humassulbar

humassulbar

MAJENE - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Sulbar Muhammad Idris meninjau perkebunan bawang di Desa Pamboborang, Kabupaten Majene, Selasa 14 Mei 2024. Hadir juga Asisten II Setda Sulbar, Muchtar, Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari, Kepala Biro Ekbang Hamdani Hadi, jajaran pejabat Pemkab Majene dan rombongan lainnya Plh Gubernur Sulbar Muhammad Idris mengatakan, peninjauan tersebut untuk melihat perkembangan pertanian di Majene. "Kita tinjau perkebunan bawang merah, karena ini masuk dalam atensi dalam rapat inflaai yang selalu membuat kita naik turun itu ketersediaan bawang merah," kata Muhammad Idris. Mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI itu juga mengungkapkan, saat ini tidak bicara inflasinya, namun sudah bicara soal suplainya. "Jadi kita memastikan produksi bawang merah di Sulbar ini harus meningkat terus. Salah satu kesepakatan kita dalam pengembangannya yaitu di Majene," ungkapnya. Idris menambahkan, untuk perkebunan bawang wilayah Majene ini sendiri dipusatkan di Banggae dan Banggae Timur sebagai sentral bawang merah. "Kita harus terintegrasi terus menerus. Jadi tidak boleh lepas-lepas, harus ada master plan bawang merah. Kita harus rancang baik-baik dengan melibatkan perguruan tinggi, instansi terkait dan termasuk Pemkab," tambahnya. Unruk itu, Pemprov Sulbar hadir untuk menyuplai Pemkab. Usai peninjauan dilanjutkan dengan dialog bersama para petani. "Banyak sekali yang perlu dibenahi disini salah satunya akses jalan, hingga air aliran ke perkebunan petani. Sedangkan bibitnya harus modern agar meningkatkan produksinya," ujarnya. Langkah-langkah yang akan, dilakukan dengan menggagas embun pembangunan embung bersama Pemkab Majene "Kemarin saya sudah bicara sama Mentan untuk membantu Sulbar pada sektor Perkebunan. Poinnya harus ada manfaat dan komunikasi terbangun akan dibantu," tandasnya. Salah satu petani Majene juga menyampaikan sangat membutuhkan perbaikan akses jalan dan pendistribusian air. "Semoga ini diwujudkan karena bisa meningkatkan produksi bawang merah," harapnya.(rls)

Mamuju--Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah menghadiri Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Senin 13 Mei 2024. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam pertemuan itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar memberikan pernyataan penting mengenai capaian dan kebutuhan BPBD. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan realisasi program dan kegiatan serta tingkat capaian realisasi keuangan BPBD Sulbar. "Realisasi anggaran BPBD hingga tanggal 13 Mei 2024 mencapai 34,26 persen," ungkap Yasir Fattah. Yasir Fattah juga menyampaikan, BPBD Sulbar telah menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana di beberapa kabupaten di Sulbar melalui BPBD kabupaten, termasuk ke Luwu Sulawesi Selatan (Sulsel). "Kami telah melakukan penyaluran bantuan logistik, termasuk ke daerah Luwu yang baru-baru ini dilanda bencana banjir,”ujar Yasir Fattah. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar berharap di hadapan anggota dewan yang terhormat agar mendapat tambahan anggaran khususnya pemeliharaan kendaraan operasional. "Kami berharap adanya tambahan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional BPBD guna mendukung kelancaran operasional dalam penanggulangan bencana,” tuturnya. Dalam rapat, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar didampingi oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik, Arnidah, serta Perencana Ahli Muda, Nurdin. Turut hadir, Wakil Ketua Komisi IV Hatta Kainang bersama Staf Ahli DPRD Sulbar , serta unsur organisasi perangkat daerah terkait. Agenda rapat ini menjadi momentum penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta penanganan bencana di Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kondisi cuaca yang tidak menentu menghambat upaya pembersihan longsor di wilayah Pana', Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar berencana memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat longsor. Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengungkapkan, longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu telah merusak jalan raya, jembatan, dan saluran air di beberapa titik di wilayah Pana’. Kerusakan infrastruktur ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu akses distribusi barang kebutuhan sehari-hari. "Kondisi cuaca yang terus-menerus hujan menghambat proses pembersihan dan perbaikan. Namun, kami berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemkab Mamasa guna mempercepat proses ini," kata Yasir Fattah, Selasa 14 Mei 2024. Selain upaya pembersihan dan perbaikan, BPBD juga akan melakukan evaluasi risiko lanjutan terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap longsor. Evaluasi ini mencakup identifikasi faktor-faktor penyebab longsor serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. "Dalam evaluasi ini, kami akan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi faktor penyebab longsor dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Ini penting agar kita bisa meminimalkan risiko dan dampak dari bencana serupa di masa mendatang," tuturnya. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Informasi lebih lanjut terkait upaya penanganan longsor dan perbaikan infrastruktur akan terus disampaikan oleh BPBD dan Dinas PUPR Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

JAKARTA–Di akhir masa jabatannya sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh menemui Menteri Pertanian (Mentan) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indoneisa (Kementan RI), Jakarta, Senin (13/5/2024). Pada pertemuan tersebut, Kementan RI memberikan bantuan Sebelas Ribu lebih bibit Kopi, Kakao, Padi, Jagung, Kelapa dan Traktor dari Menteri Pertanian untuk Pemprov Sulbar. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Mentan RI, Andi Amran Sulaiman kepada Prof. Zudan didampingi Kepala UPTD BPHMT-IB Nurdin mewakili Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif. Prof. Zudan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mentan Amran atas kepedulian kepada masyarakat Sulbar, khususnya petani. Dia berharap bantuan dari Kementan terus mengalir untuk mendorong sektor pertanian di Sulbar, dan lebih luas di wilayah Sulawesi. “Bantuan ini sangat dinantikan masyarakat Sulbar, dan terima kasih atas bantuan dari Bapak Mentan. Ini merupakan berkah bagi masyarakat Sulbar dan semoga menjadi amal bagi kita semua untuk senantiasa membuat masyarakat bahagia,” ucap Prof. Zudan. Adapun bantuan yang diterima berupa, Bibit Jagung 5000 ha, Bibit Padi 5000 ha, Bibit Kopi 600 ha, Bibit Kelapa 300 ha, Bibit Kakao 500 ha, Kambing PE 10 Ekor, Traktor 1 Unit, Hand Traktor 2 Unit, dan Pembangunan Kebun Induk Perkebunan di Desa Batu Panga Polman seluas 35 ha. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Ma’rif didampingi Kepala Bidang PPSP Busman, menerima kunjungan Peserta Young Ambassador Agriculture 2024, Muh. Al Fareza, di ruang kerjanya, Selasa, 14 Mei 2024. Muh. Al Fareza, pemuda 25 Tahun pendiri RUJAB (Rumah Jamur Basseang), Mandar.mushrooms.id, asal Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tersebut telah berhasil masuk nominasi 70 besar Young Ambassador Agriculture 2024. Dia sengaja mendatangi Dinas TPHP Sulbar untuk meminta do’a dan dukungan untuk bisa turut mendukungnya melalui voting. “Saya mohon do’a dan dukungan untuk turut membantu saya dalam Program Young Ambassador Agriculture 2024 ini dengan cara voting untuk bisa masuk Grand Final 50 Besar, namun saat ini voting belum dibuka,” ungkap Muh. Al Fareza. Perlu diketahui bersama, Young Ambassador Agriculture 2024 merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Young Ambassador Agriculture merupakan kegiatan pemilihan dan pelatihan petani/pengusaha muda sektor pertanian dari seluruh Indonesia untuk dapat menjadi duta Program YESS dengan tujuan mempromosikan dan mengajak kaum muda untuk terlibat secara aktif di sektor pertanian. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, dirinya sangat bangga atas keberhasilan Muh. Al Fareza lolos 70 Besar dan pihaknya siap mendukung keikutsertaan Muh. Al Fareza di Program Young Ambassador Agriculture 2024 yang diadakan oleh Kementan RI tersebut. “Kami, Dinas TPHP Sulbar siap mendukungnya karena kegiatan ini selain untuk merubah persepsi kaum muda atas sektor pertanian menjadi lebih baik, juga memberikan motivasi bagi mereka untuk terjun ke sektor pertanian dan maju di usia muda,” kata Syamsul Ma’rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu-- Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Idris melantik Dewan Hakim dan Panitera MTQ ke-X Tingkat Provinsi Sulbar 2024 di Kabupaten Pasangkayu pada Sabtu, 11 Mei 2024. Pelantikan ditandai dengan pemasangan toga kepada Dewan Hakim, serta pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Koordinator Dewan Hakim, KH. Hasan Basri. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan aspek utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan MTQ kali ini, yaitu tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan semua kafilah mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mengikuti acara dengan lancar. Selain itu, salah satu poin penting yang ditekankan oleh Idris adalah peran penting Dewan Hakim dalam menghasilkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. “Komitmen Dewan Hakim harus difokuskan pada memberikan penilaian yang terbaik, adil dan jujur untuk memastikan kualitas acara yang optimal,” tandasnya. Sekprov juga menegaskan bahwa Dewan Hakim memiliki tanggung jawab dalam semua tahap proses, termasuk memastikan ketelitian tinggi dalam memvalidasi nilai agar tidak terjadi kesalahan. Melalui momen tersebut, Dia menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen yang ditunjukkan oleh masyarakat Pasangkayu dalam mendukung kegiatan MTQ ini. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto juga menekankan, semua pihak, termasuk Dewan Hakim perlu bekerja dengan cermat dan tanggap dalam menjalankan tugas mereka. “Dengan demikian, diharapkan MTQ ke-X Tingkat Provinsi Sulbar 2024 dapat berjalan lancar dan menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Sulbar,” kata Arianto . Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu— Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-X Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diselenggarakan di Kabupaten Pasangkayu resmi dibuka oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada Sabtu 11 Mei 2024 malam. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan harapannya yang besar kepada semua peserta agar dapat mencapai prestasi maksimal dan bersaing dengan baik di tingkat nasional. Prof. Zudan menegaskan bahwa tidak semua peserta akan menjadi juara. Meski demikian, Ia menekankan pentingnya semangat dan keikhlasan dalam mengikuti MTQ. Dia pun berpesan kepada semua peserta untuk menampilkan karya terbaik mereka dengan penuh keikhlasan, meskipun tidak meraih kemenangan. “Kompetisi seharusnya didasarkan pada niat yang tulus, bukan semata untuk menjadi juara, dan bahwa hakikat mencintai Alquran terletak pada keikhlasan dalam menunjukkan teknik terbaik,” tandasnya. Pada kesempatan itu, Prof. Zudan membagikan kisah inspiratif tentang dua individu yang sembuh dari kebutaan dan lumpuh, yang setelah sembuh, tidak lagi memerlukan alat bantu seperti tongkat dan kursi roda. “Ini menggambarkan nilai keikhlasan, bahwa meskipun alat bantu tersebut bermanfaat, namun tidak lagi diperlukan setelah kesembuhan,” ucap Prof. Zudan. Dia juga mengajak semua peserta untuk mencintai Alquran, mengutip ayat 7 dari Surah Ibrahim, sambil menjelaskan kekayaan Indonesia, termasuk Sulbar, terutama dalam kerukunan antar umat beragama. Sementara itu, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto menekankan beberapa hal, diantaranya adalah upaya untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam mengamalkan ajaran Alquran serta memperhatikan aspek praktik Alquran dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Acara Pembukaan MTQ ke-X Tingkat Provinsi Sulbar di Kabupaten Pasangkayu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, dan harapannya adalah agar MTQ ini dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan praktik Alquran di masyarakat serta menemukan bakat-bakat qari' dan qori'ah yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Persiapan Penilaian Kinerja dan Persiapan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2024, Senin (13/5/2024), bertempat di Ruang Kerja Kepala Bapperida Sulbar. Rencananya, kegiatan Penilaian Kinerja Stunting Kabupaten akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 Mei 2024. Sementara, Rembuk Stunting Tingkat Provinsi pada tanggal 5-6 Juni 2024 mendatang. Rapat persiapan tersebut dipimpin oleh Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) dan dihadiri oleh perwakilan BKKBN Sulbar, Dinas Kesehatan Sulbar dan Tim Bapperida Sulbar. Dalam rapat, Junda mengarahkan untuk mempercepat pelaksanaan dengan mengedepankan hasil yang maksimal dengan memperhatikan aspek-aspek pendukung lainnya. "Kita matangkan dulu segala persiapannya, seperti KAK dan komunikasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Nantinya seluruh perwakilan kabupaten harus melakukan paparan bersama desk aksi masing-masing untuk mendapatkan rekomendasi," kata Junda. Menurut Junda, Rembuk Stunting merupakan rangkaian penting dari kegiatan pencegahan dan penanganan untuk menekan prevalensi stunting di Sulbar, melalui sinkronisasi dan komitmen antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sulbar. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Penetapan Indeks "K" dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Se-Sulbar Periode Mei 2024, di Hotel Berkah, Jln. Soekarno Mamuju, Senin (13/05/2024). Rapat ini dipimpin Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Agustina Palimbong mewakili Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail. Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar melakukan pembahasan atas usulan indek “K” dari perusahaan perkebunan anggota Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit. Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pasal 06 Nomor 01/PERMENTAN/KB. 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan Membatasi persaingan usaha yang tidak sehat antar perusahaan perkebunan. Sambutan Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail yang disampaikan Kepala Bidang PPHP Agustina Palimbong menekankan pentingnya penetapan Indeks "K" yang akurat dan harga TBS yang kompetitif dalam mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah ini. Ia juga menyoroti peran penting para pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan kualitas produksi kelapa sawit. Harga TBS sawit merupakan standar harga bagi petani yang sudah bermitra dengan pabrik kelapa sawit sehingga dapat dijadikan acuan dalam penentuan harga TBS. Dalam rapat, Tim Penetapan sepakat bahwa harga penjualan TBS Sulbar umur tanam 10-20 tahun periode Mei 2024 sebesar Rp. 2.325,04/kg, terjadi penurunan harga jika dibandingkan pada periode April 2024 sebesar Rp. 2.380,56/kg. “Proses penetapan harga TBS ini oleh tim penetapan saling mengambil peran dalam penentuan harga. Penetapan kali ini mengalami penurunan harga sebesar Rp. 55,52, hal ini disebabkan harga CPO dunia mengalami fluktuasi harga” kata Agustina. “Dengan ditetapkannya harga TBS ini, mudah-mudahan kedepannya harga dapat meningkat lagi dan menjadi harga yang wajar bagi berbagai pihak. Tentunya harga ini menjadi acuan bagi kita bersama sejak ditetapkannya dalam rangka…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat. Hal itu disampaikan Plh. Gubernur Sulbar Muhammad Idris usai bertemu Direktur Manajemen Resiko PT Pupuk Indonesia Ninis Kesuma Adriani di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Senin,13 Mei 2024 Menurutnya, pertemuan yang dilakukan dalam rangka untuk memajukan petani di Sulbar bersama PT Pupuk Indonesia. "Tadi disampaikan bagaimana memastikan daerah mendorong distribusi yang lebih cepat dan efektif tepat sasaran," kata Idris. Untuk itu, pemerintah provinsi akan segera menerbitkan SK bagaimana mengelola pupuk dan mendistribusikan pupuk smpai ke masyarakat dengan cepat. "Kita juga berbincang mengenai bagaimana memajukan petani di Sulbar, dan kuncinya produktivitas dan produktivitas itu tidak mungkin tanpa pupuk," ucap Idris. Kemajuan petani harus didorong dengan pengetahuan yang baik, dan kesadaran akan pengelolaan pupuk yang baik. Sementara itu, Direktur Manajemen Resiko PT Pupuk Indonesia Ninis Kesuma Adriani mengatakan pertemuan bersama pemerintah provinsi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Apalagi pemerintah telah menaikkan total anggaran untuk pupuk bersubsidi, dan saat ini nilainya mencapai 9,5 juta. "Kami ingin memastikan informasi ini sampai ke daerah-daerah, dan tersosialisasi dengan baik," kata Ninis. Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan dalam penyaluran pupuk di Sulbar. Utamanya ke pemerintah daerah seperti kabupaten. "Karena kita tidak bisa bekerja tanpa bantuan pemerintah daerah, Pemprov dan Pemda, sehingga kami meminta SK apalagi alokasi sudah keluar," ujarnya. Ia mengatakan secara keseluruhan alokasi pupuk bersubsidi di Sulbar, untuk pupuk organik itu sekitar 40.000, dan pupuk NPK 35.00 kemudian NPK khusus untuk kakao itu 18.800. "Kita berharap ini dapat terserap dengan baik, kerena selisih antara subsidi dan nonsubsidi lumayan jauh," tutupnya. (Rls)