MAMUJU - Tim Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2024-2029 serahkan hasil seleksi ke Komisi 1 DPRD Sulbar, Senin 30 Desember 2024. Penyerahan itu diwakili timsel sekaligus Kadis Kominfo Perss Sulbar Mustari Mula didampingi Kabid Penyelesaian Sengketa dan staf Sekretariat Timsel. Usai penyerahan dilanjutkan rapat internal bersama Komisi I DPRD Sulbar sekaligus dilakukan penyerahan berkas hasil seleksi berupa makalah dan biodata peserta calon anggota komisi informasi periode 2024-2028. Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menjelaskan, rapat tersebut juga untuk menindaklanjuti surat PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin perihal penyampaian hasil seleksi calon anggota Komisi Informasi periode 2024-2028 yang dinyatakan lulus setelah menyelesaikan tahapan seleksi Administrasi, seleksi CAT, psikotes dan wawancara. " Setelah penyerahan berkas hasil seleksi Calon KI Sulbar kepada Komisi I maka tentunya yang perlu dipersiapkan adalah tahapan fit and proper test yang akan dilakukan oleh pihak Komisi 1 DPRD. "Untuk selanjutnya akan memberikan hasil penilaian. Dari penilaian tersebut akan menghasilkan lima nama calon anggota KI Sulbar," kata Mustari. Ia menambahkan , bahwa lima komisioner yang terpilih akan siap bekerja sebagai anggota Komisi Informasi pada periode 2024-2028 mengingat anggota KI yang lama telah habis masa tugas. Ketua Komisi I DPR Sulbar, Irwan Pababari mengungkapkan setelah timsel menyerahkan berkas hasil peserta calon anggota KI, makan akan ditindaklanjuti. "Kami dari pihak DPRD khusus komisi I akan segera menindaklanjuti untuk selanjutnya akan melaksanakan fit and proper test yang rencana akan di agendakan pada minggu ke III Bulan Januari 2025," bebernya. Sehingga diharapkan nantinya anggota KI kedepan yang terpilih bisa bekerja cepat di tahun 2025.(rls)

MAMUJU -- Pelaksana harian Gubernur Sulbar Amujib memimpin rapat membahas akses Jalan daerah di Wilayah Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Senin 30 Desember 2024. Turut hadir Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Biro Tapem Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Yakob F Solon, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Sekretaris Bapperida, Daewis serta sejumlah perwakilan PMD. Amujib yang juga menjabat sebagai PJ Sekda Provinsi Sulbar menjelaskan, rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin terkait akses jalan desa yang menjadi penghambat pelayanan sosial. "Ketika terdapat masyarakat terkendala layanan sosial, ini kemudian menjadi permasalahan, sehingga atas arahan PJ Gubernur, kita harus mengambil langkah strategis kedepan," ucap Amujib. Kata Amujib,untuk langkah awal adalah melakukan pemetaan dengan berkoordinasi dengan setiap desa melalui Dinas PMD dan Pemerintah Kabupaten. Berikutnya adalah membuat regulasi yang dinilai menjadi solusi kedepan. "Ini sebagai upaya kita meminimalisir hambatan hambatan pelayanan sosial yang terjadi di masyarakat," ungkapnya. (Rls)

MAMUJU -- Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Barat melaksanakan seminar nasional sekaligus pelantikan LPH LPPOM, Senin 30 Desember 2024. Hadir juga Kakanwil Kemenag Sulbar K H Adnan Nota, Sekretaris MUI Sulbar H M Sahlan, para pejabat Pemprov Sulbar dan tamu undangan lainnya. Ketua MUI Sulbar Prof Napis Djuaeni mengatakan ini satu ibadah yang dilaksanakan dalam momen pelantikan sekaligus seminar nasional. "Alhamdulillah kita di Sulbar pertama kali melaksanakan pelantikan LPH LPPOM ini dari seluruh Indonesia," kata Prof Napis. Ia menambahkan ini semua kerja keras bersama seluruh pengurus yang betul-betul ikhlas dalam menjalankan tugas masing-masing. "Jadi tentu harapan kita bukan sampai pelantikan saja, tapi bagaiman berlangsungnya dengan sebaiknya dan Allah mempermudah urusan kita semua," tambahnya. Sedangkan, Kepala Biro Kesra Arianto mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya seminar nasional sekaligus pelantikan LPH LPPOM. "Dimana mendukung program sertifikat halal di wilayah Sulbar. Selamat juga atas pelantikan LPH LPPOM MUI Sulbar," ucapnya. Dia berharap hadirnya LPH LPPOM MUI Sulbar semakin memperkuat silaturahmi dan terutama dalam melayani masyarakat