Mamasa--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Tutupan Vegetasi dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Desa Aralle Utara, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Jumat 17 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Alexander Bontong, Kabid. Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Afdal Mahyuddin, serta Sekretaris dan Masyarakat Desa Aralle Utara. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Salah satu upaya mitigasi yaitu peningkatan tutupan vegetasi untuk menangkap karbon yang berada di atmosfir. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali mengemukakan, tutupan lahan Sulbar cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian/perkebunan dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman penduduk, pembukaan hutan di daerah hulu. “Hal ini dapat mengakibatkan erosi, banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, perlunya kegiatan untuk meningkatkan tutupan vegetasi,” tegas Zulkifli. Disampaikan, kegiatan peningkatan tutupan vegetasi dengan tanaman produktif bertujuan untuk meningkatkan tutupan lahan pada daerah terdegradasi menjadi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan (bernilai ekonomis), kayu, menyerap karbon, menghasilkan air bersih dan peningkatan keanekaragaman hayati serta dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Zulkifli menjelaskan, perubahan penggunaan lahan miring dari vegetasi permanen (hutan) menjadi lahan pertanian intensif menyebabkan tanah menjadi lebih mudah terdegradasi oleh erosi tanah. Akibat degradasi oleh erosi ini dapat dirasakan dengan semakin menurunnya tutupan vegetasi. “Praktek penebangan dan perusakan hutan (deforesterisasi) merupakan penyebab utama terjadinya erosi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS),” ungkapnya. Dia berharap, masyarakat tidak membuka lahan pada daerah kemiringan/curam untuk ditanami tanaman pertanian jangka pendek, seperti jagung, nilam atau padi lading. “Tanaman ini memiliki perakaran yang dangkal sehingga tidak mampu mengikat tanah dan menyimpan air yang dapat mengakibatkan erosi, banjir dan tanah longsor,” kata Zulkifli. Penanaman tanaman produktif diharapkan dapat bernilai…

Mamuju--Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar) Muhammad Idris menghadiri Halal Bihalal Kerukunan Keluarga Besar Mambi Pitu Ulunna Salu (KKB- Mambi Pus) di Asrama Haji Kabupaten Mamuju, Minggu, 19 Mei 2024. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pertemuan keluarga besar yang dikemas melalui halal bihalal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. "Kita titipkan organisasi ini dapat terus berfungsi dengan baik kedepan," kata Idris. Menurut Idris, kerukunan keluarga penting untuk terus menyambung silaturrahim dan mengetahui berbagai macam status yang berbeda-beda. "Berbagai permasalahan, tidak akan mungkin kita tidak bantu jika tidak bagus organisasinya," tandasnya. Melalui kesempatan itu, atas nama Pemprov Sulbar dan juga secara pribadi, Idris menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar KKB- Mambi Pus. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan untuk membangun kerukunan berkeluarga. Turut hadir, Bupati Mamuju, St. Sutinah Suhardi, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy, Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, para warga Mambi berdomisili Mamuju dan undangan lain. Penulis : Biro Umum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju— Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Sekdis Perkim Sulbar) Amrin, mengikuti Rapat terkait permohonan fasilitas akses jalan implementasi Zonasi Pelabuhan Penyeberangan Mamuju, Jumat, 17 Mei 2024. Kehadiran Amrin dalam rapat tersebut atas arahan Kepala Dinas (Kadis) Perkim Sulbar, Syaharuddin. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah stakeholder lainnya, seperti Bapperida Sulbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar dan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Sulbar. Ditemui usai mengikuti rapat, Sekdis Perkim Sulbar Amrin menyampaikan, rapat yang dihadiri tersebut membahas tentang permohonan fasilitas akses jalan Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Mamuju. “Rapat yang kami hadiri merupakan tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Sulbar terhadap permohonan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang meminta Penetapan Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Mamuju atau Zonasi dan Sterilisasi di Area Pelabuhan Ferry, dikarenakan selama ini banyak aktifitas yang tidak berhubungan dengan penyeberangan namun memadati area pelabuhan,” ucap Amrin. “Dan juga termasuk aktifitas yang dilakukan dari Perumahan TNI Angkatan Laut yang memotong jalur di Area Pelabuhan Ferry, yang akan dibuatkan akses jalur keluar masuk tersendiri jika memungkinkan,” lanjut Amrin menjelaskan. Pada rapat tersebut, Dinas Perhubungan Sulbar meminta seluruh stakeholder yang hadir dalam pertemuan itu dapat memberikan solusi sesuai apa yang diharapakan dari PT. ASDP. Untuk Dinas Perkim Sulbar, Amrin menyatakan, pihaknya akan selalu bersedia untuk melakukan pembebasan lahan, jika nantinya sudah disepakati pembukaan jalur khusus aktifitas ke Pelabuhan penyeberangan Mamuju. “Kami selalu siap melakukan pengadaan tanah dalam hal ini pembebasam lahan jika itu memang diperlukan dan sudah disepakati, namun tentunya harus melewati tahapan – tahapan sesuai aturan, dan jika hal tersebut harus segera dilakukan percepatan, maka kami akan mengusulkannya di anggaran perubahan,” tutup Amrin. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Usai memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, OPD Pemprov bersama Pimpinan Forkopimda melakukan penanaman sukun di Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin 20 Mei 2024. Penanaman sukun dilakukan sebagai simbol sinergi untuk kehidupan,perlindungan dan momen kebangkitan bagi Sulbar untuk lebih melestarikan lagi alam nya yang indah ini. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Menurutnya, penanaman langsung bersama pimpinan Forkopimda merupakan bagian dari momentum peringatan Harkitnas 2024. "Saya menyampaikan terimakasih hari ini memberikan nilai tambah baru di moment Harkitnas,"kata Bahtiar. Menurutnya, momentum kebangkitan tidak hanya dilakukan dengan kata-kata tetapi, bangkit itu harus dipraktekkan. "Praktek ini bukti bahwa kita sadar Sulbar memiliki tantangan untuk mengubah alam begitu indah menjadi sumber kehidupan dan penghidupan," ujarnya. Ia mengatakan, tanah Sulbar harus dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang positif utama tanaman yang bermanfaat. "Caranya menanam tanaman produktif jangan biarkan satu jengkal tanah satu meter kita tanami tanaman yang bermanfaat,"ucap Bahtiar. Ia menginginkan, tanah Sulbar yang subur dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan resiko di kemudian hari. "Bagaimana daerah lain yang terjadi longsor betapa berbahayanya itu alam ketika murka Oleh karena tanaman ini saya menamakan yang tanamannya langsung bawa dari Sulsel,"ujarnya. Menurutnya, sukun ini bukan sekedar pohon yang ditanam tetapi sukun ini merupakan tanaman endemi Sulsel dan Sulbar Sulawesi khususnya. "Kalau ada pohon sukun pasti ada mata air, dan Hasil riset dari IPB sukun sebagai sumber penyimpanan air yang besar," jelas Bahtiar. Ia mengatakan, dengan menanam pohon seperti sukun maka dapat memulihkan alam dengan tanaman besar, yang menjadi ciri khas di Sulbar dan Sulsel. "Pesan kuat kepada masyarakat mengembalikan ekosistem alam sebagai sumber kehidupan dan penghidupan"tutupnya. (Rls)

Mamuju-- Hari pertama berkantor di Pemprov Sulbar, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memimpin Pupacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Senin 20 Mei 2024. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar membacakan Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam peringatan Ke-116 Hari Kebangkitan Nasional, dengan tema "Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas" Dalam sambutan Bahtiar mengurai sejarah perjuangan Budi Utomo dan Kartini, serta bagaimana peran kaum muda harus menghadapi tantangan perkembangan zaman menuju Indonesia emas 2045. Namun hal lain, Bahtiar membeberkan salah seorang guru yang menjadi dasar gerakan kaum muda, khususnya di Sulawesi, yakni dr. Wahidin Sudirohoesodo. "Makanya di Makassar ada RS Wahidin Sudiro Husodo. Nama Orang Jawa tetapi di Makassar. Bahkan tak banyak yang ketahui, dr Wahidin berjuang mengobati pribumi yang mengalami penderitaan." ungkapnya. Melalui dr Wahidin, telah diajarkan untuk selalu melihat penderitaan rakyat. "Dari situlah siswa-siswa dr Wahidin terinsipirasi maka terbentuklah Budi Utomo. Bangkit dengan mengorganisir pendidikan," pungkasnya. Untuk itu, PJ Gubernur Bahtiar berharap di Sulbar agar terus mendorong pendidikan lebih cepat lagi. "Mau nggak mau yah sekolah. Jadi tidak ada jalan lain, daerah lain seperti kita di Sulbar, untuk melompat setara dengan daerah lain pendidikan dan basic teknologi harus dilipat-gandakan. Untuk mempercepat pembangunan dan mempercepat mewujudjab Indonesia emas," ungkapnya. Dia menjelaskan, Indonesia Emas 2045 berarti pendapatan masyarakat mencapai 15 juta perbulan. Hal inilah menjadi tujuan kedepan. (Rls)

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan silaturahmi dengan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi di rumah jabatan Bupati, Sapota, Minggu 19 Mei 2024 malam. Turut hadir Sekprov Muhammad Idris, Asisten dan beberapa Kepala OPD dengan sejumlah jajaran pejabat Pemkab Mamuju. Senentara Pj Bahtiar juga membawa istrinya Ny.Sofha Marwah beserta rombongan yang melekat dengan dirinya selama melaksanakan tugas di Sulbar. Bukan hanya silaturrahmi biasa , Bupati Sutinah juga menyuguhkan makan malam sambil membahas hal hal yang patut menjadi sinergitas untuk membangun Pemkab Mamuju sebagai Ibu Kota Sulawesi-Barat. Sebelumnya saat mendarat di bandara Tampa Padang Mamuju Bahtiar berjanji lebih dulu akan bersilaturrahmi dengan Pemkab Mamuju sebelum memulai melaksanakan rutinitas sebagai Pj Gubernur di Pemprov Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan , ibu kota Sulbar itu adalah Mamuju, sehingga hari ini, besok dan seterusnya akan terus banyak di Mamuju. "Jadi kita harus izin dan lapor kepada Kepala Kampung yang punya masyarakat Mamuju. Kami silaturahmilah sama ibu Bupati," kata Bahtiar. Bahkan, dirinya sudah janjian akan melakukan pertemuan bersama Pemprov dan Pemkab Mamuju. "Intinya saya sebagai Pj Gubernur posisinya ada dua, satu sebagai pemimpin Pemprov dan kedua sebagai perpanjangan pemerintah pusat yakni Presiden serta Menteri pembantunya," ungkapnya. Oleh karena itu, nantinya memastikan program Presiden RI bisa berjalan diseluruh wilayah Indonesia khsusnya Sulbar. Dimana semua kabupaten didalam dan Mamuju merupakan kabupaten yang penting karena ibu kota provinsi. "Saya sebagai orang baru tentu ingin membangun sinergi dengan semua kabupten. Memang harus ada kita kerjakan sama-sama," tambahnya. Sementara itu, tugasnya sendiri akan menjadi fasilitator seluruh kabupaten, mendengar semua aspirasinya. "Mungkin ada hal bisa diperjuangkan dan dibantu tingkat provinsi. Kami di provinsi akan bisa mencapai yang diinginkan jika didukung kabupaten," ujarnya. Bupati Mamuju Sutinah Suhardi mengungkapkan, menyambut baik kehadiran Pj Gubernur Sulbar hadir silaturahmi di rumah jabatannya. "Terimakasih atas kunjungan Pj Gubernur Sulbar di rumah jabatan kami, ini…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Istri Sofha Marwah Bahtiar tiba di Bandara Tampa Padang Mamuju, Minggu 19 Mei 2024, sekira pukul 13:00 WITA. Kedatangan Pj Gubernur di Sulbar disambut dengan tarian dan penyematan Sekomandi dan sutera Mandar oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama pimpinan Forkopimda dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Setibanya di bandara Pj Gubernur Sulbar menuju lantai dua bandara melakukan makan siang bersama. Kesempatan itu Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengaku dirinya merasa terhormat dan berbahagia tiba di Mamuju. Apalagi kedatangannya di Mamuju bukan pertama kalinya. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa Provinsi Sulbar suatu saat nanti akan menjadi daerah yang diperhitungkan nantinya.Dengan segala potensi yang dimiliki Sulbar. "Saya yakin suatu saat nanti daerah ini akan menjadi daerah yang akan diperhitungkan," kata Bahtiar di hadapan para Forkopimda Sulbar dan jajaran OPD Pemprpv Sulbar. Namun yang terpenting baginya adalah melakukan perbaikan konektifitas dan aksesibilitas Jalur penerbangan laut dan udara. Sehingga dalam waktu dekat, ia mengatakan bahwa pihaknya telah meminta maskapai penerbangan Batik Air untuk menambah penerbangan di Sulbar. Apalagi saat ini IKN mulai berjalan. "Saya sudah menyurati maskapai Batik Air dan pihak Garuda untuk menambah penerbangan, Mulai satu Juni Penerbangan Batik akan melayani setiap hari rute Mamuju," ucapnya. Ia menambahkan, terbatasnya penerbangan yang ada dengan penerbangan tiga kali seminggu tentu akan membatasi interaksi sosial sebuah daerah dan tentu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi. Penerbangan akan berlaku untuk rute Mamuju - Makassar sebaliknya dan akan ditambah Jakarta Balikpapan jik memungkinkan. Tidak hanya itu, perbaikan pelabuhan juga akan dilakukan, tujuannya untuk membangun konektivitas dan interaksi di wilayah Sulbar. Hari pertama tiba di Mamuju Sulbar, Pj Bahtiar hanya istirahat sesaat di hotel Maleo tempat menginap sementara sebelum ke rumah jabatan Gubernur Sulbar. (Rls)

Jaksel--Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Plt. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Agustina Palimbong, mengikuti Sosialisasi Surat Keputusan (SK) Dirjenbun Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), revisi dari SK Dirjenbun 105 tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanalan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Jumat-Minggu (17-19 Mei 2024). Hadir pada sosialisasi, Kepala Pusat Badan Infromasi Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR-BPN Yuli Mardiyono, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK Herban Heryandana, serta Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHPBun) Kementan RI Prayudi Syamsuri dan 100 peserta dari seluruh provinsi Sentra Sawit se-Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pemangku kepentingan terkait revisi SK Dirjenbun 105 tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan STDB. Perubahan tersebut diperkenalkan untuk memperbarui dan menyempurnakan proses penerbitan STDB guna meningkatkan pengawasan dan pengelolaan budidaya secara lebih efisien. Dalam sambutannya, Direktur PPHPBun Kementan RI Prayudi Syamsuri mengatakan, pemerintah pusat mendorong para pelaku usaha perkebunan, mitra pembagian/NGO dan pemerintah daerah untuk segera berkolaborasi dalam mendata semua lahan-lahan perkebunan, baik itu yang keterlanjutan di kawasan maupun yang belum bersertifikat sebagai data base eksisting. “Tetapi dalam penerbitannya harus clear and clean. STDB dijadikan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pemberian bantuan, STDB sebagai dasar sertifikasi ISPO, antisipasi EUDR. Kedepan STDB akan dijadikan sebagai syarat dalam pengajuan e-proposal,” kata Prayudi. Prayudi menuturkan, sosialisasi itu diharapkan dapat menjadi tonggak awal dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dalam sektor budidaya perkebunan, sesuai dengan visi pembangunan sektor perkebunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sementara, menurut Kadisbun Sulbar, Herdin Ismail, sosialisasi itu adalah langkah penting dalam memastikan keselarasan dalam penerapan kebijakan baru. “Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dan bimbingan kepada semua pihak terkait agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan revisi ini dengan baik,"…

Majene--Tumpukan sampah di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang berserakan merusak pemandangan serta menimbulkan bau busuk yang mengganggu warga. Oleh karena itu perlunya penanganan terkait pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar telah berkoordinasi dengan DLH Majene, Sabtu 18 Mei 2024, untuk segera mengatasi tumpukan sampah yang menimbulkan bau busuk. Dan DLH Majene akan menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti membuang sampah sembarangan bisa dikenakan sanksi. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Zulkifli menegaskan, agar tumpukan sampah tidak menimbulkan bau busuk, maka masyarakat bisa mendaur ulang sampah organik tersebut sehingga dapat bermanfaat, salah satunya menjadi kompos. “Manfaat pupuk kompos ialah meningkatkan kualitas tanah. Kompos mengembalikan bahan organik ke tanah dan meningkatkan kesuburannya, meningkatkan pertumbuhan tanaman serta meningkatkan kualitas produk tanaman,” kata Zulkifli. Sampah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan manusia yang berbentuk padat (berupa zat organik dan anorganik yang bersifat biodegradable atau non-biodegradable) serta tidak lagi dianggap berguna. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah,dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat bahwa pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025. Dan juga penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah…

Mamuju–Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Nur Kadar, menjadi salah satu narasumber dalam sebuah acara Bincang Malaqbi di Stasiun TVRI Sulbar, Jumat, 17 Mei 2024. Turut pula menjadi narasumber yaitu drh. Sri Widayati dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulbar. Dalam Bincang Malaqbi bertema “Pemeriksaan Lalu Lintas Hewan Kurban” tersebut, Kepala Bidang PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, stok hewan kurban saat ini di enam kabupaten di Sulbar untuk sapi sekira 5 ribu ekor dan kambing sekira 4 ribu ekor. “Kalau melihat jumlah kebutuhan hewan kurban tahun lalu, sapi sekira 4 ribu ekor dan kambing seribuan ekor, sehingga stok tersebut diperkirakan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di provinsi kita tahun ini,” ungkap Nur Kadar. Nur Kadar menyampaikan, dalam upaya pengamanan lalu lintas ternak jelang Idul Adha, Dinas TPHP dan Karantina telah perkuat kerja sama dalam pengawasan ternak yang akan dilalulintaskan, baik dalam wilayah provinsi antar daerah maupun antar pulau sesuai kewenangan masing-masing. “Kalau kami di Bidang PKH, ada tiga tupoksi utama, meningkatkan populasi ternak di Sulbar, kemudian menjaga ternak tersebut tetap sehat, dan yang tidak kalah penting adalah memastikan pangan asal hewan aman untuk dikonsumsi masyarakat,” kata Nur Kadar. Terkait pengiriman ternak, sambungnya, saat ini semua proses pengajuan persyaratan lalu lintas hewan dilakukan melalui website yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI, mulai dari pengajuan surat rekomendasi pemasukan, surat rekomendasi pengeluaran, pengajuanSurat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), dan Penerbitan Sertifikat Veteriner (SV) yang semuanya online melalui website lalu lintas ternak. “Ketika pengguna jasa/pedagang ternak ingin melakukan pengiriman hewan/produk hewan harus memiliki SV, yang semua prosedurnya ada pada website tersebut. Pedagang/pengguna jasa harus membuat akun di web tersebut, dan melengkapi semua data pengguna jasa sehingga pengguna jasa tidak perlu lagi datang ke kantor,” ujarnya. Dia menambahkan, adapun…