Mamasa - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Gerdal OPT) pada tanaman padi di Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini dilakukan sejak tanggal 30 Januari hingga 11 Februari 2025. Gerdal OPT di Mamasa dilaksanakan di tiga titik lokasi pertanaman padi, diantaranya Kelompok Tani (Poktan) Lembang Sela di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, dengan luas serangan 6 Ha, luas waspada mencapai 50 Ha dan luas pengendalian sekitar 10 Ha, Poktan Sespa Jaya di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, luas pengendalian sekitar 5 Ha, sedangkan di Poktan Bamba Tatale di Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, luas pengendalian sekitar 10 Ha. Pelaksanaan Gerdal ini didampingi langsung oleh Penanggungjawab Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Mamasa, Arwan, sekaligus sebagai Koordinator POPT Mamasa beserta POPT kecamatan dan PPL setempat dan menggerakkan seluruh anggota poktan. Penanggungjawab LPHP Mamasa, Arwan mengatakan, di Mamasa tidak hanya penyakit tungro yang menyerang pertanaman padi poktan, melainkan juga terdapat penyakit blast dan Hawar Daun Bakteri (HDB) yang masing-masing sekitar 13 Ha. Arwan menambahkan, serangan OPT pada tanaman padi tersebut disebabkan oleh dua jenis OPT (hama dan penyakit) dengan umur tanaman berkisar antara 40-70 HST, sehingga pengendaliannya juga menggunakan dua jenis bahan pengendali, yaitu Insektisida Lugen untuk hama dan Fungisida Sultricob yang efektif dalam menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri penyebab penyakit pada tanaman. "Dengan mengaplikasikan pestisida ini, maka tentunya menjadi gerakan pengendalian yang kiranya mampu menekan perkembangan populasi wereng hijau dan luas serangan penyakit tungro, blast serta hawar daun bakteri sehingga kehilangan hasil dapat diminimalisir," ungkapnya. Kepala UPTD BPTPH, Hasdiq Ramadhan mengatakan, luas serangan OPT baik yang disebabkan oleh hama maupun penyakit menjadi perhatian khusus bagi seluruh stakeholder terkait. "Kiranya, Gerdal OPT swadaya ini menjadi upaya kita bersama dalam menekan perkembangan populasi hama Wereng Batang…

Polman - UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Gerdal OPT) pada tanaman padi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sejak tanggal 30 Januari hingga 11 Februari 2025. Dalam pelaksanaannya, Penanggungjawab Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah II Rea Timur, Yonatan, mengakomodir kegiatan Gerdal OPT bersama Koordinator POPT Polman, POPT Mapilli dan Wonomulyo beserta PPL setempat. Gerdal OPT ini dilaksanakan secara swadaya di lima kelompok tani (poktan) yang ada di Polman, yaitu Poktan Setuju, Poktan Masandra, Poktan Elo Puang di Desa Bonne-Bonne, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, dengan jumlah luas serangan 5 Ha, luas waspada mencapai 90 Ha dan luas pengendalian sekitar 30 Ha. Pengendalian OPT juga dilaksanakan di Poktan Suka Maju di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo serta Poktan Samalilmbong yang ada di Desa Paku, Kecamatan Binuang. Berdasarkan hasil pengamatan POPT lapangan di Polman bahwa serangan OPT yang menyerang pertanaman padi adalah sebagian besar merupakan gejala penyakit tungro yang disebabkan oleh vektor pembawa penyakit tungro, yakni hama wereng hijau Penanggungjawab LPHP Wilayah II Rea Timur, Yonatan menyampaikan bahwa luas lahan terserang yang dikendalikan di lima poktan tersebut lebih dari 30 Ha secara swadaya dengan menggunakan bahan pengendali Insektisida (Lugen) yang berbahan aktif buprofezin yang sangat efektif mengendalikan wereng pada tanaman padi. "Pengaplikasian insektisida ini menjadi salah satu upaya untuk menekan perkembangan populasi OPT baik Wereng Batang Coklat (WBC) maupun wereng hijau,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala UPTD BPTPH, Hasdiq Ramadhan, mengatakan bahwa luas serangan OPT baik yang disebabkan oleh hama maupun penyakit menjadi perhatian khusus bagi seluruh stakeholder terkait. "Kiranya, Gerdal OPT swadaya ini menjadi upaya kita bersama dalam menekan perkembangan populasi hama wereng hijau, WBC, penyakit blast maupun penyakit HDB untuk menstop serangan spot hama dan penyakit sehingga dapat mencegah kehilangan hasil/penurunan…

