Pasangkayu--Kepala UPTD KPH Pasangkayu Atjo Taufik Arsa bersama jajaran memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Selasa (11/06/2024). Peringatan ini dilakukan dengan cara menanam pohon. Dalam kegiatan ini, UPTD KPH Pasangkayu berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 500 batang, terdiri dari Nangka sebanyak 100 batang, Jengkol sebanyak 100 batang, Pete sebanyak 100 batang, Mahoni sebanyak 100 batang dan Nyato sebanyak 100 batang. Penanaman dilakukan di Pantai Jembatan Patah (dekat Satpolairud Polres Pasangkayu). Selain kolaborasi dengan Pemkab Pasangkayu, juga melibatkan TNI/POLRI, PT. Unggul Widya Teknologi Lestari, PT. Astra Agro Lestari, PT. Pasangkayu, PT. Mamuang, PT. Letawa, PT. Surya Raya Lestari 1, PT. TSL dan Aparat Desa. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasangkayu. Kepala UPTD KPH Pasangkayu, Atjo Taufik Arsa menekankan, kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder menjadi kunci penting menjaga lingkungan. “Bukan hanya pemerintah, tetapi swasta dan masyarakat wajib berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar bumi tetap Lestari,” ujar Atjo. Penulis : Dishut Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU--Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki hari ini keempat, Kamis (13/6/2024). Berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, pelatihan ini menghadirkan dua narasumber ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI). Narasumber pertama, Indri Sriarti Ginting, Penata Penanggulangan Bencana Direktorat FPKP-Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB RI, menyampaikan materi tentang tahapan penanganan darurat bencana. Narasumber kedua, Syekh Abdul Qodir, Pekerja Sosial Ahli Muda Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB RI, membawakan materi tentang Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana multi sektor. Dalam materinya, Indri Sriarti Ginting secara garis besar menyampaikan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 1. Prabencana : - Situasi Tidak Terjadi Bencana (Perencanaan PB, Pengurangan Risiko Bencana,Pencegahan, dll). - Situasi Terdapat Potensi Bencana (Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, Mitigasi Bencana). 2. Saat Keadaan Darurat Bencana : Status Penanganan Darurat terbagi atas : Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Transisi ke Pemulihan, dan Keadaan Tertentu. 3. Pasca Bencana : - Rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesi kedua Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar materi dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qodir. Dalam paparannya, Ia menekankan pentingnya koordinasi antar sektor dalam penanganan bencana serta peran vital Tim Reaksi Cepat dalam situasi darurat. Pada kesempatan itu, Syekh Abdul Qodir menjelaskan secara garis besar tugas pokok Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah : Untuk kabupaten/kota : 1. Melakukan pengkajian cepat. 2. Membantu masyarakat, relawan dan petugas lokal dalam penyelamatan dan evakuasi. 3. Membantu masyarakat, relawan dan petugas lokal dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada awal kedaruratan bencana. 4. Melaporkan situasi kedaruratan sbg bhn rekomendasi pemerintah kab/kota utk pengambilan keputusan lebih lanjut. Untuk Provinsi : 1) Melakukan pendampingan dan pelaksanaan pengkajian cepat. 2) Membantu pelaksanaan tugas TRC PB kab/kota dalam penyelamatan dan evakuasi. 3) Membantu pemerintah daerah kab/kota dalam pemenuhan kebutuhan…

Mamuju--Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Kamis 13 Juni 2024. Pelatihan kali ini memasuki tahap ke-3. Acara yang dipandu oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Saparuddin, berlangsung dengan antusias di Hotel Grand Putra Mamuju. Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah penjelasan tentang Nota Kesepahaman (MoU) yang melibatkan dukungan anggaran desa untuk penguatan mitigasi bencana. MoU ini melibatkan BPBD Sulbar, BPBD Mamuju, serta desa/kelurahan sebagai upaya sinergi dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Saparuddin, sebagai instruktur pelatihan, menekankan betapa pentingnya peran desa/kelurahan dalam upaya mitigasi bencana. "Dukungan anggaran desa dapat menjadi modal penting dalam melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi bencana secara terintegrasi," ujarnya. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, kerja sama lintas sektor antara BPBD Sulbar, BPBD Mamuju, dan desa/kelurahan diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana dari hulu ke hilir. “Semoga kerja sama yang terjalin dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup dan keselamatan seluruh masyarakat Sulbar,” pungkas Yasir Fattah. Yasir Fattah menuturkan, dengan adanya pelatihan itu diharapkan para peserta dapat memiliki pemahaman yang lebih luas dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Dia menegaskan, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahap ke-3 tersebut merupakan bukti nyata komitmen BPBD Sulbar dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Sebagai wujud dukungan terhadap Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sulbar, pada Rabu (12/6/2024). Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, hadir Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar Hasanuddin. Rakor berlangsung di Ruang Kerja Inspektur Inspektorat Sulbar. “Terdapat beberapa agenda yang dibahas dalam rapat, yaitu pertama, membentuk tim perluasan percontohan desa anti korupsi, menyusun rencana aksi, mempersiapkan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan. Terakhir, sosialisasi kepada pemerintah kabupaten dan mempersiapkan desa – desa yang akan dijadikan percontohan di tahun 2025,” sebut Hasanuddin dalam keterangannya usai rapat yang dipimpin langsung oleh Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir tersebut. Ia menyampaikan, dalam rapat tersebut dirinya mengusulkan untuk melakukan inventarisasi desa berkategori anti korupsi. “Saya mengusulkan untuk melakukan inventarisasi terhadap desa - desa yang termasuk kategori desa bebas korupsi. Tentunya yang memenuhi indikator dalam penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokalnya,” ucapnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin dalam rangka percepatan penyelesaian masalah Blankspot internet, Pemprov Sulbar bersama seluruh jajaran Pemerintah kabupaten se-Sulbar pada Selasa, 11 Juni 2024 melaksanakan rapat koordinasi dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Telekomunikasi Kemenkominfo RI untuk membahas penyelesaian blankspot internet 4G di Sulawesi Barat. Rapat tersebut menghasilkan komitmen penyelesaian masalah blankspot internet di Sulbar. Pengajuan usulan rencana pembangunan jaringan telekomunikasi akan dilakukan melalui aplikasi signal.kominfo.go.id Kemenkominfo Republik Indonesia dengan menggunakan akun tunggal setiap Kabupaten yang berada pada Dinas Kominfo. Pengusulan tersebut dapat diajukan untuk wilayah blankspot internet maupun daerah dengan signal lemah di kabupaten masing-masing di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Usulan tersebut juga akan dimuat permohonan yang disertai data dukung kondisi lapangan yang lengkap dan akurat sesuai format isian dalam aplikasi sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Dalam rapat tersebut juga membahas tentang Kriteria Pemetaan yang ditentukan berdasarkan Analisis Parameter Teknis dan Bisnis serta Topografis wilayah yang dibagi dalam 3 Kriteria. Kriteria 1, akan dilakukan optimalisasi jaringan dimana Jarak area terdekat dibawah radius 2 Km dan mempertimbangkan Line Of Sight (LOS) dari desa terdekat dengan menggunakan teknologi 4G dan media transmisi terestial. Ketersediaan Listrik PLN dan Akses Jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat dan jumlah penduduk diatas 500 orang. Kriteria 2 (Penyediaan Site Baru), Parameter Teknis, Jarak site terdekat > 2 sampai dengan 7 Km, Site terdekat menggunakan teknologi 4G, Site terdekat menggunakan media transmisi terresterial, Geografis/Topografis dari site terdekat ke desa usulan LOS. Parameter Bisnis : Listrik PLN 24 Jam, Akses jalan menuju Desa dapat dilalui kendaraan roda 4 dan Jumlah penduduk > 500 Kriteria 3 : Tidak memenuhi poin-poin sebagian atau semua parameter dan teknis dan/atau parameter bisnis sebagaimana Kriteria 1 dan Kriteria 2 Terkait dakor tersebut, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar , Mustari Mula yang ditemui usai mengikuti pelakasanaan Rakor…

Mamuju--Dalam rangka mendorong kebijakan kepemimpinan perempuan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Provinsi Sulbar selama dua hari, mulai Senin (10/6/2024) hingga Selasa (11/6/2024) di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iip Ilham Firman, dan Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir sebagai narasumber. Turut hadir sejumlah perwakilan dari perangkat daerah Sulbar sebagai peserta. Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana juga menjadi narasumber dalam kegiatan itu. Dalam pemaparannya, Ia menyebutkan, kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambil keputusan serta memiliki akses setara terhadap sumber daya dan peluang. Pada kesempatan itu, Junda Maulana juga menjabarkan enam persoalan terkait kondisi perempuan di Sulbar, antara lain kesehatan perempuan, pendidikan perempuan, perkawinan anak, kepemimpinan perempuan, akses pangan dan ketenagakerjaan perempuan. “Untuk itu, diperlukan langkah penanganan untuk Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, antara lain Kampanye Gerakan Stop Perkawinan Anak, Kampanye Gerakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan membentuk Forum PUG dan Peningkatan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta Pelatihan Kewirausahaan Perempuan, Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pelatihan Keterampilan di OPD, seperti Dispora, Disnaker dan Koperindag,” jelas Junda, Senin (10/6/2024). Ditemui usai kegiatan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin menyampaikan, pelaksanaan kegiatan itu kerja sama antara Koalisi Perempuan Indonesia dan Bapperida Sulbar, untuk mencari solusi dan strategi penanganannya untuk tujuan yang diharapkan. “Pelaksanaan kegiatan dua hari ini menghasilkan strategi, rencana aksi dan OPD pengampuh yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan,” ucap Almah. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar), Bapperida Sulbar melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pemaparan hasil capaian program, kegiatan penanganan kemiskinan, stunting, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Ruang Rapat RKPD Bapperida Sulbar, Selasa 11 Juni 2024. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Andi Alma Aliuddin memaparkan hasil evaluasi penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan TPT Tahun 2024, langkah konkret dalam penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Tahun 2024, strategi penanggulangan kemiskinan Sulbar, angka prevelensi stunting kabupaten se-Sulbar, akar permasalahan stunting, pemetaan intervensi penurunan stunting dan laporan kondisi ketenagakerjaan. “Sulbar menjadi provinsi dengan kinerja penurunan kemiskinan ekstrem tercepat se-Sulawesi, dengan 2,19 Persen Poin dan untuk penurunan stunting, berdasarkan Laporan Riset Studi Gizi Indonesia (SSGI) 2023 terjadi trend penurunan angka prevalensi stunting pada kabupaten di-Sulbar. Dua kabupaten yang mengalami penurunan tertinggi yaitu Polewali Mandar (11,2%) dan Majene (10,1%)”, tegas Andi Alma dalam paparannya. Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa Itjen Kemendagri, Okky Abdurrahman menekankan agar konsistensi penggunaan data antara SSGI dan EPPBGM sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan agar tepat sasaran. Turut hadir dalam rakor, Pejabat Fungsional dan beberapa Staf Bidang PPM dan Sekretariat Bapperida Sulbar. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju Tengah --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin meninjau proyek Bendungan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis 13 Juni 2024. Lokasi pembangunan bendungan dapat diakses dengan menempuh perjalanan sekira 30 menit menggunakan roda empat dari Poros Trans Sulawesi. PJ Bahtiar mengatakan proyek strategis nasional ini menjadi atensi presiden RI Joko Widodo sehingga diharapkan dapat segera selesai. "Proyek ini sangat diharapkan dan dimimpikan masyarakat Sulbar. Khususnya masyarakat Mamuju Tengah," ungkaonya. Pj. Bahtiar mengatakan, sesuai yang direncanakan proyek tersebut ditarget dapat selesai 31 Desember 2024. Tetapi menurutnya akan lebih baik jika cepat diselesaikan. "Mudah-mudahan bisa dilakukan percepatan. lebih cepar selesai kan bisa lebih cepat dimanfaatkan masyarakat," ungkapnya. Pada kunjungan ke proyek bendungan Budong-Budong, PJ Bahtiar menyempatkan menanam di area perkantoran pekerja Proyek Bendungan. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga lingkungan di Mamuju Tengah. (Rls)

Mamuju-- Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail menghadiri Penanaman Pohon di Pulau Karampuang, Mamuju, Rabu 12 Juni 2024. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024. Penanaman Pohon dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Hadir Kapolda Sulbar, Danrem 142 Tatag, Kabinda, para Kepala OPD, Pejabat Utama Polda Sulbar, TNI, Camat Mamuju, Pj. Kades Karampuang, serta berbagai pihak terkait. Adapun bibit pohon yang ditanam yaitu Sukun, Kelapa dan Kemiri. Pulau Karampuang dipilih sebagai salah satu lokasi penanaman pohon, selain sebagai salah satu spot wisata karena potensinya sebagai salah satu kawasan konservasi alam yang membutuhkan upaya restorasi ekosistem. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, bergotong-royong menanam pohon yang khas untuk ekosistem lokal. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak dalam menjaga kelestarian alam, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. "Kegiatan ini bukan hanya sekadar penanaman pohon, tapi juga bentuk komitmen kita untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama," ujar Herdin. “Penanaman Bibit Sukun, Kelapa dan Kemiri di Pulau Karampuang ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam upaya pelestarian alam di Sulbar. Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang,”ucapnya. Ia menambahkan, dengan kerja sama yang erat antara Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Kehutanan Sulbar, dan berbagai pihak terkait lainnya, juga diharapkan upaya pelestarian alam di Pulau Karampuang dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Indonesia. “Keberlanjutan ekosistem dan kelestarian alam bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, namun merupakan tugas bersama untuk kita semua,” pungkasnya. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2025, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana mendorong sistem kerja kolaboratif para fungsional perencana di lingkup kerja internalnya. “Dalam organisasi itu harus selalu ada pembelajaran, karena organisasi yang sehat adalah yang selalu mau belajar. Kita manfaatkan setiap hari diskusi seperti ini. Ayo kita luangkan waktu untuk sama – sama belajar dan berkolaborasi. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak dapat berubah dan akan ketinggalan.” ucap Junda Maulana saat membuka rapat penajaman program prioritas RKPD Tahun 2025 bersama Sekretaris, para Kepala Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan Staf Pelaksana Teknis Bapperida Sulbar, pada Rabu (12/6/2024) di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar. Melalui rapat tersebut, Junda mengajak jajarannya untuk mengkaji kembali isu dan permasalahan secara mendalam, sehingga rencana aktivitas pada setiap prioritas yang tertuang dalam RKPD Sulbar Tahun 2025 nantinya dapat memberikan dampak yang optimal untuk pencapaian target pembangunan tahun 2025. Usai dibuka oleh Kepala Bapperida Sulbar, selanjutnya sesi diskusi dipimpin oleh Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir untuk mereview lebih dalam program kerja dan aktivitas yang akan direncanakan Tahun 2025. Di temui usai kegiatan, Sekretaris Bapperida Sulbar ini menyebut empat prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dibahasnya. “Berdasarkan tema RKPD Tahun 2025 yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, yang kemudian dijabarkan ke dalam empat prioritas pembangunan. Pertama, memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Kedua, pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ketiga, peningkatan sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dan terakhir, peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani,” sebut Darwis. “Dari Keempat prioritas tersebut, diturunkan ke dalam sasaran – sasaran seperti yang tertuang dalam rancangan RKPD. Kemudian kita jabarkan lagi dalam program kerja dan aktivitas, berdasarkan renja OPD dan menyesuaikan pula dengan arahan Pj.…