Mamuju--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) meraih dua Penghargaan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, yang disampaikan melalui surat tertulis pada Rabu (29/5/2024). Dua Penghargaan yang diraih, yaitu pertama sebagai Satuan Kerja (Satker) Peraih Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Lingkup Kanwil DJPb Sulbar Periode Triwulan I Tahun 2024 (Kategori Satker Kecil dengan Pagu DIPA yang dapat di-UP-kan di bawah Rp. 2,4 M). Kedua, sebagai Satker dengan Akurasi Pelaksanaan Anggaran Maksimal Periode Triwulan I Tahun 2024. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode triwulan I Tahun 2024, Kanwil DJPb Sulbar memberikan apresiasi kepada sejumlah Satker Peraih Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Lingkup Kanwil DJPb Sulbar Periode Triwulan I Tahun 2024. “Kami Bapperida Sulbar mendapat dua penghargaan sekaligus dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode triwulan I Tahun 2024 oleh Kanwil DJPb Sulbar ,” ungkap Junda. Atas apresiasi tersebut, Kepala Bapperida Sulbar berkomitmen dalam pengelolaan kinerja secara maksimal. Ia pun berharap predikat terbaik itu dapat terus dipertahankan. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong peningkatan dan pembinaan inovasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Inovasi di Sulbar, yang diadakan di Multifunction Room, Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju pada Selasa (28/5/2024). Kegiatan dibuka oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan menghadirkan tiga narasumber, yaitu pertama Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi dan Pemerintahan Dalam Negeri Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI, Aferi Syamsidar Fudail. Kedua, Analis Kebijakan Ahli Pertama Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah BSKDN Kemendagri RI, Aldo Harjunanto. Ketiga, Analis Kebijakan Ahli Muda Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN Makassar, Anita. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar Muh. Saleh menyebutkan tiga tujuan pelaksanaan kegiatan. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam pembinaan inovasi daerah di Sulbar, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan inovasi daerah, serta mendorong lahirnya inovasi daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Muh. Saleh. Pada kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan beberapa hal dalam mendorong pengembangan inovasi bagi pemerintah daerah, diantaranya perlunya penguatan sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang dapat mendorong kemajuan inovasi. “Adapun tantangan inovasi bagi pemerintah daerah, salah satunya budaya inovasi yang belum berjalan optimal,” ungkapnya. Di tempat terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyampaikan, Rakor dan Bimtek Pembinaan Inovasi itu sebagai upaya mendorong Sulbar untuk dapat berpartisipasi dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendukung komitmen pemerintah terhadap perlindungan laut sesuai amanat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS adalah hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Di dalam UNCLOS 1982 telah diatur secara lengkap mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kepala DKP Sulbar Suyuti Marzuki, dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa DKP Sulbar akan terus mengambil peran dengan berbagai langkah konkret dalam upaya melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Transplantasi Terumbu Karang (Coral Reef Transplantation) di Pulau Karampuang, Mamuju, Sulbar, pada 8 Juni 2024 mendatang. “Kegiatan ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh DKP Sulbar dalam menerapkan agenda Ekonomi Biru. “Let’s do plant coral, then we get plenty of fish,” kata Suyuti, Jumat 31 Mei 2024. Suyuti menjelaskan, Ekonomi Biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. “Ekonomi Biru berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian. Selain itu, transplantasi terumbu karang juga menjadi salah satu momen penting untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan aksi konkret dalam perlindungan dan konservasi lautan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang berlimpah di dalamnya,” terang Suyuti. “Pelaksanaan kegiatan transplantasi karang tersebut juga menandai agenda World Oceans Day (Hari Laut Sedunia) yang diperingati setiap tanggal 8 Juni setiap tahunnya,” sambungnya. Ia menambahkan, World Oceans Day pertama kali diusulkan pada Konferensi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Pada saat itu, muncul kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lautan dan perannya dalam menjaga…

Mejene--Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail bersama para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulbar mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris dalam Kunjungan Kerja (Kunker) di seluruh kabupaten di Sulbar. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan daerah yang menjadi salah satu pilar ekonomi penting bagi Sulbar. Pada Kamis 30 Mei 2024, Pj. Gubernur Sulbar bersama rombongan sambangi Polewali Mandar dan Majene, setelah sebelumnya kunjungi Mamasa Rabu 29 Mei 2024 serta Pasangkayu dan Mamuju Tengah pada Selasa 28 Mei 2024. Kadis Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, stakeholder terkait, dan masyarakat dalam merealisasikan agenda-agenda strategis pembangunan. "Kami siap mendukung penuh delapan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pj. Gubernur Sulbar guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Sulbar," ujarnya dengan tegas, saat ditemui di sela-sela Kunker di Majene. Selain itu, juga menegaskan pentingnya diversifikasi tanaman sebagai upaya menguatkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang mendorong peningkatan ekonomi lokal. "Salah satu tanaman yang kami prioritaskan adalah sukun. Tanaman ini merupakan tanaman endemik di Sulbar. Tanaman ini memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta pemanfaatan lahan yang optimal," ungkapnya. Dalam konteks pengembangan tanaman sukun, Kadis Perkebunan Sulbar berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha, pengembangan tanaman sukun di Sulbar dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh. Pengembangan tanaman sukun dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan petani, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan di Sulbar serta promosi pasar yang intensif guna memperluas pangsa pasar sukun di tingkat global. Dengan dukungan penuh dari Dinas Perkebunan dan berbagai pihak terkait, diharapkan pengembangan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Sulbar. Dengan potensi ekonomi yang besar dan dukungan yang kuat dari pemerintah dan pelaku industri, tanaman…

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyebut, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang merupakan pekerjaan yang super prioritas. Hal itu disampaikan Bahtiar Baharuddin dalam rapat bersama Forkopimda, KPU dan Bawaslu se -Sulbar dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Luber Jurdil, aman dan damai di Sulbar, Jumat, 31 Mei 2024. Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, perintah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri , anggaran Pilkada sudah harus ditransfer ke penyelenggara, hingga keamanan pada Juli 2024. "Perintahnya Kemendagri, bulan 7 uangnya sudah harus di transfer semua. Nah, ini harus saya cek. Saya harus menyampaikan sedikit agak serius, saya jadi Pj karena ada Pilkada. Maka, ini (Pilkada) adalah pekerjaan super-super prioritas yang lainnya bisa ditunda.Mau bangun jalan bisa ditunda, bangun sekolah bisa ditunda. Kenapa, kalau ini Pilkada tidak sukses, merusak sistem konstitusi kita. Dampaknya luar biasa. Maka seluruh hal yang menghambat Pilkada harus diselesaikan, demi kepentingan negara lebih luas," sambungnya. Soal anggaran, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu tak ingin mendengar Pemda se Sulbar mengeluhkan soal keterbatasan anggaran. Menurut, kegiatan-kegiatan lain bisa dihentikan dan anggarannya dialihkan ke Pilkada. "Soal anggaran, tdak ada cerita tidak ada uang. Minus, tidak ada cerita minus" ungkap Bahtiar Baharuddin. Lanjut Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Pilkada serentak 2024 sudah ditentukan waktunya, yakni 27 November 2024. Sehingga, anggaran sudah harus ada. "Sudah ditentukan waktunya (Pilkada) 27 November 2024. Uang, Sapras, semuanya harus ada, tidak boleh tidak. Kalau kabupaten tidak bisa siapkan uangnya, saya akan turunkan inspektorat" pungkasnya. Hanya saja, kata Bahtiar Baharuddin, penyelenggara tidak boleh seenaknya mengusulkan kegiatan yang tidak perlu dianggarkan, lantaran keuangan daerah juga sangatlah terbatas. Sehingga, harus dipergunakan sebaik-baiknya. "Saya kasi pandangan penyelenggara, uang kita itu terbatas, sehemat-hemat mungkin. Kita ingin selenggarakan Pilkada tapi kita juga mau membangun," tutupnya. (Rls

Mamuju -Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin kembali menemui pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Mamuju, Jumat, 31 Mei 2024. Ikut bersama Bahtiar Baharuddin yakni Bupati Mamuju, BI Perwakilan Sulbar, Sekda Mamuju, Dinas Ketapang Sulbar, Diskoperindag Mamuju, DKP, Forkopimda, serta tim inflasi Sulbar. Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, pihaknya ingin memastikan bahan pokok di pasar tradisional di Ibu Kota Sulbar itu tetap terkendali. "Saya mengecek pasar hari ini, intinya adalah memastikan bahwa seluruh bahan-bahan pokok yang mempengaruhi inflasi di wilayah Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamuju itu, aman dan terkendali," kata Bahtiar Baharuddin. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, pihaknya mendapati harga bahan pokok di Pasar Tradisional Mamuju masih dalam batas normal. "Dari pantauan kami, saya yang cek langsung, hampir seluruhnya, harga-harganya dalam batas toleransi harga eceran tertinggi. Misalnya cabe rawit, cabe besar, bawang merah, harga ayam, terus yang lainnya juga saya lihat bagus," ungkapnya. Lanjut Bahtiar Baharuddin menjelaskan, sejumlah produk yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Sulbar bakal didorong kedepannya. "Bahkan, disini memang banyak produksi-produiksi yang mungkin bisa kita dorong. Misalnya buah nanas yang memiliki antioksidan tinggi, hingga jenis pisang," tutur Bahtiar Baharuddin. Salah satu pedangan di Pasar Tradisional Mamuju, Jasar mengatakan, pantauan yang dilakukan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, sangatlah bermanfaat bagi para pedagang. "Terkait kunjungannya pak gubernur, alhamdulilah bagi saya sangat baik karena melakukan pemantauan harga, supaya dinas perdagangan juga tau harga di sini saat ada kenaikan dan penurunan," ujar Jasar. Ia pun berharap, pemerintah setempat dapat memperhatikan kondisi pasar, khususnya di Pasar Tradisional Mamuju. "Jalannya itu kalau hujan, biasa becek. Jadi, kami harap ada perbaikan jalan disekitar area pasar nantinya," tutupnya. (Rls)

Mamuju--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi “Pencegahan Perkawinan Anak ”, Rabu, 29 Mei 2024. Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Sulbar, kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Makhmuddin beserta stafnya. Sebanyak 200 peserta terdiri dari siswa (i) mulai dari tingkat SD,SLTP-sederajat,SLTA-sederajat dan masing-masing guru pendamping hadir dalam kegiatan ini. Adapun sebagai narasumber, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulbar Mubarok dan perwakilan dari Polsek Mamuju Sulaiman. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi atau pemahaman bagi para siswa (i) untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak/perkawinan usia dini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menurunkan tingginya angka perkawinan anak yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Sulbar, Makhmuddin mengatakan, kegiatan itu diharapkan dapat bermanfaat untuk menurunkan angka perkawinan anak di Sulbar. “Semoga melalui kegiatan ini peserta bisa lebih memahami dan menjadi role model untuk lingkungannya dalam mencegah perkawinan anak usia dini di Sulbar. Perkawinan Anak NO Prestasi YES,” kata Makhmuddin. Salah satu Siswi SDN 03 Mamuju, Tiara mengatakan, dengan kegiatan itu dirinya lebih bisa dan paham cara menjaga diri dari hal-hal buruk yang bisa merusak masa depannya. Sementara, Ainun Septika R. Siswi SMPN 2 Mamuju, juga mengatakan, dirinya banyak belajar dan mengetahui informasi tentang perkawinan anak pada kegiatan tersebut. “Dan dengan kegiatan ini, saya juga termotivasi untuk menjadi remaja yang berkualitas dan menghindari masalah-masalah pada remaja,” ucap Ainun. Penulis : DP3AP2KB Sulbar Editor…

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif, menjadi salah satu narasumber dalam sebuah acara Dialog Halo Sulbar di Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Mamuju, Sulbar, Kamis (30/05/2024). Dialog yang dimulai Pukul 09.00 Wita tersebut membahas strategi konkret dalam melakukan pengembangan tanaman pisang Cavendish di Sulbar. Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar berkomitmen untuk mengembangkan pisang Cavendish. Budidaya pisang Cavendish ini diinisiasi Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, untuk membangun Komoditas Hortikultura di Sulbar. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menjelaskan, pengembangan pisang Cavendish merupakan komoditas tambahan, artinya tidak menghilangkan jenis pisang yang sudah ada di Sulbar. Adapun komoditas lain yang sudah ada ditingkatkan, seperti pisang lokal, kakao maupun cengkeh. “Situasi di Sulbar, pisang-pisang lokal kita puluhan truk setiap hari dikirim dari Sulbar ke Kalimantan. Perhitungannya bahwa dalam 1 hektar bisa ditanam 1.300 pohon, 9 bulan panen, sehingga petani dalam 1 siklus bisa mendapatkan 60-77 juta. Sehingga Cavendish ini sangat potensial dikembangkan di sini (Sulbar red.),” ungkap Syamsul Ma’rif. Syamsul Ma’rif menyampaikan, kedepan pisang Cavendish akan dimanage dari hulur sampai hilir, dari perencanaan budidaya, pendampingan, pengolahan pasca panen hingga pemasaran akan ditangani secara profesional. “Kemudian akan dihadirkan offtaker yang akan memberikan branding terhadap produksi kita,” ujarnya. Ia menambahkan, Pj. Gubernur Sulbar meminta dipersipakan lahan untuk penyediaan bibit pisang dengan kultur jaringan melalui UPTD Dinas TPHP yaitu Balai Benih Hortikultura melalui Laboratorium Kultur Jaringan. “Pengembangan bibit pisang dengan memanfaatkan teknik kultur jaringan, sehingga dapat memperbanyak tanaman dengan lebih efisien,” tambahnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan langkah konkret dalam upaya penanganan pasca bencana longsor di Kabupaten Mamasa, dengan membawa mobil tangki air dan mobil truk serbaguna ke lokasi bencana sebagai bentuk bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Langkah konkret tersebut mempertegas komitmen Pemprov Sulbar dalam hal ini BPBD Sulbar dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada korban bencana longsor di Mamasa, serta memastikan proses penanganan bencana berjalan dengan baik dan efisien. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah bersama dengan timnya turut serta dalam upaya evakuasi dan pendistribusian bantuan kepada korban bencana. Bantuan mobil tangki air dan mobil truk serbaguna tersebut dibawa saat Kunjungan Kerja Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin di Kabupaten Mamasa, Rabu, 29 Mei 2024. Terkait kunjungan kerja, Pj. Gubernur Sulbar pada kesempatan itu meninjau beberapa lokasi bencana longsor di kabupaten itu, diantaranya di Desa Bambang, Kecamatan Bambang dan di Desa Uhailanu, Kecamatan Aralle. Dalam peninjauannya, didampingi Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, salah satunya Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah. Turut hadir jajaran Pemkab Mamasa. Kunjungan ke lokasi bencana longsor merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana longsor serta menentukan langkah-langkah yang harus segera dilakukan dalam rangka penanganan darurat. Di lokasi bencana longsor, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana setempat untuk memastikan respon cepat dan efektif terhadap situasi yang terjadi. Selain itu, memberikan arahan kepada masyarakat terdampak serta memastikan koordinasi antar instansi terkait guna mempercepat proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Langkah-langkah preventif dan mitigasi bencana juga dibahas untuk meminimalkan risiko terjadinya bencana serupa di masa mendatang. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, BPBD dan seluruh instansi terkait, diharapkan proses pemulihan pasca bencana dapat…

Mamuju--Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat tengah berlangsung. Pada hari keempat pelaksanaan kegiatan ini, Kamis 30 Mei 2024, memasuki agenda Penyampaian Materi dengan judul "Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Multi Sektor. Materi dalam pelatihan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI), Syech Abdul Qodir. Dengan menghadirkan pembicara yang berkompeten dalam bidangnya, diharapkan peserta pelatihan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi dan teknik penanganan bencana multi sektor. Seperti diketahui, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya BPBD Sulbar untuk mendorong peningkatan kompetensi dan keterampilan petugas penanggulangan bencana di wilayah Sulbar. Syech Abdul Qodir sebagai narasumber memberikan materi yang berfokus pada pentingnya kesiapan dan respons cepat dalam menghadapi bencana serta kerja sama lintas sektor yang diperlukan dalam penanganan situasi darurat. “TRC menjadi salah satu konsep dalam penanggulangan bencana yang menekankan sinergi antarinstansi untuk merespons secara efektif terhadap berbagai jenis bencana,” kata Syech Abdul Qodir, dalam paparannya. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah menyampaikan, peserta pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama dalam pelatihan tersebut, dalam upaya meningkatkan kesiapan dan respons terhadap bencana di masyarakat. “Kerja sama antara BNPB RI, BPBD Sulbar, dan para peserta pelatihan diharapkan dapat memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di tingkat daerah,”kata Arnidah. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menegaskan pentingnya pelatihan dan pembinaan terhadap petugas penanggulangan bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan dan responsibilitas dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas penanggulangan bencana akan menjadi kunci keberhasilan dalam manajemen bencana yang efektif. Yasir Fattah menyampaikan apresiasi atas kerja sama antar pihak terkait yang telah mendukung program peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana di BPBD Sulbar. Ia berharap, para petugas yang telah mengikuti pelatihan dapat…