Mamuju – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Program Internsip Dokter Angkatan I Tahun 2024 dan Program Dokter Gigi Indonesia Angkatan III Tahun 2024, Rabu 12 Februari 2025. Digelar secara virtual, kegiatan ini dibuka Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, SDMK dan Farmasi, dr. Darmawiyah, mewakili Kadinkes Sulbar drg. Asran Masdy. Rapat evaluasi ini bertujuan untuk meninjau perkembangan, tantangan, serta capaian dari kedua program tersebut dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan di Sulbar. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk tenaga medis peserta program internsip, perwakilan rumah sakit dan puskesmas, serta pihak akademisi. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, SDMK dan Farmasi Dinkes Sulbar, dr. Darmawiyah menekankan pentingnya peran dokter dan dokter gigi internsip dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan, khususnya di daerah yang masih membutuhkan tenaga medis tambahan. Selain membahas evaluasi program, pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi untuk menyusun strategi perbaikan dan pengembangan program internsip ke depan. Dinkes Sulbar berkomitmen terus mendukung dan memfasilitasi tenaga medis muda dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan program internsip dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Sejak Pj Gubernur Sulawesi Barat Dr.Bahtiar Baharuddin memprogramkan bibit gratis durian musangking kepada warga Sulbar demi menciptakan Sulbar sebagai penghasil Durian Musang King terbesar di Indonesia, sejumlah pengekspor asing mulai melirik Sulbar. Seperti pengekspor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia dan China. Hal tersebut diungkapkan oleh Andi Mappauda seorang petani durian bulo Sulawesi Barat saat bertemu dengan Pj Bahtiar di Mamuju. Secara tak sengaja Andi Mappauda bertemu Pj Bahtiar saat soft launching Cafe Sandeq di Mamuju Sulbar. Kepada Bahtiar, Mappauda menceritakan tentang heboh nya Sulbar yang akan menjadi provinsi Durian Musangking di Indonesia sehingga sampai ke pedagang internasional. "Banyak yang menghubungi saya pak. Mencari lahan di Sulbar dan khususnya di Polman. Menanyakan kebenaran berita program Pemprov Sulbar" ungkap Mappauda penuh semangat. Mappauda pun menyampaikan kebenaran tersebut dan menceritakan kepada mereka bahkan termasuk melaporkan jika dirinya bersama kelompok petani durian Bulo Polman sudah mendapat giliran pertama mendapat bibit durian musangking pada akhir tahun 2024 lalu. "Ada yang mau bangun storage durian di Polman. Terutama investor dari Korea. Cari lahan. "Saya bilang, ada. Silahkan cerita "Mappauda. Mungkin tambah Mappauda investor tersebut membaca jauh ke depan sehingga lebih dulu akan mempersiapkan storage di Polman. Sejak menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar, memang Bahtiar Baharuddin getol mendorong Sulawesi Barat untuk menanam secara massal durian khususnya durian musangking. Melirik potensi lahan yang luas dan tanahnya subur yang menjadi alasan dan keyakinan bagi Bahtiar bahwa Sulbar pantas menjadi produsen duriang musangking. Program bagi bibit durian musangking sudah dimulai pada akhir tahun 2024. Sudah banyak durian dibagi khususnya kepada petani durian bulo di Polman. Selama ini mereka menanam durian lokal dan montong. Tak sampai di situ, agar benar benar meluas hingga ke Pasangkayu, Polman, Mamuju dan Majene Pemprov Sulbar kembali memprogramkan lima ratus ribu bibit durian musangking ke warga Sulbar pada tahun 2025 ini. Sampai hari…

PASANGKAYU -- Pemerintah menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah baik dalam APBN maupun APBD. Pemangkasan anggaran tersebut tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibat pemangkasan itu banyak kepala daerah yang melakukan ngerem mendadak untuk menyesuaikan APBD nya. Termasuk aturan pemerintan pusat yang mengatur jadwal kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Berdasarkan kebijakan ini, ASN hanya diwajibkan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu, sementara sisanya diberlakukan sistem Work From Anywhere (WFA). "Ayo ambil cangkul. Jangan malu malu. Sejak dulu saat di Sulsel sampai hari ini saya mendorong ASN dan warga agar memanfaatkan lahan lahan yang kosong untuk mengembangkan budidaya hortikultura dan perikanan" ujar Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin saat bersilaturrahmi bersama Wakil Bupati Pasangkayu Hj.Erny Agus, Sekda Pasangkayu bersama para pejabat kepala OPD Pemda Pasangkayu, Rabu 12 Februari 2025. Sementara Pj Bahtiar ditemani rombongan kepala OPD Pemprov Sulbar seperti Asisten bidang Ekbang, yang juga Kepala Dinas DKP Suyuti Marzuki, Kepala Inspektorat M.Natsir, Kadis Pendidikan Mifhtar, Kadis Ketahanan Pangan Abd.Waris, Kepala Kesbangpol Herdin, Kadis Perkim Syahruddin, Kadis Kominfopers, Mustari Mula, Plt.Kepala Satpol PP Akhsan, Kadishub Maddareski, Kadis KLH H.Zulkifli dan sekretaris KPU Sulbar. Dalam sambutannya, Wabup, Erny Agus mengatakan, bahwa sebagai daerah yang sumber pendapatan utamanya adalah kelapa sawit terpaksa harus menyesuaikan dengan pemangkasan ini. "Kami daerah dipaksa untuk inovasi meningkatkan PAD. Sementara sumber utama adalah kelapa sawit. Kita tau bersama, berapa DBH dari pusat untuk daerah" lirihnya. Untuk itulah dalam silaturrahmi ini, Erny berharap kepada Bahtiar yang juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membantu Pemda Mamuju. Sebab dia tau selama ini Bahtiar mendorong ekonomi kerakyatan melalui inovasi inovasinya dan telah berhasil. "Kami butuh tangan dingin bapak untuk membantu karena dukungan bapak sangat penting. Kami sangat butuh investasi…

Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan pendampingan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang berlangsung mulai 10 hingga 14 Februari 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Biro PBJ Setda Sulbar, dengan mengundang 41 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Arianto menegaskan bahwa kegiatan itu bertujuan memastikan proses penginputan RUP berjalan lancar serta mengurangi potensi kesalahan teknis yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program kegiatan. “Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahun dengan tujuan memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat melakukan penginputan RUP secara tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kesalahan dalam penginputan dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif,” ujar Arianto, Selasa 11 Februari 2025. Dalam kegiatan itu, Biro PBJ Setda Sulbar membentuk tiga tim khusus yang bertugas memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah. Tim ini terdiri tim kerja LPSE yang memiliki pengalaman dalam sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat memberikan solusi secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam proses penginputan RUP. Diharapkan, langkah ini dapat berkontribusi dalam mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri penanaman bibit jagung, cabai, bawang merah dan kopi di Dusun Sumua, Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu 12 Februari 2025. "Hari ini kita berada di Desa Botteng bahwa sesuai arahan Presiden semua provinsi serta kabupaten harus swasembada pangan, bahkan sampai tingkat desa," kata Bahtiar didampingi Kapold, Irjen Pol. Adang Ginanjar. Ia menambahkan negara jika memiliki pangan yang kuat, maka negara akan berdaulat dan pastinya disegani oleh bangsa lain. "Makanya kita semua menjalankan amanah Presiden dengan melakukan penanaman, terutama tanaman yang selama ini menjadi sumber inflasi seperti cabe," tambahnya. Apalagi, setelah dicek disemua kabupaten di Sulbar belum ada menanam cabe sampai 30 ribu pohon dan hanya ada di Desa Botteng yang ditanam Polda Sulbar. "Jadi ini tanaman cabe yang paling besar di Sulbar dan semua jenis cabe yang bagus. Kalau ini bisa tertanam semua dan mudah-mudahan masyarakat bisa mengikuti," ungkapnya. Jika ini dimaksimalkan maka akan menghasilkan yang cukup besar, minimal bisa sampai Rp 500 juta. "Ini bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat, bahkan kita sudah belajar langsung di Toraja dan Enrekang cara menanam dan memproduksinya," bebernya. Kalau tidak memiliki lahan banyak, bisa menanam sampai 2 ribu pohon saja sudah menghasilkan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. "Artinya sudah melampui UMP Provinsi. Ini bisa ditanam dipekarangan rumah atau tempat lahan kosong lainnya. Bisa menanam cabe dan disela-selanya bisa ditanami bawang merah," ujarnya. Apalagi, di sini juga dikembangkan tanaman jagung, karena sesuai arahan pemerintah pusat agar Polri membantu masyarakat membudidayakan dan mengembangkan jagung. "Ada 30 ribu pohon jagung ditanam juga di sini. Sulbar sangat cocok sekali menanam jagung hingga cabe, bahkan ada juga alpukat. Ini bisa jadi kawasan holtikultura," tandasnya. Pada kesempatan tersebut juga hadir sejumlah pimpinan opd lingkup Pemprov Sulbar antara lain Kadis Ketapang, Abdul Waris Bestari, Plt. Kesbangpol, Herdin Ismail, Kadis…

Mamuju - Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Bidang Layanan E-government mendapat kunjungan dari Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Selasa, 11 Februari 2025. Kunjungan ini diterima langsung Kepala Bidang Layanan E-government Muhammad Ridwan Djafar, didampingi sejumlah stafnya. Hadir dalam kunjungan, Kepala Bidang Informatika Dinas Kominfo Mateng Kasmawati didampingi Kepala Seksi Statistik Atriani. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kepala Bidang Layanan E-government. Kedatangannya di Dinas Kominfopers Sulbar dalam rangka berkoordinasi terkait Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pertemuan itu, Dinas Kominfo Mateng menyampaikan bahwa hasil penilaian SPBE Mateng berada pada level sedikit rendah dalam evaluasi SPBE tahun 2024. Mereka meminta arahan dan masukan untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE Mateng di tahun 2025. Kepala Bidang Layanan E-government Dinas Kominfopers Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menyambut baik kunjungan dari Dinas Kominfo Mateng. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu langkah strategis untuk melakukan perbaikan tata kelola SPBE demi meningkatkan capaian Indeks SPBE Mateng di tahun 2025. Melalui kesempatan itu, Ridwan Djafar menekankan, untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE beberapa hal perlu mendapat perhatian, salah satunya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang Information Technology (IT) dan Manajemen IT. "Menggarap SPBE bukankah hal mudah, ini merupakan pekerjaan berat dan melibatkan multi OPD bukan hanya Dinas Kominfo. Jadi jika ingin benar-benar mengerjakan perlu ketersediaan SDM IT dan Manajemen IT," pungkasnya. Ia menjelaskan, dua hal tersebut berbeda, Manajemen IT berfokus pada bagaimana membentuk sistem kerja yang teratur dan efisien, sedangkan SDM IT lebih kepada pelaksanaan teknis penggunaan teknologinya. "Jadi dua hal ini harus disiapkan terlebih dahulu, sepanjang itu tidak tersedia tidak akan banyak hal yang berkembang. Anggaran besar dan didukung pimpinan, pejabatnya kreatif berfikir, bagus perencanaannya, tidak akan bisa tereksekusi kalau SDM ITnya tidak siap, itu kuncinya. Hal ini selalu saya sampaikan kepada kabupaten jika berkonsultasi," sambungnya.…

