Makassar--Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) Asran Masdy, menghadiri acara Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulbar di Puslatbang KMP LAN Makassar, Jl. Raya Baruga No. 48, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Rembuk Stunting dimulai sejak Rabu, 05 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga Jumat, 07 Juni 2024. Acara ini dibuka secara resmi, Kamis, 06 Juni 2024, oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris yang juga merupakan Ketua TPPS Sulbar. Turut hadir sebagai pembicara utama dalam acara ini adalah Prof. Razak Thaha, Guru Besar Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Siti Fathona dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy, menyampaikan harapannya agar pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting serta implementasi pelaksanaan Aksi 3 sebagai bagian dari 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dapat melahirkan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar. "Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024 ini diharapkan dapat menyepakati program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target penurunan stunting pada tahun rencana 2025," ujar Asran Masdy, di sela-sela pelaksanaan acara itu, Kamis, 06 Juni 2024. Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024 ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara Penjabat Gubernur/Sekprov Sulbar dengan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulbar. Acara ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menangani masalah stunting, yang merupakan salah satu isu kesehatan yang menjadi prioritas nasional. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, diharapkan target penurunan stunting dapat tercapai dengan baik. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Majene--Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Titiek Anas, melaksanakan pembinaan penerapan jaminan dan keamanan mutu hasil pertanian organik di Kabupaten Majene, Selasa, 04 Juni 2024. Pembinaan dilaksanakan pada Kelompok Tani (Poktan) Tanete Akar Bunga di Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana. Pada kesempatan itu, Titiek Anas didampingi oleh penyuluh desa setempat. Poktan tersebut menerapkan pertanian organik sejak tahun 2017 dan memiliki luas lahan organik yang sekitar 3.91 Ha dengan estimasi produksi 20.780 ton/tahun. Beras organik tersebut dipasarkan di wilayah Mamuju dan Pare-pare. Manfaat pertanian organik yang telah dirasakan oleh poktan diantaranya, yaitu memperbaiki struktur tanah hingga nasi yang tidak cepat basi. Poktan berharap pemerintah akan tetap mendukung pertanian organik baik melalui program sertifikasi organik maupun penyediaan sarana dan prasarananya. Dalam kegiatan itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas TPHP Sulbar Titiek Anas, mengarahkan poktan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi organik secara mandiri untuk dapat mengklaim organik pada kemasan berasnya. “Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 bahwa seluruh produk organik yang beredar di wilayah Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan (impor) harus mencantumkan logo organik Indonesia,” kata Titiek Anas. Dia menekankan, hanya pelaku usaha organik yang sudah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang berhak mencantumkan logo organik Indonesia. Secara terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, pertanian organik sangat bagus karena tidak menggunakan bahan kimia sehingga dapat mengurangi polusi serta meningkatkan kualitas tanah dan air. “Tanaman organik sangat bermanfaat karena menghasilkan produk yang sehat, ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas lahan,” kata Syamsul Ma’rif, saat dikonfirmasi, Rabu, 05 Juni 2024. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Sulbar --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin didampingi KUPP Kelas III Belang-Belang dan Forkopimda Sulbar melakukan kunjungan ke Pelabuhan Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Kamis (5/06/2024) Terlihat PJ Gubernur Sulbar melakukan rapat bersama untuk mendapatkan informasi terkait fasilitas sarana dan prasarana di Pelabuhan Belang-Belang. Ia juga berdialog langsung dengan masyarakat yang melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan. Bahtiar mengatakan tujuan kunjungan ini melihat langsung fasilitas di Pelabuhan. Menurutnya, sejumlah pelabuhan termasuk pelabuhan Belang-Belang Mamuju, masuhbsahgat terbatas sehingga kedepan perlu ditingkatkan. Hal ini kata Bahtiar, sebagai upaya mengoptimalkan fungsi pelabuhan Sulbar sebagai penyangga IKN. Dikatakan salah satu prioritas Pemprov saat ini adalah mengkoneksikan antara Sulbar dan IKN. "Kita harus mengkoneksikan daerah kita dengan IKN. Salah satu fasilitas utama adalah pelabuhan ketersediaan pelabuhan yang refresentatif," kata Bahtiar. Disampaikan, sejumlah pelabuhan di Mamuju termasuk Pelabuhan Belang Belang yang masih berstatus kelas III artinya levelnya masih menggunakan fasilitas terbatas. "Semua serba terbatas sehingga kami mengusulkan agar pelabuhan ini menjadi pelabuhan nasional agar menjadi prioritas pusat. Karena Provinsi ini terdekat dengan IKN sehingga perlu mempercepat akses ke IKN," ungkapnya. "Pelabuhan refresentatif menjadi kunci utama membuka ekosistem ekonomi daerah ini. Sehingga kita semua ingin mendorong percepatan pengembangan pelabuhan. Tentu saya bersama teman teman kabupaten," ungkapnya. Salahuddin, Salah seorang awak kapal yang melakukan pemuatan barang di Pelabuhan Belang Belang mengatakan dengan kehadiran PJ Gubernur semoga fasilitas di Pelabuhan Belang Belang dapat terus ditingkatkan. (Rls)

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju, sekaligus memberikan kuliah umum dengan materi “Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah”. Selasa, 04 Juni 2024. Kunjungan itu diterima langsung oleh Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani, didampingi Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota, Afrisal dan Analis Hukum Ahli Muda Andi Armiyati serta Analis Hukum Ahli Pertama, Rina. Mahasiswa Fakultas Hukum hadir didampingi Dosen Unika Mamuju, Irsyadi. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Nuryani membuka acara dengan memberikan sambutan hangat kepada dosen dan seluruh mahasiswa. “Selamat datang seluruh adik-adik mahasiswa, semoga kunjungannya ke Biro Hukum dapat ilmu yang bermanfaat,” kata Nuryani. Pada kesempatan itu, Nuryani menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi Biro Hukum yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022. Sementara itu, Dosen Unika Mamuju, Irsyadi selaku pendamping mahasiswa menyampaikan, mahasiswa yang hadir saat itu semuanya mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan, melaksanakan kunjungan ke Instansi Pemerintah yang relevan dengan mata kuliah yang sedang dijalani. “Ilmu tidak selalu harus di kampus, mereka tidak mesti duduk manis di kelas, tetapi juga perlu keluar mencari ilmu dengan melakukan kunjungan ke Instansi Pemerintah yaitu Biro Hukum,” ujar Irsyadi. Materi kedua, disampaikan Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal, dengan judul Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan materi ketiga dipaparkan oleh Armiyati dengan materi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa perwakilan mahasiwa memberikan pertanyaan yang sangat menarik, diantara mahasiwa tersebut yaitu Nursajidah, Nursani, Muh. Rifki dan Ahmad Rahim. Dari kunjungan tersebut, setiap mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Makassar--Mewakili Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Kepala Bagian Pemerintahan Muhammad Iksan Mustari didampingi oleh Analis Penataan daerah Ulfian, mengikuti kegiatan Rembuk Stunting Provinsi Sulbar Tahun 2024 di Aula Puslatbang KMP LAN Makassar. Rembuk Stunting dimulai sejak Rabu, 05 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga Jumat, 07 Juni 2024, dengan tujuan utama merumuskan strategi dan langkah konkrit dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting di Sulbar. Rembuk Stunting dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kamis, 06 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk para Bupati se-Sulbar, perwakilan DPRD Sulbar, perwakilan Polda Sulbar, perwakilan Korem 142 Tatag, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Kepala Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, Akademisi, serta sejumlah narasumber ahli. Partisipasi yang luas ini menunjukkan komitmen bersama untuk menangani permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan besar di wilayah Sulbar. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektoral/ pentahelix dalam upaya penurunan stunting. "Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai target penurunan stunting yang signifikan. Kita harus bekerja bersama-sama, berbagi data dan informasi, serta mengintegrasikan program-program yang sudah ada untuk hasil yang lebih optimal," kata Iksan, di sela-sela pelaksanaan kegiatan itu, Kamis, 06 Juni 2024. Sebelumnya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam sambutannya menekankan pentingnya komunikasi yang intens dan penguatan komitmen di antara seluruh jajaran yang tergabung dalam TPPS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. "Dibutuhkan komunikasi yang intens dan penguatan komitmen oleh seluruh jajaran yang tergabung dalam TPPS, baik provinsi maupun kabupaten se-Sulbar, guna menurunkan angka prevalensi stunting yang masih cukup tinggi di Sulbar," ujar Idris. Berbagai sesi diskusi dan pembagian desk utk isu strategis antara lain desk tata kelola, intervensi sensitif dan spesifik diadakan dalam kegiatan ini, untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan dan merumuskan langkah-langkah baru yang…

Majene--Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Tanaman Pangan melakukan monitoring ketersediaan benih sekaligus meninjau lokasi kegiatan Display Varietas di Kabupaten Majene, Sulbar, Selasa, 04 Juni 2024. Monitoring ketersediaan benih dilakukan pada Kelompok Tani Penangkar Benih di Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana. Saat ini, tersedia benih padi biofortifikasi sebanyak 2.000 kg kelas BR yang diperuntukkan pada wilayah Kabupaten Majene. Pemberdayaan penangkar bertujuan agar penyediaan benih dapat dilakukan secara in situ, sehingga permasalahan ketersediaan benih yang terjadi khususnya kebutuhan benih untuk program peningkatan produktivitas padi dapat teratasi. Sedangkan, kegiatan Display Varietas yang ditinjau di Kabupaten Majene berlokasi di Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas mengatakan, kegiatan Display Varietas merupakan salah upaya untuk memperkenalkan penggunaan benih padi unggul dan bersertifikat. “Melalui kegiatan ini, diharapkan petani pengguna benih akan memperoleh gambaran tentang keunggulan dari varietas padi yang ditampilkan dengan melihat langsung keragaan pertumbuhan padi tersebut,” tuturnya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, di lokasi kegiatan Display Varietas terdapat delapan varietas, yaitu Inpari 48, Inpari 32, Inpari 33, Inpari IR Nutrizinc, Padjajaran Agritan, Cakrabuana Agritan, Mekongga dan Hibrida Intani 602 yang sementara dalam proses penyemaian benih untuk lahan seluas 1 ha. “Kegiatan itu bertujuan mensosialisasikan penggunaan benih padi unggul dan bersertifikat kepada masyarakat, mengetahui sifat dan karakteristik benih, seperti benih toleran kekeringan dan panyakit, mengetahui varietas padi yang paling cocok dibudidayakan di lokasi/ daerah kegiatan Display Varietas dan menumbuhkan produksi benih padi,” kata Syamsul Ma’rif, saat dikonfirmasi di Kantor Dinas TPHP Sulbar, Rabu, 05 Juni 2024. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Muhammad Idris Membuka Secara Resmi Rembuk Stunting Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024, di Puslatbang KMP LAN Makassar, Kamis, 6 Juni 2024. Hadir, Anggota DPRD Sulbar, Asisten Ekbang, Pj. Bupati Mamasa, Wakil Bupati Mateng, Sekda Mamasa, Kabid Dokkes Polda Sulbar, Perwakilan Korem 142 Tatag, Kepala BKKBN, Kepala Bapperida, Pimpinan OPD terkait. "Kita selalu bicara bagaimana pemerintah senantiasa hadir bagi masyarakat. Pemkab yang terus berperan aktif dalam penanganan stunting akan didukung dan disupport Pemprov," kata Idris. Ia menambahkan saat ini Pemprov menjadi jembatan bagi kabupaten. Kehadiran provinsi mensupport kabupaten. "Bagaimana membedakan kira-kira mana yang diintervensi provinsi dan mana ditangani mandiri oleh kabupaten, apalagi masalah stunting ini luar biasa," tambahnya. Semangat, kabupaten dalam penanganan stunting harus ditingkatkan lagi. Terutama Kabupaten Pasangkayu diperlukan perhatian khusus. "Secara keseluruhan kita masuk ketiga stunting diangka 4,7 persen. Hasil ini kita harus bergerak cepat meneken angka stunting dimasing-masing kabupaten. Semoga ini menjadi semangat baru bersama," ungkapnya. Penanganan stunting ini jangan lagi terjadi kegagalan. Ini kesempatan terbaik untuk menangani secara sistematik. "Jadi data betul-betul yang ada dilapangan. Mohon dukungan semuanya, peran BKKBN juga sangat berpengaruh. Apalagi kita akan menjemput generasi emas," ujarnya. Sehingga, yang dipikirkan sekadang masa depan. Menyiapkan generasi dimasa akan datang. "Semoga lewat kegiatan ini kolaborasi terbangun dan masalah stunting bisa diatasi secara bersama," tandasnya.(rls)

Mamuju--Dinas Kehutanan Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Persiapan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sulbar, Selasa, 04/06/2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Ruang Rapat Dinas Kehutanan Sulbar. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Sulbar A. Aco Takdir, dan dihadiri pejabat administrasi, pejabat pengawas dan pejabat fungsional lingkup Dinas Kehutanan Sulbar. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sulbar akan dilaksanakan pada Selasa 11 Juni 2024 mendatang, bertempat di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar dan dirangkaikan dengan Penanaman Pohon. Dalam rapat, Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, A. Aco Takdir, menghimbau setiap UPTD KPH untuk melakukan penanaman pohon. Ia menekankan, jenis yang ditanam sebaiknya berjenis buah-buahan yang dapat dipanen nantinya. “Arahan Bapak Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin untuk menjaga lingkungan wajib kita laksanakan. Maka dari itu, kita melakukan penanaman pohon untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup,” kata A. Aco Takdir. A. Aco Takdir menambahkan, kegiatan itu nantinya melibatkan seluruh stakeholder yang ada, seperti Masyarakat, BUMN, Swasta, dan Instansi Vertikal. Dan penanaman di UPTD KPH nantinya akan melaporkan jumlah bibit yang ditanam. Penulis: Dishut Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Saat ini masih banyak lahan lahan kosong di kawasan perkantoran Pemprov Sulawesi Barat. Lahan kosong tersebut kini dimanfaatkan oleh Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin untuk ditanami pisang Cavendish. Seperti yang dilakukan oleh Pj Bahtiar bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Sulbar, Kamis, 6 Juni 2024. Bahtiar yang dijuluki Gubernur Pisang oleh Wapres RI ini mengungkapkan, dirinya melakukan penanaman pisang untuk memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Sulbar. "Ini kita tanam pisang Cavendish di sini, kebetulan ini masih kawasan perkantoran Gubernur Sulbar. Nah, supaya nanti lima bulan ke depan Pemprov juga punya pisang Cavendish," kata Bahtiar Baharuddin. Selain di lahan Satpol PP dan Damkar, kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, pisang Cavendish juga ditanam TNI dan Polri di Sulbar. "Nanti kita pertandingkan, mana yang lebih cepat gerakannya untuk mengembangkan komoditi pisang. Ini buat edukasi masyarakat intinya," ungkapnya. Lanjut Bahtiar Baharuddin menjelaskan, pihaknya mendistribusikan sebanyak 1000 bibit pisang Cavendish ke Dinas Satpol PP dan Damkar untuk ditanam di lokasi yang masih kosong. "Kalau di lahan ini kan pribadi dari saya saja ini, baru 1000 pohon. Nah, kedepannya ini khusus pisang Cavendish, memang tidak bisa dikelola seperti pisang biasa. Harus dengan manajemen bisnis," tutur Bahtiar Baharuddin. (Rls)

Mamuju--Proses Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mengalami perubahan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tantangan yang muncul di abad milenial saat ini, keluarnya PerKa LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Dalam PerKa LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas disebutkan pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Maka ini akan menjadi dasar semua Lembaga Pelatihan ASN dalam menyelenggarakan PKP. Tidak bisa dipungkiri peranan leader dalam mengubah wajah sebuah organasasi masih sangat dibutuhkan saat ini, dan ASN yang menjabat jabatan pengawas bisa menjadi salah satu ujung tombak dalam membenahi organisasi demi tercapainya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta mencapai perubahan yang diinginkan. Sehubungan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) telah mengutus sembilan ASN mengikuti PKP Angkatan IV Tahun 2024, dimulai dari tanggal 17 April s.d. 31 Agustus 2024 di Balai Diklat BPSDM Sulbar. PKP ini dilakukan melalui proses Blended Learning yaitu campuran pembelajaran klasikal dan non klasikal. Pembelajaran klasikal biasanya dilakukan secara langsung dan tatap muka, sedangkan non klasikal bisa dalam bentuk e-learning maupun mentoring atau bimbingan di tempat kerja. Dalam proses mencetak pemimpin yang mampu melayani, BPKPD Sulbar melalui sembilan ASN yang diutus diharapkan mampu dan siap mewujudkan pemimpin yang kreatif dan inovatif pada PKP tersebut. PKP tersebut diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Perangkat Daerah Pemprov Sulbar. Berikut perwakilan utusan dari BPKPD Sulbar, yaitu Kasubbid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, Kasubid Teknologi Informasi, Rosianah, Kasubbid Akuntansi BMD, Sri Rezki Gani, Kasubbid Pajak Daerah, Intang, Kasubag TU UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju, Erick Fritz Grenius, Kasie Pembayaran dan Penagihan UPTD PPRD Mamuju, Abd…