Sulbar --Soal kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab semua. Olehnya pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan di Sumare Mamuju Sulawesi Barat, Selasa, 11 Juni 2024, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan. "Jadikan momentum bulan Hari Lingkungan Hidup, kita manfaatkan gerakan untuk menyelamatkan lingkungan hijau, menyelematkan biota laut. Termasuk memberi edukasi kepada masyarakat," kata Bahtiar. Apalagi Ibu Kota Sulbar yakni Mamuju menurut IRBI tertinggi dalam hal indeks kebersihan udara maka tidak ada jalan lain maka kita lakukan upaya ekstra ordinary menyelematkan seluruh ekosistem lingkungan. "Pastikan tanah ini masih tanah terbersih udaranya dan menjadi pilihan orang. Ini menjadi kebanggaan kita, artinya lingkungan kita masih terjaga," kata PJ Bahtiar. Bahtiar mengatakan, soal sampah juga menjadi konsen pemerintah saat ini. "Kita buat manajemen sampah 20 tahun kedepan. Terhadap sampah hari ini, kemarin saya sudah minta terutama pengusaha agar mendorong bagaimana sampah dapat disulap menjadi uang. Tekhnologinya ada, seperti di Pangkep. Terpenting mendorong masyarakat agar sadar akan kebersihan lingkungan. Sama-sama kita menjaga lingkungan," ungkapnya. (Rls)

Sulbar --Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyerahkan sejumlah penghargaan kepada perorangan, komunitas, sekolah,perusahaan. Hingga pemerintah desa yang turut mendukung upaya pelestarian lingkungan. Penyerahan penghargaan dilakukan di Lapangan Bola Desa Sumare, Selasa, 11 Juni 2024 PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, menjaga lingkungan sebagai langkah dalam mewujudkan ekosistem ekonomi hijau dan biru. Hal ini juga menjadi prioritas pemerintah provinsi Sulbar. Sebab itu, pada momen HLH, PJ Bahtiar menyerahkan sejumlah penghargaan, Penyerahan Bantuan Bibit dan bantuan kepada Nelayan, Penyerahan bantuan bibit kakao 500 hektar, bibit kopi 600 hektar, bibit kelapa 300 hektar, Penghargaan sejumlah perusahaan, Penghargaan sekolah Adiwiyata, dan Piagam Program Proklim kepada sejumlah desa. "Terima kasih kepada masyarakat Sulbar yang turut aktif mendukung dalam upaya menjaga lingkungan. Baik di darat maupun di Laut," ungkapnya. Salah satu komunitas penerima penghargaan, Manakarra Snorkling turut mengapresiasi atas bentuk perhatian yang diberikan pemerintah saat ini. Ketua Manakarra Snorkling, Rahmat Tahir mengatakan, penghargaan yang diberikan menjadi motivasi, khususnya bagi anggota Manakarra Snorkling dan masyarakat secara umum. "Seperti dikatakan pak Gubernur, terkait menjaga lingkungan harus melibatkan semua orang, ini juga yang menggerakkan kami komunitas Manakarra Snorkling atas binaan Lanal Mamuju kami terus bergerak menjaga lingkungan dan mengedukasi masyarakat melestarikan laut."kata Rahmat. (Rls)

Mamuju--Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Darwis Damir, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Itjen Kemendagri RI) di Rujab Sekprov, Senin 10 Juni 2024. Muh. Darwis Damir hadir dalam kegiatan itu atas arahan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Rapat dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris, bersama Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri RI. "Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri RI kurang lebih 10 hari akan ada di sini. Kita dievaluasi pelaksanaan pemerintahan," kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam sambutannya. Idris menjelaskan, pemeriksaan dilakukan mulai aspek perencanaan sampai evaluasi ke masing-masing OPD. Ada 9 poin dalam pemeriksaan dan pembinaannya. "Mulai kesiapan daerah dalam menjalankan Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk strategi yang saat ini dikelola provinsi, misalnya sejauh mana stabilitas daerah. Begitupun keuangan daerah, penanganan stunting sampai ketertiban," terangnya. Sementara, Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir menyampaikan, Tim Itjen Kemendagri RI meminta semua OPD bersiap diri untuk menyiapkan data dukung dalam proses pemeriksaan. "Seperti kami Bapperida, terkait dengan hasil capaian kemiskinan ekstrem, stunting dan tingkat pengangguran akan dievaluasi oleh Tim Itjen Kemendagri, makanya sudah kami siapkan semua, dan besok Selasa (hari ini 11 Juni 2024 red.) akan dipaparkan," ungkap Muh. Darwis Damir usai menghadiri rapat. Tim dari Itjen Kemendagri RI, Ricky mengungkapkan, kegiatan itu merupakan pemeriksaan reguler yang selalu dilaksanakan setiap tahun. "Ada beberapa pencapaian yang kita apresiasi, selebihnya kita akan lihat bagaimana di lapangan. Sama seperti daerah lainnya, ada apresiasi yang sudah dicapai, ada juga hal-hal yang mesti diperbaiki,” ucapnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri, Asisten I Bidang Pemkesra Muh. Jaun, Asisten III Bidang Administrasi Umum Amujib, sejumlah Pimpinan OPD dan peserta rapat lainnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju- Sekretaris Provinsi Muhammad Idris Membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana, di Hotel Maleo Mamuju, Senin, (10/06/2024). Kegiatan ini diikuti perwakilan tiga kabupaten diantaranya Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamasa. "Saya tadi sampaikan memastikan di teman-teman BPBD provinsi betul-betul menjadi unit siap siaga," kata Idris. Sehingga, tidak boleh menjadi unit biasa seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana harus terus ada kesiapsiagaannya. "Karena bencana itu kapan saja dan dimana saja bisa terjadi. Kedua teman-teman harus belajar teorinya," tambahnya. Sebab, teori yang dipelajari ini serta prakteknya bertujuan membangun komitmen kemandirian dalam kebencanaan. "Kita berharap teman-teman bisa mendorong mengenai kerentanan bisa terjadi resiko besar, karena kelalaian kita memperingati warga tempat tinggalnya tidak sesuai standar," ungkapnya. Pemkab harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat betapa pentingnya mitigasi bencana ini. "Akan ada keterampilan dalam kebencanaan mulai tanggap darurat, rokunstruksi dan rehabilitas, sampai pada kegiatan berhubungan membangun kolaborasi dengan yang lain," tandasnya.(rls)

Mamuju—Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi petugas penanggulangan bencana dalam merespon situasi darurat dengan cepat dan efektif, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Tahap ke II Tahun Anggaran 2024 di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin 10 Juni 2024. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar sekaligus Ex Officio Kepala BPBD Muhammad Idris, didampingi Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah serta Kepala Bidang Darurat dan Logistik, Arnidah. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Tahap ke II ini akan berlangsung hingga 15 Juni 2024. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Sulbar sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Tahap ke II, Arnidah menyampaikan, peserta yang mengikuti kegiatan itu antara lain BPBD Sulbar, BPBD Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamasa, Perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju dan Perwakilan dari Dinas PU Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamuju. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran petugas penanggulangan bencana dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks dan beragam. "Kesiapan dan keterampilan petugas penanggulangan bencana sangat vital dalam menyelamatkan nyawa, harta benda, dan lingkungan saat terjadinya bencana,” ucap Idris. Idris mengatakan, melalui kegiatan itu diharapkan para petugas penanggulangan bencana dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka dalam menghadapi berbagai tantangan bencana yang mungkin terjadi di Sulbar. Ia menambahkan, dengan berkembangnya ancaman bencana akibat perubahan iklim dan faktor lainnya, upaya peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana merupakan langkah strategis dalam memitigasi dampak bencana yang mungkin terjadi. “Kita semua memiliki peran penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana dan semuanya harus berkolaborasi dalam menghadapi bencana,” tambahnya. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan komitmen BPBD Sulbar dalam mendukung peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana sebagai bagian…

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), menggelar Rapat Fasilitasi 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Mamuju Tengah di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Senin, 10 Juni 2024. Rapat ini dipimpin Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, Afrisal dan dihadiri oleh Analis Hukum, Pelaksana dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar. Pembahasan pertama dalam rapat adalah Ranperbup tentang Perjalanan Dinas yang mengacu pada pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam rancangan tersebut akan dilakukan pencabutan pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. “Regulasi yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi harus dicabut,” tegas Analis Hukum, Rina. Pembahasan kedua adalah Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Mengenai perubahan pada ranperbup tersebut, Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal menyatakan, dalam hal itu tidak diubah secara keseluruhan, hanya mengubah pada ketentuan umum. “Terkait pengertian Badan Pusat Statistik, ini tidak perlu dilakukan perubahan karena tidak mempengaruhi atau mengubah substansi dari isi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia,” kata Afrisal. Pembahasan ketiga adalah Ranperbup tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Rina mengungkapkan, ranperbup tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melewati…

Sulbar --Pemprov Sulbar telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar tahun 2023. Capaian yang diperoleh 10 kali berturut-turut ini bukan berarti tidak terdapat catatan, beberapa catatan BPK menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan batas waktu diberikan 60 hari setelah LHP diterima. Sebab itu, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan, DPRD Sulbar melakukan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi-Komisi DPRD Sulbar terhadap tindak lanjut LHP-BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sulbar Tahun 2023. "DPRD Sulbar dalam fungsi pengawasan melalui AKD melakukan rapat dengan ekskutif dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK," ucap Suraidah. Perwakilan Komisi menyampaikan pandangan; Komisi 1 Muslim Fattah, Komisi 2 H. Sudirman, Komisi 3, Darman, Komisi 4 Muhammad Hatta Kainang. Adapun penyampaian Komisi-Komisi DPRD Sulbar, mengharapkan OPD yang memiliki kaitan dengan trmuan BPK agar segera ditindaklanjuti, termasuk temuan kerugian negara serta menyarankan agar perusahaan rekanan yang belum menyelesaikan temuan sebagaimana dalam LHP agar tidak memberi kesempatan memenangkan tender di tahun anggaran berikutnya Hal lain terkait perlunya pencatatan Aset, mendorong percepatan realisasi program dan anggaran, melakukan audit terhadap internal OPD atas temuan dalam LHP BPK, meminta OPD lebih kooperatif untuk menghadiri rapat bersama Komisi, memberi sanksi berupa pengurangan alokasi anggaran kepada OPD realisasi rendah dan reward terhadap OPD realisasi tinggi PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi gerak cepat dilakukan DPRD Sulbar. Dia juga salit dengan perhatian yang diberikan DPRD terhadap LHP BPK. "Semangat Sulbar ini luar biasa, kontrol DPRD terhadap LHP BPK itu begitu kuat. Praktek seperti ini baru saya dapat disini. Ini menindaklanjuti LHP sampai per komisi. Metode pemerintahan seperti ini semakin kedepan semakin bagus ini," ucap Bahtiar. Terkait temuan BPK, Bahtiar berharap OPD terkait segera menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian dari temuan tersebut. Dia juga menekankan soal catatan BPK mengenai aset. Bahtiar sepakat, pencatatan Aset sangat penting. "Jadi bukan sekedar mencatat tetapi…

Sulbar --Menindaklanjuti arahan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Dinas PUPR Sulbar melakukan peninjauan lahan persiapan pembibitan di Lingkungan Sese, Kecamatan Simboro, Mamuju Sulawesi Barat, Senin (10/06/2024) Kepala Dinas PUPR Sulbar Ince Rachmad mengatakan, sengaja membawa sejumlah kepala bidang, baik Kabid Bidang Cipta Karya Sakka Lalong Tangdilintin, Kepala UPTD jalan Fandi Aprisal dan Kabid PSDA Suriana, untuk mengecek lokasi. Adapun rencana intervensi yang dilakukan di lahan tersebut terkait dengan kondisi akses jalan di lokasi, sumber air, dan saluran irigasi. "Hal ini kita lakukan untuk memastikan lahan ini betul-betul layak menjadi tempat pembibitan hortikultura," kata Rachmad. Beberapa waktu lalu, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama sejumlah OPD mengunjungi lokasi tersebut. Dia pun melihat lahan tersebut berpotensi menjadi tempat pembibitan hortikultura sehingga mengarahkan dinas terkait untuk mempersiapkan lahan tersebut. Diketahui, PJ Gubernur Sulbar telah mengajak masyarakat bersama sama melakukan penanaman serentak, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. (Rls)