Sulbar. "Khususnya dalam pengurusan sertifikat halal. Potensi yang kita ada baik sektor pertanian hingga perikanan bisa menjadi pesaing di kancah nasional dan diperkuat dengan sertifikat halal," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Berbagai kegiatan dilaksanakan ummat kristen dalam menyambut hari natal yang jatuh setiap pada tanggal 25 Desember. Termasuk, seluruh masyarakat juga menyambut tahun baru 2025 dengan penuh kebahagiaan. Arus lalulintas mudik juga terus dilakukan masyarakat untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Pj Sekprov Amujib mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak dalam menghadapi natal dan tahun baru. "Pertama ini kegiatan keagamaan bagi umat nasrani, tetapi tidak bisa pungkiri bahwa diluar nasrani ada tahun barunya yang memang setiap tahunnya menjadi perhatian seluruh masyarakat," kata Amujib, Jumat 27 Desember 2024. Sehingga, dia berharap agar seluruh elemen masyarakat Sulbar untuk bijak. Pertama, bijak dalam berkendaraan, termasuk bijak dalam mengikuti kegiatan tahun baru. "Sehingga bisa terjaga iklim kondusif dalam pelaksanaan nataru di Sulbar. Patuhi aturan yang sudah dibuat oleh kepolisian dan patuhi norma-norma yang ada," ungkapnya. Dengan demikian, pelaksanaan natal dan tahun baru kali ini akan terjaga dengan baik tanpa ada kendala dihadapi. "Kita mengapresiasi kepada teman-teman kita yang membuat posko-posko nataru, dimana rela meninggalkan keluarganya agar bisa menjaga pelaksanaan nataru," ujarnya. Selain itu, sektor wisata sendiri sudah dilakukan kordinasi dengan intens untuk pengamanan. "Ini juga menjadi atensi pihak keamanan kita untuk tetap menjaga agar yang melaksanakan wisata itu betul-betul bisa menikmati rekreasi dan tidak menimbulkan masalah," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Penjabat Sekprov Sulbar Amujib menerima atlet pencak silat Mamuju yang berhasil meraih prestasi menjadi juara dunia di Negara Abu Dhabi di Kantor Gubernur, Jumat 27 Desember 2024. Pemprov Sulbar mengapresiasi atas pencapaian yang sudah diraih Darmawan Arjuna di ajang kejuaraan pencak silat. "Hari ini adalah kita ingin mengapresiasi dengan menerima Ananda kita yang telah menorehkan prestasinya di tingkat internasional di Dubai Juara I untuk silat junior," kata Amujib. Lanjutnya, Darmawan Arjuna ini menjadi kebanggaan masyarakat Sulbar dan tentunya Pemprov Sulbar yang sudah menorehkan prestasinya di Internasional. "Kita harap pencapaiannya hari ini menjadi bukti bahwa Sulbar bisa," ungkapnya. Bahkan, Sulbar bisa bersaing dengan provinsi lainnya, sehingga tidak lagi melihat ke atas, tetapi melihat ke bawah lagi. "Sulbar sudah menorehkan prestasi tingkat internasional. Kita ingin bertambah, kalau tahun ini cuma satu, maka 2025 itu lebih dari satu," harapnya. Sedangkan, manager tim sekaligus Pendekar Tapak Suci Megawati menyampaikan rasa terimakasih atas apresiasi dari Pemprov Sulbar. "Alhamdulillah pertemuan hari ini dengan Pemprov Sulbar, dengan pak Sekda berjalan dengan baik, responnya juga baik," ucapnya. Sementara itu, dirinya berharap kedepan pemerintah lebih memperhatikan lebih baik lagi. "Semoga kedepannya ada perhatian lebih dari pemerintah di dunia olahraga, khususnya pencak silat, baik dari sarana prasarana dan lainnya. Kami juga berharap ada apresiasi kepada atlet kita," tandasnya.(rls)

Mamuju -- Darmawan Arjuna Putra (15), atlet pencak silat Sulawesi Barat asal Kalukku Kabupaten Mamuju berhasil meraih medali emas sekaligus menjadi pesilat remaja terbaik dunia pada Kejuaraan Dunia Pencak Silat Junior ke-5 Abu Dhabi, Rabu 25 Desember 2024. " Saya sangat bangga bisa mengharumkan nama Sulbar apa lagi nama Indonesia, " kata Darmawan Arjuna Putra . Darmawan Arjuna mengatakan, Ia telah mempersiapkan diri secara maksimal, mulai dari kesiapan fisik, mental dan benyak berdoa sebelum menuju kejuaraan dunia remaja di Abu Dhabi " Lawan terberat saya dari negara Malaysia, pertandingan yang sengit ketika menghadapi atlet Malaysia, orangnya lincah,gesit tapi alhamdulillah saya bisa mengimbangi dan berhasil unggul darinya, "kata Darmawan dengan rasa bahagia Masih kata Darmawan, rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Kalukku yang mensupport termasuk memberikan bantuan dana, serta kepada perguruan Tapak Suci Putra Muhammmadiyah Pimda 182 Mamuju, para pendekar dan para kader yang bahu membahu melatih, memberikan arahan, bantuan dana dan bimbingan disetiap kejuaraan hingga bisa mewakili Tim Garuda Pencak Silat Remaja di kejuaraan Internasional Abu Dhabi. Darmawan berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan para atlet Sulawesi Barat, utamanya Pencak Silat " Terimakasih untuk orang tua saya, semua guru SMA 1 Kalukku, Teman-teman sekolah saya, para pendekar dan kader Tapak Suci Pimda 182 Mamuju, tanpa kalian semua saya bukan siapa siapa, " Tuturnya. ( rls)

Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pertemuan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat 20 Desember 2024. Dalam pertemuan itu, BPBD Sulbar diwakili oleh Lelyana, Ardi Aco, Rendra Arifin, Suarni dan Ayu Achriany Sopian. Rombongan diterima Sekretaris BPBD Sulsel, Devy Khadafi. Koordinasi dilaksanakan untuk membahas distribusi logistik dan identifikasi kendala yang ada dalam manajemen logistik di masing-masing daerah. Dalam pertemuan, berbagi pengalaman serta membahas tantangan yang dihadapi dalam distribusi bantuan logistik, terutama saat penanggulangan bencana. Selain itu, kedua BPBD membahas beberapa aspek terkait pengelolaan logistik, termasuk proses distribusi yang lebih efisien, penguatan jaringan komunikasi antar instansi, serta identifikasi potensi kendala yang dapat menghambat kelancaran distribusi bantuan di wilayah terdampak bencana. Sekretaris BPBD Sulsel, Devy Khadafi menekankan koordinasi itu sangat penting untuk memastikan setiap proses distribusi logistik dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, mengingat pentingnya bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana. Melalui pertemuan itu, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara BPBD Sulbar dan BPBD Sulsel dalam menghadapi situasi bencana dan meningkatkan efektivitas manajemen logistik di kedua provinsi. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan, koordinasi yang dilakukan dengan BPBD Sulsel adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan logistik dalam penanggulangan bencana di kedua provinsi. Menurutnya, penting bagi kedua BPBD untuk saling berbagi pengalaman dan solusi atas tantangan yang dihadapi selama proses distribusi bantuan, terutama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. “Kami memahami bahwa dalam menghadapi bencana, kecepatan dan ketepatan distribusi logistik menjadi kunci utama. Oleh karena itu, koordinasi ini akan sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi potensi kendala, baik dari sisi infrastruktur, komunikasi, maupun sumber daya,” ujar Yasir Fattah. Yasir Fattah menekankan, BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen logistik agar distribusi bantuan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien, serta tepat sasaran. “Dalam hal ini, sinergi antar…

Mamuju – Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar), Amujib, memberikan instruksi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar Muhammad Yasir Fattah, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Dalam arahannya, Amujib menekankan pentingnya partisipasi aktif anggota Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar guna memastikan ketersediaan data yang akurat dan cepat. Hal ini dinilai sangat krusial sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mitigasi dan respons terhadap bencana. “Keakuratan data menjadi kunci dalam mengantisipasi dan menangani bencana. Oleh karena itu, patroli rutin di wilayah Kota Mamuju perlu dilakukan guna memantau kondisi lapangan secara langsung dan mengidentifikasi potensi risiko secara dini,” tegas Amujib, Selasa 24 Desember 2024. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, merespons dengan langkah konkret untuk segera mengoptimalkan patroli di berbagai wilayah Kota Mamuju. Patroli ini bertujuan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi bencana seperti banjir, longsor, dan dampak lain dari curah hujan tinggi. “Kami akan melibatkan seluruh tim di Posko Siaga Darurat Bencana untuk berpatroli dan memastikan semua data lapangan terlaporkan dengan cepat dan tepat. Dengan sinergi semua pihak, kami berharap dapat meminimalkan dampak dari potensi bencana yang ada,” ucap Yasir Fattah. Komandan Posko Siaga Darurat Bencana, Husain Mansyur mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Pemprov Sulbar untuk menghadapi musim penghujan yang sering memicu bencana hidrometeorologi basah. “Dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan pengumpulan data akurat, diharapkan respons terhadap bencana dapat lebih efektif, sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Husain. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu --Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Ranperda Kabupaten Pasangkayu, Rabu 24 Desember 2024. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan segala pembangunan yang telah dilakukan agar menimbulkan APBD yang sehat agar dapat dirasakan masyarakat luas, termasuk di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan dan lainnya "Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, yang bertekad untuk membangun Sulbar dengan menyusun APBD yang sehat, hal ini juga berpengaruh pada pemkab se Sulbar, bagaimana komitmennya turut serta membangun APBD yang sehat untuk pemkab se Sulbar" ujar Masriadi Lebih lanjut Masriadi mengharapkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2025 bisa lebih awal dipersiapkan. Seperti yang diketahui berdasarkan pemberlakuan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 bahwa opsen pajak kendaraan bermotor akan ada kenaikan sebesar 66 % untuk pemerintah kabupaten yang pelimpahannya pada hari itu juga, jadi di harapkan untuk bersama-sama melakukan penagihan kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten. "Karena kita juga akan melaksanakan kick off untuk beberapa kegiatan yang harus dilakukan dari awal sehingga tidak menumpuk untuk tahun mendatang, " ujar Masriadi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Pemprov Sulbar, Murdanil menyampaikan , monev ini sebagai upaya pengendalian dalam mewujudkan APBD Sehat di tahun 2025. "Setelah Tim Evaluasi Provinsi Sulawesi Barat bersama sama mencermati dan membahas rancangan APBD ini, kita evaluasi bersama agar kedepan APBD yang kita hadirkan betul-betul sesuai yang diharapkan masyarakat" ujar Murdanil. Dalam rapat evaluasi tersebut juga dihadiri, Sekdakab Pasangkayu, Muhammad Zain Mahmoed, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Muhammad Abduh, Kepala BKAD Pasangkayu, Mahyuddin Serta Kepala Perangakat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dan dinas terkait. (Rls)

MAMUJU--Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Afrisal menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu, Senin, 23 Desember 2024. Anggota DPRD Pasangkayu yang hadir dalam kunjungan, yaitu Amries Amier dan Edhy Perdana Putra, serta Pendamping Charianto Haeruddin. Hadir mendampingi Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, yakni para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum lingkup Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar tersebut, membahas terkait penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Pasangkayu tentang Tata Tertib DPRD. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal menegaskan dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sementara, Anggota DPRD Pasangkayu, Amries Amier menyampaikan, beberapa ketentuan dalan Peraturan Tata Tertib terdahulu akan dilakukan perubahan. Anggota DPRD Pasangkayu lainnya, Edhy Perdana Putra juga mengatakan, selain dilakukan perubahan beberapa pasal, ada juga beberapa norma baru yang akan ditambahkan. "Norma baru yang akan kami tambahkan, seperti kegiatan reses yang akan dilaksanakan melebihi ketentuan," tutur Edhy. Dalam penyusunan Peraturan DPRD Pasangkayu tentang Tata Tertib DPRD, selain mengacu pada PP 12 Tahun 2018 juga mengacu pada UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahan-perubahannya. Dalam proses atau tahapan penyusunan rancangan tersebut di atas, legiaslatif dan eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum Setda Pasangkayu, perlu melakukan kerja sama dan saling berkolaborasi, sebab walaupun ditetapkan oleh DPRD namun diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar