MAMUJU - Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) masa jabatan 2024 hingga 2029 resmi dilantik, Selasa, 29 Oktober 2024. Pelantikan yang berlangsung pada rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar dalam rangka pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPRD Sulbar dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar, Andi Isna Renishwari Cinrapole. Empat pimpinan DPRD Sulbar yang dilantik, yakni Amalia Fitri Aras sebagai Ketua, Suraidah Suhardi sebagai Wakil Ketua I, Munandar Wijaya sebagai Wakil Ketua II dan Abdul Halim sebagai Wakil Ketua III. Pj Gubenur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan semua pimpinan DPRD Sulbar ini berpengalaman dan memilih kepemimpinan yang mumpuni. "Yang terpenting ada semangat baru, karena kita lima tahun kedepan mengalami tantangan baru lingkungan pemerintahan daerah maupun nasional," kata Bahtiar. Oleh karenannya, tentu DPRD dan Pemprov merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. "Apalagi Pemprov merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi kebijakan Pemprov harus selaras dengan arah kebijakan nasional," ungkapnya. Sedangkan, dalam dambutannya, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras mengungkapkan, tugas dan tanggung jawab yang diemban sangatlah berat, tapi juga sangat mulia, yakni mewujudkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan publik. "Tentu, kepercayaan ini adalah amanah yang harus kami jaga dan kami wujudkan dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Kami juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi daerah ini sangat kompleks dan memerlukan solusi yang inovatif secara kolaborasi," kata Amalia Fitri Aras. Sebagai lembaga legislatif, kata politikus Partai Golkar itu, DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan program yang memastikan, aspirasi masyarakat dapat terwujud dengan baik. "Kami yakin, dengan kerjasama yang solid antara DPRD, eksekutif dan seluruh elemen masyarakat, tentu dengan bimbingan dan arahan Forkopimda, kita dapat mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat, sesuai rencana pembangunan daerah yang telah kita sepakati," ujarnya. Amalia Fitri Aras pun berkomitmen, akan bekerja keras untuk memastikan, setiap keputusan dan kebijakan…

MAMUJU - Tim Desk Pilkada 2024 kembali rapat kordinasi bersama penyelenggara, Dinas, hingga Forkopimda di Media Center, Selasa 29 Oktober 2024. Rakor tersebut dipimpin Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail, bersama jajaran tim Desk Pilkada 2024. Hadir, KPU Sulbar, KPU Kabupaten se-Sulbar, Bawaslu Sulbar, Bawaslu Kabupaten se-Sulbar, OPD, dan Forkopimda. Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail mengatakan sesuai arahan Pj Gubernur , Bahtiar Baharuddin bahwa desk Pilkada 2024 harus dihidupkan di Sulbar. "Karena desk Pilkada ini sebuah wadah lintas sektor yang memang disiapkan secara berjenjang, ketika terjadi kendala-kendala teknis maupun non teknis sehingga segera diselesaikan," kata Herdin. Desk Pilkada 2024 ini sesuai peraturan Mendagri nomor 9 tahun 2005 mempunyai beberapa tugas diantaranya: Pertama melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada, melakukan pemantauan Pilkada semua calon, memberikan saran terhadap penyelesaian permasalahan, dan memberikan laporan perkembangan Pilkada kepada Mendagri. "Sampai saat ini tahapan Pilkada berjalan lancar dan damai, tanpa ada gesekan sesama calon maupun penyelenggara itu sendiri," ungkap Herdin. Sementara itu, instruksi netralitas ASN Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin sudah dilakukan sejak menginjakkan kaki Sulbar dan diperkuat instruksi Gubernur nomor 4 tahun 2024. "Ketika ASN melanggar akan ditindak, karena tidak ada kebal hukum. Sampai saat ini belum ada ASN di pemprov terlibat dalam politik praktis atau melanggar netralitas," bebernya. Meskipun, lingkup kabupaten saat ini ada yang sedang ditangani Bawaslu kabupaten, sehingga pihaknya terus menghimbau agar menjaga netralitas. "Semua komponen diharap ikut andil dalam menyukseskan Pilkada 2024, tidak terlibat dalam menyebarkan informasi hoax, maupun menyebar kebencian sesama pendukung," harapnya.(rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar mengikuti FGD penilaian interviu evaluasi SPBE secara daring yang dilaksanakan Kemenpan-RB, Senin 28 Oktober 2024. Dalam pelaksanaan evaluasi SPBE nasional oleh Kemenpan-RB tahun 2024, ditunjuk evaluator eksternal dari Universitas Gunadarma untuk mengevaluasi capaian penerapan SPBE Pemprov Sulbar. Olehnya Pemprov Sulbar menghadirkan Tim Koordinasi SPBE beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulbar bersama para staf teknis terkait. Tim evaluator menghadirkan 2 orang asesor eksternal dari Universitas Gunadarma, Naeli Umniati dan I Made Wiryana. Tim evaluator menyampaikan penilaian interviu ini dimaksudkan untuk mereviu kembali hasil penilaian mandiri Pemprov. Sulbar yang dikomparasi dengan penilaian dari evaluator ekternal. Adapun perbedaan penilaian pada indikator yang dianggap tidak sesuai dengan hasil penilaian mandiri maka Pemprov Sulbar diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan mengupload kembali bukti dukung sesuai yang diminta selama waktu tersedia 3 hari kedepan. Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemprov Sulbar Muhammad Idris yang hadir via daring menyampaikan, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk mensejajarkan Sulawesi Barat dengan provinsi lain dengan memfokuskan pada peningkatan nilai indeks digitalisasi pemerintahan melalui penerapan SPBE di Sulbar. “Kami ingin membudayakan tata Kelola layanan pemerintahan dan layananan publik dengan berbasis elektronik. Tentu ada harapan besar yang ingin segera kami wujudkan dengan kesungguhan keseriusan serta fokus yaitu menjadi champion dalam ber-SPBE. Harapan itu akan terwujud melalui arahan dan bimbingan dari Kemenpan-RB serta pihak lain yang berkompeten”. kata Idris Idris mengapresiasi fasilitasi kegiatan ini, kehadiran tim koordinasi dan kepala OPD lingkup pemprov. Sulbar menunjukkan wujud keseriusan kita dalam mendorong penerapan SPBE. "Terkait dengan evaluasi SPBE tahun ini kami mencatat sedikitnya ada 2 bagian yang masih perlu kita tingkatkan yakni aspek manajemen dan tatakelola. Dua hal ini yang saya pikir masih perlu effort yang tinggi agar capaian nilai indeks SPBE kita bisa makin optimal”. ungkapnya Sementara Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan, tahapan penilaian mandiri evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan capaian…

1.Dalam rangka melaksanakan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : “Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur dan obyektif, maka dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat membuka pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat periode 2024-2028. 2. Persyaratan umum menjadi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sesuai pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut : a. Warga negara Indonesia; b. Memiliki integritas dan tidak tercela; c.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia; e. memiliki pengalaman dalam aktifitas badan publik; f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; g. bersedia bekerja penuh waktu; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan i. sehat jiwa dan raga. 3. Persyaratan Khusus / Tambahan : a. Formulir kelengkapan administrasi dan daftar riwayat hidup yang telah diisi termasuk di dalamnya beberapa surat pernyataan, yang selanjutnya ditandatangani diatas materai Rp 10.000; b. fotokopi KTP dengan usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; c. asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat berkaitan dengan persyaratan umum pada angka 2 (dua) huruf c; d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang atau yang berkepentingan, berkaitan dengan persyaratan umum angka 2 (dua) huruf e; asli surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; f. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau berkepentingan; pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; g. Seluruh berkas yang telah diisi dan dilengkapi sebagaimana dimaksud pada…

Polman- Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menerima rombongan Atlet Pencak Silat Sulbar usai berlaga pada Kejuaraan Nasional Remaja di GOR Jatidiri Semarang Provinsi Jawa Tengah dua hari yang lalu, Selasa, 29 Oktober 2024. Ali Baal Masdar mengatakan, untuk memastikan atlet Sulbar benar-benar mendapatkan jatah bermain ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab, data atlet tersebut akan dikirim langsung ke Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yaitu Prabowo Subianto. Masih kata Ali Baal Masdar, selaku Ketua KONI, Ia akan mengarahkan kemampuan semaksimal mungkin untuk kemajuan olahraga Sulawesi Barat dan juga terus melakukan pembinaan kepada para atlet Sulbar agar terus berprestasi " Selamat bagi atlet Pencak Silat Sulbar yang berhasil meraih medali emas, tentunya kita akan terus kawal atlet kita hingga dapat tembus ke pemusatan pelatihan nasional dan bisa wakili tim Indonesia ke Abu Dhabi nantinya," pungkas Ali Baal Masdar Atlet Pencak Silat Sulbar kelahiran Tasiu Kecamatan Kalukku, Darmawan Arjuna Putra (16) menyampaikan, sesuai juknis pertandingan kejurnas Semarang kemarin, para pesilat yang berhasil keluar sebagai pemenang akan mewakili Tim Pencak Silat Indonesia ke Uni Emirat Arab Abu Dhabi. " Alhamdulillah saya berhasil meraih medali emas setelah dapat mengalahkan pesilat asal Kalimantan Timur di babak final," bebernya Ia berharap, dapat kembali mengharumkan nama Sulbar melalui ajang Pencak silat dan bisa mewakili Tim Indonesia berlaga di Abu Dhabi Uni Emirat Arab " Lawan terberat yang saya rasakan itu dari Kalimantan timur, Jawa timur juga keras, " pungkas Darmawan saat ditemui awak media. (rls)

MAKASSAR --Sejumlah ASN Pemprov Sulbar rmengikuti Kopri RUN 2024 dlm rangka Hari Jadi Sulsel ke-355 & HUT KORPRI ke 53, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 27 Oktober 2024. Sekitar 6.400 peserta mengikuti event tersebut datang dari berbagai daerah dan instansi seluruh Indonesia. Para peserta Start di depan Rujab Gubernur Sulsel dan mengambil rute 10 Km mulai dari dr jl. Sudirman, jl. Haji bau, jl. Penghibur & jl nusantara, jln sulawesi, jl ahmad yani, jl gunung latimojong & jl. Sungai saddang lama, berakhir kembali di jl. Sudirman dan kembalinfinis di Rujab.. Pada event ini telah terbagi beberapa kategori. Untuk ASN 5K dan 10K putra dan putri, serta UMUM 5K dan 10K Putra dan Putri Untuk kategori ASN 10K Putri, anggota KORPRI Sulbar Anis Mid Roroh berhasil merebut podium juara 3. Roroh panggilan akrab sang pelari itu adalah PNS yang sehari-hari bertugas pada Dinas Dagperingkop dan UKM Pemprov Sulbar. Pada kategori yang sama, Juara I utusan dari PNS TNI & juara 2 dr Kementerian Keuangan Jakarta "Terima kasih kepada KORPRI Sulbar yang terus mendukung pengembangan minat olahraga para ASN, maju terus" ucap Anis (rls)

MAMUJU - Pengendalian inflasi menjadi fokus utama Pemprov Sulawesi Barat termasuk Pemkab se-Sulbar. Hal ini, agar masyarakat tidak kewalahan dalam bertransaksi kebutuhan pokok yang mahal. Sehingga, diperlukan gerakan pangan murah (GPM) yang selama ini dilaksanakan Pemprov Sulbar. Dengan demikian, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin Pemkab juga turut melaksanakan GPM diwilayahnya masing-masing. "Kita minta Bupati aktif melaksanakan GPM dan Operasi pasar seperti yang dilakukan Pemkab Mamuju saat ini," kata Bahtiar, Senin 28 Oktober 2024. Dirinya mengapresiasi Pemkab Mamuju yang bergerak langsung melaksanakan GPM dan operasi pasar. "Kita apresiasi apa yang dilakukan Pemkab Mamuju. Kabupaten lain juga diharap ikut aktif lakukan GPM dan Operasi pasar," ungkapnya. Ini juga sesuai arahan dari Mendagri agar seluruh Pemprov, Pemkab /Kota ikut melakukan GPM dan Operasi pasar. "Sehingga inflasi bisa terkendali, bahan pokok juga bisa tidak mengalami kenaikan yang signifikan," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Masyarakat Indonesia kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda. Perayaan Hari Sumpah Pemuda tahun ini sudah memasuki peringatan yang ke-96. Terdapat berbagai cara untuk merayakannya, salah satunya dengan melaksanakan upacara bendera. Pelaksanaan upacara ini dilakukan dengan mengikuti pedoman resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia (RI). Pedoman tersebut memuat mengenai jadwal, susunan acara, teks sambutan, hingga teks doanya. Pedoman upacara Kemenpora RI ini diunggah melalui laman resminya. Pemprov Sulbar sendiri melaksanakan upacara peringatan di halaman kantornya, Senin 28 Oktober 2024. Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri langsung peringatan sumpah pemuda di Jakarta. Sedangkan, yang memimpin upacara di Pemprov yakni Asisten 1 Bidang Pemkesra Muh Jaun sekligus membacakan naskah sambutan sumpah pemuda. "Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi sumpah pemuda 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indoneesia," kata Jaun membacakan sambutan seragam Menteri Pemuda dan Olahraga Ia menambahkan , bulan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target Pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target Pembangunan jangka panjang 2045. "Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam Pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek Pembangunan maupun sebagai objek Pembangunan," ujarnya. Salah satu pemuda yang ikut upacara M Farel Akil mengatakan sebagai generasi muda, makna hari sumpah pemuda harus tumbuh semangat para pemuda. "Tumbuh semangat dan rasa persatuan bagi generasi muda unuk lepas dari penjajahan dan patriolisme serta gotong royong," kata Farel. "Saya harap kita selalu mengingat jasa-jasa pahlawan pemuda yang mendahului dan terimakasih pada pahlawan semoga jasa-jasanya kami kenang," tambahnya. Sementara, pemuda lainnya Augre Alesia mengungkapkan makna sumpa pemuda baginya siswa-siswi di Indonesia khususnya di Sulbar dapat penumbuhkan rasa nasionalisme dan…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat , Bahtiar Baharuddin akan membentuk unit pembibitan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Sulbar. Hal ini, dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bibit yang disediakan. "Ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan bibit-bibit, maka tahun 2025 juga kita programkan pembentukan Unit Pembibitan Rakyat (UPR) sesuai komoditi budidaya masyarakat setempat," kata Bahtiar Ia menambahkan , UPR ini tersebar di seluruh Sulbar yang didampingi oleh para penyuluh tani kebun ikan. "Jadi UPR Bibit Kakao = 100 UPR Rp 25 juta, UPR Bibit Kopi = 100 UPR Rp 25 juta, UPR Bibit Durian = 100 UPR Rp 25 juta, dan UPR Bibit Nila = 100 UPR Rp 25 juta," bebernya. Dengan demikian masyarakat Sulbar akan sangat terbantu, karena tidak lagi membeli bibit yang sangat mahal. "Karena bisa produksi sendiri dengan biaya sangat murah. Diharapkan merangsang pertambahan jumlah UPR mandiri yang dibuat sendiri oleh masyarakat," ungkapnya. Dia meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan masyarakat dan lokasi tersebar seluruh Sulbar sesuai tempat konsentrasi komoditi-komoditi tersebut. "Saya juga sudah arahkan TAPD untuk merancang itu. Ini demi mengurangi ketergantunagn masyarakat terhadap bantuan bibit dan harga bibit-bibit yang berkualitas baik bibit holtikultura, bibit ternak dan bibit ikan," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Menindaklanjuti program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemprov Sulbar mulai uji coba pada tingkat SMA dan SMK. Selanjutnya, Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin juga menginstruksikan kepada seluruh Pemkab untuk melakukan uji coba di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Saya minta seluruh kabupaten membuat uji coba makan bergizi seimbang secara gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP," kata Bahtiar. Mengingat, SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. "Kita juga minta sekolah naungan Kementerian Agama Sulbar melakukan uji coba makan bergizi gratis," ungkapnya. Hal ini, dilakukan agar saat pelaksanaan program Presiden dan Wapres pada tahun 2025 berjalan lancar. "Makanya dilakukan uji coba supaya bisa di evaluasi apa kekurangannya," bebernya. Sebelumnya, Pemprov Sulbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan uji coba di SMA 1 Mamuju dengan berjalan lancar. Termasuk, dilanjutkan uji coba makan bergizi gratis di SMA 1 Rangas Mamuju dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar bersama seluruh forkopimda.(rls)