Mamuju - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Ma'rif, menghadiri Gerakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan Padi Lahan Kering dan Multi Purpose Trees Species (MPTS) di Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Selasa (4/2/2025). Dilaksanakan secara virtual, kegiatan ini dipusatkan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pola agroforestry, yaitu dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan untuk mencapai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan, Gerakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjadikan hutan melalui pengembangan agroforestry sebagai cadangan pangan agroforestry. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, sebagai langkah awal dilakukan penanaman di lahan seluas 122 hektar dan di pusatkan di Kabupaten Indramayu area hutan kemasyarakatan kelompok tani. Sedangkan, di Sulbar penanaman serentak di lahan kering milik Gapukan Cendana seluas 2 hektar berlokasi di Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju. “Varietas yang ditanam adalah Padi Situ Bagendit yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lahan kering dengan menerapkan sistem tanam tumpang sisip dengan kelapa sawit,” kata Syamsul Ma’rif. Ia menambahkan, Gerakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan adalah wujud nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Sulbar. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Validasi Database SPBE Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar, Selasa 4 Januari 2025. Berlangsung di Kantor Dinas Kominfo Sulbar, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketepatan dan kualitas database SPBE dalam aspek aplikasi, metadata arsitektur, serta Sumber Daya Manusia (SDM) TIK Perangkat Daerah. Rapat ini diikuti seluruh Pengelola SPBE dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulbar. Kehadiran Tim SPBE BKD Sulbar dalam forum strategis ini menunjukkan komitmen instansi dalam mendukung perumusan kebijakan pengembangan dan penerapan digitalisasi terintegrasi di lingkungan Pemprov Sulbar. Dalam pemutakhiran dan validasi database SPBE, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu, Database Aplikasi, dipaparkan oleh Darna Basmin, Database Arsitektur SPBE, dijelaskan oleh M. Azwar Anwar, Database SDM TIK, disampaikan oleh Omar Qasash. Tim SPBE BKD Sulbar, Rahmayanti menegaskan, peningkatan kualitas database SPBE harus didukung oleh pemutakhiran sistem yang berkelanjutan. "Setiap elemen, baik aplikasi, arsitektur, maupun SDM TIK, harus saling mendukung agar sistem ini berjalan secara optimal.," ujar Rahmayanti. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM TIK di setiap perangkat daerah. Menurutnya, kemampuan teknis SDM dalam mengelola sistem SPBE sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi digitalisasi pemerintahan. Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, Validasi Data SPBE merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulbar. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi pada database aplikasi, arsitektur SPBE, dan SDM TIK menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pengembangan layanan publik. "Dengan data yang valid, kita dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang kita miliki, baik itu aplikasi maupun SDM, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi," pungkasnya. Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, rapat ini juga menjadi ajang pertukaran gagasan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efektif,…

Mamuju – Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Validasi Database SPBE Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar, Rabu 5 Februari 2025. Berlangsung di Ruang Digital Resource Center (DRC), Lantai IV Gedung Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketepatan dan kualitas database SPBE dalam aspek aplikasi, metadata arsitektur, serta Sumber Daya Manusia (SDM) TIK Perangkat Daerah. Rapat ini diikuti seluruh Pengelola SPBE dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulbar. Kehadiran Tim SPBE BKD Sulbar dalam forum strategis ini menunjukkan komitmen instansi dalam mendukung perumusan kebijakan pengembangan dan penerapan digitalisasi terintegrasi di lingkungan Pemprov Sulbar. Dalam pemutakhiran dan validasi database SPBE, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu, Database Aplikasi, dipaparkan oleh Darna Basmin, Database Arsitektur SPBE, dijelaskan oleh M. Azwar Anwar, Database SDM TIK, disampaikan oleh Omar Qasash. Tim SPBE BKD Sulbar, Rahmayanti menegaskan, peningkatan kualitas database SPBE harus didukung oleh pemutakhiran sistem yang berkelanjutan. "Setiap elemen, baik aplikasi, arsitektur, maupun SDM TIK, harus saling mendukung agar sistem ini berjalan secara optimal.," ujar Rahmayanti. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM TIK di setiap perangkat daerah. Menurutnya, kemampuan teknis SDM dalam mengelola sistem SPBE sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi digitalisasi pemerintahan. Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, Validasi Data SPBE merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulbar. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi pada database aplikasi, arsitektur SPBE, dan SDM TIK menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pengembangan layanan publik. "Dengan data yang valid, kita dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang kita miliki, baik itu aplikasi maupun SDM, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi," pungkasnya. Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, rapat ini juga menjadi ajang…

Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggelar kegiatan pendampingan penginputan data pengadaan yang berlangsung selama lima hari, mulai 10 hingga 14 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan akurasi dalam proses penginputan Rencana Umum Pemaketan (RUP) oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Arianto menyampaikan bahwa pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. “Kami ingin memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara penginputan data pengadaan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan tidak ada kesalahan dalam proses penginputan yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah,” kata Arianto, Rabu 5 Februari 2025. Arianto menambahkan, setelah pelaksanaan pendampingan, pihaknya akan melanjutkan dengan reviu perencanaan RUP perangkat daerah yang dijadwalkan pada minggu ketiga atau keempat Februari 2025. "Kegiatan reviu ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan strategis daerah serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," ujarnya. Ia menekankan, reviu RUP sangat penting karena menjadi dasar bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sepanjang tahun anggaran berjalan. "Kami ingin memastikan bahwa setiap paket pekerjaan yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. Selain meningkatkan kualitas perencanaan, langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien dan akuntabel. Dengan sinergi yang baik antara Biro PBJ dan perangkat daerah, diharapkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Sulbar semakin optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Munandar Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis, Selasa 4 Februari 2025. Rakor bersama Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwignyo dan Deputi II BIN Pusat Brigjen TNI Bayu Permana ini dilaksanakan serentak se-Indonesia melalui video conference. Rakor dihadiri melalui video conference dari Rupatama Kantor Binda Sulbar. Turut hadir Kabinda Sulbar Romi Setiawan, dan Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Kegiatan ini juga dihadiri seluruh Binda dan pemerintah provinsi se-Indonesia. Dalam teleconference tersebut, Deputi II BIN Pusat dan Deputi BGN menyampaikan agar pemerintah daerah bisa mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah. Menanggapi arahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya menegaskan pemerintah daerah di Sulbar mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. “Dengan mendengarkan arahan Pak Deputi II BIN Pusat dan Deputi BGN, maka tentu kita daerah (Sulbar) akan mengikuti kebijakan Bapak Presiden dalam hal menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah,” kata Munandar. Hanya saja, lanjut Munandar, kebijakan tersebut tentunya akan membatasi semua kebijakan daerah, dengan memangkas hampir semua anggaran, agar dapat menghemat untuk menguatkan Program Makan Bergizi Gratis. “Yaa konsekuensinya kebijakan anggaran untuk infrastruktur dan kegiatan - kegiatan yang tidak mengarah pada ketahanan pangan dipangkas. Sudah ada edaran untuk semua daerah terkait pemangkasan anggaran,” tutup Munandar. Terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Rakor Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan sekali dalam sepekan untuk pemantapan dan evaluasi semua permasalahan yang ditemui di daerah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dalam rangka bulan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional yang dilaksanakan Februari hingga Maret 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melaksanakan vaksinasi PMK di enam kabupaten. Langkah ini diambil untuk segera mengatasi penyebaran PMK di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan vaksinasi yang sasaran utamanya berupa ruminansia besar seperti sapi dan kerbau sudah dilaksanakan sejak Januari lalu dan masih terus ditingkatkan lagi capaiannya. “Selama bulan vaksinasi ini, kami rencana akan melakukan vaksinasi PMK sekitar 9.000 dosis dari total vaksin yang telah diterima sebanyak 11 ribu dosis,” ungkap Nur Kadar, Rabu (5/2/2025). Nur Kadar menambahkan, hingga 4 Februari 2025, total laporan vaksinasi PMK di Sulbar mencapai 2.772 dosis dari jumlah vaksin CRS, APBN Kementan maupun Vaksin Mandiri. Sementara itu, Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar sekaligus Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Vaksinasi PMK di seluruh kabupaten di Sulbar. Menurutnya, mereka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi PMK yang tidak mengenal lelah. Disamping itu, Ia meminta peternak untuk dapat bersinergi bersama pemerintah pusat dan daerah dengan mendukung kegiatan vaksinasi PMK ini. Karena dengan vaksinasi ini, ternak mereka akan meningkat kekebalan tubuhnya dari PMK sehingga dapat mengurangi kerugian ekonomi peternak. “Peternak dapat menghubungi petugas dinas atau pusat pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan) terdekat untuk mendapatkan vaksin, atau dapat mengubungi Hotline 0811-1182-7889,” ujarnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dalam rangka bulan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional yang dilaksanakan Februari hingga Maret 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melaksanakan vaksinasi PMK di enam kabupaten. Langkah ini diambil untuk segera mengatasi penyebaran PMK di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan vaksinasi yang sasaran utamanya berupa ruminansia besar seperti sapi dan kerbau sudah dilaksanakan sejak Januari lalu dan masih terus ditingkatkan lagi capaiannya. “Selama bulan vaksinasi ini, kami rencana akan melakukan vaksinasi PMK sekitar 9.000 dosis dari total vaksin yang telah diterima sebanyak 11 ribu dosis,” ungkap Nur Kadar, Rabu (5/2/2025). Nur Kadar menambahkan, hingga 4 Februari 2025, total laporan vaksinasi PMK di Sulbar mencapai 2.772 dosis dari jumlah vaksin CRS, APBN Kementan maupun Vaksin Mandiri. Sementara itu, Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar sekaligus Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Vaksinasi PMK di seluruh kabupaten di Sulbar. Menurutnya, mereka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan vaksinasi PMK yang tidak mengenal lelah. Disamping itu, Ia meminta peternak untuk dapat bersinergi bersama pemerintah pusat dan daerah dengan mendukung kegiatan vaksinasi PMK ini. Karena dengan vaksinasi ini, ternak mereka akan meningkat kekebalan tubuhnya dari PMK sehingga dapat mengurangi kerugian ekonomi peternak. “Peternak dapat menghubungi petugas dinas atau pusat pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan) terdekat untuk mendapatkan vaksin, atau dapat mengubungi Hotline 0811-1182-7889,” ujarnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pertumbuhan ekonomi triwulan IV Provinsi Sulbar Tahun 2024. Pada triwulan IV 2024, Ekonomi Sulbar tumbuh sebesar 6,65 persen jika dibandingkan dengan triwulan IV-2023 (yoy). Dan tumbuh 3,14 persen dibanding triwulan III-2024 (q-to-q). Secara kumulatif ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,76 persen jika dibandingkan dengan 2023. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen PKRT. Kategori lapangan usaha memberikan kontribusi pertumbuhan yakni pertambangan dan penggalian 9,71 persen, pengadaan listrik dan gas 9,65 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,28 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2024 utamanya disumbang oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang andil sebesar 1,88 poin, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 0,59 poin dan konstruksi 0,48 poin. Struktur PDRB Sulawesi Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 menunjukkan perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 46,11 persen. PJ Bahtiar mengutarakan, APBD Sulbar sebagian besar disumbang dari dana transfer pusat, sementara itu pemerintah saat ini melakukan penghematan, bahkan Sulbar harus melakukan penyesuaian anggaran hingga Rp300 miliar. Namun, dari data tersebut PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin optimis Sulbar memiliki harapan kedepan. Kuncinya adalah mengoptimalkan sektor pertanian dalam arti luas, peternakan, dan kelautan dan perikanan. Ketiga sektor ini, kata Bahtiar adalah sektor yang dapat diandalkan di Sulbar, mayoritas masyarakat Sulbar adalah petani nelayan, masih banyak lahan belum terkelola dan pH tanah yang subur.. "Sulbar punya banyak potensi, makanya saya sampaikan , kita ini daerah yang sebetulnya sudah kaya. Kita tidak boleh lagi bermalas-malasan, harus turun bertani, beternak, pelihara ikan, manfaatkan air sungai yang mengalir, tambah produksi yang selama ini kita sudah kerjakan. Ini yang perlu kita tumbuhkan,"…

MAMUJU - Rencana sekuriti Pemprov Sulbar akan rumahkan sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 65 ayat 3. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 96 ayat 3 PPPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai Non-PNS dari atau Non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan itu dengan berat hati Pemprov Sulbar mengambil kebijakan akan merumahkan sementara waktu para sekuriti yang bekerja di lingkup perkantoran Pemprov Sulbar. Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle mengatakan , kebijakan ini diambil sesuai aturan yang berlaku. "Kita sangat berat, karena keberadaan sekuriti selama ini sangat membantu Pemprov Sulbar. Tapi kita juga tidak bisa menabrak aturan," kata Anshar, Rabu 5 Februari. Sebab, lanjut Anshar jika dipaksakan maka Pemprov Sulbar akan mendapat sanksi karena melanggar ketentuan yang berlaku. Namun, Karo Umum Sulbar akan mencarikan solusi terbaik bagi puluhan sekuriti yang direncanakan di rumahkan. "Kita carikan solusi, pertama mencarikan wadah atau perusahaan yang bisa menampung sekuriti dan peluang kerja lainnya," bebernya. Kedua, sebagai tanggungjawab moril dirinya siap jadi bapak asuh para sekuriti yang dirumahkan selama mereka belum mendapatkan pekerjaan tetap. "Kita juga akan mensupport para tenaga sekuriti untuk mengembangkan diri sesuai potensi masing-masing. Misalnya ada perbengkelan, bertani dan bidang lainnya," tandasnya.(rls)

Mamuju - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Wilayah (Binwil) secara daring via Zoom pada Selasa (04/02/2025). Rapat ini bertujuan untuk memperdalam kesiapan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy hadir sebagai narasumber dalam rapat tersebut. Ia memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan PKG di Sulbar. Menurutnya, kesiapan layanan kesehatan mulai dari tenaga medis hingga logistik menjadi prioritas penting. “Kami berkomitmen untuk memastikan layanan kesehatan gratis ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Kesiapan tenaga medis, peralatan, serta dukungan lintas sektor menjadi perhatian utama kami,” ujar Asran Masdy. Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dari Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang memberikan pendampingan serta penguatan persiapan teknis. Ia menegaskan pentingnya memastikan seluruh aspek persiapan berjalan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan. “Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PKG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dengan mematuhi standar layanan yang berlaku,” jelasnya. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai pihak yang terlibat sepakat untuk terus berkolaborasi demi memastikan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis terlaksana dengan sukses. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, PKG di Sulbar diharapkan mampu menjadi upaya nyata dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat secara luas. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar