera Utara 2024 mendatang. Berlaga di Karawang Jawa Barat, Tim Dayung Sulbar telah mengikuti beberapa kategori lomba salah satunya yaitu kelas 1000 meter. Kepal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan Cabang olahraga Dayung merupakan salah satu cabang olah raga unggulan Provinsi Sulbar, dan satu tiket Sulbar telah dipastikan akan diikuti pada PON Aceh-Sumatera Utara. "Alhamdulillah, Ramlah mengamankan satu tiket menuju pon aceh-sumut 2024, jarak 1000 M," kata Safaruddin, Jumat, 17 November 2023 Ia mengatakan, beberapa kelas masih akan diikuti Ramlah, seperti kelas 500 meter. Ia berharap Ramlah kembali menorehkan hasil maksimal. Ia meminta seluruh doa dan dukungan buat Ramlah agar pertandingan berikutnya dapat lebih semangat lagi dan dapat mengharumkan nama baik Sulbar. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar Mustari Mula menjadi narasumber pada kegiatan yang digelar Bawaslu Sulbar, di Aula Hotel Yaki, Kamis, 16 November 2023. Kegiatan publikasi hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih dan persiapan pengawasan kampanye di media pada pemilihan umum tahun 2024 dihadiri puluhan insan pers mulai dari media elektronik maupun media cetak. Dalam pemaparannya, Mustari Mula menyampaikan bahwa isu krusial jelang Pemilu 2024 khususnya di publikasi adalah informasi-informasi hoax yang marak dijumpai dan menjadi konsumsi masyarakat di media sosial. "Media menjadi mitra strategis pemerintah khususnya kami di dinas Kominfo sebagai perpanjangan tangan untuk memerangi informasi hoax yang marak di tengah masyarakat," kata Mustari. Ia memaparkan ada tiga cara menghadapi hoax dan kampanye hitam yakni mengenali, mengelola dan memutus. Masyarakat diminta untuk jeli mengkonsumsi informasi ataupun berita. "Dapat dilihat dari judulnya dulu, kalau itu cenderung provokatif atau menggunakan kalimat-kalimat persuasif yang memaksa maka perlu menjadi atensi," ujarnya. Untuk itu langkah antisipasi Kominfo menangkal hoax khususnya jelang pemilu 2024 yakni melakukan mitigasi khususnya ruang digital yang sehat. "Menangani berita hoax dari hulu melalui literasi digital seperti meningkatkan keterampilan digital, etika digital, budaya digital dan aman digital," ungkap Mustari. Selain itu, membangun kerjasama dengan peserta dan lembaga penyelenggara pemilu baik Parpol, Kominfo itu sendiri, KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu selaku pengawas pemilu. Selanjutnya, membentuk satgas dalam mensosialisasikan pemilu damai, aman dan sehat dalam hal berita dan informasi publik penyelenggaraan pemilu 2024. "Saat ini Kominfo memiliki cyber drone, cyber petron yakni tim yang bertugas memelototi ruang digital untuk mengidentifikasi berita yang berisi konten negatif disinformasi, hoax, negatif campaign, serta laporan masyarakat," tandas Mustari. (Rls)

Mamuju --Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Barat membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2024, di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar, Kamis (16/11/2023) Dewan Pengupahan ini melibatkan unsur Pemerintah, Apindo, Akademisi dan perwakilan Serikat Buruh dan serikat pekerja. Penetapan UMP didasari Peraturan Pemerintah No.51 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan maka pemerintah provinsi Sulawesi barat akan segera mentapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2024. Termasuk Surat Edaran Menaker perihal Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi danKetenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 Adapun rumusan dari Dewan Pengupahan, dengan menggunakan formulasi PP 51, UMP Sulbar 2024 naik dari Rp Rl2.871.795 menjadi Rp 2.914.958 atau naik 1,5 persen atau Rp43.163. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar Andi Farid Amri menjelaskan beberapa variabel dalam menghitung kenaikan UMP ini diantaranya, pertumbuhan ekonomi, nilai rata rata konsumsi rumah tangga, termasuk serapan tenaga kerja. "Ini menjadi pertimbangan Gubenrur menetapkan pada 21 November mendatang," ucap Farid. Ia pun berterima kasih atas kehadiran serta masukan dari berbagai pihak, baik dari pihak pelaku usaha, akademisi, utamanya serikat buruh yang bersama sama merumuskan UMP demi Sulbar ke arah yang lebih maju. Farid mengatakan, dalam penerapan UMP ini Disnaker sebagai unsur pemerintahan dan juga dalam dewan pengupahan memfasilitasi untuk membahas UMP. Terlepas dari itu, Disnaker berkomitmen terus mendorong program dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja, dan menekan angka pengangguran di Sulbar. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulbar, Arly Rajab sepakat dengan saran kenaikan UMP tersebut, menurutnya PP 51 yang menjadi rujukan UMP mengakomodir setiap pihak, baik serikat buruh dan pelaku bisnis "Mengacu pada PP 51, ini sudah jelas ada formulasinya. Kami menyetujui kenaikan UMP. Kita komitmen buruh adalah aset perusahaan kami bertanggungjawab mengusahakan supaya mereka bisa hidup kayak, makanya kami sepakat untuk…

Mamuju -- Pemprov Sulbar intensif melakukan gerakan pasar murah, hal itu sebagai komitmen pemerintah melakukan pengendalian inflasi di daerah. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Pemprov Sulbar terus mendorong gerakan pasar murah menyasar dibeberapa titik, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas apresiasi yang diberikan dari Presiden RI Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian kepada provinsi Sulbar. Olehnya, insentif fiskal yang diberikan kepada provinsi Sulbar dipergunakan untuk kegiatan yang betul-betul berdampak kepada masyarakat, salah satunya intensifkan pasar murah. "Ini yang terus kita dorong untuk lebih intensif melakukan gerakan pasar murah, dengan langkah ini pemerintah hadir meringankan beban masyarakat," ucap Zudan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan, sebagaimana arahan PJ Gubernur, Pemprov Sulbar membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bersama sama melakukan gerakan pasar murah di sejumlah titik. "Baru baru ini kita lakukan di Kecamatan Kalumpang, lanjut Senin 13 November di lapangan sepak bola Tapalang. Kemudian dihari Selasa pasar baru, dan Rabu pasar lama dan tadi ini dilaksanakan di Taman Karema bersama TP PKK Sulbar," ucap Waris. Lanjut Waris, untuk ke depan Pasar Murah lebih diintensifkan, " Yang tadinya bergantian di pasar lama dan pasar baru, nanti dilaksanakan pasar murah bersamaan di dua titik itu," kata Waris. Hal itu dilakukan, agar komoditi penyumbang inflasi seperti inflasi dapat ditekan. Solusi lain, pihaknya menawarkan subsidi untuk pendistribusian komoditi beras dari Polman ke kabupaten lainnya agar harga beras di Polman sama dengan harga di Mamuju. (Rls)

MAMUJU - Tim penggerak PKK Sulbar bersama Dinas Ketahanan Pangan Sulbar melaksanakan gerakan pangan murah yang dilakukan dua kali dalam sebulan. Ketua Penggerak PKK Sulbar Ninuk Triayanti Zudan mengatakan kegiatan ini merupakan program Dinas Ketapang Sulbar yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, makanya PKK Sulbar ikut serta bekerjasama dalam pelaksanaan gerakan pangan murah. "Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik kita bisa melaksanakan gerakan pangan murah ini dan lewat berbagai program dilaksanakan membawa Sulbar di nomor tiga seluruh Indonesia paling rendah inflasinya," kata Ninuk, Kamis 16 November 2023. Dia berharap gerakan pangan murah ini terus dilanjutkan dan PKK Sulbar akan selalu ikut memberikan dukungan serta ikut serta menyukseskan gerakan pangan murah yang berdampak positif kepada masyarakat. "Semoga masyarakat bisa mendapatkan pangan murahnya, harga dipasaran juga bisa stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dua hari akan dilaksanakan pasar murah ini yang dipusatkan di Mamuju," tambahnya. Selain itu, gerakan pangan murah ini juga akan dilaksanakan di semua kabupaten di Sulbar dengan kerjasama tim penggerak PKK Sulbar. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengungkapkan patut disyukuri karena pelaksanaan gerakan pangan murah bisa berjalan dengan atas kerjasama tim penggerak PKK Sulbar. "Kegiatan gerakan pangan murah ini akan terus kita laksanakan dua kali dalam satu bulan. Semoga ini akan terus berjalan bersama tim penggerak PKK Sulbar, kita juga akan turun ke kabupaten-kabupaten lainnya untuk melaksanakan pangan murah," ucapnya. Adapun, harga pangan yang dijual dibawah dari pasaran seperti beras, cabe, minyak, daging, minyak dan berbagai pangan lainnya. "Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar untuk terus mengendalikan inflasi agar bisa turun dan tidak naik secara signifikan," tutupnya.(rls)

MAMUJU - Tim penggerak PKK Sulbar bekerjasama dengan penggerak PKK Kabupaten Mamuju, Camat serta ibu Desa melakukan intervensi penanganan stunting di Posyandu Matahari Desa Sumare, Kamis 16 November 2023. Pj Ketua Penggerak PKK Sulbar Ninuk Triyanti Zudan mengatakan, kegiatan ini merupakan satu terobosan yang terus dilakukan untuk membantu pemerintah menekan angka stunting di Sulawesi Barat, upaya ini perlu kerjasama semua ihak agar bisa sama-sama turut andil turun ke lapangan. "Ini salah satu bentuk pembinaan tim penggerak PKK Sulbar di Posyandu Bunga Matahari Dusum Lambagu Desa Sumare yang ada di Kabupaten Mamuju, termasuk hari ini di Posyandu di Desa Sese. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk aktif memeriksa anak-anaknya di Posyandu setiap bulan, begitupun ibu-ibu hamil agar selalu memeriksa kandungannya," kata Ninuk Zudan. Ia menambahkan ada puluhan anak yang mengalami stunting sudah hadir dan diberikan asupan tambahan. Semoga ini terus berkelanjutan bersama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju. "Karena di Poyandu ini menjadi garda terdepan menurunkan angka stunting di Sulbar, kami juga bekerjasama dengan Penggerak PKK Kabupaten Mamuju untuk sama-sama turun ke lapangan, Dinas Kesehatan juga ikut terlibat, bahkan Camat dan Ibu Desa ikut serta dan alhamdulillah hari ini giat kita berjalan lancar," tambahnya Dia berharap kolaborasi ini bisa menjemput bola mendatangi masyarakat agar selalu memeriksa anak atau kandungannya di Posyandu. "Hari ini juga kita membagikan beras, telur serta susu agar menambah kesehatan dan bisa menjadi anak cerdas sehingga menjadi penerus bangsa generasi emas," tutupnya.(rls)

MAMUJU--Dalam rangka memenuhi target reformasi birokrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sulbar menciptakan suatu aplikasi yakni Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur (Sipemimpin). Hal ini dijadikan sebagai program unggulan DPUPR Sulbar, sebagai suatu inovasi yang hebat dan mumpuni dalam menjawab tantangan di dunia kerja konstruksi Sulbar. Bertempat di Aula DPUPR Sulbar, Senin 13 November 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tugas Pengawasan Jasa Konstruksi dalam penerapan program itu. Untuk diketahui, terdapat dua kali kegiatan rutin yang dilaksanakan terkait hal tersebut, yakni sosialisasi kegiatan, dan di akhir tahun selalu dilakukan Monev sejauhmana penerapan yang dapat dilaksanakannya. Sesuai schedule yang ada pada Dinas PUPR Sulbar, mestinya target di sistem pengelolaan itu sudah 80-90 persen. Hal ini dapat dievaluasi melalui aplikasi Sipemimpin ini. Apabila konsisten dalam pengelolaan aplikasi dalam hal pengisisan laporan, jawaban ini akan menjadi solusi bagi pimpinan pengambil kebijakan. Namun jika terjadi deviasi yang signifikan, akan menjadi hal yang akan dievaluasi, tentunya melibatkan seluruh stakeholder pelaksanaan teknis pembangunan konstruksi di DPUPR Sulbar. Kepala DPUPR Sulbar, Rachmad mensupport kegiatan itu sebagai bagian penting dalam mempercepat progres DPUPR Sulbar. Olehnya Ia meminta pihaknya untuk melaporkan hasilnya dan akan ditindaklanjuti secara bersama-sama. Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUPR SulBar, Andi Erlan Hatta menyampaikan, program unggulan tersebut merupakan inovasi dari Bidang Bina Jasa Konstruksi pada DPUPR Sulbar dan tahun ini menjadi tahun ketiga pelaksanaannya dan juga menjalankan perintah Permen PUPR No.1 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penyelenggaran Jasa Konstruksi. "Ini menjadi solusi bersama karena semua berkas-berkas kegiatan diinput pada aplikasi ini. Sehingga, penyimpanan data dapat secara digital dilaksanakan. Hal ini dibuat, mengingat daerah kita adalah rawan bencana, agak susah menyimpan dan mencari data kontrak dan laporan jika terjadi gempa atau bencana alam lainnya," ujarnya Olehnya itu, kata Dia, jika tidak ada aral melintang, pihaknya akan lintas dinas agar semua yang bekerja konstruksi…