MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Afrisal, menggelar Rapat Finalisasi Fasilitasi Pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yaitu tentang Sistem Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2024, Alokasi Dana Desan dan Tata Naskah Dinas, Rabu, 8 Mei 2024. Rapat ini dipimpin Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Afrisal, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Polman Mahadiana Jabbar berseta jajaran, Kabid Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar Daniel, Perwakilan Bagian Hukum Setda Polman Jarsat, Kabid. PMD Polman Soepardi, Kabid Aset Polman Fadilah, Pewakilan Biro Oganisasi Setda Sulbar, Perwakilan BPKPD Sulbar, serta Analis Hukum Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Pertama, Pelaksana dan Non ASN pada Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut dipaparkan tiga Ranperbup Polman, masing-masing tentang Sistem Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2024, Alokasi Dana Desa dan Tata Naskah Dinas. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar. Kabid Aset Polman, Fadilah menyampaikan, Ranperbup tersebut adalah hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, dasar menimbang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah, namun Batang Tubuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pembahasan pertama dalam rapat adalah penyusunan Sistem Standar Harga dan Analisis Standar Belanja tetap mesti megacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah. Dalam hal ini, Perwakilan Bagian Hukum Setda Polman, Jarsat menyarankan sebaiknya dilakukan kembali terkait standar harga, sebab dalam draf itu pada konsideran penutup ada kalimat berlaku sejak Januari 2024. Pembahasan kedua adalah Alokasi Dana Desa, dasar menimbangnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang…

Mamasa--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melaksanakan Program Pemicuan Jamban Sehat (PJS) di wilayah Sulbar, kali ini dilaksanakan di Desa Bujung Manurung dan Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Kamis 08 Mei 2024. Program ini bertujuan untuk mempercepat akses sanitasi dan mencegah stunting di wilayah Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Mamasa dan Puskesmas Mambi, dengan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk kepala desa dan aparatnya, para kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tim penggerak PKK tingkat desa, serta Babinsa dan Babinkamtibmas. Sasaran utama dari program ini adalah masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak, khususnya jamban, di dua desa tersebut. Data yang diperoleh dari kegiatan ini menunjukkan bahwa ada sekitar 30 keluarga yang belum memiliki jamban. Dinas Kesehatan Sulbar akan memberikan bantuan stimulan untuk pembangunan jamban bagi keluarga-keluarga tersebut. Dalam kegiatan ini, Pemerintah Desa bersama masyarakat berkomitmen untuk menerapkan 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), yang meliputi: - Stop Buang Air Besar Sembarangan - Cuci Tangan Pakai Sabun dengan Air Mengalir - Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga - Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga - Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pihak TNI (Babinsa) dan POLRI (Babinkamtibmas), bersama petugas kesehatan lingkungan dari puskesmas, akan melakukan pendampingan dan monitoring terhadap masyarakat dalam pembuatan jamban dengan sistem gotong royong. Dinas Kesehatan Sulbar juga akan menyediakan material untuk membangun sekitar 30 unit jamban di dua desa tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulbar, Muh. Ihwan menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi lintas program dan sektor untuk mempercepat akses sanitasi di wilayah desa yang belum bebas dari Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menjelaskan, kegiatan PJS adalah bagian dari upaya mencapai target RPJMN (2020-2024) dalam memenuhi 90 persen akses sanitasi layak, termasuk 15 persen akses sanitasi aman,…

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menerima Piagam Penghargaan dari Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada Jumat (10/5/2024) di Lantai III Kantor Gubernur Sulbar. Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, penghargaan tersebut diterima atas dedikasi, prestasi, kinerja yang tinggi dan kerja sama yang baik dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar selama satu tahun terakhir. Diketahui, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh memberikan penghargaan kepada sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sulbar atas pencapaian kinerja dari 2023 hingga 2024. "Peran teman-teman OPD serta seluruh jajaran dan seluruh stafnya bekerja sangat bagus itu mendapatkan sekitar 25 penghargaan, itu aslinya yang bekerja adalah para Kepala OPD, sehingga mendapatkan prestasi. Nah sebagai pimpinan tinggal memetik hasilnya," kata Prof. Zudan. Selain kepada sejumlah Kepala OPD, Pj. Gubernur Sulbar juga menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah lembaga yang telah memberikan dedikasi dan pengabdian dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Sulbar. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju –Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Tahun 2024, di Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/05/2024). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulbar, Junda Maulana memaparkan Tema RKPD Provinsi Sulbar yaitu Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) serta empat (4) Prioritas RKPD Provinsi Sulbar. 1. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui penguatan sektor unggulan daerah. 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahan bencana. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang berdampak ke masyarakat. “Selain itu kita mempunyai target-target pembangunan yang telah disepakati antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, seperti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemprov Sulbar 5,10. Sebagai informasi di triwulan pertama Alhamdulillah kita berada di 6,02 %,“ kata Junda Maulana, dalam paparannya. Pada kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar juga menyampaikan capaian proses kinerja program dan realiasi anggaran. “Capaian program 38,14 % kita masih sisa target dalam sisa tahun anggaran 61,86 % untuk realisasi anggaran kita di rata rata 29,85% masih sisa target 70,15 %,” beber Junda. Sementara, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya menekankan realisasi program dan anggaran setiap OPD harus berorientasi pada hasil dari program tersebut. "Realisasi anggaran bukan satu-satunya ukuran, yang harus dilihat adalah dampak dari realisasi, masyarakat mendapatkan apa, misalnya tenaga kerja harus tumbuh, stunting selesai, pendidikan berjalan dengan baik, anak-anak yang diterima di PTN bertambah, masyarakat yang sakit berkurang, harus berdampak seperti itu," tandas Zudan. Turut hadir dalam rakerpim, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah serta para pendamping Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Lingkup Pemrov Sulbar. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Dalam rangka mendukung implementasi bagi pakai data dan layanan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) serta meningkatkan pemanfaatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Kemenkominfo telah menginstruksikan dalam Surat Edarannya pada tanggal 30 April 2024 agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi interoperabilitas data dan informasi antar aplikasi SPBE melalui pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Kepala Dinas Kominfo Sulbar , Mustari Mula menjelaskan, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data, sistem aplikasi, layanan SPBE, dan kanal-kanal perangkat IoT dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi sehingga dapat melakukan pertukaran data dari mesin ke mesin. Mustari juga mengatakan, penyelenggaraan layanan SPBE untuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional maupun Provinsi melalui penggunaan SPLP harus mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Provinsi, dengan memanfaatkan infrastruktur SPBE Nasional dan Daerah. "Arsitektur SPBE Nasional itu sendiri memuat referensi arsitektur infrastruktur SPBE yang terdiri dari 3 tingkat, tingkat satu (1) terdiri dari fasilitas komputasi, sistem integrasi dan platform, tingkat dua (2) terdiri dari SPLP dan jaringan intra pemerintah dan tingkat Tiga (3) terdiri dari Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPL-PD)," jelasnya Kabid Layanan e-Government Muhammad Ridwan Djafar melengkapi penyampaian tersebut dengan menjelaskan, Simplifikasi proses bisnis yang tertuang dalam arsitektur SPBE akan berdampak pada penyederhanaan sistem digital agar memudahkan pengguna dan efisien. Inilah yang akan menjadi referensi utama dalam pemanfaatan SPLP internal maupun vertikal "SPLP sebagai jembatan penghubung antar aplikasi dan data diharapkan dapat mengurangi dan mengerem pembangunan aplikasi baru disaat sistem informasi layanan pemerintahan sudah cukup banyak. SPLP juga merupakan fasilitas utama untuk membangun integrasi sistem pemerintahan secara nasional melalui layanan Super Apps Indonesia," kata Ridwan Djafar. Ia juga mengatakan, Dinas Kominfo terus mendorong agar setiap urusan pemerintahan cukup dikelola dengan 1 aplikasi, fitur didalamnya yang disesuaikan dan mesti terkoneksi dengan aplikasi lain dalam memproses,…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar periode 12 mei 2023-12 mei 2024 Prof Zudan Arif Fakrulloh pamit dari tanah mandar setelah menjalankan tugas selama 365 hari lamanya. Seluruh elemen masyarakat Sulbar merasa kehilangan sosok Pj Gubernur Sulbar yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Salah satu masyarakat Stephanus Buntu Madika mengatakan sangat merasakan manfaat kehadiran Prof Zudan di daerahnya. "Terimakasih banyak bapak Prof Zudan, Sepanjang hidup, saya dan keluarga tidak akan melupakan kebaikan Bapak Prof Jangan lupakan kami pak Prof. Kami akan selalu merindukan bapak prof Zudan," tulisnya melalui pesan singkat kepada Prof Zudan, Senin 13 Mei 2024. Berbagai, warga lainnya juga mengucapkan rasa kehilangan sosok Pj Gubernur yang betul-betul memperhatikan masyarakat Sulbar Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lewat program yang dicananngkan 4+1 dan delapan program nasional. "Terima kasih Pak Gubernur untuk segala dedikasi yang sangat luar biasa bagi Sulawesi Barat, capaian yang akan menjadi motivasi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat Sulawesi Barat," ucap salah satu pegawai di Pemprov. Mengingat, Prof Zudan Arif Fakrulloh mencanangkan dan mengarahkan agar gaji pegawai ASN dan non ASN dibayarkan pada setiap tanggal baru. Hal ini, dibenarkan salah satu pegawai Keuangan Pemprov yang menjalankan arahan Prof Zudan. "Bapak menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat selama 365 hari (12 Mei 2023 – 12 Mei 2024) terasa begitu singkat tetapi begitu bermakna, begitu banyak prestasi dan inovasi yang ditorehkan di Bumi Malaqbi," ucapnya Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKPD Provinsi Sulawesi Barat Syaharuddin. "Kesan kami yang berkaitan TUSI kami di Bidang Perbendaharaan, yaitu Bapak telah meletakkan dasar dan komitmen layanan yang membahagiakan masyarakat yakni Pembayaran Gaji tepat waktu setiap tanggal 1 dan TPP setiap tanggal 5 meskipun hari libur kami tetap gajian. Sangat luar biasa dan berkesan bagi seluruh ASN, Pemprov Sulbar adalah satu-satunya pemda yang telah menerapkan dan komitmen dengan layanan ini," tambahnya.…

MAMUJU, -- Melalui Apel Virtual yang digelar Pemprov Sulbar, Senin 13 Mei 2024, Prof Zudan hadir menyampaikan ucapan perpisahan sekaligus hari terakhir bergabung dalam apel Virtual yang rutin dilaksanakan Pemprov Sulbar. Sestama BNPP itu menyampaikan, sebuah kehormatan sebab mendapat kehormatan bertugas di Sulbar selama setahun. Apalagi dengan penyambutan para ASN serta masyarakat Sulbar. "Kemarin Minggu 12 Mei saya genap 365 hari bekerja di tanah mandar, malaqbi provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih semua atas penerimaannya, selama di Sulbar saya merasa mendapatkan keluarga baru. Keluarga besar Sulbar sehingga saya bahagia dan senang," kata Zudan. Prof. Zudan mengapresiasi kerjasama yang terbangun antar OPD selama Ia menjabat hingga Pemprov Sulbar dalam setahun telah berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan. "Saya apresiasi tinggi, rekan rekan bekerja sangat keras, berlari cepat dan menghasilkan karya luar biasa. Sekira 25 penghargaan itu dari kawan kawan semua, terima kasih kepala OPD para asisten dan kepsek. Saya bisa melihat kerja keras teman teman dan kerja cerdasnya," ucap Prof Zudan. Menurutnya, kordinasi antara OPD lingkup Pemprov Sulbar sudah terbangun. Hal inilah yang perlu terus ditingkatkan kedepan, termasuk dalam bekerja dengan berlandaskan birokrasi modern. "Kalau ini bisa dilanjutkan terus, tidak lama lagi Sulbar bisa berada di tingkat 10 besar. Ini luar biasa potensi Sulbar," "Kekayaan alam, laut, kebun perikanan, dan SDM nya terus berubah. Siswa guru ASN terus belajar. Ini akan menjadi bergerak lebih maju lagi," tambahnya Sebagai penutup, Prof Zudan menyampaikan permohonan maaf," setahun bersama ibu (PJ Ketua TP PKK Sulbar) memberikan saya pelajaran berharga." pungkasnya. (Rls)

MAMUJU - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Sulbar Muhammad Idris memimpin apel pagi yang selalu dilaksanakan pada hari Senin. Dalam apel pagi Plh Gubernur Sulbar, Muhammad Idris mengatakan perlunya evaluasi program kerja penanganan 4+1 Pemprov kedepan. "Terimakasih atas kehadirannya semua seluruh pegawa dan pimpinan OPD. Pertama sejak semalam tugas dari pemerintah pusat harus saya embang mulai hari ini sebagai pelaksana harian Gubernur," kata Idris. Tugas ini bagian dari tindaklanjut dari keberlanjutan dari pemerintahan di Sulbar. Dimana ini terjadi di empat provinsi salah satunya Sulbar. "Tugas yang akan dijalankan ada tiga pertama menjamin tidak ada kekosongan pimpinan pemerintahan, kedua menghadiro kegiatan nasional, regional maupun di daerah, terakhir ini masuk bagian-bagian program sebelumnya memastikan berjalan," tambahnya. Misalnya, program 4+1 dan program nasional yang dicanangkan Prof Zudan harus dijalankan. Karena ini semua amanat pemerintah pusat. "Saya minta kepada semuanya untuk tetap fokus menjalankan amanah. Kami juga akan menjalankan tugas penting menjalankan program Pemprov. Jadi saya minta OPD tetap fokus menjalankan program," ungkapnya. Seperti branding program yang sudah dicontohkan Prof Zudan dan ini harus dijalankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Jadi indeks yang ada di Kominfo harus dimaknai, karena akan ketahuan juga mana OPD tidak menjalankan tugas dan ini harus didorong terus. Kita mendapat apresiasi nasional karena ini, sehingga jangan sampai tersurut lagi," ujarnya. Ia juga mengatakan, seluruh pejabat Pemprov dimana mendorong agar adanya keberlanjutan program positif. Yang bermasalah datanya untuk diperbaiki terus. "Ini tugas menkonsolidasi data dan membina pemerintah kabupaten. Jadi mari kita jalankan tugas masing-masing dengan benar, terakhir bagaimana misa kita terus berusaha mencapai tingkat manfaat kepada masyarakat," tandasnya.(rls)

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seluruh Warga Sulawesi Barat yang saya sayangi, saya kasihi dan saya hormati Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 12 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, jajaran perguruan tinggi, awak media, jajaran pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam hal ini pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Pimpinan dan Anggota TNI Polri, Para Ka OPD dan ASN, serta semua pihak dan masyarakat atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang terjalin dengan baik selama setahun sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Suatu kehormatan besar bagi saya ditugaskan menjadi PJ Gubernur di tengah-tengah warga Sulawesi Barat yang ramah dan baik hati, kita telah menjalani perjalanan yang penuh tantangan namun juga penuh prestasi. Saya sangat bangga dengan kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh masyarakat, serta para pemimpin lokal dan semua pihak terkait. Bersama-sama, kita telah mencapai banyak hal yang luar biasa. Namun, perjalanan kita belum selesai. Mari kita terus berjuang bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Sulawesi Barat Genap setahun menebar kasih sayang dengan berbagai program pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat . Provinsi Sulawesi Barat dengan masyarakat yang malaqbi dan senantiasa berjalan di atas kebenaran (mellete diatonganan) menjadi modal kedepan untuk meneruskan apa yang selalu saya tegaskan selama satu tahun berada di Sulbar. Yaitu menebar kasih sayang dan membuat masyarakat bahagia. Selama 1 (satu) tahun ini kami telah meletakkan pondasi yang kokoh, pondasi birokrasi modern untuk Provinsi Sulawesi Barat demi masa depan Sulawesi Barat. Tentunya masih banyak harapan belum diijabah. Namun saya percaya, dengan SDM yang terus mengokohkan nilai malaqbi dan mellete diatonganan, Mari jadikan Sulawesi Barat sebagai provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur , yaitu provinsi yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Saya menyadari , banyak…

MAMUJU -- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang pemantauan laporan hasil evaluasi SPBE dan memperhatikan laporan hasil evaluasi SPBE pemerintah provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 dengan capaian 2,89 (Baik), telah dilakukan reviu yang menghasilkan beberapa catatan untuk perbaikan SPBE tahun 2024. Berkaitan hal itu, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrulloh meminta tim Koordinasi SPBE Pemprov Sulbar melalui Ketua Tim, Sekretaris Daerah Muhammad Idris pada tanggal 3 Mei 2024 agar menginstruksikan Dinas Kominfo sebagai leading sektor SPBE untuk memperhatikan dan mengoptimalkan pelaporan tingkat kematangan penerapan 47 Indikator SPBE sesuai tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Dengan mempersiapkan bukti dukung yang berkualitas agar implementasi program prioritas digitalisasi tata kelola pemerintahan lebih maksimal dan capaian Indeks Pemprov Sulbar dapat meningkat signifikan di tahun 2024. Menanggapi instruksi tersebut, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula mengatakan, akan mengoptimalkan kinerja pelaporan SPBE Pemprov untuk meningkatkan capaian indeks yang dikerjakan dengan berkolaborasi 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantara OPD yang dimaksud ialah sebagai berikut : 1. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5. Badan Kepegawaian Daerah 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Biro Organisasi Sekretariat Daerah 9. Biro Hukum Sekretariat Daerah 10. Biro Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah 11. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar "Dukungan nyata dari para pimpinan 11 OPD itu sangat diperlukan untuk daoat menyajikan laporan SPBE yang lengkap & berkualitas. Setiap OPD menunjuk satu orang petugas pelaporan agar memudahkan koordinasi dan sinergi dalam tim bersama Dinas Kominfo. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan SPBE yang sudah membaik tidak terdistorsi penilaiannya oleh pelaporan yang kurang berkualitas. Sebab, penyajian pelaporan juga sangat menentukan evaluasi dan penilaian…