Mamuju – Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, menerima koordinasi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pasangkayu, M. Yunus Halsam, terkait permasalahan lahan pengelolaan sawit di Martasari, Pedongga, Pasangkayu, Sulbar, yang melibatkan PT. Mamuang dan masyarakat sekitar. Koordinasi tersebut dilaksanakan, Senin 20 Mei 2024. Tujuannya, untuk mencari solusi atas sengketa lahan sawit antara PT. Mamuang dan masyarakat sekitar yang telah berlangsung cukup lama. Dalam pertemuan itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pasangkayu, M. Yunus Halsam menyampaikan, terdapat seorang oknum pegawai KPH Kehutanan Pasangkayu yang diduga memprovokasi masyarakat untuk memanen sawit di lahan yang dikelola oleh PT. Mamuang. Menurutnya, tindakan itu telah memicu ketegangan di lapangan, padahal lahan tersebut merupakan milik PT. Mamuang yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Yunus berharap, Pemprov Sulbar dapat membantu menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang damai dan adil. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari menegaskan, Pemprov Sulbar siap untuk memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak. “Kami siap mempertemukan kedua belah pihak (PT. Mamuang dan masyarakat sekitar) untuk berdialog secara konstruktif. Silakan ajukan surat resmi ke provinsi, nanti kita akan panggil kedua pihak untuk membahas penyelesaian sengketa ini," ujar Iksan Mustari. Iksan Mustari menekankan, pendekatan mediasi adalah langkah yang diutamakan untuk menghindari konflik berkepanjangan. "Intinya kita Biro Pemkesra Setda Sulbar berharap sengketa yang ada dimediasi awal secara berjenjang sesuai kewenangan yang ada. Kami juga berharap Pemkab Pasangkayu agar melakukan langkah antisipasi dengan menginventarisasi permasalahan yang ada, selanjutnya melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Semoga hal ini selesai dengan baik di tingkat kabupaten,” ucap Iksan Mustari. “Kalaupun sampai akhirnya tidak terdapat solusi, Pemprov Sulbar akan memfasilitasi untuk mencari solusi terbaik. Pentingnya kerja sama semua pihak untuk mencapai solusi yang adil. Dengan langkah ini, diharapkan sengketa lahan antara…

MAMUJU -- Kabar gembira bagi masyarakat Sulbar, Pemerintah Provinsi Sulbar bersama Maskapai Batik Air telah bersepakat, jadwal penerbangan di Sulbar akan di lakukan setiap hari dimulai 1 Juni 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, berkat dukungan dan keinginan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin akhirnya maskapai Batik air akan membuka penerbangan setiap hari Mamuju - Makassar mulai 1 Juni 2024. "Mulai tanggal 1 Juni itu, kita sudah bisa kembali mengoperasikan secara rutin penerbangan Mamuju Makassar setiap hari," kata Idris. Keterbatasan penerbangan di Sulbar saat ini menjadi kendala tersendiri, sebab sebelumnya penerbangan hanya melayani tiga kali seminggu untuk rute Mamuju - Makassar. Namun yang terpenting yang sedang dilakukan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar adalah melakukan perbaikan konektifitas dan aksesibilitas Jalur penerbangan laut dan udara. Sehingga dengan dibukanya penerbangan setiap hari maka ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. "Kita berharap dengan kerja sama ini bisa mendorong masyarakat dan kepala daerah menyampaikan informasi ini terutama di seluruh Kabupaten bahwa penerbangan yang sudah dapat dimanfaatkan," tutup Idris. (Rls)

MAMUJU - Biro Organisasi Pemprov Subar melaksanakan rapat kordinasi pembinaan pelayanan publik dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2024. Pembinaan PD penyelenggara Pelayanan publik kembali dilakukan dengan mengundang 21 PD yang akan jadi obyek Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024. Ini terdiri dari 3 (tiga) PD yg di evaluasi langsung Kemenpanrb, dan 15 (Lima belas) evaluasi Mandiri Biro Organisasi, serta 3 PD yang dalam Pemantauan. Plt. Kepala Biro Organisasi H. Subuki, menjelaskan pentingnya Standar Pelayanan (SP) setiap penyelenggara pelayanan, Perangkat Daerah juga wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), sambil menjelaskan teknis Penyusunan SP dan Penyusunan SKM. "Pembinaan pelayanan publik sudah sering dilakukan baik dengan mengundang ditempat kegiatan Biro Organisasi atau mengunjungi PD penyelenggara layanan publik," kata Subuki. Lebih lanjut, Kabag. Pelayanan publik yang juga sebagai Plt. Karo Organisasi menjelaskan sambil diskusikan bersama utusan PD penyenggara layanan publik yang akan dievaluasi tahun 2024. Dalam pertemuan ini , Analis Pelayanan Publik Herman Dalipang, menjelaskan Teknis SIPPN, atau Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Setiap opd harus menyampaikan admin opd untuk dibuatkan Akun opd. Pembinaan Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulbar juga dihadiri Ka. Uptd. Samsat Majene, dan sangat antusias bisa meningkatkan perolehan hasil evaluasi pelayanan publik tahun ini, dimana pada tahun 2023 masih dalam capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kategori Cukup.(rls)

Makassar--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (Rida) Muh. Saleh bersama staf teknis mengikuti kegiatan Pembinaan Inovasi Daerah secara Lintas Kementerian/Lembaga, yang diselenggarakan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Unhas Hotel Makassar pada Selasa (21/5/2024). Plt. Kepala Bidang Rida Bapperida Sulbar Muh. Saleh menjelaskan, kegiatan itu diikuti oleh perwakilan dari provinsi dan kabupaten se-Sulawesi, termasuk Sulbar yang masih memiliki nilai indeks yang kurang inovatif. “Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi tentang berbagai hal terkait inovasi daerah, seperti penguatan dan pengembangan inovasi, dukungan perguruan tinggi dalam penciptaan, pembudayaan dan keberlanjutan inovasi, dan percepatan penerapan SPBE melalui inovasi, serta pembahasan teknis terkait upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID),” terang Muh. Saleh. Muh. Saleh berharap, melalui kegiatan itu Bapperida Sulbar dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru untuk meningkatkan IID dan mewujudkan Sulbar sebagai daerah yang inovatif dan berdaya saing. “Hal ini segera akan kami tindaklanjuti dan dalam waktu dekat kami akan malakukan kegiatan pertemuan peningkatan inovasi sekaligus bimbingan teknis pembinaan teknis inovasi bagi perangkat daerah provinsi dan kabupaten di Sulbar,” ucapnya. Kegiatan pembinaan tersebut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo. Kegiatan itu juga menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai kementerian/lembaga, seperti Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dan Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin. Ditemui di tempat terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, mengatakan kegiatan Pembinaan Inovasi Daerah itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, serta mendorong sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem inovasi daerah. “Untuk itu, kami menunjuk Plt. Kepala Bidang Rida untuk dapat hadir di Makassar,” kata Junda Maulana, dalam keterangannya, Rabu (22/5/2024). Penulis :…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar sedang mencanangkan program menanam berbagai komoditas, salah satu komoditas unggulan yaitu Sukun . Program menanam sukun menjadi peluang bagi petani di Sulbar. Pencanangan program menanam tersebut dilakukan pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ditandai dengan Penanaman Sukun oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar bersama Forkopimda dan Bupati Mamuju. Pencanangan ini mendapat apresiasi dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat berkunjung ke Sulawesi Barat Rabu , 22 Mei 2024. Bahkan di sela sela kunjungan kerja tersebut, Wapres Ma'ruf juga sempat melakukan penanaman pohon Sukun serentak bersama Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI,Boby Rinal Makmun, Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar, Danlantamal Makassar, Danlamal Mamuju, dan Sekprov Sulbar "Supaya ada saling berdagang dari yang ada ke yang tidak ada. Tadi tepat sekali disini punya hal yang orang lain tidak ada dan pasarnya ada, yaitu Sukun,” ujar Wapres Ma'ruf yang mendukung Pj Bahtiar dalam mendorong warga Sulbar menanam sukun. "Kembangkan itu! jadi Allah sudah memberi isyarat dalam Alquran. Tinggal kita mengunakan otak supaya kita bisa memanfaatkan-mengembangkan,” tandas Ma'ruf. Sementara itu dalam program tugas pokok dan fungsi dari Dinas TPHP, Sukun adalah Komoditas Hortikultura yang masuk dalam Tusi Dinas TPHP Pemrov Sulbar. Manfaat dari komoditas sukun tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan dan lingkungan. Sukun kaya akan nutrisi dan serat, sehingga baik untuk kesehatan pencernaan dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit degeneratif. Selain itu, penanaman sukun juga dapat membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengingat tanaman ini mampu mengurangi erosi tanah dan meningkatkan keberagaman ekosistem. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar Herdin Ismail mengatakan apa yang dilakukan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar dalam menginisiasi program penanaman sukun maupun Pisang sebagai bagian dari penghijauan dan pelestarian alam di Sulbar akan Mendapat Respon Positif Petani. "Bahkan dengan adanya program ini sesungguhnya membuka peluang baru bagi petani,…

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, tidak sempat menghadiri acara ramah tamah dan pamitan Prof Zudan Arif Fakrulloh yang berlangsung di ballroom D'Maleo Hotel, Rabu, 22 Mei 2024 malam. Ketidakhadiran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu karema memiliki agenda yang tidak kalah penting di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan usai acara ramah tamah dan pamitan Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Ibu, Ny. Ninuk Triyanti Zudan. Sekprov Muhammad Idris mengungkapkan, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin memang sudah memiliki jadwal sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri jauh hari sebelum ke Sulbar sehingga begitu selesai mengantar Wapres Ma'ruf Amin ke bandara, Bahtiar langsung naik pesawat. "Pak Pj Bahtiar itu kan memang sudah ada jadwalnya sebelumnya," kata Muhammad Idris. Bahkan, kata Idris, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin bersama Prof Zudan Arif Fakrulloh sudah mencari jadwal yang tidak bertepatan dengan agenda keduanya, namun tidak ketemu karena keduanya memiliki jadwal yang padat. "Dan kita sudah minta izin, pak Prof Zudan juga membangun komunikasi. Beliau (Bahtiar Baharuddin) akan pamit dan bahkan beliau menyampaikan pesan, mohon diberikan dukungan pelayanan yang terbaik bagi beliau (Prof Zudan) selama ada di Sulbar," ungkapnya. Bahkan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar berpesan ke dirinya agar memberikan pelayanan terbaik kepada mantan Pj Gubernur Sulbar tersebut selama Zudan di Sulbar. "Ini memang sudah ada program sebelumnya. Bahkan ia (Bahtiar Baharuddin) perintahkan saya untuk memberikan layanan terbaik bagi Prof Zudan," tuturnya. Muhammad Idris juga mengatakan, saat Pj Gubenur Sulbar Bahtiar Baharuddin hendak berangkat ke Jakarta, di Bandara Tampa Padang Mamuju sempat bertemu dengan Prof Zudan yang baru datang dari Makassar bersama Sekprov Sulsel dan sejumlah kepala OPD Sulsel. "Ketemu di bandara (saat Prof Zudan tiba di Mamuju dan Bahtiar Baharuddin hendak berangkat ke Jakarta). Di bandara beliau (Bahtiar Baharuddin) sampaikan permohonan maaf," ujar…

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa terkait bencana longsor yang terjadi di Desa Suluassing, Kabupaten Mamasa, Sulbar. Informasi terakhir yang diperoleh menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut. Longsor di Desa Suluassing terjadi pada Senin 20 Mei 2024. Atas kejadian itu, BPBD Sulbar dan Pemkab Mamasa memberikan perhatian serius untuk menjalankan langkah-langkah penanggulangan dan pemulihan di lokasi terdampak. Kerja sama antara kedua instansi tersebut diharapkan mampu memberikan bantuan dan dukungan yang efektif bagi warga yang terdampak bencana. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menekankan, koordinasi yang dilakukan Tim Pusdalops BPBD Sulbar dengan Pemkab Mamasa menjadi kunci utama dalam memastikan respon yang tepat dan efisien dalam penanggulangan bencana itu. “Diharapkan situasi di Desa Suluassing dapat segera pulih dan normal kembali,” kata Yasir Fattah, Rabu 22 Mei 2024. Yasir Fattah menyampaikan, menurut informasi yang diterima langkah-langkah yang dilakukan BPBD Mamasa meliputi upaya evakuasi dan pemindahan warga terdampak ke tempat yang aman, distribusi bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan lainnya, serta penanganan medis bagi yang membutuhkan. “Selain itu, perbaikan infrastruktur yang rusak juga menjadi prioritas dalam upaya pemulihan di lokasi terdampak,” ungkapnya. BPBD Sulbar bersama dengan Pemkab Mamasa akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan warga di wilayah terdampak. Kerja sama antara BPBD Sulbar dan Pemkab Mamasa sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana ini. Dengan adanya sinergi antara kedua instansi tersebut, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lancar dan membantu warga terdampak untuk segera pulih dan kembali normal. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mateng--Penyelenggaraan Apel Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulbar, tepatnya di Lapangan Alun-Alun Benteng yang dimulai sejak Senin 20 Mei 2024 resmi ditutup, Rabu 22 Mei 2024. Penutupan dilakukan Sekda Mateng Askary Anwar. Kegiatan tersebut berhasil diselenggarakan dengan lancar dan sukses, berkat kerja sama seluruh peserta dan instansi terkait. Apel Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024 menjadi momen berharga dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Dalam acara penutupan, Sekda Mateng, Askary Anwar memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan itu. Ia menekankan, pentingnya kerja sama dan kesiapsiagaan sebagai kunci utama dalam menghadapi bencana, karena potensi bencana di Sulbar cukup tinggi. Askary berharap, kegiatan itu dapat terus dilaksanakan untuk melatih pihak yang terkait dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Acara penutupan juga dihadiri oleh para pejabat terkait, termasuk Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah dan Kalaksa BPBD kabupaten se-Sulbar serta perwakilan dari Polres Mateng, yang turut mendukung dan memantau jalannya acara tersebut. Momen tersebut menjadi ajang untuk merayakan kerja sama dan semangat gotong royong dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai risiko bencana yang ada. Dengan berakhirnya Apel Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024 di Mateng, diharapkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat serta instansi terkait semakin meningkat. Langkah-langkah preventif dan responsif diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mengurangi risiko dan dampak bencana di masa mendatang. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju— Mewakili Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Kepala Bagian Pemerintahan Muhammad Iksan Mustari, menghadiri acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulbar di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu, 22 Mei 2024. KDEKS Sulbar dikukuhkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin. Sebagai Ketua KDEKS Sulbar Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai stakeholder untuk mendukung keberhasilan KDEKS. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara berbagai pihak akan memastikan bahwa program-program yang dicanangkan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kami berkomitmen untuk bekerjasama dengan semua pihak terkait demi tercapainya tujuan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Sulbar," kata Iksan, saat ditemui usai menghadiri kegiatan itu. Sebelumnya, dalam acara Pengukuhan KDEKS Sulbar, Wapres RI Ma'ruf Amin, menekankan pentingnya KDEKS dalam membangun ekosistem syariah di Indonesia, karena KDEKS berperan sebagai motor penggerak ekonomi syariah di daerah, sehingga dapat berkembang maksimal. "Dalam lima tahun terakhir, ekonomi syariah tumbuh dengan baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Ma'ruf Amin. Wapres RI meminta Pengurus KDEKS Sulbar yang baru dikukuhkan untuk menyusun program yang terarah dan terukur serta memastikan bahwa program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dalam upaya meningkatkan investasi dan memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha di Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar menggelar rapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang berfokus pada bimbingan teknis (bimtek) penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Rabu, 22 Mei 2024. Rapat yang digelar di Hotel Aflah Mamuju tersebut, dibuka secara resmi oleh Penjabat Fungsional (Pjf) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Astiah, mewakili Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis. Rapat tersebut dihadiri para Pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Pejabat Penata Kelola Perizinan Ahli Madya, Tim Pengelola Sistem Informasi Data Penanaman Modal (Bidang Dalak), serta para pelaku usaha besar dan menengah se-Kabupaten Mamuju. Pjf. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Astiah dalam sambutannya menyatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk mencapai target investasi yang ditetapkan sebesar Rp. 3,9 Triliun, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dengan prioritas daerah," ujarnya. Astiah menuturkan, melalui kegiatan itu diharapkan para pelaku usaha dapat memahami dengan baik pedoman dan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal secara online melalui aplikasi OSS RBA. “Hal ini akan mempermudah proses pelaporan dan memastikan data investasi yang akurat dan tepat waktu," ujarnya. Rapat ini menjadi momentum penting bagi pelaku usaha di Sulbar untuk lebih terlibat dalam proses investasi dan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar