MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengunjungi korban bencana longsor di Dusun Tapodede, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Jumat 31 Januari 2025. Turut hadir Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kajati Sulbar, Polda Sulbar, Korem 142/Tatag, dan rombongan lainnya. Salah seorang warga, Hasrah sangat berterimahkasih atas kunjungan rombongan pemerintah ke lokasi bencana. "Kita sangat berterimakasih kepada Gubernur dan rombongan yang datang menyalurkan bantuan," kata Hasrah. Ia berharap pembersihan jalan menuju pemukiman warga terus dilakukan agar masyarakat bisa mengaksesnya. "Kami sangat berharap alat berat yang ada di sini semoga tuntas betul baru ditarik. Supaya kami bisa menikmati betul jalan dari bantuan pemerintah," harapnya. Sementara itu, ada dua Dusun terdampak yakni Tamasapi dan Tapodede. Masih ada jalan terutup disebabkan longsor. "Jadi masih butuh alat berat untuk mengakses satu dusun lagi yang ada 70 KK di sana. Kita harap juga ada bantuan sarana pertanian dan alat kelengkapan rumah yang hanyut dibawah longsor," ujarnya. Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan apresiasi tim gabung yang sigap menghadapi bencana, dimana saat kejadian langsung berada di lokasi. "Tim datang langsung mengevakuasi warga. Jadi dari waktu ke waktu penganangan bencana sangat cepat dan terkordinasi, ini bisa kita langsung semua terlayani. Bupati membuat posko dan kita juga Pemprov buat posko," ucap Bahtiar. Ada beberapa titik banjir dan longsor di Sulbar, ada menyebabkan warga korban meninggal. "Ini sering kita alami longsor dan banjir, inilah yang selalu kita suarakan betapa pentingnya kita mencegah bencana. Jauh lebih bagus, karena khusus Sulbar masuk daerah tertinggi rawan bencana," bebernya. Makanya, budaya merawat lingkungan harus terus digalakkan, seperti saat ini gerakan menanam dengan membagikan pohon-pohon yang menghasilkan. "Budata migrasi harus dilakukan karena penduduk akan terus bertambah dan luas lahan akan bertambah. Jadi harus ada berubah konsepnya seperti migrasi profesi sebagian beternak, relokasi jangka panjang harus dipindahkan," paparnya. Meskipun, mendukung swasembada pangan lewat…

MAMUJU --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memanen hasil perkebunan Pisang Cavendish di lahan hortikultura kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 31 Januari 2025. Pisang Cavendish yang dipanen merupakan buah dari upaya pemerintah provinsi menghadirkan lahan kebun sebagai percontohan. Berbagai komoditi di tanam di lahan tersebut termasuk pisang Cavendish. PJ Bahtiar menyampaikan, pisang ini ditanam sejak Juli 2024, artinya hanya membutuhkan tujuh bulan untuk bisa menikmati hasil pisang Cavendish. "Ini membuktikan bahwa potensi Sulbar ini sangat besar untuk menanam berbagai komoditi, kita memiliki kualitas tanah yang lebih subur dibandingkan daerah lainnya, Ph tanah kita 7 sampai 9, tidak perlu dipupuk karena tanahnya sudah subur." kata Bahtiar. Untuk pengembangan pisang Cavendish, lanjut Bahtiar biasanya berbuah ketika sudah 7 bulan dan dapat dipanen pada 8 -9 bulan.. Namun di Sulbar cukup 5 bulan susah berbuah dan setelah tujuh bulan sudah dapat dipanen. "Ini potensi yang luar biasa yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya," ungkapnya. Untuk itu Bahtiar mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk meningkatkan pendapatan..Kuncinya menambah produksi.. Hal ini kata Bahtiar juga sejalan dengan program pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan. Olehnya Pemprov Sulbar melalui APBD 2025 mengalokasikan anggaran untuk membantu petani, peternak dan nelayan melalui bantuan bibit. (Rls)

Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy bersama jajaran dan perwakilan dari Kerukunan Keluarga Mambi Pitu Ulunna Salu (KKM-PUS), menjenguk korban bencana tanah longsor yang tengah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju dan RS Bhayangkara Mamuju. Berlangsung Kamis 30 Januari 2025, kunjungan itu bertujuan untuk melihat langsung kondisi para korban yang dirawat di dua rumah sakit tersebut serta memastikan mereka mendapatkan perawatan medis yang optimal. Adapun jumlah korban yang tengah dirawat terdiri dari 2 orang di RSUD Mamuju dan 1 orang di RS Bhayangkara Mamuju. Mereka merupakan korban bencana tanah longsor yang terjadi pada 26 Januari 2025 di Lingkungan Tammasapi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Pada kesempatan itu, Kadinkes Sulbar drg. Asran, turut memberikan dukungan moral kepada warga Lingkungan Tammasapi yang terdampak bencana tanah longsor tersebut. "Dinkes Sulbar tetap mengkoordinasikan bantuan logistik berupa obat-obatan dan peralatan medis ke RSUD Mamuju untuk memastikan ketersediaan kebutuhan medis bagi para korban," kata Asran Masdy. Kadinkes Sulbar menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan bantuan kepada para korban bencana, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan maupun dukungan psikososial. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi serta support yang kuat antara Dinkes provinsi dan kabupaten dalam penanganan kesehatan pasca-bencana. Asran Masdy mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran keluarga yang terhimpun dalam KKM-PUS atas segala kepeduliannya, yang dengan ikhlas memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam bentuk uang, serta bahan kebutuhan sehari-hari kepada keluarga korban bencana tersebut. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan berpartisipasi aktif dalam upaya pemulihan pasca-bencana dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di Sulbar. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan semangat dan harapan bagi para korban serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai selama masa pemulihan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terima kunjungan perwakilan Radio Republik Indonesia (RRI) Mamuju, Kamis, 30 Januari 2025. Kunjungan ini disambut oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Sulbar, Musra Awaluddin. Kunjungan perwakilan RRI Mamuju di Kantor Sekretariat DPRD Sulbar bertujuan mengoordinasikan rencana audiensi Direktur RRI dengan Pimpinan DPRD Sulbar, serta membahas peluang kerja sama antara DPRD dan RRI dalam penyebarluasan informasi publik. Plh. Sekretaris DPRD Sulbar, Musra Awaluddin menyambut baik inisiatif RRI Mamuju yang berupaya menjalin komunikasi lebih erat dengan DPRD Sulbar. Ia menegaskan, audiensi antara Direktur RRI dan Pimpinan DPRD diharapkan dapat menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan media penyiaran publik. Selain membahas audiensi, perwakilan RRI Mamuju juga menawarkan kerja sama program yang melibatkan DPRD Sulbar, terutama dalam bidang penyebarluasan kebijakan dan aspirasi masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih luas kepada publik terkait tugas dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara DPRD Sulbar dan RRI Mamuju, dengan harapan ke depan dapat terjalin kerja sama yang lebih erat dalam mendukung keterbukaan informasi dan edukasi publik. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna yang membahas tiga agenda penting dalam rangkaian kegiatan legislasi dan pengawasan pelaksanaan anggaran daerah. Rapat berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Kamis, 30 Januari 2025. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya. Hadiri Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Amujib, Anggota DPRD Sulbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Agenda pertama yang dibahas adalah laporan Komisi - Komisi DPRD atas hasil evaluasi dari rapat kerja komisi bersama mitra kerja terhadap pelaksanaan APBD 2024. Agenda kedua adalah penyampaian laporan akhir Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sulbar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Barang Milik Daerah (BMD). Pembentukan Perda ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap aset daerah, agar tidak disalahgunakan dan bisa lebih produktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agenda ketiga adalah penutupan masa persidangan pertama DPRD Sulbar tahun 2024-2025 dan pembukaan masa persidangan kedua DPRD Sulbar tahun 2025. Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini membahas tiga agenda yang sangat strategis, salah satunya berfokus pada pengelolaan aset dan BMD. “Mohon doanya agar kami para dewan lebih proaktif dan bisa menjadi perwakilan masyarakat Sulbar yang amanah. Perda baru ini adalah langkah penting untuk menjaga aset daerah agar tidak disalahgunakan dan tentunya bisa mendongkrak PAD,” ujar Suraidah. Suraidah juga berharap OPD lebih proaktif dalam mengelola aset daerah, sehingga kedepannya bisa mendatangkan keuntungan lebih besar bagi daerah. “Kami ingin OPD lebih aktif dalam mengelola aset yang ada,” tandasnya. Dengan berakhirnya masa persidangan pertama, DPRD Sulbar kini membuka masa persidangan kedua yang akan menjadi momentum bagi penyusunan dan pengawasan lebih lanjut terhadap program-program daerah. Diharapkan, dengan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, berbagai agenda pembangunan dan pengelolaan daerah dapat berjalan lebih…

Mamuju - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulbar Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPRD Sulbar, Kamis, 30 Januari 2025. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi dan Munandar Wijaya. Hadir, Anggota Bamus, serta Kabag dan Staf Bagian Persidangan. Rapat ini dihelat sebagai bagian dari proses perumusan dan penyusunan program kerja DPRD Sulbar yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, rapat ini juga menjadi sarana untuk menyatukan visi dan misi anggota DPRD Sulbar dalam rangka mewujudkan pembangunan. Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi berharap dengan adanya kesepakatan renja tersebut dapat dijadikan pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Kamis (30/01/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas permasalahan distribusi air bersih oleh PDAM di tiga kecamatan di Polman, yaitu Tinambung, Balanipa, dan Alu yang hingga kini belum mengalir sesuai harapan masyarakat. Rombongan DPRD Polman dipimpin Wakil Ketua DPRD Polman Imam Singkarru. Hadir beberapa Anggota DPRD Polman, yakni Amir, Basir, Suardi, Ardan Aras, Nurdin Tahir, Hendrik, Rudi Hamzah, Muh. Yusuf Tato, Abd. Muin Saleh, dan M. Syarwan Nur Hasan, serta staf Sekretariat DPRD Polman. Rombongan diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, bersama Wakil Ketua II DPRD Sulbar Munandar Wijaya, serta beberapa Anggota DPRD Sulbar, di antaranya Syarifuddin, Haluddin, Resky Irmayani Mappigau, dan Jumiaty A. Mahmud. Hadir pula para staf Sekretariat DPRD Sulbar dalam pertemuan ini. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Polman, Imam Singkarru menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulbar atas sambutan yang diberikan. Imam Singkarru menjelaskan, kunjungan itu bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait pelayanan air bersih dari PDAM yang belum optimal di beberapa kecamatan di Polman. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi menekankan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Olehnya, Ia mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dengan Direktur PDAM untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat. Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Sulbar dan DPRD Polman melakukan diskusi mendalam mengenai permasalahan tersebut, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman, --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan dialog dengan masyarakat Sejumlah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Penyuluh Pertanian dari beberapa kecamatan, di Polewali Mandar, Kamis 30 Januari 2025. Dialog ini difasilitasi Ketua APDESI Sulbar Abdul Rahim yang juga sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar. Dihadapan para kepala desa dan warga Polman, Abdul Rahim sengaja mengundang PJ Gubernur, selain menikmati dan memperkenalkan Durian Tutar, juga untuk berdialog dengan masyarakat dari sejumlah desa serta membahas potensi pertanian di Polewali Mandar. " PJ Bahtiar, sosok pemimpin yang dirindukan, sangat langka ditemukan. Beliau berkeliling di enam kabupaten untuk memastikan layanan pemerintahan berjalan dengan baik, Ini menjadi catatan penting, Bahtiar memberi contoh ketelaudanan yang luar biasa bagi kepemimpinan di Sulbar," ucap Rahim. Kata Rahim dengan sosok pemimpin seperti PJ Bahtiar, maka semua keluhan masyarakat tersampaikan langsung ke PJ Gubernur. "Tidak bisa dibohongi karena beliau sudah dengar langsung dari masyarakat," ungkapnya. Sebab itu, Rahim berharap program PJ Bahtiar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dapat dilanjutkan oleh Gubernur terpilih. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih kepada Ketua APDESI sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Sulbar yang secara konsisten Melayani Petani. "Ini anggota DPRD, wakil Rakyat yang layak menjadi teladan. Kepribadian beliau tulus membantu petani," ucap Bahtiar. Dia juga menjelaskan tujuannya menjangkau setiap pelosok di enam kabupaten untuk memastikan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemeintah sampai dan dirasakan masyarakat. "Pemimpin harus banyak kerja. Dan lakukan sesuai apa yang dipikirkan masyarakat bukan dengan apa yang dipikirkan dirinya sendiri," ungkapnya. Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, tiga sektor sumber utama kehidupan masyarakat Sulbar, yaknib Ternak,petani dan nelayan. Namun jika memilhat alokasi anggaran untuk tiga sektor ini belum maksimal. Sebab itu pada APBD 2025 Pemprov Sulbar meningkatkan alokasi anggaran untuk tiga sektor tersebut. Kuncinya, menurut Bahtiar, pemerintah harus hadir mendukung produksi yang sudah berjalan di masyarakat, "Mulailah dengan yang sudah ada di…

Polman -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan penebaran bibit ikan Nila di Bendung Sekka-Sekka Kecamatan Mapilli, Polewali Mandar, Kamis , 30 Januari 2025 Pj Bahtiar menjelaskan, sungai dan bendung merupakan area publik yang bisa diakses masyarakat untuk memancing, hanya saja beberapa tempat serupa di Sulbar tidak memiliki ikan. Sekadar bendung atau sungai. Sehingga, Pemprov Sulbar membuat inovasi melakukan penebaran bibit ikan di area publik seperti di Bendung Sekka Sekka Kecamatan Mapilli "Menjadi alternatif pendapatan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Mapilli. Ini area publik, sayang sekali kalau bendung ini hanya difungsikan irigasi," kata Bahtiar. PJ Bahtiar berharap, siapapun menjadi pemimpin, baik di Sulbar maupun di Polman, dapat membangun kebiasaan membuka akses pendapatan bagi masyarakat, salah satunya dengan menebar bibit ikan di area publik. "Gagasan ini susah kami lakukan di beberapa tempat, bukan hanya bibit ikan nila, tetapi juga benih kepiting dan lainnya yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat," ungkapnya. Disamping itu, Pemprov Sulbar juga menyediakan bibit ikan bagi masyarakat yang memiliki kolam dan ingin mengembangkan ikan Nila. Lanjut Bahtiar, program ini sejalan dengan arahan presiden terkait swasembada, "Semua ini kita orientasikan untuk masyarakat bukan milik pribadi Pemkab Polman. Kita ingin menambah fungsi bendung ini, selain untuk irigasi, juga untuk tempat memancing, tempat masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan," ungkapnya. Sebelum melakukan tebar bibit ikan nila di Bendung Sekka-sekka, Pj Bahtiar juga menyerahkan bantuan bibit ikan nila kepada sejunlah kepala desa dan perwakilan masyarakat Tutar saat bersilaturrahmi di kediaman anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim (Rls)

MAMUJU - Pj Sekprov Amujib Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dalam rangka penyampaian Laporan Komisi atas hasil rapat kerja bersama eksekutif terhadap pelaksanaan APBD tahun 2024 Termasuk, penyampaian laporan akhir badan pembentukan peraturan daerah DPRD Sulbar terhadap Ranperda tentang barang milik daerah, serta penutupan masa persidangan pertama DPRD Sulbar tahun 2024-2025 dan pembukaan masa persidangan kedua DPRD Sulbar tahun 2025, Kamis 30 Januari 2025. "Berbagai agenda dilaksanakan hari ini salah satunya bagaiamana barang milik daerah bisa lebih tertib lagi. Lebih dari itu kita berharap Perda ini memberikan inovasi dalam pengelolaan yang bisa menghasilkan PAD," kata Pj Sekprov Amujib. Ia menambahkan diterima juga catatan-catatan terkait realisasi program setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Ini akan menjadi bagian evaluasi kita kedepan dalam menjalankan program kerja," tambahnya. Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi menyampaikan ada tiga agenda sudah dibahas bersama melalui rapat paripurna. "Mohon doanya agar kami para dewan lebih pro aktif dan bisa menjadi perwakilan masyarakat Sulbar," ucap Suraidah. Perda baru ini juga salah satu upaya menjaga aset atau barang milik daerah, sehingga tidak disalahgunakan. "Ini juga meningkatkan PAD, semoga kedepan OPD lebih pro aktif mengelola asetnya," tandasnya.(rls)