Mamuju—Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Arnidah, turut menghadiri acara Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Konreg PDRB Kasulampua) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi Tahun 2024 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel d'Maleo, Mamuju, Kamis 16 Mei 2024. Arnidah, menghadiri acara ini mewakili Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah. Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan stakeholder lainnya, yang membahas tentang perencanaan pembangunan dan strategi peningkatan PDRB Kasulampua. Dalam rangkaian acara, dibahas berbagai topik strategis terkait pertumbuhan ekonomi regional dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Diskusi-diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan rencana aksi yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kolaborasi antar wilayah dan instansi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan bencana alam,” ujar Arnidah, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar dalam kesempatan tersebut. Arnidah menyatakan, BPBD Sulbar siap mendukung segala bentuk inisiatif yang dapat memperkuat kesiapsiagaan dan tanggap darurat khususnya di Sulbar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengambil kebijakan dan pedoman pembangunan di Sulbar, khususnya dalam hal peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pembangunan di Sulbar dapat berjalan lebih efektif dan tangguh terhadap berbagai potensi bencana. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana, guna mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengapresiasi kehadiran para peserta Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Konreg PDRB Kasulampua) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi Tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam Welcome Dinner yang digelar dalam rangka menyambut kedatangan seluruh peserta kegiatan. Welcome Dinner digelar di Area Maleo Waterpark Mamuju pada Rabu (15/5/2024) malam. “Kami atas nama Pemprov Sulbar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar – besarnya karena kami ketahui perjuangan Bapak Ibu bisa sampai ke tempat ini, ada yang melalui udara dengan penerbangan yang sangat terbatas, ada yang melalui darat, bahkan tadi saya masih mendapat telepon bahwa ada peserta yang masih kesasar di Makassar,” ucap Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar. Dalam kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar juga memperkenalkan Sulbar, baik gambaran administrasi kewilayahan hingga potensi – potensinya, yang kemudian ditutup dengan sambutan selamat datang. “Selamat menikmati Sulbar ini, khususnya Kota Mamuju dengan kondisi apa adanya. Mudah – mudahan nanti Bapak Ibu datang kembali ke Sulbar ini, wajah Sulbar akan lebih indah dan bagus lagi di masa akan datang,” tutup Junda. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelenggarakan rapat yang membahas penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sulawesi Barat tentang Assessment Center Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 16 Mei 2024. Rapat ini diadakan untuk menentukan poin-poin utama yang akan dimasukkan dalam Pergub tersebut, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penilaian ASN di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari mengatakan, dalam rapat pihaknya fokus untuk menyusun regulasi yang dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan assessment center di Sulbar. Menurutnya, Ranpergub itu sangat penting untuk memastikan proses penilaian ASN dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Olehnya itu, pihaknya berharap regulasi tersebut nantinya dapat membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN di lingkungan pemerintah provinsi. "Kami mengajak seluruh pihak terkait untuk memberikan masukan konstruktif selama proses penyusunan ini, agar Pergub yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak, serta mampu menghadapi tantangan kepegawaian di masa mendatang," ucapnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) UPTD BPTPH Sulbar melakukan uji antagonis agens hayati Trichoderma sp. terhadap patogen cendawan Fusarium sp. yang telah diinkubasi selama sembilan hari di UPTD BPTPH, Selasa, 14 Mei 2024. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui dan melihat kemampuan daya hambat agens hayati cendawan Trichoderma sp. dalam menekan pertumbuhan cendawan Fusarium sp. Agens hayati ini diperoleh dari hasil pengambilan beberapa sampel di Pertanaman Padi di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju oleh Tim LAH UPTD BPTPH Sulbar pada Januari 2024 lalu. Trichoderma sp. merupakan salah satu cendawan antagonis yang banyak terdapat di tanah, ditemukan dihampir seluruh lahan pertanian dan berkembang biak dengan cepat pada daerah perakaran. Mikroorganisme antagonis adalah mikroorganisme yang mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap mikroorganisme lain yang tumbuh dan berasosiasi dengannya, terutama mikroorganisme pathogen tanaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Trichoderma menjadi salah satu cendawan penting karena potensinya sebagai agens pengendali hayati Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Kepala UPTD BPTPH, Hasdiq Ramadhan menjelaskan, setelah dilakukan beberapa tahapan di Laboratorium Agens Hayati hingga identifikasi (secara makroskopis dan mikroskopis) ini, maka hasil identifikasi tersebut diperoleh agens hayati cendawan/jamur Trichoderma sp. spesifik lokasi Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang mampu mengendalikan beberapa penyakit tanaman, seperti layu fusarium pada tanaman jagung, busuk buah pada cabai, penyakit blas pada tanaman padi dan lain-lain. “Bahkan, Trichoderma sp. ini juga mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, selanjutnya akan dilakukan pula pengujian lain, yaitu uji kerapatan spora, uji viabilitas dan uji patogenesitas sebelum diaplikasikan secara luas di pertanaman,” terang Hasdiq Ramadhan. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyatakan, Dinas TPHP sangat mendukung apa yang dilakukan UPTD BPTPH tersebut, sebab ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia (pupuk kimia) apalagi bahan yang bersifat racun (insektisida, fungisida, bakterisida) harus segera ditinggalkan. “Kita harus menggali bahan-bahan disekitar kita yang…

Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran konten negatif, hoax, dan informasi menyesatkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diharapkan memperkuat upaya kewaspadaan dini. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Yusuf Tahir Plt. Kepala Badan Kesbapol Provinsi Sulawesi Barat usai menghadiri rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan informasi dan media yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri di Hotel Horison Grand Serpong Kota Tangerang Provinsi Banten, Selasa 14 Mei 2024. Yusuf Tahir menekankan pentingnya Kesbangpol dalam mendeteksi dan menangkal potensi ancaman dari penyebaran informasi yang tidak benar. "Kesbangpol memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan stabilitas informasi di tengah masyarakat. Upaya preventif dan edukatif perlu ditingkatkan guna meminimalisir dampak negatif dari hoax dan konten berbahaya lainnya," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Kewaspadaan Nasional Audy Murfi Syarifuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan berbagai langkah preventif, termasuk kerjasama dengan instansi terkait dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. "Kami terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Program literasi digital yang kami jalankan bertujuan untuk membangun ketahanan informasi nasional di Daerah," kata Audy. Selain itu, Kesbangpol juga telah menginisiasi pembentukan tim Kewaspadaan Dini di Daerah untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) di Daerah serta memantau dan mengidentifikasi konten-konten yang berpotensi meresahkan masyarakat. "Dengan adanya tim ini, kami dapat lebih responsif dalam menghadapi isu-isu hoax dan menyebarkan klarifikasi secara cepat," tambahnya. Audy Murfi menambahkan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. "Kolaborasi antara Kesbangpol, Kominfo, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan informasi di era digital. Langkah-langkah proaktif dan sinergi antar lembaga adalah cara efektif dalam mengantisipasi penyebaran konten negatif. Kewaspadaan dini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan" tutup Audy. Penulis : Badan Kesbangpol Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rapat Pemantapan Persiapan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, yang bertempat di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 14 Mei 2024. Rapat dipimpin Plh. Gubernur Sulawesi Barat , Muhammad Idris didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh Jaun , Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, yang hadir melalui via zoom, serta Kabid. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Darwis , dan PJF Kesbangpol Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan juga seluruh Panitia Tim Seleksi Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari unsur TNI, Polri, DPPI, Tenaga Medis/Kesehatan Dalam rapat disampaikan hal-hal yang perlu dipersiapan dalam seluruh tahap pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka. Dalam seleksi tahun ini jumlah Peserta sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) yang berasal dari 6 (enam) Kabupaten. Dalam kesempatan tersebut Plh. Gubernur Sulawesi Barat yang juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 berpesan kepada seluruh Panitia Seleksi agar dalam menjalankan tugas hendaknya mengedepankan integritas yaitu dengan melepaskan segala kepentingan apapun kecuali untuk melaksanakan aturan yang menjadi acuan kita dalam bekerja sehingga nantinya proses seleksi menghasilkan kader-kader calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Pasca terbitnya Pepres 51 tahun 2022 maka tugas dan tanggungjawab Pembentukan Paskibraka didaerah diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada tahun ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas perdana sebagai pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Oleh karena itu, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (H. Muhammad Yusuf Tahir) berharap dalam tugas perdana ini agar seluruh Panitia Seleksi dapat bekerja secara Profesional dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Penulis : Badan Kesbangpol Editor : humassulbar

Polman--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil di Cafe Batistuta, Manding, Polewali Mandar (Polman), Rabu, 15 Mei 2024. Bimtek diikuti sebanyak 130 peserta, terdiri dari para kepala desa/lurah dan staf Dinas Dukcapil Polman. Kegiatan ini dibuka Pj. Bupati Polman Ilham Borahima, yang juga Kadis Dukcapil Sulbar. Dalam arahannya, Pj. Bupati Polman Ilham Borahima mengemukakan, dari jumlah penduduk Polman 488.698 jiwa, sebanyak 14.756 jiwa belum merekam KTP Elektronik (E-KTP) dengan jumlah DP4 sementara sebanyak 348.033 jiwa. Olehnya itu, Ilham Borahima berharap agar Dinas Dukcapil Polman segera jemput bola berkoordinasi dengan kades/lurah dalam rangka menuntaskan perekaman E-KTP di kabupaten tersebut. “Saya berharap segera jemput bola ke lapangan untuk menuntaskan perekaman ini agar semua masyarakat yang wajib KTP sudah dapat memiliki E-KTP sesuai DP4 sementara yang sudah disampaikan KPU,” kata Ilham Borahima. “Saya juga berharap prioritaskan desa atau kecamatan yang jauh dari kota, seperti Tutar, Tapango, Balanipa, Luyo, Limboro dan desa-desa yang akses darat sulit dijangkau,” sambungnya. Kepada para kades/lurah, Dia juga berharap agar terus melakukan sosialisasi di desanya agar seluruh persoalan identitas terkait kependudukan dan pencatatan sipil, seperti akte kelahiran dan buku nikah dapat mereka miliki. Begitu pula persoalan stunting agar dapat ditekan dengan mengaktifkan posyandu dan memberikan makanan tambahan untuk kesehatan balita. Dan juga terus berupaya mencegah perkawinan di usia muda bagi anak-anak demi menjaga kesehatan reproduksi dan stunting. “Dan bagi pasangan yang sudah menikah, tapi belum memiliki buku nikah atau akte perkawinan agar di fasilitasi untuk mendapatkan pengakuan negara melalui Bidang Isbath untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama,” ucapnya. Pada kegiatan itu, Pj. Bupati Polman juga sebagai narasumber, dengan memberikan materi terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Sulbar. Sementara itu, Penanggungjawab Kegiatan, Muhammad Rusdi, Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil selaku Plh. Kadis Dukcapil Sulbar sangat mengapresiasi atas kepedulian para kades…

