Polman - Setelah resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar (Polman) pada Senin 13 Januari 2025, Muhammad Hamzih langsung memulai tugasnya dengan langkah yang mencerminkan kedekatan dengan masyarakat. Dalam perjalanan menuju Polman, Muhammad Hamzih yang juga Sekretaris DPRD Sulbar menyempatkan diri untuk singgah melayat di Kecamatan Tinambung, tepatnya di Manjopai, guna menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya salah satu masyarakat setempat, almarhum Zainal Abidin Bin Syamsuddin. Kehadirannya di rumah duka merupakan bentuk empati dan perhatian kepada masyarakat Polman, sekaligus menunjukkan komitmen untuk hadir di tengah-tengah warga, baik dalam suka maupun duka. Usai melayat, Pj. Bupati Polman langsung menuju Rumah Jabatan Bupati Polman, tempat di mana beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menanti untuk menyambut kedatangannya. Sambutan hangat tersebut menjadi awal kolaborasi antara Pj. Bupati dan jajaran pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Polman. Pelantikan yang dilaksanakan sehari sebelumnya menjadi momentum awal kepemimpinan Pj. Bupati dalam membawa Polman menuju arah yang lebih baik. Dengan langkah awal yang penuh empati dan sinergi, diharapkan kepemimpinan Muhammad Hamzih dapat menjadi teladan dan membawa dampak positif bagi masyarakat Polman. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dalam upaya memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi (monev), Rabu 15 Januari 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulbar, Asran Masdy, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Darmawiyah, di Kantor Dinkes Sulbar. Tim Kemenkes RI yang hadir diantaranya adalah Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Obat Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi, Denti Widayanti, serta anggota tim, Mira Indarwita. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kesiapan, ketersediaan, dan pengelolaan obat-obatan di wilayah Sulbar, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan farmasi di daerah tersebut. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy menyatakan bahwa ketersediaan obat yang mencukupi merupakan elemen penting dalam menjaga pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Sulbar. Pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Tim Kemenkes RI sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan obat-obatan di wilayah Sulbar dapat terpenuhi secara berkesinambungan. "Dengan kolaborasi bersama pemerintah pusat, kami akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan distribusi obat-obatan, terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh masyarakat Sulbar dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai," ujar Asran Masdy. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan SDMK, Darmawiyah menyatakan menyambut baik monev tersebut, karena diberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan arahan dari Kemenkes RI terkait pengelolaan obat. "Fokus kami adalah memastikan rantai distribusi obat berjalan lancar, termasuk memperhatikan ketersediaan obat-obatan esensial dan penyediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, kami yakin upaya ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sulbar," ucapnya. Dengan kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat sistem pelayanan farmasi di Sulbar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Tim Kerja Barang Milik Daerah (BMD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rekonsiliasi BMD untuk bulan Desember tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Biro Umum Setda Sulbar pada Selasa, 14 Januari 2025. Rekonsiliasi tersebut bertujuan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan BMD sesuai dengan data faktual, guna mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, juga membahas realisasi pengadaan barang tahun anggaran 2024 serta evaluasi persediaan barang habis pakai yang digunakan pada periode yang sama. Dalam pembahasan terkait realisasi pengadaan barang, Afrizal dan Ahmad Wirahman yang merupakan Tim Kerja BMD melaporkan pada Muhammad Tahir selaku Tim Pendamping, capaian yang telah terealisasi sesuai rencana kerja serta tantangan yang dihadapi selama proses pengadaan barang. Tim juga melaporkan kondisi persediaan barang habis pakai saat ini. "Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akurasi pengelolaan aset daerah melalui evaluasi berkala, memastikan setiap pengadaan dan persediaan barang mendukung tata kelola yang efisien dan akuntabel," ungkap Afrizal. Kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pemprov Sulawesi Barat menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dalam mendukung asta cita menuju Indonesia emas tahun 2045 di Hotel Maleo, Kamis 16 Januari 2025 Hadir langsung Wakil Menteri Dalam Negeri , Bima Arya Sugiarto, seluruh perwakilan provinsi di Indonesia, Kepala lembaga vertikal, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dan unsur pimpinan DPRD Sulbar, serta peserta kurang lebih 300 hadir secara langsung. Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin mengatakan , kehadiran tokoh nasional yang harus diambil ilmunya. Mewakili seluruh elemen masyarakat Sulbar menyambut baik kehadiran Wamenteri Dalam Negeri RI. "Terimakasih telah memilih Mamuju tempat rakornas Kesbangpol seluruh Indonesia tahun 2025. Pertama Sulbar ini memang harus sering-sering dikunjungi karena memiliki potensi besar," kata Bahtiar. Apalagi, udara Mamuju merupakan terbersih di Indonesia, sehingga sangat bagus untuk dikunjungi. Dalam mendukung Asta Cita, Pemprov Sulbar sudah merancang pembangunan yang maju malaqbi dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif. "Sulbar ini harus menjadi perhatian khusus, mengingat memiliki potensi yang sangat luar biasa, ditambah dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Semoga ini awal semakin banyak perhatian ke Sulbar kedepan," tambahnya. Sedangkan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, ini adalah kunjungan pertamanya ke Sulbar, sebab dirinya pernah jadi Ketua Asosiasi Walikota dan berharap Sulbar segera memiliki kota madya. "Presiden RI Prabowo Subianto saat sudah dilantik menekankan pemerintahan yang bersih dan maju. Ini berkali-kali diulang, kedua gagasan hemat, mimpi besar dan tidak mungkin bisa jalan tampa tim yang solid. Dimana solid dari pusat dan daerah seperti pertumbuhan ekonomi," ucap Bima Arya. Banyak target nasional yang menjadi perhatian terus digaungkan seperti pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, swasembada pangan dan yang lainnya. "Jadi kita semua harus bekerja dengan solid baik dari pemerintah pusat dan daerah. Memang ini tidak mudah tapi kuncinya sinergi, improvisasi, dan akselerasi, makanya kabinet merah…

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda Sulbar melakukan penurunan media karang buatan di perairan Teluk Mamuju, Kamis 16 Januari 2025. Pj.Bahtiar mengapresiasi atas upaya Lanal Mamuju menghadirkan spot wisata memancing bagi masyarakat Sulbar. "Saya respek terhadap rekan rekan forkopimda ,secara konsisten saling membantu dalam mengupayakan pelestarian alam di Sulbar, baik di laut dan di darat," ucap Pj.Bahtiar Bahtiar mengatakan, laut seluruh dunia hampir sama , mestinya laut menjadi sumber kehidupan. Melihat wilayah di Sulbar, sebenarnya memiliki potensi lebih besar bersumber dari laut. Namun melihat PAD masih sangat sedikit bersumber dari laut. "Sayang daerah yang begitu kaya namun pendapatannya hanya dari kendaraan bermotor," ucap Bahtiar. Menurutnya, permasalahan dihadapi adalah ekosistem laut sudah menurun, dan beberapa tempat sudah membahayakan. Sehingga perlu mengembalikan ekosistem laut. Salah satunya dengan menghadirkan karang buatan untuk menjadi rumah ikan. "Saya berharap program ini juga di dorong di enam kabupaten, melalui bupati-bupati. Jadikan laut menjadi tempat kemaslahatan, demi pelestarian alam dan demi sumber penghasilan masyarakat" pungkasnya. Komandan Lanal Mamuju Letkol Dedi Andriyatno menyampaikan, media karang buatan ini sebagai upaya Lanal Mamuju dalam menjaga laut Sulbar sekaligus menghadirkan wisata memancing bagi masyarakat. Untuk itu, penempatan karang buatan ini telah bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sulbar dalam menentukan spot-spot yang cocok untuk menjadi wisata memancing di Teluk Mamuju "Terima kasih atas dukungan sehingga usaha konservasi laut di teluk Mamuju ini berjalan lancar," tandasnya. (Rls)

MAMUJU-- IPMAPUS Cabang Mamuju dan HMI Cabang Manakarra mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin telah mengadakan kegiatan dengan melibatkan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Apalagi kegiatan Rakornas yang diadakan Kemendagri di Sulbar bakal dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjadi momen mendorong pemerintah pusat agar lebih perhatian terhadap Sulbar. Ketua HMI Cabang Manakarra Ansar mengatakan kehadiran Wamendagri di Bumi Manakarra adalah momentum bagi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra dan OKP untuk menyampaikan kondisi Sulawesi Barat serta program yang telah dijalankan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Menurut Ansar, program PJ Bahtiar relevan dengan kultur Sulawesi Barat yang bergerak di bidang ketahanan pangan, "Ini sangat relevan dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan kesiapan Sulbar sebagai penyangga IKN," ucap Ansar. Bahkan, dalam hal pengembangan SDM, PJ Bahtiar juga telah mengalokasikan anggaran beasiswa atau bantuan langsung pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di Sulbar. "Ini sangat membantu masyarakat Sulbar apa lagi yang kurang mampu,"ungkapnya. Senada, Ketua IPMAPUS Cabang Mamuju Akbar, PJ Bahtiar meskipun baru beberapa bulan di Sulbar bisa memahami kondisi Sulbar serta mampu melihat potensi yang harus dikembangkan di Sulbar, khususnya dalam aspek ketahanan pangan dan peningkatan kualitas masyarakat melalui sektor pertanian. "Maka dari itu kami sangat mendukung langkah-langka Pj gubernur dalam memimpin sulbar yang lebih banyak bergerak di sektor pertanian dan perkebunan karna itu adalah hal yang sangat bersentuhan masyarakat sulbar yang latar belakang pendapatan mayorita itu sektor pertanian dan perkebunan.,"ucap Akbar "Dari program bapak PJ Gubernur kami sebagai pemuda dan mahasiswa Sulbar sangat tergerak untuk terlibat langsung pada program yang dijalankan PJ Gubernur serta bersama sama merangkul masyarakat mengembangkan potensi pertanian," tambahnya Sebab itu, Akbar mengharapkan adanya ruang dialog saat kehadiran Mendagri di Sulbar. Termasuk ingin memastikan program PJ Gubernur dapat dijalankan secara berkelanjutan. Diketahui agenda kehadiran Wamendagri di Sulbar dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun…

Mamuju – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis, 16 Januari 2025. Rakornas ini merupakan agenda strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan turut berkontribusi dalam pelaksanaan Rakornas tersebut dengan menghadirkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayahnya. Kehadiran UMKM ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi daerah, khususnya produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal. Berbagai produk seperti kerajinan tangan, kuliner khas, serta produk olahan lokal akan dipromosikan kepada para peserta Rakornas yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. “Pelibatan UMKM dalam Rakornas ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi potensi lokal dan memperkuat ekonomi daerah berbasis masyarakat. Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari visi menuju Indonesia Emas,” ujar H. Herdin Ismail. Herdin Ismail menambahkan bahwa peserta Rakornas yang telah terkonfirmasi hadir meliputi perwakilan dari 18 provinsi, dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang, serta 180 peserta dari 129 kabupaten/kota. Selain itu, akan hadir 67 peserta dari internal Ditjen Polpum, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat, Forkopimda kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal di lingkup Sulawesi Barat, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Barat, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sulawesi Barat, serta pimpinan partai politik tingkat provinsi. Rakornas tahun ini akan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Arya Bima. Dalam pembukaan tersebut, beliau dijadwalkan menyampaikan arahan strategis terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum di seluruh daerah. Kementerian Dalam Negeri menegaskan…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulbar menerima bantuan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebanyak 11.000 dosis, pada Senin (13/1/2025) sore. Vaksin PMK tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, bantuan vaksin yang telah diterima tersebut akan difokuskan untuk penanganan PMK di lima kabupaten. “Sesuai rencana, vaksin tersebut akan segera kami distribusikan ke lima kabupaten yaitu Polman 4.500 dosis, Majene 2.100 dosis, Pasangkayu 1.200 dosis, Mamuju Tengah 1.000 dosis, Mamuju 2.000 dosis serta ke IPTU Beroangin 200 dosis," ungkap Nur Kadar. “Masyarakat tidak perlu panik dengan kemunculan PMK ini. PMK bisa diatasi, lakukan pengobatan yang tepat dan pastikan ternak divaksin untuk meningkatkan kekebalan,” tambahnya. Sementara itu, Pejabat Otoritas Veteriner Sulbar, drh. Agus Rauf menyampaikan, upaya Pemprov Sulbar dalam mendistribusikan vaksin PMK tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka penularan PMK di lapangan, tetapi juga melindungi kesehatan ternak dan meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan nasional. Agus Rauf menekankan, vaksinasi adalah langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah penularan penyakit, termasuk PMK. "Pengendalian penyakit hewan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan memperkuat subsektor peternakan di Sulbar," ujar Agus Rauf, Selasa (14/1/2025). Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT. Telkom Indonesia mengadakan rapat persiapan live testing implementasi katalog elektronik versi 6. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin 13 Januari 2025. Kegiatan ini dihadiri Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar se-Sulbar. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan live testing transaksi pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik versi 6. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, mewakili Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, menekankan pentingnya kegiatan itu dalam mendorong optimalisasi penggunaan katalog elektronik. “Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemanfaatan katalog elektronik versi 6, dengan harapan pemanfaatan katalog elektronik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja e-purchasing di Sulbar,” ungkapnya. Pada rapat tersebut, LKPP dan PT. Telkom Indonesia memberikan paparan terkait langkah-langkah teknis dan persiapan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran live testing. Peserta rapat aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Diharapkan melalui koordinasi ini, implementasi katalog elektronik versi 6 dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga mendukung percepatan pembangunan di Sulbar. Biro PBJ Setda Sulbar juga menghimbau penyedia lokal untuk segera mendaftarkan diri agar produk yang ditawarkan dapat ditampilkan di katalog elektronik versi 6. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui INAPROC (Manajemen Akun Terpusat SPSE). Bagi penyedia yang membutuhkan pendampingan, dapat memanfaatkan Layanan Konsultasi di Kantor Biro PBJ Setda Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menghadiri pembukaan seleksi uji kelayakan calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat di DPRD Sulbar, Rabu 15 Januari 2025. Dalam seleksi ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, dihadiri Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan Pababari dan seluruh anggota Komisi I. "Kami harap bahwa pelaksanaan proses fit and proper test ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme penting untuk menilai kompetensi, integritas, dan pemahaman para calon terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi," kata Amalia. Ia menambahkan , seluruh calon bisa memahami peran strategis Komisi Informasi dalam masyarakat dan peran dalam pemerintahan. "Saya berharap kepada para peserta, tunjukkan kemampuan terbaik Anda. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan komitmen anda terhadap tugas yang akan diemban," tambahnya. Sementara itu, setelah melalui proses tahapan yang dilaksanakan timsel menghasilkan 15 calon anggota KIP, dimana akan ditetapkan 5 orang sebagai komisioner KIP periode 2024-2028. "Tentunya kami berharap bahwa pelaksanaan fit and proper test ini berjalan dengan baik, dan siapapun yang terpilih nantinya merupakan pilihan terbaik dari yang baik, karena kami menilai semua calon ini memiliki potensi dan kapasitas untuk menjadi anggota Komisi Informasi," harapnya. Selain itu, dia mengapresiasi panitia hingga timsel yang telah kerja keras hingga tahap ini. Dia percaya, dengan pelaksanaan yang profesional dan berlandaskan asas objektivitas, kita dapat memilih individu terbaik untuk mengemban amanah ini. "Kepada semua calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, saya ucapkan selamat mengikuti tahapan fit and profer test, semoga mendapatkan hasil yang dinginkan dan kepada Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat selamat menjalankan tugas dan amanah dalam melaksanakan fit and proper test, semoga menghasilkan keputusan yang terbaik terutama dalam kemajuan komisi informasi," ujarnya. Sedangkan, Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan semua tahapan sudah dilaksanakan dan selanjutnya diserahkan ke DPRD Sulbar. "Kita sudah serahkan nama 15…