Mamuju--Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di lokasi Program Kampung Iklim (Proklim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Kemandirian Pangan. Sosialisasi ini dilaksanakan di Lingkungan Sese Tengah, Kabupaten Mamuju pada Senin 6 Mei 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Alexander Bontong mewakili Kepala DLH Sulbar dan dihadiri oleh Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas, Afdal Mahyuddin, Kepala Lingkungan Sese Tengah, Najamuddin dan masyarakat setempat. Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain, untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Upaya mitigasi dapat dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber penghasil gas rumah kaca melalui kegiatan pengelolaan sampah tingkat lokal, pengelolaan air limbah skala lokal, membangun budaya lokal yang hemat energi dan penghijauan skala lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk penghijauan. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sulbar, Alexander Bontong mengatakan, lahan pekarangan merupakan lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal. “Lahan itu jika dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang menarik, nyaman dan sehat, sehingga membuat kita betah tinggal di rumah. Pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sesuai dengan selera dan keinginan kita. Misalnya dengan menanam tanaman produktif seperti tanaman hias, buah, sayuran, rempah-rempah dan obat-obatan,” kata Alexander. Menurutnya, dengan menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberi keuntungan ganda, salah satunya adalah kepuasan jasmani dan rohani dan juga dapat membantu ketersediaan bahan pangan di rumah. Melalui kegiatan ini diharapkan partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target…

Mateng--Dinas lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Group Diskusi (FGD) terkait Pengendalian Pencemaran Sungai Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Selasa 7 Mei 2024, bertempat Aula Wisma Bahari Indah, Mateng. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali dan dihadiri Kepala Bappeda Mateng Litha Febriani, Kepala DLH Mateng Asmuni, Sekretaris Dinas PUPR Mateng Takdir Musa, para camat, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat Mateng dan para perwakilan perusahaan. Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah, dimana salah satu indikator perhitungan adalah Indeks Kualitas Air (IKA) yang didapatkan dari pemantauan sungai. Khusus untuk Sungai Budong-Budong yang merupakan sungai skala prioritas nasional yang dipantau oleh KLHK. IKA Sulbar Tahun 2023 sebesar 58,82 masuk kategori sedang dengan peringkat nasional ke 11 dari 38 Provinsi, dan untuk Mateng sendiri, nilai IKA 54,44 kategori sedang, secara nasional peringkat ke 120 dari 514 kab/kota, dan peringkat ke 6 dari enam kabupaten se-Sulbar. “Untuk dapat mencapai IKLH yang baik, maka saya mengajak stakeholder terkait untuk bersinergi dalam membuat program kegiatan yang tujuannya untuk pelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sungai,” kata Zulkifli Manggazali, Kepala DLH Sulbar. Zulkifli berharap melalui kegiatan FGD tersebut dapat menghasilkan suatu rumusan terkait kebijakan pengelolaan lingkungan dan berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian fungsi sungai, melalui perencanaan program kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Terkhusus kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar bantaran Sungai Budong- Budong untuk tetap menjaga sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai, serta turut aktif dalam melakukan restorasi daerah aliran sungai,” imbaunya FGD ini dijadikan sebagai momentum untuk menjalin kerja sama baik antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, camat, perusahaan dan seluruh masyarakat khususnya…

Mamuju--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan Teknologi dalam Perizinan Koperasi melalui Online Data System (ODS) dan Online Single Submission (OSS) Gelombang I dan II pada 6-8 Mei 2024 di Hotel Srikandi dan Pantai Indah, Mamuju. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai ini diikuti oleh 60 orang peserta yang terbagi dalam dua gelombang kegiatan. Peserta merupakan pengurus atau pengelola koperasi dari enam kabupaten di Sulbar dan pengelola aplikasi ODS pada dinas kabupaten yang membidangi koperasi. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai, dalam sambutannya menekankan pentingnya bimtek itu untuk pengelola koperasi dan admin dinas mengingat ODS dan OSS bagi pengembangan usaha maupun koperasi. “Bimtek ini penting, mengingat OSS ini sekarang jadi sistem utama perizinan usaha. ODS sendiri secara fungsi sama dengan OSS namun khusus untuk koperasi,” ujar Bau Akram. Sementara, Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Muhammad Hisyam Said juga menekankan pentingnya ODS bagi pemerintah sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah khususnya terkait dengan koperasi. “ODS sendiri ini berisi data koperasi yang penting bagi pemerintah. Sehingga keberadaan dan aktif tidaknya kabupaten mengisi ODS ini sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat,” jelas Hisyam. Penulis : Dinas Koperindag Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Berdasarkan data prakiraan potensi banjir bulan Mei Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) serta Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal 2 Mei 2024 dan prakiraan potensi terjadi gerakan tanah pada bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, Kementerian ESDM pada tanggal 30 April 2023, maka diperlukan upaya pencegahan dalam meminimalisasi dampak ancaman bencana banjir dan gerakan tanah (longsor) yang mungkin timbul. Menindaklanjuti hal tersebut, Rabu 08 Mei 2024, Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta menghimbau pemerintah kabupaten (pemkab) dan masyarakat untuk menyiapkan langkah-langkah konkret meminimalisasi dampak ancaman bencana banjir, seperti membuat daerah resapan air, penanaman pohon di area yang kosong di sekitar wilayah rawan banjir, pengelolaan sumber daya air dengan meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan membangun kesadaran masyarakat. Sedangkan, untuk antisipasi terjadinya tanah longsor, masyarakat dihimbau agar tidak menebang pohon di sekitar lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar daerah pinggiran sungai. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail, menugaskan Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi, Muliadi, menerima langsung kunjungan Sohra Sahama, Public Affair Manager PT. MARS dan tim. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 7 Mei 2024 di Revive Cafe, Mamuju. Pada kunjungan tersebut, Sohra Sahama menyampaikan maksud dan tujuannya untuk bersilaturrahim dan niat untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan di wilayah Sulbar. Senada dengan maksud tersebut, Disbun Sulbar juga sedang membangun kebun percontohan dan kebun sumber benih kakao untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan. Kedepan, Disbun Sulbar dan PT. MARS tetap dapat bersinergi untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan di Sulbar. Di Sulbar, langkah besar telah diambil dalam memajukan sektor perkebunan khususnya kakao, melalui perjanjian kerja sama antara Disbun Sulbar dan PT. Mars. Sehubungan hal tersebut, Disbun Sulbar telah berhasil merumuskan perjanjian kerja sama dengan PT. Mars yang mencakup tiga poin utama: 1. Pembangunan Kebun Percontohan dan Kebun Sumber Benih Kakao. 2. Pembinaan dan Pemberdayaan Petani/Pekebun melalui Program "GERBANG PERMADANI" (Gerakan Membangun Perkebunan Terintegrasi, Maju, dan Mandiri). 3. Meningkatkan SDM Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan Kakao. Di tempat berbeda, Kadisbun Sulbar Herdin Ismail mengatakan, pihaknya berharap kerja sama itu akan membawa manfaat besar bagi pengembangan sektor perkebunan di wilayah Sulbar, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha perkebunan kakao di provinsi ini. “Kami berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga keberlangsungan usaha serta mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini," tambahnya. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa – Dalam upaya memperdalam pemahaman terhadap potensi dan peluang investasi di Sulawesi Barat (Sulbar), Tim Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar melakukan kunjungan lapangan bersama Tim Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) selama empat hari mulai tanggal 6 hingga 9 Mei 2024. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkini terkait komoditas Kopi yang dapat dikembangkan sebagai tujuan investasi di Sulbar. Tim DPMPTSP, yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur, berkolaborasi dengan Tim Akademisi dari Fakultas Ekonomi Unsulbar yang dipimpin Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Nurfitri Ayu M, untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek ekonomi dan potensi bisnis di daerah tersebut. Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur mengatakan, dengan kunjungan itu pihaknya melihat Mamasa sebagai salah satu penghasil kopi di Sulbar memang memiliki potensi yang luar biasa. “Sesuai petunjuk Pak Kadis Habibi, kami tim dari DPMPTSP turun ke lapangan untuk melihat betul potensi yang ada bersama tim dari Unsulbar," ucap Satriawan. Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unsulbar, Nurfitri Ayu mengatakan, berdasarkan tugas dan kepercayaan DPMPTSP melakukan indentifikasi dengan diskusi panjang dengan Dinas Pertanian dan stakeholder terkait apa saja peluang dan lokasi potensial dalam pengembangan kopi. “Kunjungan ini untuk melihat langsung potensi kopi yang ada, sehingga dalam penyusunan kajian ini benar-benar menggunakan data rill di lapangan,” kata Nurfitri. Salah satu pelaku UMKM komoditas kopi, Poki menyampaikan terima kasih atas niat baik dari pemerintah provinsi kerja sama Unsulbar. “Kami harap dengan adanya kajian ini benar-benar dapat menarik investor, karena kopi Mamasa tidak kalah bersaing secara nasional maupun internasional, dibuktikan melalui partisipasi kopi Mamasa melalui kontes kopi dan selalu mendapat skor baik,” kata Poki. Tahun ini DPMPTSP Sulbar menyusun Peta Potensi dan Peluang Investasi di sektor perkebunan, Pertanian dengan sub sektor Komoditas…

Mamuju--Puskesmas Tabulahan Mamasa, tengah mempersiapkan langkah untuk implementasi transformasi teknologi kesehatan dengan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) pada pelayanan masyarakat di puskesmas. Sebagai bagian dari persiapan, tim dari Puskesmas Tabulahan Mamasa melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Kesehatan Sulbar dan Dinas Kominfopers Sulbar untuk membahas persyaratan dan dukungan yang diperlukan, Rabu 8 Mei 2024. Tim Puskesmas Tabulahan Mamasa dipimpin oleh Kepala Puskesmas, Iryanna. Kunjungan ke Dinas Kesehatan Sulbar disambut oleh Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Sulbar, yang memberikan gambaran tentang implementasi RME di puskesmas. Selain itu, tim juga bertemu dengan Kepala Bidang E-Government, Muhammad Ridwan Djafar di Kantor Dinas Kominfopers Sulbar untuk membahas dukungan teknis dan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan RME. Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana menekankan bahwa implementasi RME adalah langkah penting dalam transformasi teknologi kesehatan. “Ini akan membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan memastikan data pasien dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," kata Mahdiana. Sementara, Kepala Puskesmas Tabulahan Mamasa, Iryanna menyampaikan, puskesmas siap untuk menjalankan RME, namun masih menghadapi kendala terkait infrastruktur jaringan. "Kami sangat antusias dengan rencana implementasi RME, namun perlu memperbaiki infrastruktur jaringan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Kami berharap dukungan penuh dari pihak terkait agar rencana ini dapat segera terwujud," ujarnya. Rencana implementasi RME di Puskesmas Tabulahan Mamasa diharapkan dapat segera terealisasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi layanan kepada masyarakat di puskesmas. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan berbagai Perguruan Tinggi se-Sulbar. Ini merupakan sebuah kesepakatan yang disambut baik oleh para pihak terkait. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama seluruh Rektor dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sulbar. Ini berlangsung di hadapan para pihak terkait di fasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar, bertempat di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 8 Mei 2024 malam. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada kesempatan itu menyampaikan, urgensi kolaborasi yang erat antara Pemprov Sulbar dan Perguruan Tinggi se-Sulbar untuk memastikan kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, Prof. Zudan menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Melalui kesempatan itu, Prof. Zudan juga menekankan perlunya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam struktur pemerintahan, yang dapat diwujudkan melalui sinergi dengan perguruan tinggi. Pemprov Sulbar juga berharap terciptanya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah provinsi dalam melakukan riset dan penelitian, khususnya terkait pengembangan sumber daya di daerah Sulbar. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh kabupaten-kabupaten dalam rentang waktu 5-10 tahun terakhir. Diharapkan, penandatanganan kesepakatan itu akan menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sumber daya di daerah tersebut dan membawa dampak positif bagi masyarakat Sulbar. Sementara di tempat yang berbeda, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan bahwa penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dengan Perguruan Tinggi se-Sulbar merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan pemerintah daerah. Ia menyatakan, kerja sama itu akan membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pelayanan publik di Sulbar, serta mempercepat pembangunan dan kemajuan di Sulbar.…

Mamuju-- Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan berbagai Perguruan Tinggi se-Sulbar. Ini merupakan sebuah kesepakatan yang disambut baik oleh para pihak terkait. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama seluruh Rektor dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sulbar. Ini berlangsung di hadapan para pihak terkait di fasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar, bertempat di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 8 Mei 2024 malam. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada kesempatan itu menyampaikan, urgensi kolaborasi yang erat antara Pemprov Sulbar dan Perguruan Tinggi se-Sulbar untuk memastikan kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, Prof. Zudan menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Melalui kesempatan itu, Prof. Zudan juga menekankan perlunya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam struktur pemerintahan, yang dapat diwujudkan melalui sinergi dengan perguruan tinggi. Pemprov Sulbar juga berharap terciptanya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah provinsi dalam melakukan riset dan penelitian, khususnya terkait pengembangan sumber daya di daerah Sulbar. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh kabupaten-kabupaten dalam rentang waktu 5-10 tahun terakhir. Diharapkan, penandatanganan kesepakatan itu akan menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sumber daya di daerah tersebut dan membawa dampak positif bagi masyarakat Sulbar. Sementara di tempat yang berbeda, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan bahwa penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dengan Perguruan Tinggi se-Sulbar merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan pemerintah daerah. Ia menyatakan, kerja sama itu akan membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pelayanan publik di Sulbar, serta mempercepat pembangunan dan kemajuan di Sulbar.…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan duka yang mendalam mengungkapkan keprihatinan atas tragedi banjir yang melanda Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Banjir tersebut telah merenggut nyawa sebanyak 11 orang, sementara 1 orang masih hilang. Dalam upaya membantu proses evakuasi dan penanggulangan bencana, BPBD Sulbar telah berkoordinasi dengan BPBD Luwu maupun BPBD Sulsel. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas tragedi tersebut. "Atas arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saya mengutus staf dan mengirimkan bantuan logistik berupa beras, indomie, air mineral, dan perlengkapan mandi menggunakan mobil truk serbaguna," ujar Yasir Fattah, Kamis 09 Mei 2024. BPBD Sulbar berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban dan mendukung upaya evakuasi serta pemulihan korban banjir di Luwu. ”Kami juga turut berdoa agar korban yang masih hilang segera ditemukan dengan selamat,” tambahnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar