MAMUJU --Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar event pameran unggulan UMKM Sulbar Kemilau Ngalo Manakarra, di Matos Mamuju, Kamis (23/01/2025) Turut hadir pimpinan OPD, forkopimda Sulbar dan pelaku usaha serta pecinta batu ngalo. Event ini bakal digelar beberapa hari dirangkaikan dengan Turnamen Domino Nasional pada 24 Januari 2024. Selain pameran batu ngalo panitia yang bekerjasama dengan Bank Indonesia juga menghadirkan pengusaha UMKM yang menjadi binaan BI Sulbar. Seperti UMKM keripik pisang, UMKM keripik kelor, madu hutan, gula aren, tenun khas Mandar serta kerajinan lainnya. Sementara itu jejeran hiasan batu ngalo yang dominan warna ungu tersebut mewarnai pameran kali ini yang berlangsung di Mall Matos. Sebelumnya pameran batu ngalo berlangsung di Marassa Corner Pemprov Sulbar. Dalam pameran ini ada batu ngalo yang belun terukir juga batu ngalo yang telah berbentuk cincin. Bukan hanya pameran UMKM dan Batu Ngalo, Panitia Pelaksana juga menghadirkan pameran benda pusaka Sulbar. Jejeran badik, parang dan benda benda bersejerah lainnya dapat andak saksikan saat berkunjung ke Matos. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, batu ngalo merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Sulbar. Sehingga diharapkan Pemda se Sulbar memberi penghargaan dan keistimewaan terhadap batu ngalo. Untuk itu Bahtiar juga mengapresiasi para pecinta batu Ngalo yang memberi perhatian terhadap kekayaan daerah. "Dari kita lah yang memberi penghargaan dan keistimewaan dengan adanya Batu Ngalo ini. Tidak banyak daerah yang memiliki hal yang khas, dan di Sulbar banyak, termasuk batu ngalo ini," ucap Bahtiar. Kedepannya, lanjut Bahtiar berharap agar setiap nasional membiasakan menghadirkan pameran batu ngalo. Dia juga percaya, kehadiran Gubernur nantinya akan jauh lebih menghargai Batu Ngalosebagai salah satu yang khas di Sulbar. Usai secara resmi membuka pamera, Pj Bahtiar bersama jajarannya dan Forkopimda mengunjungi stand pameran UMKM dan Batu Ngalo. (Rls)

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin meninjau perkebunan di Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 23 Januari 2025. Perkebunan ini merupakan langkah pemerintah mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Alhamdulillah kami berkunjung ke Desa Beru-beru melihat perkebunan 10 hektare luasnya," kata Bahtiar. Ia menambahkan pada tahun 2024 lahan tersebut di hibahkan Pemprov Sulbar ke Korem 142/Tatag. "Ini dikelola Kodim 1418 Mamuju. Jadi ini khusus dipusatkan untuk ketahanan pangan sejak Juli tahun 2024," tambahnya. Setelah berjalan tujuh bulan sudah kelihatan hasil ketahanan pangan yang dilakukan Korem 142/Tatag. "Disini ada cabe, pisang cavendish, kolam ikan, hingga sapi. InshaAllah ini akan berkembang dan menjadi pusat edukasi ketahanan pangan," ungkapnya. Sehingga, dia bangga dan mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan TNI dimana betul-betul dimanfaatkan lahan hibah Pemprov Sulbar. "Jadi benar-benar dimanfaatkan dan ini sudah dilakukan sebelum ada perintah Presiden. Program ketahanan pangan kita sudah berjalan dengan kerjasama TNI dan para petani," ujarnya. Kedepan, lanjut Bahtiar kawasan ini bisa menjadi pusat untuk pendidikan petani bagaimana menanam holtikultura yang memiliki nilai ekonomis. "Ini bisa menjadi sumber program makan bergizi gratis. Jadi ada pertaniannya dan ada peternakan serta perikanannya, saya kira Pemkab bisa belajar dari sini termasuk daerah lain bekerjasama Kodim," paparnya. Sedangkan, Pjs Danramil Kalukku Letda Syamsuddin menyampaikan kunjungan Pj Gubernur tentu membawa semangat dalam menciptakan ketahanan pangan. "Disini kita ada kandang ayam, sapi, dan tanaman holtikultura. Jadi lahan ini kita berdayakan masyarakat untuk bekerja," ucapnya. Selain itu, tanaman holtikultura di area tersebut diantaranya ada pepaya, pisang cavendish, hingga cabe. "Kami harap kedepannya program ketahanan pangan ini terus berlanjut dan berkembang. Sehingga bisa menyuplai terutama program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menyambut baik keputusan pemerintah pusat terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pilkada serentak 2024. Dimana, DPR dan pemerintah bersepakat dalam hal penentuan waktu pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan serentak tahun 2024 yang lalu. Bagi kepala daerah hasil Pemilihan tanpa ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah ditetapkan oleh KPU, serta sudah diusulkan oleh DPRD ke Presiden RI/Menteri Dalam Negeri, jadwal pelantikannya digelar pada tanggal 6 Februari 2025. "Saya menyambut baik keputusan pemerintah dan DPR melaksanakan pelantikan Gubernur dan Wagub serta Bupati/walikota terpilih yang tak ada sengketa MK pada tanggal 6 Februari 2025. Agar masa transisi pemerintahan tidak terlalu lama," kata Bahtiar, Kamis 23 Januari 2025. Ia menambahkan, bahwa seperti yang sering disampaikan lebih cepat lebih bagus. Karena khusus Sulbar kekosongan gubernur definitif sudah lebih 2,5 tahun atau hampir 3 tahun. "Masa transisi terlalu lama kurang baik dari sisi praktek demokrasi dan tatakelola pemerintahan," tambahnya. Sehingga, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih bisa langsung dilaksanakan serah terima jabatan. "Kami mendukung beliau (SDK) dan beliau adalah mantan amggota komisi IV DPR RI yang membidangi ketahanan pangan nasional, maka kami yakin hal-hal yang dilaksanakan beberapa waktu terakhir ini pasti beliau lanjutkan sesuai arahan presiden swasembada pangan secepatnya," ungkap Bahtiar. Apalagi, kata Bahtiar, dirinya intens membangun komunikasi setelah KPU Sulbar menetapkan pasangan SDK-JSM sebagai Gubernur dan Wagub terpilih. "Bahkan kami berkeyakinan gubernur terpilih akan lebih meningkatkan akselerasi dan mengalokasikan proporsi APBD provinsi untuk ketahanan pangan dan menjadikan Sulbar sebagai lumbung pangan Indonesia baik sektor pertanian, tanaman holtikultura, perikanan dan peternakan sebagai kekuatan sumber daya alam Sulbar," tandasnya.(rls)

Mamuju - Dalam rangka mempersiapkan kelancaran pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat teknis pada Selasa, 21 Januari 2025. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, acara ini dihadiri seluruh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan misi serta menyusun langkah strategis dan inovatif dalam mendukung kelancaran proses pengadaan di lingkup Pemprov Sulbar. Rapat dipimpin langsung Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Arianto. Dalam arahannya, menekankan pentingnya sinergi antar Perangkat Daerah (PD) dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses pengadaan. "Tahun 2025 akan menjadi tantangan baru bagi kita semua. Penguatan koordinasi, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi SDM adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi untuk memastikan pengadaan berjalan lancar," tegasnya. Pembahasan juga meliputi peningkatan pemanfaatan platform digital, seperti e-Katalog dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), guna mempercepat proses pengadaan. Di sisi lain, pengembangan kapasitas SDM menjadi perhatian penting dengan perencanaan pelatihan teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan langkah-langkah strategis yang telah disusun, Biro PBJ Setda Sulbar optimistis dapat menghadapi tantangan pengadaan di tahun 2025. Upaya ini tidak hanya untuk mempercepat proses pengadaan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arianto bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Muh. Dhany Sadry, menghadiri Workshop Kick-Off Meeting Program Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), yang didukung oleh pendanaan Green Climate Fund (GCF). Berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu 22 Januari 2025, kegiatan ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mendukung keberhasilan program tersebut. “Melalui workshop ini, kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Langkah ini bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga demi masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita,” ujar Arianto, usai menghadiri kegiatan itu. Sebelumnya dalam workshop, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar untuk menekan emisi karbon melalui berbagai program inovatif. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah penanaman pohon pisang cavendish dan sukun. “Kedua jenis tanaman ini sangat efektif dalam menyerap emisi karbon. Selain itu, tanaman-tanaman ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita membutuhkan lahan untuk hidup, tetapi penting untuk tetap menjaganya agar keberlanjutan kehidupan tetap terjamin,” ujar Bahtiar, dalam sambutannya. Bahtiar juga menekankan pentingnya pelestarian ekosistem laut, terutama hutan mangrove. Menurutnya, mangrove tidak hanya memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap karbon, tetapi juga menyediakan habitat bagi kepiting yang bernilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. "Dengan melindungi ekosistem ini, kita dapat mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Bahtiar mengimbau untuk memilih tanaman yang tahan di berbagai kondisi serta memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri workshop kick off meeting program result based payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation and forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) Sulawesi Barat di Hotel Maleo, Rabu 22 Januari 2025. Hadir juga Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irawan Asaad, Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Ketua SCF Arham, NGO dan para tamu undangan lainnya. "Ini bagian gerakan upaya penurunan emisi karbon wilayah Sulbar. Jadi saya dukung betul program ini, makanya saya manfaatkan betul kesempatan tadi untuk menyampaikan bahwa memang ada hal baik pernah dilakukan, tapi kita harus mengakui ada juga kegagalan di sektor lingkungan hidup," kata Bahtiar. Banyak pengalaman, program penghijauan banyak tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan kehidupan sekitar lingkungan tersebut. Sehingga masyarakat cenderung tidak ingin terlibat. "Jadi yang masih aktif menanam pemerintah dan LSM saja, karena tidak ada nilai manfaat ekonominya. Makanya harus dipastikan program penghijauan memiliki manfaat nilai ekonominya," tambahnya. Salah satu contoh yang selalu dilakukannya selama menjabat sebagai Pj Gubernur seperti menanam mangrove dibantu bibit ikan atau kepiting. "Masyarakat pasti semangat karena ada nilai ekonomisnya, termasuk juga di sungai kita bantu bibit ikan dan lahan tandus maka dikasih warga bibit seperti nagka madu, bibit pala, dan bakar (sukun). Ini semua punya nilai ekonomis," ungkapnya. Sedangkan, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irawan Asaad mengungkapkan pelaksanaan kick off program result based payment (RBP) yang dirancang kementerian bersama Pemprov Sulbar serta NGO. "Kita dibantu SCF yang nantinya sebagai perantara pelaksanaan teknisnya di Sulbar, seluruh Indonesia mendapat program tersebut. Namun tahap awal baru ada delapan provinsi salah satunya Sulbar," ucap Irawan. Program ini, lanjut Irawan program RBP di danai NGO luar negeri dan disalurkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi. Sementara, Ketua SCF Arham menyampaikan saat ini sementara dalam persiapan dalam…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Pemkab Mamuju, Forkopimda memantau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 22 Januari 2025. Pj Bahtiar menyampaikan, GPM ini dilaksanakan serentak di enam kabupaten, ini sebagai upaya strategis dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah. "Saya sengaja meminta Dinas Ketapang provinsi kerjasama dengan lainnya dan bupati Sulbar ,kita minta melakukan pangan murah serentak , kalau mau menstabilkan harga dilakukan serentak, jadi kita lakukan serentak di enam kabupaten," ucap Bahtiar. Hal ini juga menjadi langkah Pemda mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Ramadhan. "Tugas kita memastikan harga terjangkau," kata Bahtiar. Lanjut Bahtiar, mengajak enam Pemda untuk terus meningkatkan produksi, khususnya komoditi yang dianggap menjadi penyumbang inflasi. "Beberapa komoditi perlu terus kita lipat gandakan produksinya yaitu cabe rawit. Juga komoditi bawang yang masih disuplai dari daerah lain " ungkapnya PJ.Bahtiar juga mengajak masyarakat agar dapat memanfaatkan program pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan di Sulbar. Tahun ini, Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah bibit tanaman hortikultura bertujuan membangun kemandirian daerah di sektor pangan dan mendukung program presiden melakukan percepatan swasembada pangan. Kadar, penjual komoditi pangan di GPM ini mengatakan terdapat komoditi yang mengalami kenaikan seperti bawang putih. "Bawang putih, sedikit lebih mahal, dan ini bisa saja naik terus," ungkapnya. (Rls)

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif, turut mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri kegiatan “Penanaman Jagung Serentak Satu Juta Hektar” di Dusun Tarawe, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulbar, Selasa 21 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu agenda utama dalam program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras serta unsur Forkopimda lainnya, Sekda Mamuju, pimpinan instansi vertikal Sulbar, dan sejumlah petani. Pelaksanaan program ini sebagai tindak lanjut kerja sama Polri dan Kementan serta melibatkan GAPKI, Perhutani, Inhutani, swasta, dan swadaya petani. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyatakan siap mendukung program swasembada pangan sebagai salah satu langkah untuk tingkatkan ketahanan pangan nasional. Menurut Syamsul Ma’rif, penanaman jagung serentak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Sulbar. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program ini demi mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan,” ucapnya. "Diharapkan, program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani lokal," tambahnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu--Dalam rangka mempererat hubungan kerja sama dan meningkatkan sinergi dengan para dealer kendaraan bermotor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini diwakili oleh Plt. Kepala UPTD PPRD Pasangkayu, Dermawan melakukan Silaturahmi dan Konsultasi dengan Para Dealer Kendaraan Bermotor Se-Kabupaten Pasangkayu, Selasa 21 Januari 2025. Berlangsung di Tree Cafe and Resto Pasangkayu, silaturahmi dan konsultasi ini terkait persiapan Draft Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Tahun Buatan 2025 dalam rangka pencapaian target realisasi pajak daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar langsung keluhan serta kendala yang dihadapi oleh para dealer, sekaligus membahas inovasi strategis guna mendukung pencapaian target realisasi pajak daerah tahun 2025. Hadir dalam kesempatan itu, Dealer NSC Pasangkayu, Delviana, Suzuki Pasangkayu, Memet Albar, Toyota Pasangkayu, Sulsilawati, Mandala Motor Pasangkayu, Subhan, Astra Motor Pasangkayu, Sunardi dan Suzuki Pasangkayu, Adnan dan staf lainnya. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar khususnya BPKPD Sulbar, dalam meningkatkan komunikasi dengan para pelaku usaha di sektor kendaraan bermotor sebagai mitra strategis dalam pengelolaan pajak daerah. "Silaturahmi dan konsultasi ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendengar masukan dari para dealer, memahami kendala yang mereka hadapi, serta menggali inovasi yang dapat kita lakukan bersama dalam mendukung realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2025," kata Plt. Kepala UPTD PPRD Pasangkayu, Dermawan dalam sambutannya. Dermawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh para dealer selama ini. "Kami berharap sinergi ini dapat terus terjaga, dan semua inovasi yang dirancang bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi semua pihak, baik dealer, pemerintah, maupun masyarakat," ujarnya. Beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi: 1. Kendala Administrasi Pajak Para dealer menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi terkait pengelolaan data administrasi pajak kendaraan bermotor, termasuk proses pelaporan dan pembayaran pajak yang memerlukan penyederhanaan. 2. Inovasi Digitalisasi Layanan Pajak Pemerintah merespons masukan dari dealer dengan merencanakan inovasi berupa…

Mamuju -- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat , Bahtiar Baharuddin bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar serta Forkopimda Sulbar melaksanakan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 21 Januari 2025. Disaksikan via zoom Mentan Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Turut hadir pada acara penanaman serentak di Kalukku, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Sekda Kabupaten Mamuju, pimpinan instansi vertikal provinsi Sulbar, dan sejumlah petani. Pelaksanaan program ini sebagai tindak lanjut kerjasama Polri dan Kementan serta melibatkan GAPKI, Perhutani, Inhutani, swasta, dan swadaya petani. PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, Pemprov Sulbar serta Polda Sulbar mendukung program tanam jagung satu juta hektar sebagai komitmen bersama mewujudkan swasembada pangan 2025. Bahtiar menjelaskan, program ini sebagai upaya peningkatan produksi jagung di Indonesia, baik untuk keperluan konsumsi maupun mempengaruhi ekosistem harga komoditi lain. Sehingga pemerintah melakukan upaya ekstra ordinary dengan menggerakkan polri melakukan pendampingan kepada petani sampai ke level desa. "Yang harus dipikirkan bagaimana menjaga keberlanjutan, harus dijaga kesinambungannya. Melalui TNI Polri menggerakkan masyarakat, petani untuk mencapai swasembada jagung," ucap PJ Bahtiar. Lanjut Bahtiar berharap melalui program ini dapat meningkatkan produksi jagung. "Ekosistem jagung diharapkan bisa kita jaga dalam jangka panjang. Saya minta Bupati hingga desa ini bukan masalah polisi saja tetapi masalah negara sehingga kita semua harus bergerak bersama. Pemerintah juga Pemprov Sulbar mendukung sepenuhnya program ini, " ungkapnya. Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar mengatakan, untuk pelaksanaan penanaman serentak ini dilaksanakan di enam kabupaten dengan total luas 14 hektar. Untuk data yang siap tanam saat ini mencapai 43 hektar di enam kabupaten, dan luasan kesiapan lahan ini akan terus dikembangkan. "Kita terus koordinasi Pemprov dan Pemda di enam kabupaten serta petani jagung. Kita sama-sama upayakan untuk memproduksi jagung," tandasnya. (Rls)