Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan rapat Asistensi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 5 Maret 2025. Rapat ini bertujuan memastikan program APBD yang akan dijalankan selaras dengan arahan pemerintah pusat melalui Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN-APBD Tahun Anggaran 2025. Serta dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan Vis-Misi gubernur dan wakil gubernur Sulbar terpilih, Suhardi Duka- Salim S Mengga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Sulbar, Salim S Mengga memimpin langsung rapat evaluasi yang sudah berlangsung dua hari terakhir. OPD Pemprov bergiliran memaparkan permasalahan terkait bidang urusan, strategi menangani permasalahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2025 - 2030. OPD juga memberikan gambaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Menurut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Aktifitas / Pekerjaan. Serta langkah Efisiensi, Refocusing, dan Realokasi Anggaran dalam mendukung capaian Visi, Misi Dan Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menjelaskan, sebagaimana instruksi presiden maka diharapkan kedepan setiap OPD melakukan penghematan. Lebih lanjut Salim menjelaskan, penghematan dimaksud adalah melakukan upaya pemokusan program secara efektif sehingga pengalokasian anggaran dapat digunakan secara efisien. "Fokus pada program program yang lebih urgen, yang tidak terlalu penting itu memang ada pengurangan anggaran, penghematan bukan berarti kegiatan berkurang melainkan agar dalam penggunaan anggaran dapat dilaksankan secara efektif dan efisien," ucap Wagub. (Rls)

Mamuju -- Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengharapkan, beberapa OPD yang belum efisiensi segera melakukan perbaikan dan memastikan fokus anggaran yang dialokasikan sesuai visi misi dan berdampak langsung ke masyarakat. Hal itu ditekankan Gubernur Sulbar , Suhardi Duka kepada seluruh OPD pada Rapat Asistensi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, 3-4 Maret 2025. "Fokus pada anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan yang tidak terdampak langsung itu kita pastikan tidak alokasikan atau dihilangkan," ucap Suhardi Duka. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan , rapat evaluasi ini bertujuan menyelaraskan program terhadap Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisensi anggaran dan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Salah satu poin dalam visi misi Gubernur Sulbar dan Wagub Sulbar adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Untuk itu, pada rapat asistensi evaluasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar Sulbar memaparkan dua program khusus Kominfo Sulbar dalam mendukung visi misi Gubernur-Wagub. "Rencana aksi dilakukan terkait visi misi menangani dua persoalan yaitu program jaringan internet bagi sekolah dan menangani data blank spot Sulbar," kata Mustari. Saat ini, lanjut Mustari data blank spot atau fasilitas layanan publik blankspot internet di Sulbar tersebar 260 titik. Namun fokus utama kedepan adalah desa dan sekolah. Tercatat masih terdapat 86 desa belum terakses jaringan internet dan 86 sekolah. (Rls)

Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, memaparkan strategi pembangunan kesehatan Sulbar tahun 2025 di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga (JSM), dalam pertemuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Sulbar yang digelar di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 4 Maret 2025. Dalam paparannya, Asran Masdy menguraikan sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi provinsi ini, termasuk tingginya angka stunting, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta masih rendahnya rasio ketersediaan dokter per 1.000 penduduk yang baru mencapai 0,47, jauh dari standar WHO yang merekomendasikan 1 dokter per 1.000 penduduk. “Salah satu fokus utama kami adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Kami juga akan memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular,” ujar Asran. Strategi yang dipaparkan meliputi peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan intervensi gizi untuk menekan angka stunting, penguatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta digitalisasi sistem informasi kesehatan. Selain itu, Dinkes juga akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dengan efisiensi belanja dan realokasi dana untuk program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak, pembangunan Posyandu Prima, serta pengadaan fasilitas kesehatan bergerak di daerah perbatasan dan kepulauan. Dengan strategi ini, Pemprov Sulbar berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memperpanjang umur harapan hidup masyarakat Sulbar, yang saat ini masih menunjukkan kesenjangan antar-kabupaten. Acara ini turut dihadiri Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Para Asisten, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD Pemprov Sulbar serta para Pejabat Administrator Dinkes Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD, Selasa, 4 Maret 2025. Tiga Ranperda dimaksud, yaitu Ranperda tentang Peningkatan Gizi Masyarakat, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan. Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi Abdul Halim, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulbar, para kepala bagian, dan pejabat fungsional Sekretariat DPRD Sulbar. St. Suraidah Suhardi secara resmi membuka rapat paripurna sekaligus menegaskan pentingnya ketiga ranperda inisiatif itu dalam mendukung program legislasi daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong kemajuan daerah. “Ketiga ranperda ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan Bapemperda mengenai latar belakang, tujuan, serta substansi utama dari masing-masing ranperda ini,” ujar Suraidah dalam sambutannya. Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Habsi Wahid, memaparkan laporan atas tiga ranperda usulan inisiatif DPRD yang telah melalui proses penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Proses tersebut meliputi analisis judul oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Sulbar, penyusunan naskah akademik bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Sulawesi Barat, hingga pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan," terang Habsi. Berikut penjelasan tiga ranperda inisiatif DPRD Sulbar yang disampaikan dalam rapat tersebut yaitu: 1. Ranperda tentang Peningkatan Gizi Masyarakat, bertujuan untuk menanggulangi stunting, menjamin ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar melalui perbaikan kualitas gizi secara berkelanjutan. 2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dirancang untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan hingga ke tingkat desa, serta menjawab tantangan digitalisasi informasi guna meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. 3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, ditujukan untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai bagian dari penguatan identitas dan…

MAMUJU -- Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka menghadiri ground breaking perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar di Kompleks BTN Royal Riverside, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Selasa, 4 Maret 2025. Terlihat Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar, serta Danrem 142 Tatag, Brigjen TNI Hartono melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah bersubsidi bagi PNPP Polda Sulbar. SDK mengungkapkan, program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tiga juta unit rumah setiap tahun, salah satunya adalah perumahan bersubsidi bagi PNPP. "Saya kira, program Presiden Prabowo untuk mewujudkan tiga juta rumah tiap tahun, salah satunya ini (perumahan bersubsidi bagi PNPP, red)," kata Suhardi Duka Menurutnya, pihak kepolisian juga membutuhkan rumah untuk mereka dan keluarga. Apalagi, tempat tinggal bagi kepolisian tidak disiapkan oleh negara. "Polisi juga butuh rumah, memang, karena tidak disiapkan oleh negara. Dan disini bukan hanya polisi, masyarakat juga bisa masuk dengan harga yang sama," ungkapnya. (Rls)

Mamuju -- Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga memimpin rapat evaluasi kinerja pembangunan daerah di ruang oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 4 Maret 2025. Turut mendampingi Plh Sekda Provinsi Herdin Ismail, Asisten III Amujib, Kepala Baperida Junda Maulana, dan Kepala BPKPD Masriadi Nadi Atjo, dan sejumlah kepala OPD Gubernur Sulbar Suhardi Duka menuturkan, pelaksanaan evaluasi terhadap program OPD Pemprov Sulbar sebagai upaya awal melakukan penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, juga melakukan penyesuaian terhadap visi misi gubernur dan wakil gubernur Sulbar terpilih. "Selain efisiensi juga lebih fokus pada anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan yang tidak terdampak langsung itu kita pastikan tidak alokasikan atau dihilangkan," ucap Suhardi Duka. Suhardi Duka menjelaskan, hadirnya inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebagai upaya pemerintah mengatasi kebocoran-kebocoran dalam APBN maupun APBD. Hal inilah yang menjadi tujuan dilakukan evaluasi di setiap OPD untuk memastikan jalannya efisensi anggaran APBD 2025. "Apa yang disajikan oleh lima OPD tadi memang masih banyak yang inefisiensi, jadi pas lah dengan Inpres nomor 1 ini bahwa terjadi kebocoran, baik APBN maupun APBD itu dengan Inpres itu maka akan semakin dikurangi kebocoran itu. Semoga saja kita bisa lakukan dengan baik," tandasnya. (Rls)

Mamuju - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Musyawarah (Banmus) menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas rencana kerja DPRD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, Senin, 3 Maret 2025. Raker dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, turut dihadiri Anggota Banmus di antaranya Abdul Rahim, Syarifuddin, Jumiaty, Haluddin dan Daud Tandi Arruan. Hadir pula Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Penganggaran dan Pengawasan Irma Trisnawati, serta OPD terkait di antaranya Bapperida, Biro Umum dan Biro Hukum. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun jadwal serta prioritas kegiatan DPRD dalam beberapa waktu ke depan, termasuk agenda rapat paripurna, pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda), serta program kerja komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan kerja yang matang agar setiap program dan kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. “Melalui rapat Banmus ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan DPRD berjalan terarah, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya. Dalam raker, Banmus juga meninjau kembali jadwal dan agenda yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan tidak ada tumpang tindih. Dengan adanya raker ini, DPRD Sulbar berharap dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal, terutama dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Menindaklanjuti pernyataan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), terkait program 100 hari kerjanya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan dan staf Dinas ESDM Sulbar, Senin 3 Maret 2025. Rapat tersebut bertujuan untuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memerintahkan seluruh bidang untuk fokus pada kebutuhan data penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini sejalan dengan prioritas Gubernur SDK yang menekankan penyelesaian RPJMD sebagai langkah awal dalam program 100 hari kerjanya. "Kita harus memastikan bahwa data yang kita siapkan akurat dan komprehensif untuk mendukung penyusunan RPJMD dan program-program strategis lainnya," tegas Chandra. Program Listrik Gratis sebagai Prioritas Utama Salah satu program prioritas yang menjadi fokus Dinas ESDM Sulbar adalah Program Listrik Gratis. Program ini dinilai sangat penting karena saat ini terdapat 36.000 rumah tangga di Sulbar yang belum memiliki kWh listrik sendiri. "Program Listrik Gratis ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama bagi keluarga miskin, karena dapat langsung meningkatkan taraf hidup mereka," ujar Chandra. Selain itu, Dinas ESDM Sulbar juga menyiapkan sejumlah program strategis untuk mendukung visi dan misi Gubernur SDK, di antaranya: 1. Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) - Pemanfaatan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) yang mencapai 1.400 MW. - Pelaksanaan feasibility study (studi kelayakan) sebagai langkah awal pembangunan. - Pembangunan pembangkit listrik mikro seperti PLTMH dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diprioritaskan di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Saat ini, terdapat 19 desa yang belum berlistrik PLN akibat akses jalan yang ekstrem…

MAMUJU - Salah satu agenda yang dilakukan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga (JSM), di hari pertama kerja, yakni agenda Rapat Paripurna DPRD Sulbar dalam rangka Pidato Sambutan Gubernur periode 2025-2030 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Senin, 3 Maret 2025. Di hadapan 37 Anggota DPRD Sulbar, SDK mengatakan, dirinya bersama JSM sudah mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng), sebagai bekal dengan pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, serta membangun sinergi yang kuat dalam menggerakkan roda pemerintahan dan kemajuan di daerah. "Saya menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Sulbar atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 yang lalu dengan aman, damai dan demokratis," kata SDK. Menurutnya, jabatan yang diemban merupakan titik awal dari tanggungjawab besar yang telah dipercayakan oleh masyarakat, untuk membawa Sulbar menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. "Kami juga menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaannya setinggi-tingginya pada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Amanah ini tentunya bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sulbar tanpa kecuali," ujarnya. Lanjut SDK menjelaskan, pemerintahan yang akan dirinya bangun atau jalankan bersama JSM adalah pemerintahan yang inklusif. "Pemerintahan yang akan kami bangun atau jalankan adalah pemerintahan yang inklusif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap SDK. Ia pun menyadari, untuk membangun Sulbar yang lebih maju dan sejahtera, pihaknya membutuhkan dukungan serta kerjasama dari seluruh elemen. Baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. "Oleh karena itu, kami mengajak seluruh stakeholder untuk bersama membangun, menjadikan visi dan misi sebagai satu kesatuan pemahaman dalam membangun daerah ini," tuturnya. (Rls)

MAMUJU - Masa jabatan Pj Sekprov Amujib berakhir pada tanggal 28 Februari 2025 sesuai tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 800.1.3.3/257/2024 tanggal 29 November 2024. Sehingga, Pemprov Sulbar menunjuk pelaksana harian dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menunjuk Plh Sekprov Herdin Ismail sesuai tertuang dalam nomor 100.3.5.1/69/2025 tentang surat perintah pelaksana harian. Hal ini, juga dibenarkan Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan . Dirinya menyampaikan surat keputusan ini sudah ditandatangani Gubernur Sulbar. "Tadi ada acara seremoni penyerahan tugas pelaksana harian Sekprov Sulbar," kata Bujaeramy, Senin 3 Maret 2025. Kadis Perkebunan Herdin Ismail diamanahkan untuk menjadi pelaksana harian Sekprov Sulbar. "Kebetulan Pj Sekprov masa jabatannya sudah berakhir, maka ditunjuk penggantinya untuk menjabat pelaksana harian," tambahnya. Plh Sekprov Herdin Ismail bertugas untuk melaksanakan tugas sementara, sembari menunggu defenitif Sekprov. "Jadi sembari menunggu definitif Sekprov, tugas dan tanggungjawabnya sementara dilaksanakan Plh Sekprov," tandasnya.(rls)