Mamuju - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Kamis, 06 Juni 2024 di salah satu hotel di Mamuju. Rakor kali ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2024 dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial”. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk aparat TNI, Polri, Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT). Dalam rapat yang dipimpin oleh Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, dibahas berbagai isu strategis terkait upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial di wilayah Sulbar. Muhammad Yusuf menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. “Penanganan konflik sosial memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Kita harus proaktif dalam mendeteksi dan mengatasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” ujar Muhammad Yusuf dalam sambutannya. Agenda rapat meliputi evaluasi kondisi terkini keamanan dan ketertiban di Sulbar, pemetaan potensi konflik, serta rencana aksi penanganan konflik. Para peserta rapat juga berdiskusi tentang pentingnya pendidikan dan sosialisasi terkait toleransi dan kerukunan antar umat beragama sebagai upaya preventif dalam menangkal konflik sosial. Fenomena konflik sosial masih menjadi ancaman yang perlu untuk diwaspadai. Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, antar umat beragama, suku, dan etnis. Selain itu, juga bisa bersumber dari sengketa batas wilayah, sengketa SDA dan meningkatnya suhu politik nasional menjelang persiapan Pilkada serentak tahun 2024. Konflik sosial mampu mengeskalasi kekerasan dan mengubah perilaku sosial masyarakat yang mengarah pada kerusuhan. Selain mampu menghambat pelayanan negara, konflik sosial juga mampu memicu disintegrasi bangsa. Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu titik rawan potensi munculnya konflik…

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi Penataan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Coaching Clinic Usulan Kebutuhan Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Acara ini berlangsung di Hotel Aflah Mamuju, Kamis, 06 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Mirwan, para Kasubag Kepegawaian dan Tenaga Admininstrasi Tidak Tetap (TATT) Lingkup Pemprov Sulbar. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah di Lingkup Pemprov Sulbar tentang Penataan Non ASN dan Coaching Clinic Usulan Kebutuhan Pegawai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kepegawaian di daerah ini dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sambutannya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib menyampaikan apresiasi kepada BKD Sulbar atas penyelenggaraan kegiatan itu. Ia berharap, kegiatan itu dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah di Lingkup Pemprov Sulbar dalam pengelolaan kepegawaian, khususnya terkait dengan Penataan Non ASN dan Usulan Kebutuhan Pegawai. Sementara, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan Penataan Non ASN merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Bujaeramy berharap, melalui sosialisasi itu instansi pemerintah di Lingkup Pemprov Sulbar dapat memahami dengan baik regulasi terkait dengan Penataan Non ASN dan dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sosialisasi ini diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Selain itu, juga diadakan sesi tanya jawab dan Coaching Clinic Usulan Kebutuhan Pegawai. Peserta sosialisasi tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka banyak mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan Penataan Non ASN dan Usulan Kebutuhan Pegawai. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) turut menghadiri Rapat Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah, Rabu, 05 Juni 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, dengan mengundang 40 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulbar. Rapat membahas tentang Penjenjangan Kinerja yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rapat tersebut dijelaskan berbagai pedoman yang harus diikuti oleh setiap instansi pemerintah untuk memastikan kinerja yang optimal dan terarah. Dengan penjenjangan kinerja yang baik, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menetapkan program dan kegiatan secara lebih fokus dan tepat, sehingga hasil yang dicapai pun akan lebih optimal. Kinerja yang baik di tingkat organisasi, unit kerja, dan individu diharapkan akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Dwi Yuni Ichwani Sawaji, perwakilan dari Biro PBJ Setda Sulbar, menanggapi pelaksanaan rapat tersebut. Ia mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya penjenjangan kinerja itu. “Dengan pedoman yang jelas, kami bisa lebih fokus dalam merencanakan dan menjalankan program kerja. Selain itu, ini juga membantu kami untuk lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan sumber daya," katanya. Dengan penjenjangan kinerja yang diterapkan secara konsisten, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Upaya mendukung Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten capai level kematangan proaktif level 3, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar kegiatan Mentoring Penyusunan Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3). Mentoring digelar dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas dan kematangan UKPBJ di wilayah Sulbar. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 05 hingga 06 Juni 2024, bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, yang dihadiri perwakilan dari enam UKPBJ Pemerintah Kabupaten yang ada di Sulbar. Kegiatan itu, dibuka Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh. Dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kematangan UKPBJ untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah. "Dalam era yang semakin mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, UKPBJ harus mampu beroperasi secara proaktif dan efisien. Oleh karena itu, penyusunan bukti dukung yang baik adalah langkah krusial dalam mencapai target kematangan UKPBJ di level 3," ujar M. Yamin Saleh. Selama dua hari, peserta Mentoring mendapatkan berbagai materi yang meliputi teknik penyusunan dokumen bukti dukung, evaluasi kinerja UKPBJ, hingga strategi implementasi best practices dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui kegiatan itu, diharapkan setiap UKPBJ Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan kapabilitasnya sehingga mampu mencapai level kematangan yang ditargetkan. Dengan suksesnya penyelenggaraan Mentoring tersebut, Biro PBJ Setda Sulbar menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengadaan barang dan jasa di seluruh wilayah Sulbar. Langkah itu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar rapat strategis dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perkebunan secara lebih efektif dan efisien. Kegiatan ini berlangsung Kamis, 06 Juni 2024, di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Sulbar. Rapat yang dipimpin Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis, didampingi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur, difokuskan pada penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi untuk komoditas Kopi dan Kelapa Dalam. Selain itu, dalam rapat juga dibahas berbagai strategi untuk mengoptimalkan potensi perkebunan kopi dan kelapa dalam di wilayah Sulbar. Pertemuan ini dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya, Perencanaan Ahli Muda dan Staf DPMPTSP Sulbar, bersama Tim dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dan Dinas Perkebunan Sulbar dan Mamuju, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Sulbar dan Mamuju. Dalam rapat, Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor perkebunan, khususnya kopi dan kelapa dalam, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. “Melalui penyusunan peta potensi ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi para investor dan memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih terarah,” kata Habibi. Partisipasi aktif dari Fakultas Ekonomi Unsulbar menambah dimensi akademis yang penting dalam penyusunan peta potensi ini. Sementara, kontribusi dari Dinas Perkebunan memastikan bahwa strategi yang dirancang sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Pj. Ketua PKK Sulbar selaku Ketua Deskranasda Sulbar, Sofha Marwah Bahtiar hadir dalam Rapat Internal Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Deskranasda) Sulbar di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jum'at, 7 Juni 2024. Dalam rapatnya, Sofha Marwah Bahtiar mengharapkan Deskranasda Sulbar dapat menjadi lebih baik. Selain itu , Shofa Marwah selaku Ketua Deskranasda Sulbar akan fokus pada pelatihan pembuatan batik khas Sulbar, hal itu menjadi salah satu konsennya kedepan. Lebih lanjut disampaikan, sebagai bentuk keseriusannya untuk membangkitkan batik khas Sulbar, Ia bersama pengurus Deskranasda akan menggelar kompetisi tenun se- kabupaten di Sulbar dengan menampilkan karya-karya batik khas dari daerah masing- masing. " Salah satu kendala yang paling utama dari deskranasda Sulbar yaitu anggaran, dalam rapat tadi sudah disampaikan anggaran kita memang terbatas namun kedepan kita harapkan ada anggaran yang disiapkan untuk pelatihan batik Sulbar, itu akan kita fokuskan, " Sebut Sofha Marwah Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dan pengurus Dekranasda Sulbar

Majene-Polman--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Pengendalian, Pemantauan, dan Sistem Informasi Penanaman Modal, melakukan inspeksi lapangan ke beberapa lokasi perusahaan di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman), Selasa, 04 Juni 2024. Kegiatan ini dipimpin Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Astiah, didampingi timnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau dan mengawasi para pelaku usaha dalam hal pelaporan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta melihat serapan tenaga kerja di masing-masing perusahaan. Inspeksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung ekonomi yang berkelanjutan. “Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk mengawasi, tetapi juga untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi,” ujar Astiah. Astiah menegaskan, DPMPTSP Sulbar berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menambahkan, dengan adanya inspeksi tersebut, DPMPTSP Sulbar berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih banyak investasi ke wilayah Sulbar, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Sulbar -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bangga dengan kinerja Danrem 142 Tatag di Sulbar yang memberi perhatian untuk mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan di provinsi ke 33 ini. Hal itu disampaikan PJ Bahtiar saat berkunjung langsung ke demplot Ketahanan Pangan Kodim 1418 Mamuju Korem 142 Tatag di Kecamatan Kalukku. Puluhan hektar merupakan lahan yang dikelola ditambah dan melakukan pembinaan kepada masyarakat mengembangkan sejumlah komoditi pangan. "Orang orang yang mampu melakukan sesuatu kewajiban melampaui tugasnya. TNI sebagai alat perang namun karena panggilan jiwa, tentara mau berlumpur-lumpur untuk mengerjakan ini. Tepuk tangan buat TNI," kata Bahtiar. Bahtiar menjelaskan, Pangan sebagai salah satu unsur yang menjadi kunci pertahanan negara. Sebab itu, bersama Pemkab, Korem 142 Tatag, Polda Sulbar, Lanal Mamuju, terus melakukan gerakan menanam. "Terimah kasih Danrem, Atas nama pemerintah TNI gercepnya luar biasa. Kebersamaan ini yang kita harus lakukan terus, Gerakan menanam pohon ini harus kita tularkan," ungkapnya. Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Deni Rejeki berterima kasih atas kunjungan serta dukungan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. "Kehadiran Bapak di sini ini sangat mendorong kami untuk bisa memotivasi kami untuk membuat satu demplot. Kami bersyukur punya gubernur ini, gerak cepat artinya tancap gas terus," ucap Danrem. Disampaikan, berbagai komoditas telah dikembangkan di demplot yang dikelola saat ini. Termasuk demplot ayam dan Sapi. "Dengan demplot kandang sapi, kedepan berkembang terus," ungkapnya. (Rls)

Mamuju --Jalan pagi bersama Pj Gubernur Sulbar Bahtiar dan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi Duka berlangsung Jumat (7/6/2024). Ikut dalam jalan pagi tersebut jajaran OPD Pemprov Sulbar dan OPD Pemda Mamuju. Usai jalam sehat mereka melanjutkan menanam pohon sebagai bagian program gerakan menanam pohon di Sulbar. Kegiatan jalan santai dalam kota Mamuju finish di Kantor Bupati Mamuju dilanjutkan dengan Senam. Setelah itu melakukan penanaman pohon di kawasan perkantoran Bupati Mamuju. "Kegiatan olahraga bersama ini sambil silaturahmi, biar sehat, ini masih rangkaian hari lingkungan hidup," ucap Bahtiar. Menurut Bahtiar, dengan keindahan alam di Mamuju, apalagi udara terbersih di Indonesia, Bahtiar mengaku sangat menikmati bertugas di Mamuju. "Selain udara terindah, Laut tidak perlu jauh-jauh dan banyak produk buah buahan," kata Bahtiar. Pada kesempatan itu Bahtiar berterima kasih atas dukungan dari Pemkab Mamuju. Kata dia, sinergi dengan Pemkab Mamuju akan diperkuat dengan menindaklanjuti rencana kerja sama menjadikan Mamuju sebagai pusat budidaya pisang Cavendish. Pengembangan budidaya pisang Cavendish di Mamuju akan dipusatkan di Desa Buttuada-Kecamatan Binehau dan Beru-beru Kecamatan Kalukku. "Terima kasih ibu bupati Mamuju dan jajaran Forkopimda, ayo kita sama-sama bergerak lebih baik lagi," kata Bahtiar. Bahtiar menyampaikan dengan potensi lahan dimiliki, Sulbar harus lebih mengoptimalkan peluang dengan adanya IKN, salah satunya adalah melipatgandakan hasil produksi supaya memberi peningkatan terhadap perekonomian masyarakat. Bupati Mamuju Sutinah Suhardi berkomitmen mendukung program PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin. Sutinah berterima kasih dengan program di dua desa tersebut menunjukkan bentuk perhatian PJ Gubernur untuk mendorong pendapatan masyarakat Mamuju. di Mamuju sudah terdapat beberapa pisang kepok. Sebab itu atas kehadiran program budidaya pisang Cavendish diharapkan dapat meningkatkan produksi petani di Mamuju. "Sehingga kami sangat menyambut program PJ gubernur dan semoga dapat dikembangkan di desa lainnya," tandasnya .(rls)

Mamuju--Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Evaluasi Progres Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas se-Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Kamis, 06 Juni 2024, dan diikuti oleh Dinkes kabupaten serta puskesmas di seluruh wilayah Sulbar. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi RME, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan langkah-langkah strategis untuk mencapai target implementasi penuh pada tahun 2024. Sekretaris Dinkes Sulbar, Mahdiana, dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana diketahui bersama, sesuai amanat Permenkes No. 24 Tahun 2022, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk di Sulbar, diwajibkan untuk melaksanakan RME pada tahun 2024. Mahdiana menjelaskan, Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sementara itu, Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. “Implementasi RME ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data medis yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pelayanan kesehatan," kata Mahdiana. Dengan implementasi RME, lanjut Mahdiana, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulbar melalui pengelolaan data medis yang lebih efisien dan akurat. Sebagai informasi, Per tanggal 06 Juni 2024, sebanyak 90 dari 98 puskesmas di Sulbar telah mengirimkan data ke platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan RI. “Kami mengapresiasi kerja keras seluruh puskesmas yang telah berpartisipasi aktif dalam program ini dan mendorong puskesmas lainnya untuk segera menyelesaikan proses implementasi RME," ucapnya. Dalam sesi diskusi, berbagai puskesmas berbagi pengalaman terkait implementasi RME. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi praktis bagi puskesmas yang masih menghadapi kendala dalam proses implementasi. Dinkes Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung seluruh puskesmas dalam upaya implementasi RME dan memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan di provinsi ini dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penulis : Dinkes Sulbar Editor…