MAMUJU - Pemprov Sulawesi Barat kembali akan melaksanakan pameran batu ngalo Manakarra yang merupakan ikon milik Sulbar. Sesuai pernyataan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin sebelumnya bahwa akan kembali melaksanakan festival pada tahun 2025. Ketua Panitia Herdin Ismail mengatakan festival dalam bentuk pameran batu ngalo manakarra akan kembali dilaksanakan dengan berbagai kegiatan lainnya. "Hari ini kita rapat bersama dengan panitia lomba domino, sekaligus sinergi akan melaksanakan festival batu ngalo," kata Herdin, Senin 20 Januari 2025. Ia menambahkan ini sesuai arahan Pj Gubernur dimana mencanangkan visit ke Sulbar tahun 2025. "Jadi tahun dicanangkan banyak kunjungan ke Sulbar. Salah satu cara atau strategi agar banyak orang berkunjung ke Sulbar tentu harus banyak dilakukan event," tambahnya. Sementara itu, ada tiga event nasional sudah dan akan dilakukan diantaranya rakornas Kesbangpol, kemudian tanggal 23 Januari 2025 dilaksanakan pameran batu ngalo manakarra, dan ada lomba domino pada tanggal 24 Januari 2025. "Saya kira satu event yang sudah terlaksana dan dua event akan dilaksanakan tentu kunjungan ke Sulbar semakin banyak," ungkapnya. Apalagi, sesuai pepatah orang tua dulu semakin banyak orang berkunjung, maka akan semakin banyak rejeki yang akan hadir di Sulbar. "Jadi kami memohon doanya seluruh elemen masyarakat Sulbar agar dua event ini terlaksana dengan baik," harapnya. Selain itu, dua kegiatan ini akan dipusatkan di Matos Mamuju dengan dihadiri dari berbagai provinsi di Indonesia. "Kita harap melalui kegiatan ini daerah kita semakin dikenal dan informasi Mamuju sebagai ibu kota Sulbar semakin buming. Diharap juga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, karena setiap kali orang datang pasti akan mencari cinderamata khas Mamuju dan Sulbar," tandasnya.(rls)

Mamuju – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi Tim Kerja (Timker) Program Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinkes Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin 20 Januari 2025. Kunjungan di Kantor Dinkes Sulbar ini disambut langsung Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulbar, dr. Muhammad Ihwan. Diskusi dalam pertemuan tersebut mencakup beberapa isu strategis, di antaranya: 1. Capaian Program Kesehatan Lingkungan Triwulan IV (TW IV). 2. Kabupaten/Kota Sehat (KKS), 3. Dukungan Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji pada Program Makan Bergizi. 4. Kesiapsiagaan menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Dalam arahannya, dr. Muhammad Ihwan menegaskan, kabupaten/kota harus siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan keamanan pangan, khususnya terkait makanan olahan siap saji dalam Program Makan Bergizi. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk memperkuat pengawasan serta meminimalkan risiko terjadinya KLB keracunan pangan. “Kita perlu meningkatkan sinergitas, keterpaduan, dan integrasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Ini menjadi langkah strategis untuk mencapai target yang sudah ditetapkan,” ujar dr. Ihwan. Sementara itu, Ketua Timker Program Kesling Dinkes Sulbar, Anwar menegaskan, di tahun 2025, Dinkes kabupaten perlu memaksimalkan capaian program kesehatan lingkungan. “Diperlukan upaya lebih dalam membantu dan memfasilitasi petugas sanitarian agar mampu membuat perencanaan percepatan capaian program sesuai target,” ujarnya. Kegiatan konsultasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Dinkes kabupaten dan provinsi dalam meningkatkan kualitas program kesehatan lingkungan, serta menjaga keamanan pangan bagi masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan konsultasi ke Dinkes Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin 20 Januari 2025. Kedatangan rombongan Dinkes Polman diterima dengan baik oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Farmasi, dan SDMK Dinkes Sulbar, dr. Darmawiyah. Konsultasi ini difokuskan pada rencana redistribusi kepesertaan JKN untuk mengoptimalkan akses pelayanan kesehatan di wilayah Polman. Dalam arahannya, dr. Darmawiyah memberikan rekomendasi agar redistribusi kepesertaan JKN dimulai secara bertahap dengan fokus pada tiga puskesmas yang berada di kawasan perkotaan, yaitu: 1. Puskesmas Massenga. 2. Puskesmas Pekkabata. 3. Puskesmas Wonomulyo. “Ketiga puskesmas ini memiliki karakteristik kawasan perkotaan, sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan dalam pelaksanaan redistribusi kepesertaan JKN. Ini akan menjadi langkah awal untuk menyeimbangkan akses layanan kesehatan yang lebih merata,” ujar dr. Darmawiyah. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus mendukung target nasional dalam pengelolaan JKN yang lebih efektif dan efisien. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Sulbar. Langkah ini dilakukan dengan menyalurkan kembali alokasi vaksin sebanyak 4.200 dosis ke tiga kabupaten pada Senin (20/01/2025). Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar membenarkan adanya distribusi vaksin PMK dari Dinas TPHP Sulbar ke tiga kabupaten di wilayah Sulbar. "Tiga kabupaten itu diantaranya Mamuju sebanyak 2.000 dosis, Mamuju Tengah 1.500 dosis dan Pasangkayu 700 dosis," ungkap Nur Kadar. Ia menambahkan, sebelumnya telah disalurkan juga vaksin PMK ke Kabupaten Majene sebanyak 2.100 dosis, Polman 4.500 dosis dan IPTU Beroangin 200 dosis. “Vaksin-vaksin ini ditujukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan ternak sekaligus mencegah penyebaran PMK yang bisa berdampak besar pada sektor peternakan,” tambahnya. Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf, yang juga Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar mengatakan, selain mempercepat kegiatan vaksinasi dan pengobatan, pihaknya juga telah melakukan pengawasan dan pengetatan lalu lintas hewan rentan PMK dan media pembawa penyakit lainnya serta melakukan prosedur lalu lintas sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023. “Kami juga bersama dengan pemerintah kabupaten bersinergi melakukan komunikasi dan edukasi kepada para peternak dan pedagang ternak terkait PMK dan meminta peternak/pedagang agar segera melapor jika menemukan ternak yang dicurigai PMK,” ujarnya. Dengan langkah ini, diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten dapat saling menjaga stabilitas sektor peternakan dan melindungi mata pencaharian peternak dari dampak penyakit yang merugikan. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Makassar — Kepala UPTD BPHMT IB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Nurdin, menghadiri Pelantikan Pengurus Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan (PERSEPSI) Komisariat Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Komda Sulselbar) Periode 2024-2027, pada Sabtu, 18 Januari 2025. PERSEPSI merupakan wadah bagi para ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan yang tersebar di seluruh Indonesia, beranggotakan para lulusan atau mahasiswa S2, dosen, dan peneliti. Himpunan yang diketuai oleh Prof. Budi Guntoro (Dekan Fapet UGM) ini bertujuan mewujudkan kontribusi yang nyata dari Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia. Kegiatan yang bertempat di Aula Dekanat Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin ini juga dihadiri oleh Dirjen Peternakan, drh. Agung Suganda. Dalam arahannya, Ia berharap agar PERSEPSI Komda Sulselbar dapat aktif berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan subsektor peternakan di Wilayah Timur Indonesia. Dalam pelantikan tersebut, Prof. Syahdar Baba sebagai Ketua PERSEPSI Komda Sulselbar untuk periode 2024-2027. Dengan terpilihnya, Ia diharapkan dapat membawa organisasi ini menjadi lebih progresif dan inovatif dalam mendukung kemajuan peternakan di Sulsel, Sulbar dan sekitarnya. Sementara, Kepala UPTD BPHMT IB Dinas TPHP Sulbar, Nurdin mengatakan organisasi PERSEPSI diharapkan semakin mendukung peran bidang sosial ekonomi peternakan, tidak hanya sebagai sektor penunjang saja. “Bidang sosial ekonomi peternakan ini sangat penting karena merupakan salah satu pilar bidang peternakan yang harus didalami, sebab didalamnya banyak membahas lebih dalam tentang sistem manajerial, membahas tentang kebijakan, juga membahas tentang finansial, serta organisasi keprofesian," kata Nurdin. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU --Visit to Sulbar salah satu tagline semangat pembangunan 2025 yang terus digelorakan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menginginkan Sulbar menjadi tempat kunjungan dari berbagai daerah. Setelah sebelumnya mendatangkan sejumlah pejabat dari berbagai daerah pada kegiatan Rakornas Kesbangpol Pol 2025, kemarin, kali ini PJ Bahtiar berinisiasi menggelar turnamen Domino. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar, Safaruddin Sanusi mengutarakan, masyarakat dari berbagai daerah antusias mengikuti turnamen ini. Bahkan saat ini sudah menerima pendaftar ribuan peserta. "Sekarang sudah 535 pasang, berarti sudah ada seribu lebih orang yang mengikuti turnamen ini," ucap Safaruddin, 19 Januari 2025. Rencananya, turnamen domino dilaksanakan 25 Januari di Maleo Town Square Mamuju. "Ini menjadi salah satu turnamen diminati, baik kalangan atas maupun bawah, banyak provinsi dilain dan para pejabat yang ikut," kata Safaruddin.. Menurutnya, ini menjadi peluang bagi Sulbar sebab dengan mendatangkan banyak orang dari luar daerah dapat menggerakkan perekonomian. Olehnya, atas arahan PJ Gubernur pula, dalam turnamen ini juga digabungkan dengan kegiatan lain seperti pameran Baru Ngalo. Selain itu melibatkan juga sejumlah UMKM untuk memeriahkan acara tersebut. (Rls)

Mamuju - Sekdis Dukcapil Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Sri Utari menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis, 16 Januari 2025. Sulbar menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya penyelenggaraan rakornas ini. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Turut hadir pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, unsur pimpinan DPRD Sulbar, Forkopimda, para kepala OPD, serta peserta dari Kesbangpol seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, dirinya kali pertama bertandang ke Sulbar. Mantan Ketua Asosiasi Walikota ini berharap agar Sulbar segera memiliki Kota Madya pula. Bima Arya mengatakan, banyak target nasional yang menjadi perhatian terus digaungkan seperti pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, swasembada pangan dan yang lainnya. "Untuk mencapai terget nasional, diperlukan tim yang bekerja sama dan solid, dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Memang tidak mudah, tapi jika dibarengi dengan cara bersinergi, improvisasi dan akselerasi hal ini bisa dicapai," pungkasnya. Sementara, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan ucapan terima kasih karena telah memilih Mamuju, Sulbar sebagai lokasi penyelenggaraan rakornas tersebut. "Saya berharap Sulbar bisa sering-sering dikunjungi karena memiliki potensi yang luar biasa. Mamuju juga menjadi salah satu kabupaten yang udaranya terbersih di Indonesia sehingga sangat pantas untuk dikunjungi," kata Bahtiar. Melalui kesempatan itu, Pj. Bahtiar menyampaikan harapan kepada Wamendagri agar Sulbar diberi perhatian khusus, mengingat provinsi ke-33 ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dan menjadi penyangga IKN. Usai menghadiri rakornas, Sekdis Dukcapil Sulbar Sri Utari menyatakan mendukung Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, dengan merancang pembangunan yang progresif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif. "Berbagai sasaran nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta pencapaian swasembada pangan, menjadi fokus…

Polman, -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat menghadiri pelantikan PJ Ketua TP Penggerak PKK Kabupaten Polman, Jumat 17 Januari 2025. PJ Gubernur Bahtiar mengucapkan selamat kepada PJ Ketua TP PKK Polman dan PJ Ketua TP PKK Mamasa yang telah dilantik dan terima kasih kepada PJ Ketua PKK sebelumnya. Bahtiar berharap TP PKK Provinsi dan kabupaten hingga ke tingkat desa senantiasa berkoordinasi dengan kepala daerah dalam menjalankan agenda program kerja, terutama dalam mengawal Asta Cita Presiden. Salah satunya yang penting untuk terus di dorong adalah pemanfaatan posyandu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi pusat dalam menyelesaikan setiap permasalahan di wilayah masing masing, baik penanganan kemiskinan maupun stunting, dan persoalan lainnya. "Aktifkan posyandu, apalagi 2025 ini mulai ada program makan bergizi gratis," ucap Bahtiar. Selain itu, Bahtiar juga mengajak PJ Bupati untuk mendorong swasembada pangan. Saat ini, kata Bahtiar, Pemprov juga telah berkomitmen mendorong swasembada pangan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan peternakan. "Posyandu aktif, dan sektor lain kita juga bangun, kerjasama Pemda, forkopimda, PKK, untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (Rls)

Mamuju -- Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Hukum RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mendapatkan nilai 97,04 masuk kategori “AA” dengan Predikat “ISTIMEWA” pada penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024. Bagi Pemprov Sulbar, penilaian IRH tahun 2024 merupakan capaian yang sangat baik, karena terjadi peningkatan dari penilaian Tahun 2023 dengan nilai 77,03 pada kategori “BB” dengan predikat “BAIK”. IRH merupakan penilaian yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Hukum RI sebagai instrumen untuk mengukur reformasi hukum baik di pemerintah pusat/nasional maupun daerah. Atas nama Pemprov Sulbar, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Afrisal mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. “Peningkatan IRH ini merupakan predikat istimewa, dan merupakan buah dari kerja keras pemerintah daerah bersama dengan stakeholder terkait, dan merupakan bukti nyata bahwa Sulbar mampu menghadirkan reformasi hukum yang lebih baik, responsif, dan transparan," kata Afrisal, Jumat 17 Januari 2025. Afrisal menjelaskan, IRH merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi, dan penguatan sistem regulasi nasional maupun daerah. "Kemenkumham juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," ungkapnya. Afrisal menambahkan, penilaian IRH yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1. Memperkuat koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka harmonisasi regulasi, (bobot 25%). 2. Peningkatan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) daerah yang berkualitas, (bobot 25%). 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, (bobot 30%). 4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan, (bobot 20%). Dengan pencapaian ini, Sulbar menjadi salah satu daerah yang mampu mengintegrasikan visi pembangunan daerah dengan agenda reformasi hukum nasional, sekaligus menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola hukumnya. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD 2024 serta rencana kegiatan tahun anggaran 2025. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Selasa, 14 Januari 2025, raker dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Haluddin. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Sulbar, diantaranya Mulyadi Bintaha, Andi Muhammad Qusyairy, Andi Muhammar Qhadafi, Suhadi Kandoa dan Daud Tandi Arruan. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPSDM, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Pemerintahan dan Kesra, serta Biro Umum. Dalam raker, masing-masing OPD memaparkan apa yang telah terealisasi di tahun 2024, program prioritas tiap OPD apakah sudah berjalan secara efektif serta kendala yang dihadapi. "Komisi I DPRD Sulbar hari ini (Selasa, 14 Januari red.) menggelar raker lanjutan bersama OPD terkait untuk melakukan monev pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini bertujuan memastikan program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat," kata Irwan SP Pababari, Ketua Komisi I DPRD Sulbar. Selain itu, dalam raker juga membahas secara mendalam rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 agar perencanaan ke depan lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab prioritas pembangunan daerah. "Dalam raker ini, kami menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD dalam menyusun langkah strategis demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Sulbar," ujarnya. Komisi I DPRD Sulbar berharap hasil dari monev ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar