Makassar--Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Hj. ST. Suraidah Suhardi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Kegiatan ini berlangsung di Claro Hotel Makassar, Rabu 26 Juni 2024. Rakor dihadiri langsung Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto dan Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam Polri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, serta para Forkopimda, Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, Danrem 142 Tatag, Badan Intelejen Negara (BIN) Bupati/Wali Kota Se-Regional Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal, diantaranya menekankan bahwa seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan tahapan Pilkada 2024. “Sehingga dibutuhkan langkah strategis dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024, guna mengoptimalisasi sinergitas dan koordinasi khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Hadi Tjahjanto. Kemenko Polhukam membentuk Deks Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat melalui Kepmenko Nomor 10 Tahun 2024 tentang Deks Koordinasi Pemilu dan Pilkada Kemenko Polhukam. Serta lima hal tindak lanjut agar terlaksananya koordinasi yaitu : 1. Bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali. 2. Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. 3. Perlu optimalisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pilkada Serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. 4. Seluruh komponen bangsa ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat. 5. Meningkatkan peningkatan pendidikan politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif, dan berkualitas. Di kesempatan yang sama, Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. “Tetap menjaga stabilitas politik agar sesuai…

MAMUJU - BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat pendampingan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024, Senin, 24 Juni 2024, bertempat di Ruang Meeting BPSDMD Sulbar. Rapat dihadiri oleh Kepala BPSDMD Sulbar Farid Wajdi selaku Penanggungjawab SPBE BPSDMD, Sugeng Irianto, Kariadi, Muchlis, Yeni Lies dan beberapa staf BPSDM serta Tim Pendamping dari Dinas Kominfopers Sulbar, Taufan H. Prasetyo, dan Irhadi. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mengingat pentingnya penerapan SPBE khususnya di lingkup BPSDMD, maka perlu dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping dari Dinas Kominfopers Sulbar sekaligus melakukan sosialisasi terkait indikator penilaian SPBE yang baru untuk periode penilaian tahun 2024. Indikator penilaian SPBE yang baru meliputi domain tata kelola yakni Arsitektur SPBE dan Pembangunan Aplikasi Layanan OPD. Pada domain manajemen terdapat indikator Penerapan Manajemen Aset TIK, Penggunaan SPLP, Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal. Sedangkan pada domain layanan, ada Pemberian Layanan Berbasis Aplikasi Online. Selain indikator baru tersebut, terdapat juga pembaruan terkait pengumpulan bukti dukung pada beberapa indikator yang harus menjadi perhatian bersama Tim SPBE BPSDMD. Taufan H. Prasetyo dalam kapasitasnya sebagai tim pendamping menyampaikan, salah satu indikator penilaian dalam penilaian SPBE mengharuskan semua ASN yang ada di BPSDMD menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Oleh sebab itu, perlu menyurat ke Dinas Kominfopers untuk difasilitasi sehingga dapat memenuhi indikator tersebut. Sejalan dengan itu, Farid Wajdi selaku Penanggungjawab SPBE pada BPSDMD Sulbar mendukung pertemuan itu. Ia menekankan, penerapan pendampingan SPBE tersebut sangat perlu dilakukan sebagai bukti keseriusan dalam menyambut peralihan ke era digitalisasi yang suka tidak suka, harus dihadapi. "Dan yang lebih penting adalah keberlangsungannya sehingga…

Mamuju – Hari kedua Latihan Gabungan Pencarian dan Pertolongan terhadap Kecelakaan Kapal di Wilayah Sulbar. Kegiatan hari ini, Kamis 27 Juni 2024, difokuskan pada praktek lapangan di Pelabuhan Feri Mamuju, yang dipandu oleh Tim Badan SAR Nasional (Basarnas) Mamuju Aditya dan Muslih. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai salah satu peserta pelatihan aktif mengikuti praktek lapangan tersebut. Seperti diketahui, dalam latihan gabungan ini BPBD Sulbar mengirimkan delegasi yang terdiri dari: 1. Inaldy L.S. Silang, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda sekaligus Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). 2. Lola Firza Samiya, Operator Pusdalops. 3. Syahrang, Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus Tim Penyelam. 4. Ridwan, anggota Tim Penyelam. Praktek lapangan ini memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: 1. Meningkatkan kesiapsiagaan peserta dalam menghadapi kecelakaan kapal. 2. Memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam operasi pencarian dan pertolongan. 3. Melatih keterampilan teknis peserta dalam penanganan korban kecelakaan kapal. 4. Menguji efektivitas prosedur dan protokol SAR yang ada. 5. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam penanganan kecelakaan kapal. Inaldy L.S. Si’lang menyampaikan, latihan tersebut mencakup berbagai aspek pencarian dan pertolongan, termasuk simulasi koordinasi antar lembaga, penggunaan peralatan SAR terkini, dan teknik penyelamatan di air. "Tim BPBD Sulbar aktif terlibat dalam setiap sesi, berbagi pengalaman dan belajar dari instansi lain yang hadir," ujar Inaldy. Inaldy juga menyampaikan rencana tindak lanjut dari latihan itu, dengan membuat broadcast pagi dan sore dalam rangka monitoring kesiapsiagaan masing-masing OPD/lembaga terkait penanganan darurat bencana. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi adanya latihan gabungan itu. "Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan TRC BPBD Sulbar dalam menghadapi potensi kecelakaan kapal di Perairan Sulbar," pungkasnya. Dia pun menekankan pentingnya latihan seperti itu dilakukan secara berkala untuk memastikan TRC BPBD selalu siap dan terlatih dalam menghadapi berbagai skenario kecelakaan di…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berhasil menduduki peringkat ke-5 secara nasional dalam hal realisasi belanja melalui sistem e-purchasing. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan dedikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. E-purchasing adalah salah satu metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi potensi kecurangan, mempercepat proses pengadaan, dan menghemat anggaran pemerintah. Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar, M. Yamin Saleh, menyatakan pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan serta dukungan penuh dari Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. “Ini adalah hasil dari komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pengadaan yang transparan dan efisien,” ujar M. Yamin Saleh, Kamis 27 Juni 2024. Yamin Saleh menekankan, dengan menduduki peringkat ke-5, Pemprov Sulbar berhasil menunjukkan bahwa mampu beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yamin Saleh menambahkan, pencapaian itu merupakan motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam sistem pengadaan di Sulbar. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih optimal,” tambahnya. Diharapkan, keberhasilan ini dapat diikuti oleh semua Pemerintah Kabupaten di Sulbar agar efektifitas pengadaan semakin baik. Pemprov Sulbar juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam hal pengadaan barang dan jasa demi tercapainya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan evakuasi terhadap peserta Lomba Dayung dari Tenggarong yang mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 2024 di Sulbar, Selasa 25 Juni 2024. Dalam perlombaan yang digelar di Perairan Mamuju, Sulbar, peserta asal Tenggarong terhempas membuat perahunya terbalik. Atas kejadian ini, TRC BPBD Sulbar yang berada di tempat kegiatan segera bertindak untuk melakukan penyelamatan dengan menggunakan perahu karet. Dengan koordinasi yang baik antara TRC BPBD Sulbar dan pihak panitia, evakuasi terhadap peserta lomba dayung dari Tenggarong cepat diselamatkan. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah memberikan apresiasi kepada TRC dengan tanggap menangani penyelamatan dan melakukan evakuasi peserta Lomba Dayung Kejurnas 2024. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bujaeramy Hassan beserta Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rini Lukitasari dan Pejabat Fungsional Bidang Pengembangan ASN melaksanakan pertemuan, Selasa, 25 Juni 2024. Pertemuan di Ruang Kepala BKD Sulbar ini dilaksanakan dalam rangka membahas hasil review dan tindak lanjut Indeks Profesionalitas (IP) ASN yang akan dilakukan pada setiap perangkat daerah Provinsi Sulbar. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, dalam sambutannya menekankan IP ASN merupakan salah satu indikator kinerja ASN yang harus ditingkatkan. "IP ASN mencerminkan kompetensi, kinerja, dan dedikasi ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya," kata Bujaeramy. Bujaeramy menyatakan, BKD Sulbar akan melakukan review dan tindak lanjut IP ASN di setiap perangkat daerah di Sulbar. Tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam meningkatkan IP ASN dan untuk mencari solusi yang tepat. "Saya berharap dengan adanya review dan tindak lanjut ini, IP ASN di Sulbar dapat ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan IP ASN akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Sulbar,” pungkasnya. Sementara, Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukitasari mengatakan, rapat itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 8 Mei 2024, Perihal permintaan pelaporan IP ASN melalui Peremajaan Data Mandiri pada Aplikasi MyASN BKN. “Kami dari Bidang Pengembangan bertugas untuk mereview dan memverifikasi data yang masuk di aplikasi tersebut, sehingga setiap saat kami bisa memberikan update data yang masuk,” kata Rini. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pendampingan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Ruang Rapat BKD Sulbar, Rabu (26/6/2024). Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan penilaian indeks SPBE BKD Sulbar. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rini Lukitasari, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Mirwan, pejabat fungsional, Tim SPBE BKD, dan Tim Pendamping Kominfo. Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, dalam sambutannya menyampaikan, SPBE merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, BKD berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SPBE dan memperkuat penilaian indeks SPBE BKD Sulbar. "Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Suhamta. Dalam rapat tersebut, Tim Pendamping Kominfo memberikan pendampingan dan arahan kepada BKD Sulbar terkait dengan pengisian 25 Indikator penilaian SPBE terutama pada indikator pemanfatan aplikasi kepegawaian SIASN, dan penggunaan aplikasi E-kinerja pegawai. Selain itu, juga memberikan masukan dan saran kepada BKD Sulbar untuk meningkatkan kualitas SPBE. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukitasari, menyatakan BKD Sulbar akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SPBE agar dapat mencapai nilai yang optimal. "Kami berharap dengan pendampingan dari Tim Kominfo ini, BKD Sulbar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam evaluasi SPBE tahun ini," ucap Rini. Rapat pendampingan Evaluasi SPBE ini merupakan salah satu upaya BKD Sulbar untuk meningkatkan kualitas SPBE. Dengan meningkatkan kualitas SPBE, BKD Sulbar diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, pendampingan itu dilakukan untuk memperkuat SPBE sehingga dapat lebih optimal mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Pendampingan ini untuk mematangkan indikator-indikator penilaian indeks SPBE sehingga kita bisa mengukur sejauh mana penerapan SPBE dalam pelayanan publik sektor kepegawaian"…

Mamuju--Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan serta pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam undang-undang. LAN mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University). Dalam Perlan tersebut, di Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan ASN Corpu dilaksanakan pada tingkat nasional dan tingkat instansi. Mendasari hal di atas, BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) selaku perangkat daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN melaksanakan rapat bersama Tim Penyusun Peraturan Gubernur pada Selasa 25 Juni 2024, Pukul 14.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDMD Sulbar. Rapat ini dihadiri Kepala BPSDMD Sulbar Farid Wajdi, Munawir B., dari Kementerian Hukum dan HAM, Rina selaku Analis Hukum, Fatwansyah Rasyid, Muspirah dari Biro Hukum, Mulianti Basri dan Yeni Lies dari BPSDMD. Dalam rapat tersebut, dihasilkan kesepakatan untuk dilanjutkan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi mengatakan, tujuan dari pengembangan kompetensi yang terintegrasi itu untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah ASN yang sudah mendapatkan pelatihan, sehingga indeks profesionalitas ASN di Sulbar dapat terukur dengan pasti. Penulis : BPSDMD Sulbar Editor : humassulbar

Bone--Plh. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Muhammad Iksan Mustari, melanjutkan pendampingan terhadap Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, dalam kegiatan studi tour ke Pusat Pembibitan Sukun yang terletak di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa, 25 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk melestarikan alam serta memperkuat ketahanan pangan di Sulbar melalui pengembangan salah satu tanaman endemik Sulawesi, yaitu pohon sukun. Turut hadir sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Dalam kunjungan tersebut, rombongan disambut oleh Ketua Kelompok Pusat Penakaran Bibit Sukun Beringin Jaya Yusuf yang menunjukkan berbagai tahap pembibitan pohon sukun. Para peserta studi tour diajak untuk melihat langsung proses pembibitan, mulai dari pemilihan bibit unggul, teknik penanaman, hingga pemeliharaan tanaman agar menghasilkan buah yang berkualitas. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyoroti pentingnya keberlanjutan lingkungan melalui praktik pertanian yang ramah lingkungan. Plh. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari, menyatakan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk belajar dari praktik terbaik di daerah lain dalam hal pengembangan tanaman pangan. "Kami melihat bahwa pohon sukun memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Sulbar. Selain dapat meningkatkan ketahanan pangan, pohon sukun juga memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat," ujar Iksan. Lebih lanjut, Iksan menjelaskan, pohon sukun tidak hanya penting dari segi ekonomi, tetapi juga memiliki manfaat ekologi yang signifikan. "Pohon sukun dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi tanah. Oleh karena itu, kami sangat mendukung inisiatif ini dan berharap dapat mengimplementasikan metode pembibitan yang telah kami pelajari di sini," tambahnya. Selain mengamati proses pembibitan, rombongan juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan para petani mengenai tantangan dan peluang dalam budidaya pohon sukun. Diskusi ini memberikan wawasan berharga bagi rombongan Pemprov Sulbar mengenai bagaimana mengatasi berbagai hambatan yang mungkin dihadapi…

Mamuju--Merespon permohonan pendampingan kunjungan lapangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menugaskan para Kepala Bidang beserta staf teknis Bapperida Sulbar untuk mewakilinya. Menurut Junda Maulana, kunjungan Bappenas tersebut dalam rangka pemantauan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Evaluasi RKP Tahun 2023. “Sesuai surat yang kami terima, kunjungan Bappenas kali ini untuk meninjau perkembangan pelaksanaan proyek prioritas di Sulbar yang mendukung Prioritas Nasional (PN) pada RKP Tahun 2023 – 2024,” ungkap Junda. Kepala Bapperida Sulbar juga menyampaikan sejumlah agenda kunjungan Bappenas di Sulbar. “Sejak hari Senin (24/6/2024), Bappenas telah tiba di Mamuju. Rencananya hingga Kamis (27/6/2024), mereka akan ke beberapa lokasi, yaitu Pelabuhan Belang-Belang, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kasiwa, Pabrik Macoa, Desa dengan Angka Stunting Tinggi di Kabupaten Polewali Mandar, dan Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu, yang nantinya akan didampingi oleh Tim kami dari Bapperida Sulbar,” bebernya. Kunjungan pertama Bappenas di Pelabuhan Belang – Belang pada Senin (24/6/2024) didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan Kewilayahan (Ifwil) Bapperida Sulbar, Arjanto, mewakili Kepala Bapperida. Turut diikuti pula oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEPAN) Mamuju, Camat Kalukku, dan sejumlah pejabat Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan (UPP) Kelas III Belang-Belang beserta jajarannya. Saat dikonfirmasi usai kunjungan, Kabid Ifwil Bapperida Sulbar Arjanto menyampaikan hasil diskusi dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, salah satu tim dari Direktorat Regional II Bappenas, Asep menyarankan salah satu strategi dalam peningkatan sektor unggulan Sulbar, yaitu memastikan peningkatan produksi dari sektor pertanian, peternakan, dan jalur distribusi dari dan ke Pelabuhan Belang – Belang. Dengan begitu, dapat menjamin kelancaran distribusi oleh kapal pengangkut barang ke Sulbar. “Kami juga menyampaikan kendala - kendala terkait kondisi mantap jalan yang masih rendah di bawah rata-rata nasional, dan juga terkait konektivitas serta pengembangan pulau-pulau yang ada di Sulbar, padahal merupakan teras depan Sulbar dalam melayani…