MAJENE -- Penebaran benih ikan nila terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi Sulawesi Barat untuk mengejar target swasembada pangan bidang perikanan di Sulbar. Bertempat di Bendungan Kalambangan Banua Kecamatan Malunda Majene Sulawesi Barat, Selasa 11 Februari 2025. Kali ini jumlah benih ikan nila yang dilepas mencapai 30 ribu benih. Sejumlah pejabat OPD Pemprov Sulbar hadir saat penebaran benih ikan nila yang diawali oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Selain para kepala OPD, warga sekitar bendungan dan sejumlah pelajar ikut pula menebar benih ikan nila. Meskipun airnya deras namun menurut Kepala Dinas DKP A.Suyuti, ikan tersebut akan memiliki daging yang berbeda dibanding ikan nila yang dipelihara di kolam atau bioflok. "Sebab ikan ikan ini melawan arus. Jadi saat besar bentuknya lebig kuat dan keras" ungkap Suyuti. Alumni Perikanan Universitas Hasanuddin ini juga menjelaskan bahwa sekitar tiga bulan ikan yang ditebar di bendung ini sudah besar dan sudah bisa dipancing oleh warga setempat. Namun jika hendak bersabar hingga lima bulan saran Suyuti maka sebaiknya dibiarkan dulu hingga enam bulan. Supaya ikan nila ini menjadi induk dan berkembang biak hingga ratusan ribu. Jika sudah berkembang biak maka jumlah ikan nila di bendugan ini kelak akan mencapai jutaan ekor nila hanya tempo setahun. Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan memilih bendungan yang pernah dikunjungi Wamendagri Bima Arya untuk menebar benih ikan nila agar lokasi umum tempat aliran air dapat dimaksimalkan secara optimal untuk mendukung swasembada pangan. "Kita ingin memastikan bahwa potensi perikanan di Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan penebaran ikan nila ini kita berharap dapat meningkatkan produksi ikan di perairan umum. Membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta menciptakan lapangan kerja" ujar Bahtiar. Program penebaran benih ikan nila dan pembagian bibit ikan nila gratis kepada warga sudah dilaksanakan oleh Pj Bahtiar sejak September 2024. Benih ikan nila…

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri soft opening dermaga sandeq milik Polda Sulbar, Selasa 11 Februari 2025. Hadir, juga Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Danrem 142/Tatag, Kabinda Sulbar, Kepala BI Sulbar, Danlanal dan tamu undangan lainnya. "Ini impian Sulbar dan semua yang datang ke sini pasti mencita-citakan ada seperti ini,"kata Bahtiar. Ia menambahkan ibu kota Sulbar ini memiliki teluk yang sebelumnya tidak memiliki nama. "Jadi dinamakan teluk, siapapun yang datang ke Sulbar atau mau datang berpikir ibu kota ini berada di tepian teluk Mamuju," tambahnya. Saat ini, sudah ada tempat jika ada tokoh nasional hadir maupun pengusaha yang berkunjung ke Sulbar. "Saya kira dermaga sandeq yang telah diwujudkan Ibu Kapolda bersama pak Kapolda ini harus menjadi kebanggaan orang Sulbar, terutama orang Mamuju. Ini bisa menjadi ikon baru Sulbar," ungkapnya. Sedangkan, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar mengungkapkan tempat ini bagian dalam menyemarakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Mamuju. "Memang kalau dilihat tamu-tamu yang datang dari Jakarta atau dari Makassar sudah ada tempat menjamunya. Masyarakat bisa menjadikannya wisata baru," ucapnya. Selain itu, dia juga ucapkan terimakasih kepada Pemkab Mamuju atas pemberian lahan ini. "Dengan adanya cafe ini bisa kedepannya bisa dinikmati secara menyeluruh, karena saat ini baru kita soft opening. Tentu masukan semuanya sangat kami butuhkan, kita harap semua masyarakat bisa menikmati kegiatan dan wisata laut," ujarnya. Kedepannya, akan disiapkan alat wisata laut yang bisa dinikmati seluruh elemen masyarakat yang datang.(rls)