Polman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat melalui Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas LH bersama Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar Muh. Faezal, yang kesemuanya tergabung sebagai Tim Penilai Adiwiyata Sulbar Tahun 2024, turut mendampingi Tim Penilai Adiwiyata Polewali Mandar (Polman) dalam melakukan Verifikasi Lapangan (Verlap) Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) Tahun 2024 yang ada di Polman. Tim Penilai Adiwiyata Polman terdiri dari DLH dan Disdikbud Polman. Verlap CSAP Tahun 2024 ini dilaksanakan pada Selasa, 14 Mei 2024, di dua sekolah yang di usulkan yaitu SMK PP Negeri Rea Timur dan SD Negeri 012 Galeso yang telah melalui tahap verifikasi dokumen. Hasil temuan verifikasi dokumen dan verlap, dua sekolah tersebut masih harus melengkapi kekurangan – kekurangan. Jika semua sekolah sudah melengkapi kekurangan tersebut akan menjadi pertimbangan Tim Penilai Adiwiyata, apakah sekolah layak menerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Tahun 2024 nantinya. Secara terpisah, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menyampaikan, setelah sampai di titik verlap merupakan awal untuk berjuang dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata. Ia berharap, dengan kegiatan Adiwiyata bisa mendorong sekolah-sekolah untuk pelestarian lingkungan sekolahnya sendiri dalam menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkkan dampak lingkungan yang negatif. “Sesuai dengan tujuan Program Adiwiyata sendiri yaitu menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan pekerja lainnya), sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan dan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan cita-cita Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruh pelajar ikut terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif,” kata Zulkifli. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali didampingi Kepala UPTD LB3 Baharulla Djafar beserta Jajaran UPTD LB3 menerima audiensi Direktur PT. Wastec Jakarta Erwin Wijaya Lim di Kantor DLH Sulbar, Selasa 14 Mei 2024. Dalam audiensi, Erwin Wijaya Lim didampingi Staf PT. Watec Guntur. Pertemuan ini terkait rencana pemanfaatan mesin insenerator yang berlokasi di Dusun Garuda, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terbitnya Surat Layak Operasi (SLO) dari KLHK, maka PT. Wastec mengajukan permohonan untuk bisa dimediasi oleh DLH Sulbar beraudiensi dengan Plh. Gubernur Sulbar Muhammad Idris terkait rencana Uji Coba Mesin Insenerator selama tiga bulan, sesuai petunjuk teknis sebelum dijalankan sebagai mana mestinya. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menyambut baik rencana PT. Wastec untuk segera melakukan uji coba pemanfaatan Insenerator tersebut. ”Direncanakan, uji coba Insenerator dimulai bulan Juni mendatang,” ungkap Zulkifli. Zulkifli berharap semua bisa berjalan dengan baik sehingga Limba B3 yang selama ini dikirim ke provinsi lain untuk di proses pemusnahan, maka di tahun ini sudah bisa di proses di Sulbar. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju –Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL Rencana Pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) yang berlokasi di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar. Rapat diselenggarakan pada Rabu, 15 Mei 2024, bertempat di Hotel Grand Maleo & Convention Mamuju, Jl.Yos Sudarso No 51 Mamuju, Sulbar, dimulai Pukul 09.00 Wita – Selesai. Acara dimulai dengan sambutan atau pengantar oleh Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar selaku Pemrakarsa yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Sahroni. Selanjutnya, kegiatan ini dibuka oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, dan berikutnya rapat Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL dipimpin oleh Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Andi Alffianti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memverifikasi saran dan masukan KPA dan Tim Teknis KPA Mamuju terhadap Dokumen Andal dan RKL-RPL dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Rencana Pembangunan GKN. Dalam sambutnnya, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dinyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdapak terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. Dia juga mengatakan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) merupakan kewenangan kabupaten Mamuju, sehingga kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk bangunan gedung adalah kewenangan Bupati Mamuju. “Namun karena Mamuju saat ini tidak memiliki Komisi Penilai Amdal sehingga melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju pada Tanggal 7 Februari 2024, Penilai Dokumen Amdal Pembangunan GKN dilimpahkan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi,” ujar Zulkifli. Pembangunan GKN ini merupakan pembangunan gedung baru pasca kerusakan yang terjadi pada peristiwa Gempa tahun 2021 yang lalu. Untuk itu, Kepala DLH Sulbar berharap proses pembangunan gedung yang baru tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku…