Mamuju – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), St. Suraidah Suhardi didampingi Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah dan Kalaksa BPBD Mamuju Muh. Taslim Sukirno meninjau lokasi bencana longsor di Lingkungan Tapodede, Dusun Tammasapi, Kabupaten Mamuju, pada Senin (27/01/2025). Dalam peninjauan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi menyampaikan keprihatinannya terhadap warga yang terdampak, serta memastikan bahwa penanganan bencana berjalan dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya langkah cepat dalam pemulihan wilayah yang terkena dampak longsor. "Kami hadir untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan bantuan segera tersalurkan. Kami juga akan mendorong upaya mitigasi agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang," ujar Suraidah. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan bahwa tim gabungan telah dikerahkan untuk membantu warga yang terdampak, termasuk pembersihan material longsor dan distribusi bantuan logistik. "Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani situasi ini dengan cepat dan efektif," katanya. Sementara itu, Kalaksa BPBD Mamuju, Muh. Taslim Sukirno menyampaikan, pihaknya masih melakukan asesmen dampak bencana serta menyiapkan langkah-langkah darurat, termasuk relokasi sementara bagi warga yang rumahnya terdampak. Longsor di Tapodede, Dusun Tammasapi, dipicu oleh curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan pergerakan tanah di wilayah tersebut. Beberapa rumah warga mengalami kerusakan, dan akses jalan sempat tertutup akibat material longsor. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika terjadi tanda-tanda pergerakan tanah guna menghindari potensi bencana lebih lanjut. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Polman -- Persoalan sampah yang selama ini menjadi momok di Kabupaten Polman Sulbar perlahan mulai tertangani. Pemda setempat menciptakan program Apel Sadar Sedekah Sampah yang dilaunching di Lapangan Pancasila Polewali Mandar, Kamis pagi (30/01/2025) Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin yang hadir memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Polman Muh.Hamzih atas pelaksanaan Senam Sehat dan Apel Sadar Sedekah Sampah. Senam Sehat ini juga untuk mengampanyekan program penanaman sampah oleh Pemkab Polman. Nampak beberapa peserta senam, baik siswa maupun dari sejumlah instansi, masing masing membawa sampah mereka dikumpulkan di tempat pelaksanaan senam. Sampah tersebut di kumpulkan untuk diserahkan ke bank sampah, uniknya mereka yang membawa sampah dengan bobot paling berat akan mendapat hadiah yang disiapkan oleh Pemkab Polman. Pada kesempatan ini PJ Bahtiar juga menyerahkan hasil Sedekah Sampah kepada BAZNAS Polewali Mandar. "Saya senang dan bangga, karena PJ Bupati menggerakkan masyarakat, ini menjadi contoh untuk kabupaten lainnya, bagaimana sampah itu disedekahkan ke Pemda untuk di jual, hasil penjualannya diteruskan ke BAZNAS dan nantinya diberikan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan, jadi. Selain peduli lingkungan juga menjadi amal serta pengentasan kemiskinan. " ucap Bahtiar. "Ini sebuah inovasi, saya harap ini diadopsi di daerah lainnya," tambahnya. Bahtiar menjelaskan, pentingnya peduli untuk penanganan sampah. Sebab sampah menjadi sumber berbagai penyakit dan berdampak pada kesehatan," ketika kesehatan terganggu maka akan menghambat aktivitas masyarakat," tandasnya. PJ Bupati Polewali Mandar, Muhammad Hamzih mengatakan kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi. Hamzih juga mengajak masyarakat agar tetap menjaga lingkungan. "Kami berharap ini dapat diteruskan hingga ke level desa.. Terima kasih kepada semua pihak yang bekerjasama. Kami tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa kerjasama sama dan dukungan dari seluruh masyarakat Polman," ungkapnya. Ketua Baznas Polman Nur Rachman mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemda. Menurutnya gerakan sedekah sampah ini merupakan hal positif dan diharapkan dapat berkelanjutan. "Kami sangat…

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kota Mamuju, Sulbar. Sebagai bentuk respons cepat, telah mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga di permukiman dan sejumlah perumahan yang terdampak bencana banjir tersebut. Adapun lokasi pendistribusian air bersih yaitu : 1. Lingkungan Tima, Kelurahan Mamunyu. 2. Lingkungan Tambi, Kelurahan Mamunyu. 3. Lingkungan Kasiwa. 4. Kompleks Trans Kali Mamuju. 5. BTN. Puri Mutiara. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa upaya itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih, dapat terpenuhi pascabencana. “Kami memahami betapa pentingnya ketersediaan air bersih, terutama dalam situasi pascabencana seperti ini. Oleh karena itu, BPBD Sulbar bergerak cepat untuk menyalurkan air bersih kepada warga yang membutuhkan,” kata Yasir Fattah, Rabu 29 Januari 2025. Yasir Fattah mengungkapkan, selain memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD Sulbar juga terus memantau kondisi di lapangan dan bersinergi dengan pihak terkait untuk memastikan langkah-langkah tanggap darurat berjalan dengan baik. “Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi. Kami juga akan terus bekerja maksimal demi pemulihan dan kenyamanan masyarakat pascabencana,” tambahnya. Langkah cepat BPBD Sulbar ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang terdampak, mengingat ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan vital untuk aktivitas sehari-hari dan menjaga kesehatan pascabencana. "Kami mengalami kesulitan air bersih setelah banjir karena sumber air terkontaminasi lumpur. Alhamdulillah, dengan bantuan air bersih dari BPBD Sulbar, kami bisa kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih atas bantuan ini," ujar Abdul Rajab (28), salah satu warga Lingkungan Tambi yang terdampak. BPBD Sulbar mengajak semua pihak untuk terus bekerjasama dalam mendukung upaya pemulihan dan menjaga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Bantuan ternak kambing Peranakan Etawa (PE) yang diberikan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) melalui BPTU dan HMT Pelaihari Kalimantan Selatan (Kalsel) kepada UPTD BPHMT-IB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sejak bantuan berupa 9 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan diterima pada bulan September tahun lalu, perkembangan yang positif telah terlihat. Dalam kurun waktu kurang lebih lima bulan, sebanyak 6 ekor kambing telah melahirkan, menghasilkan total 8 ekor anak kambing. Selain itu, masih ada beberapa kambing betina lainnya yang masih dalam kondisi bunting dan diperkirakan akan segera melahirkan dalam waktu dekat. “Kami mengapresiasi atas bantuan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman dan Dirjen Peternakan drh. Agung Suganda, serta seluruh Tim BPTU dan HMT Pelaihari Kalsel atas perhatian dan dukungannya dalam meningkatkan produktivitas peternakan di Sulbar," ujar Nurdin, Kepala UPTD BPHMT-IB, Rabu (29/1/2025). Nurdin mengatakan, bantuan itu diharapkan dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para peternak di Sulbar. Ia menambahkan, UPTD BPHMT-IB memiliki peran strategis sebagai pusat penghasil bibit ternak unggul yang akan disebarkan ke masyarakat, guna meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan di Sulbar. "Dengan adanya bantuan ini, UPTD BPHMT-IB semakin optimis dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia bibit ternak berkualitas yang dapat mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi para peternak lokal," pungkas Nurdin. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma'rif berharap keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat nantinya. "Dengan bibit unggul yang dihasilkan UPTD BPHMT-IB, masyarakat akan mendapatkan ternak yang lebih produktif, sehat, dan bernilai ekonomis tinggi," ucapnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah bersama jajaran mengucapkan Dirgahayu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ke-17 (26 Januari 2025). "Dirgahayu BNPB yang ke-17, kami dari BPBD Sulbar mengucapkan terima kasih atas sinergi, bimbingan, dan dukungan yang selama ini diberikan kepada kami di daerah. Semoga BNPB terus menjadi garda terdepan dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana," kata Yasir Fattah, dalam pernyataan Selasa 28 Januari 2025. Yasir Fattah mengungkapkan peran BNPB dalam memimpin upaya penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Disampaikan, BNPB telah menjadi mitra strategis BPBD di berbagai daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, serta koordinasi tanggap darurat di lapangan. "Kehadiran BNPB sangat signifikan dalam mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, termasuk di wilayah Sulbar yang memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi lainnya," jelasnya. Sejalan dengan tema peringatan Dirgahayu BNPB ke-17, yaitu "Sinergi Menuju Indonesia Tangguh Bencana", Yasir Fattah mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra strategis untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari peringatan ini, BPBD Sulbar juga berencana mengadakan berbagai kegiatan, seperti simulasi tanggap darurat, pelatihan kebencanaan, dan kampanye kesadaran masyarakat terkait mitigasi risiko bencana. "Kami berharap perayaan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat semangat bersama dalam mengurangi risiko bencana demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. Selamat Dirgahayu BNPB ke-17! Mari bersama wujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju, -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas perhatian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban bencana di Mamuju. Bantuan BNPB berupa Dana Siap Pakai (DSP) serta dukungan logistik kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam rangka penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor. Bantuan ini diserahkan langsung oleh tim BNPB yang terdiri dari Berton Suar Pelita Panjaitan, Direktur Mitigasi Bencana, Jahidin Chilo, Tenaga Ahli Kepala BNPB, serta Yan Namora, Tenaga Ahli Kepala BNPB. Bantuan tersebut diterima oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, di Kantor Bupati Mamuju Adapun bantuan yang diberikan meliputi Dana Siap Pakai senilai Rp 150.000.000 untuk mendukung operasional penanganan darurat. Selain itu, BNPB juga menyalurkan berbagai kebutuhan logistik berupa sembako, hygiene kit, selimut, dan pompa Alcon guna mendukung masyarakat terdampak bencana. Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat bencana. "BNPB terus berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada daerah yang terdampak bencana. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan darurat dan meringankan beban masyarakat yang terdampak," ujarnya. Sementara itu, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB atas bantuan yang diberikan. "Kami sangat mengapresiasi perhatian dan bantuan dari BNPB. Bantuan ini akan segera kami distribusikan kepada masyarakat yang terdampak, terutama di wilayah yang mengalami dampak terparah akibat banjir dan tanah longsor," kata Sutinah. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Mamuju dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah warga, serta menghambat aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah bersama tim gabungan terus berupaya melakukan evakuasi, distribusi bantuan, serta langkah-langkah pemulihan pasca-bencana. Dengan adanya bantuan dari BNPB, diharapkan proses penanganan darurat dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. (Rls)

MAMUJU - Pj Sekprov Sulbar, Amujib didampingi Karo Tapem Sulbar, membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPDP) Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2025 di Hotel Maleo makassar, 29-31 Januari 2025. Pj Sekprov Sulbar, Amujib mengatakan ini bagian pelaksanaan perundang-undangan terkait bimbingan teknis penyusunan LPDP. "Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita ingin memberikan gambaran ilustrasi pencapaian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan," kata Amujib. Ia juga mengarahkan bahwa ini adalah rangkaian muara kegiatan Pemprov Sulbar dalam satu tahun yakni tahun 2024. "Ada beberapa catatan penting dalan proses perbaikan perencanaan tahun 2025 dan clear. Tapi bagaimana tahun 2026 catatan ini sampai dimana pencapaian kita," tambahnya. Sementara itu, hasil sebenarnya bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya bisa dilihat. "Jadi mari kita mengasa kepekaan kita kerja hari ini dengan kondisi aktual di lapangan," ungkapnya. Ia berharap bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, Karo Tapem Pemprov Sulbar Arianto menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan bimbingan teknis kepada operator masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Ini kebijakan yang dimana setiap tahun kita laporkan seluruh kegiatan Pemprov Sulbar dalam satu tahun. Jadi lebih mempertajam lagi keterampilan para operator," ucap Arianto. Diharapkan laporan yang baik dalam pelaksanaan program Pemprov Sulbar termuat dalam semua laporan. "Jadi tidak ada lagi kegiatan yang tidak terlapor. Karena ini sering terjadi, sehingga ini kedepan bisa mendapatkan nilai baik," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas kepedulian Kementerian Sosial telah mendistribusikan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Mamuju. Pj Bahtiar juga berterima kasih atas kekompakan OPD Pemprov, Pemkab Mamuju, dan instansi vertikal lainnya kompak dalam penanggulangan bencana. "Terima kasih tim pemangggulangan yang kompak dil lapangan sejak minggu sore sampai saat ini terus menolong warga. Terutama satuan TNI Korem, Kodim dan Lanal Mamuju, Basarnas, BPBD Prov Sulbar dan kab, tim Kesehatan, relawan" ujar Pj Bahtiar. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Wahab Hasan Sulur mengatakan bantuan Kemensos ini rencananya akan tiba 29 Januari 2025 "Bantuan ini berdasarkan kebutuhan dari hasil pantauan di lapangan," ucap Wahab. Adapun bantuan dari Kemensos, berupa, Makanan Siap Saji, Makanan Anak 2024, Selimut A2023, kasur, dan tenda keluarga, tenda darurat dan bantuan logistik lainnya Barang tersebut dikirim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 dari Gudang Sentra Nipotewe Palu ke Lokasi Bencana atau melalui Dinsos Kabupaten Mamuju - Provinsi Sulawesi Barat. Barang tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. "Ini akan diserahkan di beberapa titik, terutama yang terdampak longsor di Tamasapi," tandasnya. (Rls)

Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Jumat 24 Januari 2025. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait tugas dan fungsi komisi terhadap mitra kerjanya. Kedatangan rombongan DPRD Sidrap di Kantor DPRD Sulbar disambut Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya, didampingi sejumlah Anggota DPRD Sulbar yaitu Irwansatya Putra P, Syarifuddin, M. Khalil Gibran, Mulyadi Bintaha serta Fredy Boy. Hadir pada kunjungan kerja ini yakni Wakil Ketua DPRD Sidrap Arifin Damis dan sejumlah Anggota Komisi-Komisi DPRD Sidrap, yakni Muh. Albar, Rusman, Agus Syamsuddin, A. Isman dan anggota DPRD lainnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya mengatakan, kolaborasi antarlembaga legislatif sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. “Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai upaya bersama dalam memperdalam pemahaman terkait tugas dan fungsi komisi, serta bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan mitra kerja masing-masing,” ujar Munandar. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidrap, Arifin Damis mengapresiasi penerimaan yang diberikan oleh DPRD Sulbar dan berharap hasil dari konsultasi itu dapat memberikan wawasan baru dalam meningkatkan kinerja komisi di DPRD Sidrap. Pertemuan ini di akhiri dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas komisi, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat peran DPRD dalam pembangunan daerah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya dan Kanang-Kanang terkait dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas tambang pasir milik CV. Sinar Harapan di Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulbar. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Rabu, 22 Januari 2025, RDPU dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin, didampingi Anggota Komisi II DPRD Sulbar Khalil Gibran dan Zulfakhri. Turut hadir, DLHK, Dinas Kehutanan, ESDM, PTSP, Kesbangpol, Balai Sungai, Camat Kalukku, Kepala Desa, CV. Sinar Harapan dan Aliansi Masyarakat. Dalam RDPU ini, Haruna Syam, salah satu masyarakat terdampak menyampaikan aspirasi dan keluhan mengenai dampak negatif ditimbulkan oleh operasi tambang pasir, termasuk kerusakan lingkungan, pencemaran air, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Mereka meminta perhatian serius dari pihak pemerintah dan DPRD untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Adapun rekomendasi teknis yang detail apakah betul dampak ini dilakukan oleh pihak perusahaan atau dampak ini murni betul-betul karena alam. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Syarifuddin mengapresiasi Aliansi Masyarakat Gentungan Raya dan Kanang-Kanang karena santun dalam menyampaikan aspirasi. Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu belum ada kesimpulan apakah CV. Sinar Harapan selaku pengelola tambang pasir telah melakukan suatu pelanggaran, karena penjelasan dari OPD terkait harus melakukan peninjauan lebih dalam lagi atau peninjauan langsung ke lapangan, untuk mencocokkan peta tambang dengan situasi kerusakan dampak dari perusahaan itu sendiri. "Jadi saya rasa DLHK, ESDM, Balai Sungai, PTSP, Dinas Kehutanan, camat serta kepala desa alangkah bagusnya kita berkunjung dan mengambil suatu kesimpulan untuk melakukan pertemuan lagi kedepannya," ucap Syarifuddin. Setelah mendengarkan penjelasan baik dari CV. Sinar Harapan dan OPD terkait dalam RDPU, sebagai bentuk perhatian pemerintah dan DPRD, maka sehari setelahnya yakni pada Kamis 23 Januari 2025 dilakukan peninjauan langsung di empat desa terdampak, yaitu Desa Gentungan Raya, Gentungan Timur, Gentungan Induk dan…