Mamuju--Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melaksanakan kerja bakti, Jumat, 28 Juni 2024 sore. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan kantor dan sekitarnya. Kerja bakti ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan instruksi langsung Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Dalam pernyataannya, Plh. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari menyampaikan pentingnya kebersihan lingkungan kerja bagi kenyamanan dan kesehatan seluruh pegawai. "Kebersihan adalah bagian dari iman. Kita harus memastikan bahwa tempat kita bekerja selalu dalam kondisi bersih dan rapi. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman," ujar Iksan. Iksan berharap, kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan sebagai bagian dari budaya kerja yang baik di lingkungan pemerintahan. Para pegawai menyambut positif kegiatan kerja bakti ini. Mereka merasa bahwa kegiatan seperti ini mampu mempererat tali silaturahmi dan kekompakan antarpegawai. “Selain menjaga kebersihan, kerja bakti ini juga menjadi ajang untuk mempererat kerja sama dan kekompakan kami sebagai satu tim,” ungkap salah satu ASN yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja di Biro Pemkesra Setda Sulbar dapat terus terjaga. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin untuk senantiasa melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap Hari Jumat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar melaksanakan kerja bakti pada, Jumat (28/06/2024) sore. Kerja bakti dilaksanakan di halaman depan dan samping Kantor Biro Organisasi Setda Sulbar. Antusias ASN dan TATT dalam melakukan kerja bakti diharapkan dapat membuat lingkungan kerja tetap bersih dan nyaman. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (RB-AK), Timothius. “Sesuai arahan Bapak Pj. Gubernur, kegiatan ini akan kita laksanakan setiap hari Jumat. Saya lihat di beberapa lokasi seperti halaman depan dan samping kantor banyak menumpuk daun kering dan rumput liar. Jadi, saya yang diberi wewenang Plt. Karo Organisasi untuk memimpin kegiatan kerja bakti sore ini dan syukurnya sebagian besar ASN dan TATT hadir pada kegiatan ini,” ujar Timothius. Timothius mengatakan, pelaksanaan kerja bakti tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. "Kerja bakti ini sebagai wujud kecintaan ASN dan TATT pada alam dengan menjaga tananam tumbuhan yang sudah ada sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di Lingkungan Kantor Biro Organisasi Setda Sulbar, " ucapnya. Dia menambahkan, Biro Organisasi sebagai instansi penggerak agen perubahan dituntut mampu memberikan pengaruh postif bagi lingkungan organisasi. Olehnya, Ia menegaskan ASN Biro Organisasi harus mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja dan diaktualisasikan dalam tugas sehari-hari, termasuk dalam hal kenyamanan dan kebersihan lingkungan kerja. Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : humassulbar

Semarang - Sekretaris Provinsi Muhammad Idris yang juga Ketua TPPS Provinsi Sulbar Menerima Penghargaan Bidang Bangga Kencana, Atas Prestasi dan Komitmen serta Peran Aktif dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas, di Semarang, Jum'at, 28 Juni 2024. Tercatat Sekprov Sulbar Muhammad Idris sebagai Sekda yang mendapat penghargaan tersebut dari seleruh Indonesia. Meskipun, juga banyak penerima penghargaan dari Gubernur, Bupati, para profesional, tapi untuk individu Sekda Provinsi adalah Sulbar. Pertimbangan utamanya adalah komitment mengawal stunting terutama pelibatan pihak lain untuk terlibat. Keberhasilan ini sebagai bukti dari usaha maksimum yang dijalankan sebagai Ketua TPPS (ketua tim percepatan penutunan stunting). Sekda Sulbar dinilai sangat berkomitment utk mengkonsolidasi penanganan stunting Usai acara Sekprov Muhammad Idris mengatakan sangat bersyukur atas penghargaan diberikan BKKBN RI kepada Pemprov Sulbar. "Penghargaan ini adalah yang saya wakilkan teman-teman yang bekerja keras dalam penanganan stunting di Sulbar. Kita tahu penurunan stunting cukup fantastis berada diangka 4,7 persen, dimana dari urutan tertinggi menjadi urutan kelima," kata Idris. Ia menambahkan prestasi yang dicapai Pemprov Sulbar berkat kerjakeras bersama dan semakin berkomitmen menangani stunting. "Kita akan terus bekerja keras agar stunting bisa turun terus sampai diangka rasional. Ini semua harus terbangu kerjasama dengan kabupaten," tambahnya. Gerakan bersama, lanjut Idris yang mesti terbangun terus dengan kabupaten. Mulai dari kesediaan tenaga di Posyandu sampai pemberian makanan tambahan kepada masyarakat yang terdampak stunting. "Ini semua tidak mungkin bisa dicapai sendiri. Jadi butuh kolaborasi bersama dan termasuk dukungan provinsi seperti Dinkes, Dinsos, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan harus pro aktif turun membantu kabupaten," ungkapnya. Selain itu, Pemprov menargetkan penurunan stunting bisa mencapai 20 sampai 25 persen tahun ini. "Kita berharap Sulbar ini menjadi provinsi yang progresif dalam penanganan stunting. Harus terencana dengan baik," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar terus mendorong agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan dengan baik. Baik itu prosesnya berjalan dengan online maupun ofline seluruh SMA dan SMK se-Sulbar. Hal tersebut, disampaikan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar, dirinya mengatakan proses pelaksanaannya harus sesuai prosedur. "Kita selalu mendorong agar dalam proses penerimaan siswa baru ini berlangsung dengan objektif," kata Mithhar, Jumat 28 Juni 2024. Ia menambahkan dimana pada proses PPDB tidak deskriminatif, sehingga tidak terjadi kecurangan. "Jadi anak-anak kita bisa terakomodir dengan baik sesuai dengan pilihannya," tambahnya. Kalaupun, nantinya lanjut Mithhar proses penerimaan melebihi kuota sekolah, selebihnya bisa diarahkan ke sekolah yang lain. "Ini dengan harapan semua sekolah yang ada di Sulbar itu pada dasarnya sama pelayanan maupun proses belajarnya," ungkapnya. Sehingga, dia kembali menegaskan kepada semua sekolah naungan Disdikbud Sulbar tidak melakukan pelayanan yang melanggar aturan. "Jadi kita menghindari hal-hal yang sifatnya ada kecurangan. Jadi kita dorong pelaksanaan PPDB dengan baik," tandasnya.(rls)

Manado--Komisi III DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) di Kota Manado, Kamis, 27 Juni 2024. Kunjungan ini dalam rangka sharing informasi terkait pelaksanaan dan proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Sukri. Anggota Komisi III yang hadir, diantaranya H. Damris, Darman Ardi, Sabar Budiman, H. Husain Haenur, H. Syarifuddin, Ebsan, dan Ambo Intang. Turut hadir OPD Mitra Kerja Komisi III yaitu Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan Dinas Perkim Sulbar. Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Sulbar di Kantor DPRD Sulut disambut hangat oleh Kabag Persidangan, Jahja Paulus, dan Kabag Keuangan, Fabiola Sumampou. Dalam pertemuan itu, Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Sulbar berdiskusi bersama Kabag Persidangan dan Kabag Keuangan DPRD Sulut mengenai berbagai aspek penting dalam penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD, termasuk mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Diskusi berjalan dengan penuh semangat dan diwarnai dengan berbagai pertanyaan serta saran konstruktif dari kedua belah pihak. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta-- Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawsi Barat (Setda Sulbar) Subuki melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik dengan Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB RI), Rabu 26 Juni 2024. Rakor berlangsung di Kantor KemenPANRB RI, Jakarta Selatan, dengan agenda koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024. Pada pertemuan ini, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar didampingi dua stafnya yakni Simon Sinai dan Maskur. Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan KemenPANRB RI, proses PEKPPP Tahun 2024 di mulai 03 Juli-30 Agustus 2024. Selama dalam proses ini, pihak KemenPANRB RI akan melakukan kunjungan langsung ke wilayah lokus provinsi. Dalam pertemuan itu, Pejabat Fungsional Asdep Pelayanan Publik KemenPANRB RI, Rakha menjelaskan proses persiapan dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang dilakukan KemenPANRB menggunakan aplikasi, hanya saja saat ini ada kendala pada Pusat Data Nasional (PDN). Selain di KemenPANRB RI, di hari yang sama rakor juga dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) terkait rencana pembentukan Dinas Peternakan Sulbar. Oliv, selaku pejabat membidangi Penataan Perangkat Daerah Kemendagri RI, menyampaikan, rencana pembentukan Dinas Peternakan Sulbar sedang ditindaklanjuti oleh pihaknya. “Sementara kami tindaklanjuti dan dalam waktu tidak terlalu lama jawabannya kami sampaikan ke Sulbar,” kata Oliv. Sementara itu, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki mengatakan, evaluasi kinerja pelayanan publik dan penataan perangkat daerah di Lingkup Pemprov Sulbar diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga Sulbar lebih maju dan bahagia. Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dayung 2024 yang dipusatkan di Mamuju, Sulawesi Barat, resmi ditutup, Kamis (27/6/24) Sore. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Muhammad Azis Aryanto yang menutup event secara resmi. Hadir Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, Wakil Ketua 3 PB PODSI Ir. Budiman, perwakilan Polda Sulbar, perwakilan Korem 142 Tatag, Polairud, Lanal Mamuju, Basarnas, BNPB Sulbar, para atlet, official dan pelatih. Kepala Dispora Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, sebab Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar tidak hadir dalam penutupan karena sedang mengikuti kegiatan di Jakarta. "Sebenarnya kegiatan penutupan ini akan dihadiri langsung oleh bapak Pj Gubernur Sulbar. Tapi secara bersamaan ada kegiatan di Kementerian yang dihadiri oleh bapak Pj Gubernur, Sekprov dan seluruh Kepala OPD," sebut Safaruddin. Safaruddin juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak sehingga pelaksaan Kejurnas Dayung 2024 berjalan lancar dan sukses. "Karena itu, atas nama Pemprov Sulbar menyampaikan terimakasih untuk semua pihak, baik kepada Polda Sulbar, Korem 142 Tatag, Polairud, Lanal Mamuju, Basarnas, BNPB, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinsos, BMKG dan sebagainya," ucapnya. "Berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak semua berjalan lancar. Saya sampaikan bahwa kuncinya tidak ada kesuksesan tanpa sinergi dan kolaborasi semua pihak. Dan kolaborasi serta kerjasama saya temukan di olahraga dayung ini. Kalau tidak bersinergi tidak mungkin bisa berjalan lancar,” tegas Safaruddin menambahkan. Kasispora juga menyampaikan permohonan maaf kepada Kemenpora RI, PB PODSI dan seluruh atlet dari Provinsi se Indonesia atas berbagai kekurangan dan kendala yang terjadi selama pertandingan berlangsung. "Dayung memang besar tantangannya dan luas jalur koordinasinya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Sulbar, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Provinsi jika terdapat kekurangan. Mungkin tidak senyaman dan selengkap daerah lain. Modal kami hanya keberanian melaksanakan event Kejurnas di Sulbar ini.…

Mamuju -- Atlet dayung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil meraih 2 medali emas untuk nomor Canoeing di Kejuaraaan Nasional (Kejurnas) dayung 2024 yang dipusatkan di Teluk Mamuju, Sulbar. Dua medali emas yang diraih sekaligus mengunci posisi Sulbar di peringkat kelima dari 20 PPLP/D dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) se Indonesia. Peringkat pertama diraih oleh PPLPD Jawa Barat (Jabar) dengan mengoleksi 3 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu. Di posisi kedua, yakni PPLP Sumatera Selatan (Sumsel) yang berhasil meraih 3 medali emas dan 1 perak. Di peringkat ketiga, yaitu PPLP Provinsi Jambi yang berhasil meraih 2 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu Selanjutnya di posisi keempat, PPLP Riau berhasil menyabet 2 emas dan 2 perak Lalu, PPLP Sulbar berada di posisi kelima dengan meraih 2 medali emas. Sementara di posisi keenam, PPLP Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu Di peringat ketujuh, PPOP DKI Jakarta berhasil mengunci 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Untuk peringkat kedelapan, PPLP Maluku berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak. Beberapa PPLP/D dan SKO di sejumlah Provinsi belum berhasil meraih medali sama sekali. Seperti PPLPD Jawa Tengah (Jateng), PPLPD Kalimantan Selatan (Kalsel), PPLP Sulteng dan SKOI Kalimantan Timur (Kaltim). Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih oleh para atlet dayung Sulbar. "Posisi kelima ini tidak mudah. Kita bahkan mengalahkan 14 Provinsi lainnya di Indonesia. Ini tidaklah mudah. Banyak Provinsi yang pulang tidak membawa medali," kata Safaruddin Sanusi. Apalagi, kata dia, Sulbar hanya mengikuti 7 kelas pertandingan dengan jumlah 8 atlet. Kelas yang diikuti juga hanya Canoeing. Sulbar tidak memiliki atlet untuk kelas rowing. "Meski atlet kita sedikit, dan hanya ikut kelas canoeing, tapi kita sudah bersyukur dapat meraih 2 medali…

Makassar--Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Hj. ST. Suraidah Suhardi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Kegiatan ini berlangsung di Claro Hotel Makassar, Rabu 26 Juni 2024. Rakor dihadiri langsung Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto dan Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam Polri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, serta para Forkopimda, Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, Danrem 142 Tatag, Badan Intelejen Negara (BIN) Bupati/Wali Kota Se-Regional Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal, diantaranya menekankan bahwa seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan tahapan Pilkada 2024. “Sehingga dibutuhkan langkah strategis dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024, guna mengoptimalisasi sinergitas dan koordinasi khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Hadi Tjahjanto. Kemenko Polhukam membentuk Deks Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat melalui Kepmenko Nomor 10 Tahun 2024 tentang Deks Koordinasi Pemilu dan Pilkada Kemenko Polhukam. Serta lima hal tindak lanjut agar terlaksananya koordinasi yaitu : 1. Bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali. 2. Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. 3. Perlu optimalisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pilkada Serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. 4. Seluruh komponen bangsa ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat. 5. Meningkatkan peningkatan pendidikan politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif, dan berkualitas. Di kesempatan yang sama, Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. “Tetap menjaga stabilitas politik agar sesuai…

MAMUJU - BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat pendampingan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024, Senin, 24 Juni 2024, bertempat di Ruang Meeting BPSDMD Sulbar. Rapat dihadiri oleh Kepala BPSDMD Sulbar Farid Wajdi selaku Penanggungjawab SPBE BPSDMD, Sugeng Irianto, Kariadi, Muchlis, Yeni Lies dan beberapa staf BPSDM serta Tim Pendamping dari Dinas Kominfopers Sulbar, Taufan H. Prasetyo, dan Irhadi. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mengingat pentingnya penerapan SPBE khususnya di lingkup BPSDMD, maka perlu dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping dari Dinas Kominfopers Sulbar sekaligus melakukan sosialisasi terkait indikator penilaian SPBE yang baru untuk periode penilaian tahun 2024. Indikator penilaian SPBE yang baru meliputi domain tata kelola yakni Arsitektur SPBE dan Pembangunan Aplikasi Layanan OPD. Pada domain manajemen terdapat indikator Penerapan Manajemen Aset TIK, Penggunaan SPLP, Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal. Sedangkan pada domain layanan, ada Pemberian Layanan Berbasis Aplikasi Online. Selain indikator baru tersebut, terdapat juga pembaruan terkait pengumpulan bukti dukung pada beberapa indikator yang harus menjadi perhatian bersama Tim SPBE BPSDMD. Taufan H. Prasetyo dalam kapasitasnya sebagai tim pendamping menyampaikan, salah satu indikator penilaian dalam penilaian SPBE mengharuskan semua ASN yang ada di BPSDMD menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Oleh sebab itu, perlu menyurat ke Dinas Kominfopers untuk difasilitasi sehingga dapat memenuhi indikator tersebut. Sejalan dengan itu, Farid Wajdi selaku Penanggungjawab SPBE pada BPSDMD Sulbar mendukung pertemuan itu. Ia menekankan, penerapan pendampingan SPBE tersebut sangat perlu dilakukan sebagai bukti keseriusan dalam menyambut peralihan ke era digitalisasi yang suka tidak suka, harus dihadapi. "Dan yang lebih penting adalah keberlangsungannya sehingga…