Gorontalo--Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pendidikan Gorontalo, Senin 01 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami dan berbagi informasi terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan. Rombongan Komisi IV DPRD Sulbar yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Hatta Kainang, diterima langsung oleh Kepala Bidang SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Gorontalo, Since Ladji, beserta jajaran. Turut hadir dalam rombongan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim bersama Sekretaris DPRD Subar Muhammad Hamzih dan beberapa staf Sekretariat DPRD Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis terkait pengelolaan DAK dibahas, termasuk efisiensi penggunaan Anggaran DAK, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), peningkatan mutu pendidikan, serta tantangan dan solusi dalam implementasi program-program pendidikan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Hatta Kainang, mengungkapkan bahwa kunjungan itu sangat penting untuk memahami lebih dalam bagaimana Gorontalo mengelola DAK di sektor pendidikan. "Kami berkunjung ke Dinas Pendidikan Gorontalo terkait tentang bagaimana pengelolaan DAK, yang mana modelnya baik swakelola ataupun lelang," kata Hatta Kainang. Pihaknya berharap melalui sharing informasi tersebut mendapatkan beberapa masukan serta memperoleh wawasan dan praktik terbaik yang dapat diadopsi di Sulbar. “Olehnya pertemuan ini menjadi perbandingan bagi kami ketika melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan Sulbar,” ucapnya. “Adapun tentang bagaimana posisi MKKS yang menggantikan peran UPTD dinas itu, juga kita akan coba cermati, serta terkait proses penerimaan siswa baru itu hal-hal yang bisa kami coba share dengan Dinas Pendidikan Sulbar terkait apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Gorontalo,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bidang SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Gorontalo, Since Ladji, menyambut baik kunjungan itu dan berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan DAK di Sulbar. "Kami siap berbagi pengalaman dan strategi yang telah kami terapkan dalam pengelolaan DAK. Semoga kerja sama ini dapat memperkuat sistem pendidikan di kedua provinsi," katanya. Kunjungan…

MAMUJU -- Pj Ketua TP PKK Sulbar Ny.Hj.Sofha Marwah Bahtiar dan bersama anggota tim penggerak PKK lainnya mengikuti gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yang bekerjasama dengan Dinas Ketapang Sulbar dan pemerintah provinsi sulbar, di kampung wisata ujung bulo, pulau karampuang mamuju, Selasa 2 Juli 2024. Melalui gerakan pangan murah ini, Sofha Marwah berharap dapat menekan angka inflasi, juga bisa mengurangi angka stunting tentunya, karena menurutnya sebagian kecil dari masyarakat pulau karampuang mungkin masih ada yang berpenghasilan kecil jadi dapat membantu masyarakat agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau, di bawah harga pasar, serta menjaga ketersediaan bahan pangan. "Saya sangat senang berada langsung disini bersama masyarakat dan bisa melihat langsung kegiatan gerakan pangan murah, harapan saya khususnya itu tentu dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan kecil agar bisa memberikan menu makanan terbaik, bergizi dan seimbang bagi keluarga mereka." jelasnya Untuk kedepannya Sofha juga berharap bahwa gerakan pangan murah ini bisa terus berlanjut tidak hanya sekali saja dan kegiatan seperti ini juga bisa menyasar semua pelosok masyarakat di daerah-daerah terpencil yang aksesnya sulit untuk dijangkau. Selain meninjau gerakan pangan murah, Pj Ketua TP PKK Sulbar bersama Ketua Bhayangkari daerah sulbar juga menyerahkan secara simbolis Bantuan Beras dan Bola Volly, serta melakukan Penanaman Pohon. Terkait Kegiatan tanam pohon sukun Sofha menerangkan upaya tersebut dilakukan untuk ketahanan dan konversi pangan, sumber gizi masyarakat, menurunkan gas emisi karbon, karena pohon sukun itu sendiri memiliki kelebihan sebagai penjernih dan sumber mata air bersih. (rls)

