Mamuju--Memastikan kesiapan acara Konsultasi Regional PDRB Wilayah Kasulampua dan Musrenbang Regional Tahun 2024, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana melakukan peninjauan di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju, Rabu (15/5/2024). Tujuannya dari peninjauan tersebut yaitu memastikan kesiapan venue acara. Dalam peninjauannya, Kepala Bapperida Sulbar juga terlihat berbincang-bincang dengan panitia lintas sektor dan event organizer. Dalam keterangannya, Junda menyampaikan persiapan tempat sudah mencapai 80 persen. "Hanya saja saya minta ada penambahan Round Table dan penataan ulang posisi Videobooth 360. Event ini kelas nasional, khususnya Wilayah Timur Indonesia yang diikuti 19 provinsi, sehingga kita harus maksimalkan dari sisi persiapannya," kata Junda. "Terakhir, segala upaya sudah kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Semoga acara ini berjalan baik, aman dan lancer," tutupnya. Diketahui, acara Konsultasi Regional PDRB Wilayah Kasulampua dan Musrenbang Regional Tahun 2024 diawali dengan Welcome Dinner dan dilanjut High Level Meeting yang diagendakan mulai Pukul 18.30 Wita, Rabu (15/5/2024) malam. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menekankan verifikasi pokok – pokok pikiran DPRD Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Itu disampaikan dalam rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD bersama para Kepala Bidang serta para Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Bapperida Sulbar yang dilaksanakan di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (14/5/2024). “Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokok-Pokok Pikiran merupakan permasalahan-permasalahan masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing. Olehnya itu, diminta setiap bidang dalam memverifikasi Pokok-Pokok Pikiran tersebut, diperlukan keseriusan dan menyamakan persepsi teman-teman sekalian, agar Pokok-Pokok Pikiran sesuai dengan arah prioritas pembangunan, ” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar. Junda juga meminta semua Kepala Bidang Lingkup Bapperida untuk fokus mendampingi dalam proses verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025. Diketahui, sesuai amanat Pasal 178 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan ke dalam e-planning bagi daerah yang telah memiliki Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengungkap alasan mengajukan Sulbar sebagai tuan rumah Kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) Tahun 2024. Alasan pertama menurut Junda, penyelenggaraan Konreg PDRB Kasulampua di Mamuju pada tanggal 15 – 16 Mei 2024 sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulbar. “Kita menganggap kegiatan ini sebagai sebuah peluang, harapannya ada multiplier effect berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Junda dalam Dialog Interaktif Halo Sulbar : “Konreg PDRB Kasulampua dan Agenda Penguatan Ekonomi Sulbar” di Kantor RRI Mamuju, pada Selasa (14/5/2024). Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri. Ia menggambarkan pertumbuhan ekonomi Sulbar yang terjadi saat penyelenggaraan Festival Sandeq Race pada September 2022. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan besar di daerah dapat mendorong penguatan ekonomi wilayah. “Pada bulan September 2022, Sulbar pernah menyelenggarakan Festival Sandeq. BPS memotret bahwa festival ini berimbas pada beberapa sektor, misalnya sektor transportasi. Di bulan September, angkutan udara itu naik 18 persen. Sementara akomodasi, tingkat hunian mencapai 35,96 persen dan itu adalah capaian tertinggi,” ucapnya. “Agar kesuksesan itu berulang, kita berharap bahwa akan juga banyak sektor yang terdampak dari pelaksanaan Konreg Kasulampua 2024 di Mamuju ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun ini, adalah kegiatan konreg ini. Juga sebagai upaya bagaimana mendatangkan tamu di level yang lebih besar ke Sulbar,” sambungnya. Alasan kedua yang disampaikan Junda Maulana adalah untuk menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat atas permasalahan serta kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan Konreg PDRB ini. “Kalau kita melakukan event – event besar, kemudian ada permasalahan, maka permasalahan ini akan menjadi evaluasi di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bahwa ternyata di Sulbar masih terkendala, ini yang harus kita tingkatkan,” jelasnya. Selain itu, Kepala Bapperida Sulbar juga berharap Konreg ini…

Mamuju--Hadir dalam Dialog Interaktif Halo Sulbar di RRI Mamuju pada Selasa (14/5/2024), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menyebut telah mempersiapkan pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kasulampua) Tahun 2024 sebaik mungkin bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, dan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaraan Sulbar. “Insya Allah kesiapan kita ini sudah 90 persen, kita berharap besok (Rabu 15 Mei red.) sudah 99 persen, 1 persennya kita menyerahkan diri kepada Allah. Secara kapasitas kami selaku manusia Insyaallah kami sudah mempersiapkan sebaik mungkin,” kata Junda saat ditanya mengenai kesiapan Pemprov Sulbar dalam pelaksanaan Konreg PDRB pada 15 – 16 Mei 2024. Sebelumnya, menjelang pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua 2024, Bapperida Sulbar melaksanakan rapat finalisasi teknis yang dipimpin langsung Kepala Baperida Sulbar, Junda Maulana di Ruang RPJMD Bapperida Sulbar, Senin 13 Mei 2024. Rapat dimulai dengan pemaparan Kepala Bidang PSDA Bapperida Sulbar Muhammad Nur Dadjwi yang sekaligus Ketua Penyelenggara Konreg PDRB Kasulampua. Ia menjelaskan, konsep acara High Level Meeting (HLM), Penataan Ball Room dan Tenant di Hall Maleo Convention, Akomodasi serta penjemputan hingga materi dan perumusan kesepakatan. Rapat yang dihadiri Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Sulbar Tjahjo Purnomo, Kepala Bandara Tampa Padang Mamuju Djarot Nugroho, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar Achmad, hingga Protokoler Biro Umum Sekretariat Daerah Sulbar turut memberikan masukan dan saran guna menyukseskan pelaksanaan Konreg. Pada rapat itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar Muh. Saleh menjelaskan rumusan nama dan isi kesepakatan Konreg PDRB Kasulampua 2024. “Kami memberi tema Kesepakatan Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2024 yaitu Kesepakatan Manakarra. Kesepakatan dan rekomendasi yang dibuat tentunya mengacu dari tema konreg dan beberapa kebijakan transformasi ekonomi di wilayah Kasulampua, termasuk melihat beberapa substansi yang disampaikan oleh narasumber…

Mamuju-- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan kesiapannya dalam melakukan pemantauan dan berkoordinasi ke pemerintah kabupaten (pemkab) di Sulbar secara berkala, terhadap kondisi sungai dan sistem drainase di wilayahnya guna mengantisipasi potensi banjir akibat luapan sungai saat hujan lebat. Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesiapan menghadapi musim hujan yang kemungkinan membawa risiko banjir. "Kami akan terus memantau kondisi sungai dan sistem drainase secara rutin untuk memperoleh informasi yang akurat tentang potensi banjir, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat segera dilakukan," kata Yasir Fattah, Rabu 15 Mei 2024. Langkah-langkah pencegahan yang akan diambil oleh BPBD Sulbar yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi mencegah banjir, termasuk melakukan pemantauan kondisi sungai dan saluran drainase. Selain itu, kerja sama dengan instansi terkait juga akan ditingkatkan untuk menjadikan upaya pencegahan banjir lebih efektif. Yasir Fatta menegaskan, pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi bencana banjir. Olehnya itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melaporkan potensi bahaya banjir, dan mengikuti petunjuk evakuasi yang disampaikan oleh petugas terkait. Dengan langkah-langkah preventif yang diambil oleh BPBD Sulbar, diharapkan potensi kerugian akibat banjir dapat diminimalkan dan keamanan masyarakat terjaga. BPBD Sulbar siap bekerjasama dengan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman banjir. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan langkah proaktif dengan mengadakan koordinasi bersama pemerintah kabupaten di Sulbar terkait evakuasi dini bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi. Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menjelaskan, koordinasi itu bertujuan untuk menentukan lokasi evakuasi yang aman dan strategi evakuasi yang efektif dalam menghadapi bencana banjir dan longsor. "Kami bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi daerah-daerah rawan bencana dan merumuskan rencana evakuasi dini yang dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat," kata Yasir Fattah, Rabu 15 Mei 2024. Disampaikan, dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, BPBD Sulbar juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah evakuasi darurat dan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana banjir atau longsor. “Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya evakuasi dini untuk menghindari risiko kecelakaan dan kerugian yang lebih besar,” ujarnya. Sementara, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar Husain Mansyur, juga menekankan pentingnya kerja sama antara BPBD, pemerintah kabupaten, relawan bencana, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan rencana evakuasi dini. "Kesiapsiagaan dan kerja sama semua pihak merupakan kunci dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi keselamatan masyarakat," pungkasnya. Dengan adanya kerja sama yang baik antara BPBD Sulbar dan pemerintah kabupaten, diharapkan evakuasi dini dapat dilaksanakan dengan efektif dan mampu menyelamatkan nyawa serta harta benda masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi, menerima kunjungan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Mamasa Gusti Harmiawan, Rabu 15 Mei 2024. Kunjungannya ke BPBD Sulbar terkait terjadinya kembali becana Alam (banjir dan longsor) di Jalur Kecamatan Nosu-Kecamatan Pana. Menurut Kalaksa BPBD Mamasa, Gusti Harmiawan, terjadi lagi longsor di Jalur Jalan Kecamatan Nosu- Kecamatan Pana dan Kecamatan Tabang- Kecamatan Nosu. “Hari ini (Rabu 15 Mei red.) Dinas PUPR Sulbar sementara melakukan pembenahan, namun dianggap belum tuntas sehingga kembali terjadi longsor. Diharapkan pekerjaan tersebut dikerjakan secara maksimal, selain itu perlu penambahan alat berat di lokasi tersebut,” kata Gusti. Menanggapi hal tersebut, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Suhardi menyatakan, BPBD Sulbar siap membantu mengkoordinasikan upaya penanganan tanah longsor ke Dinas PUPR Sulbar dan tetap melaporkan masalah tersebut ke pimpinan, dalam hal ini Plt. Kalaksa BPBD Sulbar. Suhardi menambahkan, pihaknya juga akan memberi arahan kepada BPBD Mamasa untuk melakukan asesmen kerusakan dan kerugian akibat bencana. "Prioritas utama adalah mengevakuasi dan menyelamatkan warga terdampak," imbuhnya Di sela-sela koordinasi di Graha BNPB Jakarta, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fatta menyampaikan, kunjungan itu diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara BPBD Sulbar dan BPBD Mamasa dalam memberikan informasi yang update untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari ancaman bencana banjir dan longsor di wilayah Mamasa. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Masyarakat dekat kantor Gubernur Sulbar memprotes adanya pembangunan tower milik PT Tower Bersama (Swasta). Menanggapi itu, Pemprov Sulbar menyurati Pemkab Mamuju hari ini 15 Mei 2024 agar tidak menerbitkan izin pembangunannya. "Kita sudah menyurati Pemkab agar tidak menerbitkan izin pembangunannya, karena sampai saat ini belum ada permintaan izin ke Pemprov," kata Kabid BMD BPKPD Andi Muh Bisyri Nur, Rabu 15 Mei 2024. Ia menambahkan, lahan tersebut masuk kawasan milik Pemprov Sulbar, namun sampai saat belum dilakukan pembebasan kepada pemilik bernama Almarhum Abdullah. "Saya sudah konfirmasi minggu lalu ke Telkomsel dan ini bukan miliknya, ternyata milik swasta membangun tanpa izin. Padahal secara administrasi itu masuk sertifikat milik Pemprov Sulbar sesuai nomor 19 tahun 2012, tapi belum dibebaskan," tambahnya. Begitupun, Kadis DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis menegaskan bahwa semenjak pembangunan sampai saat ini belum ada izin dikeluarkan DPM-PTSP. "Belum ada izinnya, tadi saya kordinasikan ke PTSP Kabupaten belum ada juga terbit persetujuan bangunan gedung. Jadi kalau tower itu bangunan yang harus memiliki izin," tegasnya. Sedangkan, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengungkapkan , saat pembangunan sudah dikordinasikan ke instansi terkait. "Jadi tidak ada permohonan pembangunan masuk ke Pemprov. Makanya sementara dikordinasikan," ucap Syaharuddin. Saat ini, Pemprov menunggu surat balasan dari Pemkab Mamuju agar tidak menerbitkan izin pembangunan tower. "Pengaturan pembangunan menara telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/Per/M.Kominfo/ Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi. Dimana dalam salah satu pasal disebutkan bahwa pengaturan penempatan lokasi menara harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang dilakukan dengan mekanismetransparan dan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efesien dan efektif demi kepentingan Umum," ucap Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula. Selain itu, mekanisme pembangunan menara telekomunikasi juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang…

MAMUJU -- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfoperss) Pemprov Sulbar turut berperan dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ ke X Tingkat Provinsi di Pasangkayu. Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan, dukungan Bidang IKP terhadap pelaksanaan MTQ sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi antar Pemprov Sulbar dan pihak terkait. Hal ini ini juga bentuk dukungan terhadap progran-program LPTQ dalam dalam mengembangkan kemampuan masyarakat dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an. "Berhubung karena kegiatan ini dipusatkan di Pasangkayu, sehingga melalui dukungan IKP dapat menyebarluaskan materi-materi dalam pelaksanaan MTQ, sehingga masyarakat yang ada di Polman, Pasangkayu, bahkan di Indonesia dapat menyaksikan melalui fasilitas live streaming," ucap Mustari. Kabid Humas Dinas Kominfo Sulbar Dian Afrianty menjelaskan kehadiran IKP pada pelaksanaan MTQ juga sebagai implementasi birokrasi modern yang mengedepankan digitalisasi untuk melayani masyarakat. "Kami juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah tepat, akurat, dan dapat dipercaya, serta mendukung komunikasi yang efektif antara pemerintah/organisasi dengan masyarakat," pungkasnya. (Rls)

Mamuju --Inspektorat, Dinas PMD dan dinas Kominfo Sulbar mengikuti Bimbingan Teknis Indikator Desa Anti Korupsi, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan, Bimtek tersebut bagian dari perluasan program KPK RI yang telah membentuk 33 Percontohan Desa Anti Korupsi pada 33 Provinsi di Indonesia. Pelaksanaan Bimtek diagendakan selama dua hari, 15-16 Mei 2025 di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK RI Jalan Rasuna Sa'id Kav C.1 Kuningan Jakarta Selatan. Perwakilan tiga OPD Pemprov Sulbar, yaitu Kepala Inspektur Inspektorat Sulbar M.Nasir, Kadis PMD Sulbar Yakob F Solon,Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula serta di dampingi tim teknis dari OPD. "Bimtek ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemberantasan korupsi," kata Mustari. Lebih lanjut Mustari menjelaskan, Bimtek ini mengarah pada penyusunan indikator Desa Anti Korupsi terkait Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokall. "Selain indikator tersebut untuk mendukung perluaaan Desa Anti Korupsi, dalam Bimtek ini juga ditekankan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui digitalisasi, keterbukaan informasi publik melalui website desa, tata kelola pemerintahan desa melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mensosialisasikan dan menginternalisasi 9 nilai Anti Korupsi yaitu, Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab,Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil dan Kerja Keras (JUMAT BERSEPEDA),"pungkasnya. (*)