MAMUJU - DPRD Sulbar melaksanakan rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2025, Kamis 21 November 2024. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, hadir Wakil Ketua DPRD II Munandar Wijaya, Wakil Ketua III Abdul Halim, dan Plh Sekprov Amujib. Seluruh fraksi sepakat agar Ranperda APBD 2025 bisa dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Perwakilan Fraksi Golkar M Khalil Qibran mengatakan perlunya bagi fraksinya untuk mencermati apa yang disampaikan Pj Gubernur pada APBD tahun 2025. "Kita juga memberikan apresiasi kepada tim penganggaran RAPBD ini. Kami harap bisa berdampak kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata M Khalil Qibran. Namun, fraksi Golkar juga mendorong anggaran tahun 2025 agar meningkatkan alokasi program strategis pemerintah "Kami melihat perlu perhatian potensi yang dimiliki Sulbar. Kami harap ada kebijakan strategis pada kebijakan tahun 2025 seperti penanganan kemiskinan dan stunting," ungkapnya. Faksi Demokrat Sejahtera Jalaluddin menyampaikan perlunya ada program strategis dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kami dari Demokrat Sejahtera mengapresiasi upaya provinsi menyusun APBD 2025, termasuk akselerasi ekonomi masyarakat yang berkualitas dan inklusi," ucap Jalaluddin. Jalaluddin menambahkan fraksi demokrat mendesak Pemprov untuk terus menggali potensi pada sektor perikanan, industri, maupun sektor lainnya. "Begitupun penanganan kemiskinan ekstrim maupun stunting perlunya ada anggaran spesifik untuk menangani kedua isu ini," ujarnya Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Junaedi menyampaikan Sulbar sebagai penyangga IKN harus bisa memanfaatkan segala potensi dimilikinya. "Seperti pada sektor perikanan dan kelauatan. Sehingga perlu tindakan konkrit dari Pemprov Sulbar. Begitupun pada sektor pertanian sehingga memastikan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan," imbuhnya. Fraksi PAN juga sepakat dan memahami Ranperda APBD tahun 2025 untuk dibahas selanjutnya. Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Habsi Wahid menuturkan program pembangunan pemerintah merupakan prioritas dalam memanfaatkan potensi daerah. "Kondisi Sulbar mengalami tranformasi, perlunya memanfaatkan potensi dan memperhatikan penanganan ekonomi ekstrim hingga stunting," ucap Habsi. Namun, fraksi PDI-Perjuangan juga sepakat agara…

Mamuju -- Perhelatan Kejuaraan Redi Papan dalam rangka memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-53 resmi berakhir dengan menorehkan kemenangan gemilang bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulbar pada Rabu 20 November 2024. Turnamen yang berlangsung selama beberapa hari ini menjadi ajang kompetisi olahraga sekaligus mempererat tali silaturahmi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kejuaraan diikuti oleh berbagai dinas, badan, dan lembaga dengan antusiasme tinggi. Dalam kategori Ganda Putra Anto dan Wawan, tim dari Dinas Kesehatan Sulbar berhasil merebut juara pertama setelah menunjukkan permainan yang tangguh dan penuh strategi, tampil dominan dan sukses membawa pulang gelar juara setelah melalui pertandingan sengit di babak final. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian timnya. “Ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh tim. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam kegiatan olahraga dan juga dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Asran Masdy. Selain penghargaan kepada para pemenang, acara penutupan diisi dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para juara, diiringi dengan sorak-sorai para pendukung. Kejuaraan Redi Papan HUT Korpri ke-53 ini pun menjadi momentum yang penuh kebahagiaan, kebersamaan, dan semangat kompetitif yang positif. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Majene – Dinas Kesehatan Kabupaten Majene melaksanakan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Rabu 20 November 2024, bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene Ardiansyah, Kepala Dinas Kesehatan Majene dr. Rahmat, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diwakili oleh Kabid Kesehatan Masyarakat dr. Muhammad Ihwan, serta para pemangku kepentingan lainnya, termasuk Forkopimda, staf ahli, asisten pemerintah daerah, camat, 12 kepala desa/kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, dan petugas sanitarian se-Kabupaten Majene. Sebanyak 12 desa/kelurahan yang tersebar di Kecamatan Tammeroddo dan Kecamatan Pamboang mendeklarasikan diri sebagai wilayah yang telah bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan. Wilayah tersebut terdiri dari 11 desa, yaitu Desa Betteng, Desa Kabiraan, Desa Tandeallo, Desa Tallambalao, Desa Tammeroddo, Desa Bonde Utara, Desa Banua Adolang, Desa Puttada, Desa Onang Utara, Desa Leppangan, Desa Bababulo, serta 1 kelurahan, yakni Kelurahan Sirindu. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah menekankan pentingnya deklarasi tersebut sebagai pemicu semangat bagi desa/kelurahan dan kecamatan lain yang belum mencapai status ODF, untuk mempercepat pemenuhan akses sanitasi di wilayahnya masing-masing. Ia menekankan, deklarasi itu bukan hanya soal pengakuan semata, tetapi juga upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar membiasakan hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan menggunakan jamban sehat. "Para kepala desa, khususnya yang wilayahnya belum SBS, perlu mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung pemenuhan akses sanitasi di wilayah masing-masing," ujar Ardiansyah. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muhammad Ihwan, dalam sambutannya menekankan deklarasi itu adalah bagian dari penerapan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), terutama pilar pertama, yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan. Ia juga mengingatkan bahwa pencapaian target Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2025 mensyaratkan 80 persen desa/kelurahan di suatu wilayah harus ODF. "Momentum deklarasi ini harus menjadi langkah awal bagi kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi. Pemerintah, sektor…

MAMUJU - Diseminasi indeks masyarakat digital Indonesia Sulawesi Barat sukses dilaksanakan bersama Balai Besar PSDM Komdigi Makasar di Hotel Maleo, Kamis 21 November 2024. Kepala Dinas Kominfo Sulbar , Mustari Mula mengucapkan terima kasih banyak kepada para Kadis Kominfo dan Kabid Aptika Kabupaten Se - Sulbar serta Tim Aptika Kominfo Sulbar atas kehadiran dan partisipasinya. "Alhamdulillah berjalan lancar dihadiri semua Kominfo kabupaten serta rencana Pengembangan Masyarakat Digital Wilayah Kerja Balai Besar PSDM KOMDIGI Makasar, baik yang hadir secara luring mapun yang hadir secara daring," kata Mustari. Ia menambahkan , bahwa semoga kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi dan media koordinasi dan komunikasi antara Kementerian KOMDIGI melalui Balai Besar KOMDIGI Makasar dengan Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten Se- Sulawesi Barat. "Semoga kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi dan media koordinasi dan komunikasi awal untuk penjejakan kerja sama program," ungkapnya. Termasuk, pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang antara Kementerian KOMDIGI. "Kita harap pelaksanaan ini terus berkesinambungan, termasuk kegiatan lainnya sebagai mitra kerja kementerian," tandasnya.(rls)

Mamuju -- Setelah Uji Coba Makan Gizi Gratis, Giliran Pemprov Sulbar Lakukan Makan Ikan Gratis. Kegiatan makan ikan gratis dilaksanakan oleh DKP Sulbar di SD Inpres Padangpanga, dan SD Inpres Puncak, Kamis, 21 Nopember 2024. Acara disambut antusias oleh siswa/wi SD ini, para siswa menikmati berbagai hidangan makan siang dengan lauk berupa ikan, telur dan susu yang disajikan secara gratis. Ikan yang disajikan dalam kegiatan ini tidak hanya lezat tetapi juga mengandung nutrisi tinggi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan anak. Para guru, siswa, dan staf sekolah turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan penuh antusiasme. Ketua Pelaksana, Selfin Tiku menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan. "Acara makan ikan gratis ini adalah salah satu bentuk perwujudan program Presiden Probawo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menyelenggerakan makan siang gratis dan bergizi bagi anak SD," kata Selfin. Sehingga, dia berharap kegiatan bisa menjadi perhatian bersama, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya gizi bagi anak-anak. "Kami berharap kegiatan ini dapat mengedukasi anak-anak dan orang tua akan manfaat besar dari makan ikan. Ikan merupakan sumber protein yang sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," ujarnya.(rls)