MAMUJU- Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Sulawesi Barat akan berlangsung Selasa 11 Juni 2024. Pada perayaan tersebut Pemprov akan melakukan penanaman secara serentak. Penanaman dipusatkan di Lingkungan Sese Kabupaten Mamuju dan diikuti Pemkab seluruh kabupaten di Sulbar. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula mengatakan, dalam rangkaian hari lingkungan sedunia dan hari laut berbagai kegiatan sudah dilakukan. "Gerakan penanaman pohon sudah dilakukan di semua kabupaten seperti pohon sukun dan pisang cavendish," kata Mustari, Senin 10 Juni 2024. Penanaman sudah dilakukan di kawasan kantor Polda, Korem 142/Tatag, seluruh Pemkab, daerah bencana Mamasa, hingga daerah pelosok Mamuju. "Rangkaian puncaknya akan dilaksanakan besok di Sese Kabupaten Mamuju, ini dalam rangka mengantisipasi terkait Sulbar merupakan rawan bencana," ungkapnya. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan penanaman pohon. Kadis Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail mengungkapkan rencana terkait dengan kegiatan hari lingkungan hidup sedunia ada tiga bibit komoditi akan ditanam. "Besok akan diserahkan bibit tiga komoditas yakni Coklat sebanyak 600.000 bibit, Kopi 500.000 bibit, dan Kelapa 30.000 bibit kepada perwakilan masing-masing kelompok tani," bebernya. Sehingga, jumlah total akan diserahkan 1.130.000 bibit, ini ditunjukan bahwa persoalan lingkungan hidup dan soal laut tentu menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat. "Jadi bukan hanya pemerintah tapi juga pemerhati lingkungan, kebijakan Gubernur ini bukan hanya soal kebutuhan lokal dan nasional, tapi ini bersifat globalisasi. Mari kita dukung bersama untuk memperhatikan lingkungan dan kesehjaterahan warga," ucap Herdin. Kelompok tani yang akan mendapatkan bibit ini melalui verifikasi yang sedang berjalan saat ini. Kadis DKP Sulbar Suyuti Marzuki menuturkan sejak tanggal 8 Juni 2024 jajarannya sudah bergerak dalam menyambut hari laut. "Kita seharian di Pulau Karampuang langsung menanam transportasi darat yaitu seluas 1 juta meter persegi. Besok puncaknya kita menurunkan spider tumbu karang sebagai penanda semangat kita untuk penanaman mangrove," tandasnya.(rls)

Mamuju - Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri di Rujab Sekprov, Senin (10/6/2024). Hadir, Tim Pemeriksa Itjend Kemendagri, Asisten Pemkesra, Asisten Administrasi Umum, sejumlah Pimpinan OPD dan peserta rapat lainnya "Kita rapat bersama tim pemeriksa Itjend Kemendagri, dimana kurang lebih 10 hari akan ada di sini. Kita dievaluasi pelaksanaan pemerintahan," kata Idris. Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan mulai aspek perencanaan sampai evaluasi kemasing-masing OPD. Ada 9 point dalam pemeriksaan dan pembinaannya. "Mulai kesiapan daerah dalam menjalankan Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk strategis yang saat ini dikelola provinsi misalnya sejauh mana stabilitas daerah. Begitupun keuangan daerah, penanganan stunting sampai ketertiban," tambahnya. Semuanya itu akan dievaluasi oleh tim Mendagri, makanya sudah diminta semua OPD bersiap diri. "Pemerintahan yang baik itu dilihat kontinue hasil evaluasi. Jadi semakin bagus pengawasan maka semakin bagus pemerintahan," ujarnya. Olehnya itu, harus terbangun budaya keterbiasaan saat dievaluasi. Tim dari Itjen Kemendagri, Ricky , mengungkapkan ini pemeriksaan reguler yang selalu dilaksanakan setiap tahun. "Ada beberapa pencapaian yang kita apresiasi. Selebihnya kita akan lihat bagaimana di lapangan," ucapnya. Sama seperti daerah lainnya, ada apresiasi yang sudah dicapai, ada juga hal-hal yang mesti diperbaiki. "Evaluasinya tahun lalu juga baik, kita harap lewat evaluasi kinerjanya semakin baik kedepan," tandasnya.(rls)