MAMUJU - Dinas Kominfopers Sulbar bekerja sama dengan Kemenpan RB melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkup Pemprov dan Kabupaten se-Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 2 Juli 2024. Hadir, Asisten III bidang Administrasi Pembangunan Setda Sulbar Amujib, sejumlah pejabat yang menangani pengelolaan LAPOR Pemprov Sulbar, perwakilan masing-masing OPD, dan perwakilan Kemenpan RB. Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mengatakan progres dari kegiatan penggunaan aplikasi Lapor harus sesuai ekspektasi pemerintah pusat, pemprov dan kabupaten. "Ini belum sesuai harapan, makanya kehadiran kita disini adalah untuk sama-sama kembali mendalami materi dari narasumber sampai dimana urgensi aplikasi lapor ini. Sampai sejauh mana kita bisa aplikasikan dalam lingkungan kerja," kata Amujib. Mengingat, wilayah Pemprov sendiri laporan pada bulan Juni sampai saat ini tahun 2024 ada lima pengaduan laporan masuk. "Baru satu laporan ditindaklanjuti, dua belum ditindaklanjuti Dinsos Sulbar, satu dari Dinkes, dan satu Diknas," tambahnya. Para penghubung di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus betul-betul memahami SOP. Jangan sampai tidak memahami tugasnya. "Jadi perlu di upgrade pemahaman, dibangun chemistry penghubung dengan pimpinan OPDnya," ungkapnya. Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan aplikasi Lapor ini ditangani Kominfo sejak tahun 2021 lalu. "Ini terus berjalan dimana ada aduan masuk langsung disampaikan penghubung masing-masing OPD. Aplikasi ini dibuat Kemenpan RB," ucapnya. Aplikasi Lapor ini sebelum dipublikasi atau disosialisasikan ke masyarakat langsung ada aduan masuk. "Namun kendalanya terkadang tidak ditindaklanjuti dimasing-masing OPD. Makanya kita laksanakan kegiatan ini agar membangun kolaborasi dalam penggunaan aplikasi Lapor," ujarnya.(rls)

MAMUJU - Dinas Kominfopers Sulbar bekerja sama dengan Kemenpan RB melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkup Pemprov dan Kabupaten se-Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 2 Juli 2024. Hadir, Asisten III bidang Administrasi Pembangunan Setda Sulbar Amujib, sejumlah pejabat yang menangani pengelolaan LAPOR Pemprov Sulbar, perwakilan masing-masing OPD, dan perwakilan Kemenpan RB. Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mengatakan progres dari kegiatan penggunaan aplikasi Lapor harus sesuai ekspektasi pemerintah pusat, pemprov dan kabupaten. "Ini belum sesuai harapan, makanya kehadiran kita disini adalah untuk sama-sama kembali mendalami materi dari narasumber sampai dimana urgensi aplikasi lapor ini. Sampai sejauh mana kita bisa aplikasikan dalam lingkungan kerja," kata Amujib. Mengingat, wilayah Pemprov sendiri laporan pada bulan Juni sampai saat ini tahun 2024 ada lima pengaduan laporan masuk. "Baru satu laporan ditindaklanjuti, dua belum ditindaklanjuti Dinsos Sulbar, satu dari Dinkes, dan satu Diknas," tambahnya. Para penghubung di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus betul-betul memahami SOP. Jangan sampai tidak memahami tugasnya. "Jadi perlu di upgrade pemahaman, dibangun chemistry penghubung dengan pimpinan OPDnya," ungkapnya. Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan aplikasi Lapor ini ditangani Kominfo sejak tahun 2021 lalu. "Ini terus berjalan dimana ada aduan masuk langsung disampaikan penghubung masing-masing OPD. Aplikasi ini dibuat Kemenpan RB," ucapnya. Aplikasi Lapor ini sebelum dipublikasi atau disosialisasikan ke masyarakat langsung ada aduan masuk. "Namun kendalanya terkadang tidak ditindaklanjuti dimasing-masing OPD. Makanya kita laksanakan kegiatan ini agar membangun kolaborasi dalam penggunaan aplikasi Lapor," ujarnya.(rls)

Mamuju -- Warga Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat menyambut antusias gerakan pangan murah yang dilaksanakan di Pulau Karampuang, Selasa (2/07/2024). Selain gembira, warga pun merasa diperlakukan secara adil dan mendapat perhatian dari pemerintah atas gerakan pasar murah ini apalagi dihadiri oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin, Kapolda Sulbar Irjen Adang Ginanjar, Danrem Brigjen TNI Deni Rejeki serta jajaran Forkopimda Sulawesi Barat. Salah seorang warga Dusun Ujung Bulo Wisata Karampuang Hasanuddin mengatakan, selama ini warga Karampuang mendapatkan pangan dengan menyeberang ke Kota Mamuju. Sehingga dengan hadirnya Gerakan Pangan Murah, telah meringankan beban masyarakat dan memudahkan akses masyarakat mendapatkan harga pangan yang lebih terjangkau. "Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah membuat program seperti ini dan kami selaku warga Karampuang bahwa kami bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan dengan harga terjangkau. Untuk mendapatkan pangan kami harus ke kota Mamuju menyeberang untuk belanja ke toko tetapi hari ini bisa didatangkan untuk kami belanja disini Dan memang harga jauh sangat murah dari pada di kota," kata Hasanuddin. Gerakan Pangan Murah ini merupakan kolaborasi Pemprov Sulbar dengan Polda Sulbar melalui TP PKK Sulbar dan Ibu Bhayangkari Polda Sulbar. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar turut hadir mendampingi sebagai bentuk dukungan dalam rangka hari Bhayangkara ke 78 Tahun. PJ Bahtiar juga berterima kasih kepada sinergi Dinas Ketahanan Pangan Sulbar dan Bulog atas sinergi menghadirkan Pangan Murah di Pulau Karampuang. "Ini sebagai upaya dan kerjasama Ibu Bhayangkari dan PKK mengurusi inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem. Ujungnya itu melayani masyarakat," kata Bahtiar. Selain Pangan Murah, Pemprov bersama Polda Sulbar juga membawa bibit Sukun dan melakukan penanaman pohon di Pulau Karampuang. (Rls)

MAMUJU –Pj Gubernur Sulbar turut prihatin dengan warga di Desa Batetangga Kecamatan Binuang, diketahui warga tersebut bernama Marni, usia 40 tahun, tinggal di sebuah gubuk di lahan kebun milik warga. Marni merawat 3 anaknya dengan kondisi serba kekurangan. Pj Bahtiar, atas kondisi tersebut dia telah menghubungi Pj Bupati Polman dan Dinas Sosial untuk segera melakukan penanganan. Hal ini juga berkaitan dengan agenda kunjungan kerja Menteri Sosial ke Polman, Bahtiar berterima kasih atas perhatian dari Mensos. “Terkait rencana kunker Ibu Mensos RI, kami sampaikan respek yang setinggi-tingginya atas perhatianya masyarakat Polman. Dan saya sdh tugaskan Sekda Muhammad Idris untuk mendampingi beliau (Mensos) besok,” kata Bahtiar, Senin (1/07/2024). Dia juga menugaskan Dinsos Sulbar untuk membawa bantuan kepada warga tersebut. Hal lain, Bahtiar menjelaskan, Sulbar sebagai daerah otonom masih sangat terbatas, dari sisi keuangan APBD bahkan lebih sedikit dibandingkan APBD Kabupaten Bone, “APBD 1,8 T setahun sangat kecil sekali. Bahkan lebih kecil APBDnya provinsi Sulbar dibandingkan Kabupaten Bone, Sulsel 2,4 T,” kata Bahtiar. Olehnya, Bahtiar telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Panti Sosial di Sulbar sebagai bentuk keseriusan menyambut program Kemensos RI di Sulbar. Bahtiar juga meminta semua aparat pemda dinas, camat dan aparat desa/dusun turun ke masyarakat dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. (Rls)

Mamuju–Dalam mewujudkan penatausahaan aset yang akuntabel dan pembuktian aset daerah, Tim Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemeriksaan fisik kendaraan dinas roda dua dan roda empat, di Kantor BKD Sulbar, Senin 01 Juli 2024. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan dinas dalam keadaan baik dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Sulbar. Tim Pelaksana dari Bidang Aset BPKPD Sulbar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, meliputi pencocokan data/dokumen dengan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor plat kendaraan. Selain itu, mereka juga mencatat kondisi fisik kendaraan secara detail, termasuk kelengkapan surat-suratnya. Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan aset yang akuntabel dan pembuktian aset daerah yang ada pada BKD Sulbar. Bujaeramy menegaskan komitmen BKD Sulbar untuk mengelola aset daerah dengan baik dan transparan sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar merilis, inflasi Sulbar Juni 2024 sejak ditangan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengalami perkembangan yang sangat baik dan berada di bawah standar nasional. Penyumbang inflasi menurut kelompok pengeluaran dari tahun ke tahun (y on y) adalah makanan, minuman dan tembakau yang menyumbang sebesar 1,59 persen, penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,50 persen, transportasi sebesar 0,09 persen, perawaran pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,08 persen, kesehatan dan pendidikan menyumbang 0,01 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau komoditas penyumbang utama inflasi yakni beras, pisang dan cabai merah, kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, komoditas penyumbang inflasinya adalah nasi dengan lauk, ayam goring dan sayur olahan. Hal itu disampaikan Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri, dalam siaran pers yang berlangsung di aula kantor BPS Sulbar, Senin, 1 Juli 2024. "Angka ini masih jauh dibawah batas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 3,05 persen," kata Tina Wahyufitri. Ia juga mengungkapkan, inflasi Sulbar dari bulan ke bulan mencapai 0,81 persen didorong oleh peningkatan harga beberapa komoditas utama, seperti beras, ikan layang, ikan cakalang dan cabe merah sebesar 0,79 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 2,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,62 dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 2,24 persen dengan IHK sebesar 106,76. "Inflasi ini didorong utamanya oleh budaya masyarakat pada Idul Adha di mana masyarakat meningkat konsumsi ikan cakalang, cabe merah dan beras," ujarnya. Namun disisi lain, permintaan ikan yang meningkat tersebut mendorong peningkatan nilai tukar subsektor perikanan sebesar 100,89 dan nilai tukar sub sektor petani yang bergerak di hortikultura sebesar 105,38. Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengapresiasi capaian yang telah ditorehkan oleh tim inflasi, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. "Saya mengapresiasi tim inflasi provinsi maupun kabupaten atau kota yang telah bekerja keras untuk mengelola inflasi dari waktu ke waktu,"…

MAMUJU -- Pj Ketua TP PKK Sulbar Ny. Hj. Sofha Marwah Bahtiar mengikuti acara syukuran memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-78 tahun 2024, yang berlangsung di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin 1 Juli 2024. Pada tahun ini, Upacara mengusung tema "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Kegiatan upacara ini menjadi ajang untuk mempererat sinergitas antara Polri dengan Aparat Penegak Hukum dan Institansi Pemerintah khususnya di wilayah provinsi sulawesi barat. Dengan berbagai rangkaian kegiatan yang di selenggarakan Polda Sulbar ini, Sofha Marwah Bahtiar memberi apresiasi khususnya kepada jajaran Bhayangkari Polri dan Polda Sulbar. Apalagi sejak dirinya di Sulbar, Sofha kerapkali bersama Ketua Bhayangkari Polda Sulbar. Dia pun yakin jika ke depannya jajaran kepolisian senantiasa mengayomi masyarakat ,lebih dekat masyarakat serta kualitas pelayanan semakin meningkat demi mewujudkan keamanan dan ketertiban "Saya ucapkan sekali lagi selamat Hut Bhayangkara ke 78 dan sukses selalu. Kita semua sebagai masyarakat tentunya telah mengakui kinerja polisi yang makin presisi dan dekat dengan publik. Pada kesempatan tersebut Sofha berharap agar kepolisian, pihak TNI menjalin sinergi bersama dengan PKK Sulbar untuk menangani setiap program PKK di Sulbar. Salah satunya adalah penurunan stunting. "Saya tentunya juga berharap solidaritas dan sinergitas antara TNI-Polri dan juga jajaran instansi pemerintahan juga dapat ditingkatkan lagi." tutup Sofha. (Rls)

Depok-- Tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), melakukan kunjungan ke Kantor Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Hadir dalam rombongan diantaranya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar Muhammad Iksan Mustari didampingi Analis Penataan Daerah Biro Pemkesra Setda Sulbar Ulfian. Hadir juga Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur. Tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas permintaan hibah sarana dan prasarana dari Pemprov DKI Jakarta ke Pemprov Sulbar. Permintaan tersebut meliputi lima unit armada pemadam kebakaran, lima unit truk pengangkut sampah, dua unit truk penyiram taman, dan dua unit truk dalmas (pengendalian masyarakat). Dalam pertemuan tersebut, Plh. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Muhammad Iksan Mustari menyampaikan, permintaan hibah itu sangat penting bagi Sulbar mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini. Iksan berharap, dukungan dari Pemprov DKI Jakarta dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulbar, terutama dalam menghadapi situasi darurat dan pengelolaan lingkungan. “Dengan adanya armada pemadam kebakaran yang memadai, diharapkan respons terhadap kebakaran di Sulbar dapat lebih cepat dan efektif,” ucap Iksan. Selain itu, lima unit truk pengangkut sampah yang diminta diharapkan dapat membantu meningkatkan kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Sulbar. Truk penyiram taman dan truk dalmas juga dianggap penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta dalam penanganan situasi pengendalian masyarakat. “Semua permintaan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulbar dalam jangka panjang,” ujarnya. Setelah melakukan koordinasi di kantor Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Iksan Mustari dan rombongan melanjutkan agenda dengan menghadiri rapat koordinasi (rakor) Pemprov Sulbar. Rakor ini diselenggarakan di kediaman pribadi Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, di Jalan Raden Sanim, Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Pemprov Sulbar,…