MAMUJU --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Paripurna Penyerahan Nota Keuangan Ranperda APBD 2025, di Gedung DPRD Sulbar, Kamis 21 November 2024. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras memimpin rapat Paripurna, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi dan Plh.Sekprov Sulbar Amujib, dihadiri sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sulbar dan Anggota DPRD Sulbar Plh.Sekprov Sulbar Amujib menyampaikan, penyerahan Ranperda APBD tindaklanjut dari KUA PPAS yang telah disepakati pekan lalu. Hasilnya, beberapa asumsi yang diproyeksikan dalam RAPBD 2025 antara lain target pertumbuhan ekonomi 5,23% sampai dengan 5,79%, Angka Kemiskinan 9,00% - 9,74 %, Indeks Pembangunan Manusia 70,45, Tingkat Pengangguran Terbuka 1,4 persen-2,4 persen, Indeks Gini Ratio 0,345-0,348. Adapun isu strategis yang menjadi fokus antara lain pertumbuhan ekonomi berkualitas, Kekmiskinan ekstrem, stunting, Perubahan iklim dan kebencanaan, Kemandirian fiskal daerah , Pemenuhan SPM, Transisi pasca Pemilu 2024 , Transformasi digital dan pelayanan publik , dan Ibu Kota Nusantara. "Atas pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah tema Pembangunan Daerah sebagai representasi dari Fokus utama sasaran Pembangunan Daerah yaitu "Akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat" ucap Amujib. Amujib melanjutkan, Tema tersebut dioperasionalkan ke dalam 4 Prioritas pembangunan daerah yaitu Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, Pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik, Peningkatan sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani "Keempat Prioritas pembangunan daerah tersebut telah tertuang dalam peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi Sulawesi Barat 2025," Adapun capaian target pendapatan dan belanja, untuk Pendaparan ditarget Rp 2.092.274.673.979 dan Belanja Rp2.070.473.854..903 "Diharapkan. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 2025, lebih baik dari 2024," pungkasnya. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras menjelaskan setelah menerima Ranperda APBD selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama anggota DPRD Sulbar melalui fraksi-fraksi. Rapat dilanjutkan untuk mendengar pandangan fraksi melalui Paripurna berikutnya. Amalia optimis…

Mamuju -- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri menghadiri kegiatan Ketahanan Pangan Penanaman Bibit Jagung yang dilaksanakan di Markas Satuan Brimob Polda Sulbar, Rabu (20/11/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Sulbar sekaligus mendorong kemandirian ekonomi melalui sektor pertanian, dan juga untuk mendukung upaya peningkatan produksi pangan lokal. "Kegiatan penanaman bibit jagung yang kita laksanakan hari ini (Rabu 20 November red.) merupakan wujud nyata sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung ketahanan pangan di Sulbar," kata Amalia Fitri, Ketua DPRD Sulbar. Amalia mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Satuan Brimob Polda Sulbar, dalam menginisiasi kegiatan seperti ini. "Kerja sama yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri, dan elemen masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pangan lokal," pungkasnya. Amalia berharap, program itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Sulbar. "Mari kita terus bergandengan tangan untuk mewujudkan Sulbar yang lebih maju dan mandiri," ajaknya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri, bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan beberapa Anggota DPRD Sulbar menerima Kunjungan Silaturahmi Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin yang didampingi Plh. Sekprov Sulbar Amujib, Rabu 20 November 2024. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar. Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi serta bincang-bincang membahas mengenai pengelolaan pemerintahan dan beberapa agenda di penghujung tahun 2024. "Tentunya yang menjadi prioritas kami yaitu mengenai pembentukan Organisasi Peternakan, tapi Organisasi ini tidak akan berkembang apabila Dinas Peternakan di Sulbar belum ada. Sementara kita membutuhkan dokter hewan yang memadai, pakan yang memadai sehingga masalah kesehatan hewan nanti gampang diatasi," kata Bahtiar. Disampaikan, tak dapat dipungkiri sampai saat ini Indonesia masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan daging sapi dari dalam negeri, sehingga kekurangannya masih impor sapi bakalan, khususnya dari Australia. Bahtiar menegaskan, manajemen bisnis harus segera direalisasikan agar Sulbar bisa menjadi salah satu provinsi penghasil ternak yang baik. "Ini juga merupakan salah satu program dari Pak Presiden RI," ungkapnya. Dalam bincang-bincang ini, Pj. Gubernur juga membahas mengenai Sekolah Pendidikan Advokasi terkhusus di Bidang Peternakan. Ia meminta DPRD Sulbar hendak mengembangkan Sekolah Pendidikan Advokasi di Sulbar yang mencakup semua sektor sesuai dengan kondisi wilayah. "Sektor peternakan bisa menjadi salah satu pilar penting perekonomian di Sulbar nantinya, Dengan adanya Sekolah Pendidikan Advokasi ini, kita berharap para peternak akan lebih berdaya, memahami kebijakan yang berdampak pada mereka, dan mampu mengadvokasi kepentingan mereka dengan lebih baik," tutupnya. Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri menyambut baik program tersebut yang memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAmuju --Pemprov Sulawesi Barat akan memprogramkan sekolah berbasis vokasi di enam kabupaten. Hal ini dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar. (UNM). Sehingga nantinya warga Sulbar tak perlu meninggalkan kampung halamannya untuk mengenyam pendidikan. Sekolah vokasi sifatnya jangka pendek sesuai bidang atau karakteristik pada enam kabupaten di Sulbar. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan silaturahmi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulbar, Rabu 20 November. Bahtiar mengajak pada 2025, sekolah - sekolah vokasi di setiap kabupaten dapat dijalankan, apalagi mengenai sekolah vokasi ini telah mendapat dukungan dari dua universitas yakni Unhas dan UNM. Diketahui nota kesepahaman yang ditandatangani antara Pemprov dan kedua universitas tersebut untuk bekerjasama di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut dilakukan sekaitan dengan program Asta Cita Prabowo untuk mempercepat swasembada pangan di mana dibutuhkan ketersediaan SDM yang memadai. Selain itu tentunha juga demi pengembangan pendidikan di Sulbar. "Sekolah Vokasi, dengan model pendidikan sekolah jangka pendek. Nanti ada bidang pertanian perikanan, UMKM, wirausaha, semua disiapkan sesuai kondisi wilayah kita . Dan saya memohon dengan pimpinan DPRD agar mulai 2025 kita bisa memulai bersama," ucap Bahtiar. (Rls)

Mamuju -- Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pentingnya pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten. Instruksi ini sejalan dengan arahan Kepala BNPB dalam mengantisipasi potensi bencana di wilayah Sulbar. "Sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur tentang Siaga Darurat, BPBD Sulbar akan mempersiapkan pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana," ungkap Yasir Fattah, Rabu 20 November 2024. Dalam pelaksanaannya, BPBD Sulbar menekankan beberapa aspek penting: 1. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas dan relawan bencana. 2. Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. 3. Evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas sumber daya yang ada. 4. Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana. "Momentum apel kesiapsiagaan ini akan kita manfaatkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, peralatan, serta infrastruktur penanggulangan bencana yang kita miliki," ujar Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan, apel kesiapsiagaan bencana sangat penting karena kondisi geografis Sulbar yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya intensif untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana. Ia menambahkan, BPBD Sulbar akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian program penanggulangan bencana untuk memastikan bahwa setiap aspek sudah siap menghadapi segala jenis bencana yang mungkin terjadi. "Dengan demikian, Sulbar dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi musiman hujan dan potensi bencana lainnya," tutupnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar