Yogyakarta--Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Arnidah, didampingi Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar Ali Rahman, menghadiri kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital pada Saat Keadaan Darurat. Acara ini berlangsung di Hotel Indoluxe Yogyakarta mulai tanggal 23 Juni hingga 28 Juni 2024. Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Plt. Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Agus Rianto. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian acara yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam pemulihan infrastruktur kritis pasca bencana. Selama enam hari, para peserta, termasuk Arnidah, akan mengikuti berbagai sesi yang mencakup: 1. Strategi pemulihan cepat prasarana dan sarana vital. 2. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan darurat. 3. Manajemen logistik dan distribusi bantuan. 4. Penggunaan teknologi dalam asesmen kerusakan dan pemulihan. 5. Studi kasus dan pembelajaran dari penanganan bencana sebelumnya. Kehadiran Arnidah dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas BPBD Sulbar dalam menangani situasi darurat dan melakukan pemulihan pasca bencana secara efektif dan efisien. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pembinaan ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesiapsiagaan Sulbar menghadapi berbagai potensi bencana. Kegiatan ini juga menjadi wadah pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar daerah dalam penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Diharapkan, setelah mengikuti pembinaan ini, BPBD Sulbar dapat mengimplementasikan strategi dan metode terkini dalam penyelenggaraan pemulihan segera prasarana dan sarana vital, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan masyarakat. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan, keikutsertaan Arnidah dalam kegiatan nasional itu merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kapasitas BPBD Sulbar. "Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diimplementasikan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat di wilayah kami," kata Yasir Fattah. Yasir Fattah menekankan, fokus pada pemulihan segera prasarana dan sarana vital sangat penting bagi Sulbar, mengingat…

Mamuju--Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Sulawesi Barat (Setda Sulbar), Muhammad Juaeni Yusuf, turut menghadiri Rapat Paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Senin, 24 Juni 2024. Rapat ini diadakan di Ruang Rapat DPRD Sulbar dengan agenda Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban dan Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 serta Penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda tersebut. Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, dan dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris, para anggota DPRD Sulbar, serta sejumlah pejabat dari Pemprov Sulbar. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penting dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil pemeriksaan anggaran tahun 2023 kepada DPRD Sulbar. Idris menegaskan, pencapaian itu adalah hasil dari kerja sama yang baik antara Pemprov dan DPRD Sulbar. "Ini berkat kerja sama antara Pemprov dan DPRD, sehingga Sulbar kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut," ujar Idris. Penyerahan Ranperda ini merupakan langkah penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam rapat tersebut, Sekprov Sulbar juga memberikan penjelasan rinci mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di akhir acara, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Juaeni Yusuf memberikan pernyataan terkait pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses ini dan berharap pencapaian WTP tersebut dapat terus dipertahankan di masa mendatang. "Keberhasilan ini adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras semua pihak. Kami akan terus berupaya menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Juaeni. Penulis…

Mamuju--Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, melakukan koordinasi intensif dengan BPBD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terkait bencana tanah longsor yang terjadi pada Rabu, 12 Juni 2024 lalu. Longsor ini berdampak signifikan pada dua ruas jalan penghubung di Kecamatan Tu'ubi Taramanu, Polman. Lokasi bencana meliputi: 1. Jalan penghubung Desa Piriangan Tapiko menuju Desa Besoangin. 2. Jalan penghubung Desa Besoangin Utara menuju Desa Ratte. Akibat bencana ini, sebanyak 970 Kepala Keluarga (KK) terisolir dan mengalami kesulitan akses. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan, pihaknya terus memantau situasi dan berkoordinasi erat dengan BPBD Polman untuk memastikan penanganan yang cepat dan efektif. "Prioritas utama saat ini adalah membuka akses dan memberikan bantuan kepada warga yang terisolir," kata Yasir Fattah, Jumat 21 Juni 2024. BPBD Sulbar menegaskan kesiapannya untuk memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. "Kami siap membantu BPBD Polewali Mandar, baik itu personel, logistik, maupun peralatan," tegas Yasir Fattah. Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru kepada publik. "Keselamatan dan kesejahteraan warga yang terdampak menjadi fokus utama kami, BPBD Sulbar dan BPBD Polman akan terus berkoordinasi dan memberikan update terkait perkembangan penanganan bencana ini secara berkala," imbuhnya. Menanggapi situasi itu, Kalaksa BPBD Polman, Aksan Amrullah menyampaikan, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan BPBD Sulbar apabila memerlukan bantuan. "Saat ini, Pemerintah Kabupaten Polman mengerahkan sumber daya yang ada untuk menangani situasi ini," ungkapnya. Langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polman antara lain: 1. Asesmen kerusakan dan dampak bencana. 2. Upaya pembukaan akses sementara. 3. distribusi bantuan logistik. 4. Koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan jangka panjang. Kedua instansi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Masyarakat juga diharapkan dapat saling membantu dan menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi ini. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Meskipun memasuki musim kemarau, sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih dilanda hujan yang dapat menyebabkan potensi bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar telah bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memonitoring kondisi cuaca di seluruh kabupaten di wilayah Sulbar. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan meskipun memasuki musim kemarau, hujan yang terjadi di beberapa daerah di Sulbar menunjukkan potensi risiko tertentu, seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, BPBD Sulbar terus melakukan pemantauan intensif terhadap situasi cuaca dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Dalam upaya menghadapi cuaca ekstrem, BPBD Sulbar akan melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penguatan peringatan dini dan tindakan preventif. "Kolaborasi antara lembaga terkait ini diharapkan dapat memberikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi, " kata Yasir Fattah, Senin 24 Juni 2024. Selain itu, lanjut Yasir Fattah, Pusdalops BPBD Sulbar akan terus koordinasi, memantau dan melaporkan apabila ada kejadian bencana di kabupaten. Ia menegaskan, informasi mengenai potensi bencana harus disosialisasikan kepada instansi terkait, seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kepada masyarakat secara luas guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana. Yasir Fattah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana dengan melakukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai, memantau perkembangan cuaca, dan bersiap siaga menghadapi kemungkinan bencana. "Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara instansi terkait serta kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana, diharapkan Sulbar dapat menghadapi musim kemarau nantinya dengan lebih siap dan tanggap terhadap potensi bencana alam," pungkasnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - DPRD Sulbar gelar Rapat paripurna dalam rangka penyerahan Ranperda tentang pertanggungjawaban penjelasan APBD tahun anggaran 2023 dan penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Senin 24 Juni 2024. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan dihadiri Sekprov Muhammad Idris, serta para anggota DPRD Sulbar maupun pejabat Pemprov Sulbar. Sekprov Muhammad Idris mengatakan BPK sudah menyerahkan hasil pemeriksaan anggaran tahun 2023 ke DPRD Sulbar. "Ini berkat kerjasama antara Pemprov dan DPRD, sehingga Sulbar kembali mendapatkan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut," kata Idris. Ia menambahkan APBD tahun 2023 yang disampaikan ini merupakan ketentuan dimana harus membuat apa hasil pemeriksaan BPK RI dan sudah memberikan opini kepada Pemprov. "Penekanannya bagaimana menjadi sebuah dokumen politik atas pertanggungjawaban bagi kepala daerah. Makanya Perda yang kita buat diserahkan agar DPRD bisa memastikan sudah sesuai sebagai mitra Pemprov," tambahnya. Karena jangan sampai ada temuan atau evaluasi inspektorat, dimana ada hal dilihat secara politik tidak sesuai. "Ini sebagai penguat secara politik di Sulbar kita sudah sepakat dengan Perda yang sudah dibuat," ungkapnya. Sedangkan, APBD tahun 2024 mau tidak mau harus jauh lebih baik, misalnya catatan BPK menjadi perhatian semua pihak terutama kepala OPD. "Berita acara kemarin banyak hal-hal yang tidak perlu terjadi misalnya kekurangan volume, catatan tidak sistematis dan kemudian ada hal dianggap tidak perlu diperbaiki padahal sudah ada rekomendasi sebelumnya. Poin inilah harus dirapikan," bebernya. Namun, dia meyakini tahun 2024 ini Pemprov akan bisa mempertahankan WTP yang diberikan BPK sepanjang pengelolaan keuangan dan perencanaan berjalan dengan baik. "WTP kita yang ada dalam Ranperda pertanggungjawaban harus diperkuat pemeriksaan kinerja. Kinerja itu bukan hanya keuangan tapi hasilnya, ini yang harus didorong di Sulbar dengan WTP tapi tertinggi hasilnya se-Provinsi," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Sekprov Muhammad Idris bersama para pejabat Pemprov Sulbar mengikuti rapat kordinasi dengan Mendagri hingga ketahanan pangan nasional. Rakor tersebut membahas pengendalian inflasi seluruh wilayah Indonesia termasuk Sulbar. "Kita rapat penanganan inflasi daerah. Alhamdulillah Sulbar saat ini masih terkendali inflasinya," kata Idris di rumah jabatannya, Senin 24 Juni 2024. Sulbar masih masuk daerah yang terkendali inflasinya. Kisaran inflasi berada di angka 1 persen lebih. "Ada beberapa komoditas yang kita harus antisipasi dan ini juga warning nasional yakni Cabe rawit dan bawang merah. Ini menjadi kekhawatiran," tambahnya. Sedangkan, tim pengendalian inflasi Sulbar masih bisa menangani persoalan ini dengan terus turun ke lapangan. "Seperti biasanya ada kebijakan rutin dilakukan baik itu memantau harga pangan di pasar, sekaligus intervensi," ungkapnya. Jika ada harga komoditas mengalami kenaikan maka akan dilakukan intervensi, salah satunya melaksanakan pasar murah. "Ini yang kita jadikan andalan di Sulbar gerakan pangan murah untuk memastikan inflasi tidak mengalami kenaikan signifikan," ujarnya. Selain itu, antisipasi perlu dilakukan terkait ikan yang menjadi sektor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pertanian, hingga Disperindag. "Tapi yang kita minta terus memantau ini adalah Biro Ekbang, karena mereka tahu harga setiap saat diupdate," tandasnya.(rls)

MAMUJU—Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Nuryani bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) mengikuti Senam Pagi dan pembukaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dayung 2024. Kegiatan ini di pusatkan di Jalan Arteri, Mamuju, Sulbar (depan Kantor Balai Jalan Nasional), Minggu 23 Juni 2024. Kegiatan senam bertujuan untuk menggalakkan hidup sehat. Senam pagi merupakan suatu aktifitas fisik yang perlu diadakan untuk menjaga kebugaran jasmani para pegawai. Sementara, Kejurnas Dayung di Sulbar ini mempertemukan para atlet dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Dearah (PPLPD) dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Acara pembukaan berlangsung meriah. Kejurnas Dayung 2024 diikuti sebanyak 245 atlet dari 20 Provinsi di Indonesia. Mereka akan memperebutkan 38 medali emas, 38 medali perak dan 38 medali perunggu dalam 18 nomor pertandingan. Menurut Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, selama lima hari ke depan ratusan tamu dari 20 provinsi akan mengikuti Kejurnas Dayung. Warga Sulbar diharapkan menerima tamu dengan baik dan ramah selama mereka di Sulbar. Bahtiar juga mengajak seluruh warga Sulbar untuk meramaikan Kejurnas Dayung 2024 ini. "Olahraga itu adalah salah satu penggerak ekonomi nasional dan daerah. Karena itu, kita ingin banyak kegiatan biar orang selalu banyak datang ke Sulbar," harapnya. Sementara, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Nuryani mengatakan, Kejurnas itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi olahraga dayung di Indonesia. Dengan diadakannya senam dan Kejurnas Dayung 2024, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan olahraga dan perekonomian di Sulbar, khususnya di Mamuju. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Menindaklanjuti arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin untuk melakukan Kerja Bakti dan Gotong Royong Kebersihan di Sepanjang Jalur Arteri Mamuju, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin langsung mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) Lingkup Dinas Perkim Sulbar untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu, Jumat 21 Juni 2024. Jalur Arteri pada pagi itu terlihat ramai karena selain seluruh ASN dan TATT Lingkup Pemprov Sulbar hadir pula Polda Sulbar, Danrem 142 tatag serta Pemkab Mamuju pada gerakan bersih – bersih tersebut. Ditemui di jalur Arteri, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin menyampaikan bahwa jalur Arteri adalah salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat, baik lokal maupun masyarakat dari luar Sulbar karena Jalur Arteri sering dijadikan tempat pelaksanaan event – event besar. “Pagi ini kita semua hadir di sini (Jalur Arteri red.) untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Jangan hanya datang menikmati keindahan pantai di sepanjang Jalur Arteri, setelah pulang sampahnya berserakan,” ujar Syaharuddin. “Jangan karena sampah yang berserakan merusak keindahan, kalau bukan kita sebagai warga Mamuju yang sadar akan hal tersebut siapa lagi, di sinikan (Jalur Arteri red.) sudah disiapkan tempat sampah,” tambah Syaharuddin. Pagi itu juga terlihat Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengecek dan memberikan semangat kepada seluruh yang sudah hadir pada kegiatan tersebut. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU : Presiden Joko Widodo secara tegas telah menyuarakan larangan dan bahaya judi daring atau online. Dalam penegasannya, Presiden mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara offline maupun online. "Jangan judi.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha," tegas Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 12 Juni 2024. Pada kesempatan tersebut Presiden juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi. Mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Menindaklajuti Kebijakan Nasional dan arahan dari Presiden Joko Widodo, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin telah memberikan arahan kepada seluruh ASN Pemprov Sulbar melalui masing masing pimpinan OPD. Pj Bahtiar menekankan tak mentolerir ASN yang terlibat Judi Online dan meminta kepada setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan langkah pencegahan dan pembinaan kepada ASN. Bahtiar menyampaikan persoalan judi online ini menjadi permasalahan disetiap daerah, dan sebagaimana kebijakan nasional, setiap Pemda harus mengambil peran mencegah hal-hal yang bisa merusak moral keperibadian ASN. "Seluruh Pimpinan Instansi pemda melakukan upaya pencegahan, pembinaan dan penindakan secara tegas kepada setiap potensi keterlibatan ASN dalam Judi Online di Wilayah Sulbar," ucap Bahtiar. Dia juga berpesan bahwa larangan bagi ASN terlibat Judi Online ini selain untuk melindungi ASN, juga melindungi keluarga dari bahaya judi online. "Zero toleransi hal yang merusak moral kepribadian ASN. Kebijakan ini untuk melindungi ASN dan Keluarga dari bahaya Judi Online," tandasnya (rls)

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali melaksanakan kegiatan Penanaman Pohon Sukun, Sabtu, 22 Juni 2024. Kali ini dilaksanakan di dua tempat, yakni di Kantor Kementerian Agama dan di Lahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulbar. Penanaman Pohon Sukun turut dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail bersama jajarannya. Kehadirannya bertujuan untuk mendukung program Pemprov Sulbar dalam meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menekankan bahwa penanaman pohon sukun tersebut bukan hanya sekadar upaya untuk memperluas pertanian produktif di Sulbar, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah. "Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas sumber daya pangan yang tersedia, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan," kata Herdin. "Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dan melibatkan berbagai pihak, kita dapat menciptakan sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, Sulbar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan," lanjutnya. Herdin menyatakan, pihaknya siap untuk terus bekerjasama dengan semua pihak terkait dalam mendukung visi dan misi Pemprov Sulbar dalam mencapai kemandirian pangan yang kokoh dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat daerah ini, sekaligus mensukseskan Program Sedekah Pohon yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Diharapkan, dengan langkah-langkah konkret seperti ini, Sulbar dapat terus memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi kesejahteraan generasi mendatang. Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian pangan di Sulbar. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan upaya-upaya seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar