Mamuju--Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar Nur Kadar, melakukan Audit NKV pada unit usaha retail Hypermart di Kabupaten Mamuju, Senin 08 Juli 2024. Audit NKV adalah proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua produk hewan yang dijual atau diproduksi memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. “Tujuan utama dari audit NKV ini adalah untuk memastikan bahwa produk-produk hewan yang beredar aman untuk dikonsumsi manusia dan mematuhi standar kebersihan serta kesehatan yang ditetapkan,”ujar drh, Stevany, salah satu Tim Auditor NKV Sulbar. Menurut Stevany, audit NKV yang teratur dan ketat akan membuat konsumen semakin yakin bahwa produk hewan yang mereka beli aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kebersihan yang tinggi. Sedangkan bagi industri, audit NKV membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan reputasi, dan mengurangi risiko terkait dengan produk hewan. Auditor NKV Sulbar lainnya, drh. Alpian juga menyampaikan, untuk melakukan audit sebuah unit usaha terdapat beberapa proses yang dilakukan yaitu Pemeriksaan Fisik dimana tim akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap produk-produk hewan yang dijual di hypermart. “Ini untuk memastikan bahwa kondisinya memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, dan melakukan verifikasi dokumen seperti sertifikat kesehatan hewan, NKV, dan dokumentasi lainnya yang diperlukan sesuai peraturan,” terangnya. Sementara, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, dengan melakukan audit NKV secara teratur, hypermart dapat memastikan bahwa semua produk hewan yang dijual kepada konsumen telah melewati proses pengecekan yang ketat sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan. “Hal ini juga membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk yang mereka beli di hypermart tersebut,” ujarnya. Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif juga mengatakan, melakukan audit NKV secara teratur, semua unit usaha dapat memastikan bahwa semua produk hewan yang dijual kepada konsumen telah…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar rapat untuk membahas upaya peningkatan kualitas layanan advokasi. Pertemuan ini dilaksanakan pada Senin, 08 Juli 2024, di Ruang Rapat Kepala Biro PBJ Setda Sulbar dan dihadiri oleh tim kerja advokasi. Dalam rapat tersebut, beberapa keputusan strategis telah disepakati untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan advokasi yang diberikan. Salah satu hasilnya adalah penyusunan sekretariat khusus yang akan mendukung kinerja tim advokasi. Sekretariat ini bertugas mengkoordinasikan segala aktivitas advokasi dan menjadi pusat informasi serta administrasi yang terintegrasi. Selain itu, rapat juga memutuskan untuk membentuk tim konsultan atau advisor yang terdiri dari JF pengadaan barang dan jasa dan Tim LPSE. Tim ini akan memberikan masukan, pendampingan, dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam proses advokasi. Untuk lebih meningkatkan kualitas layanan, dikembangkan pula pola atau sistem kerja yang terstruktur dan sistematis. Sistem kerja ini mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme pengawasan, serta penilaian kinerja yang jelas dan terukur. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan advokasi yang diberikan oleh Biro PBJ. “Langkah-langkah yang kami sepakati hari ini merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel," kata Yamin Saleh. Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, Biro PBJ Setda Sulbar berharap dapat memberikan layanan advokasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Upaya peningkatan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

PASANGKAYU -- Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulbar Ny. Hj. Sofha Marwah Bahtiar menjadi narasumber sekaligus membuka acara pembinaan karakter anak sejak dini yang di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (DP3AKB) Provinsi Sulbar, di ruang pola lantai 3 kantor Bupati Pasangkayu, Selasa 9 Juli 2024. Dalam sambutannya, Sofha menerangkan bahwa anak adalah harapan orang tua, harapan masa depan keluarga bahkan bangsa, oleh karena itu anak perlu diperhatikan agar kelak menjadi manusia yang berkualitas, sehat, bermoral, dan berguna bagi dirinya sehingga terus di persiapkan sejak dini agar mereka mendapatkan pola asuh yang benar pada saat mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. "Pendidikan yang utama untuk anak-anak generasi kita adalah pendidikan yang melibatkan peran orangtua. dimulai dari keluarga karena, sudah menjadi hal yang sangat wajar jika pembinaan pendidikan itu, kita mulai dari rumah dan lingkungan terdekat dari anak-anak yaitu keluarga." terang Sofha Menurut Sofha, keluarga juga akan membentuk karakter seseorang dan berpengaruh pada lingkungannya, sebab keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentukan karakter. "Saya ingin melihat semua anak-anak Indonesia, khususnya di Sulbar menjadi anak-anak yang selalu berada di garda terdepan dan berprestasi. Anak-Anak kita sangat potensial hanya saja kurang pembinaan dari instansi pemerintahan, Permasalahan anak adalah permasalahan kita semua, tanggung jawab kita semua, untuk bagaimana permasalahan ini kita sinergikan bersama agar kita bisa disebut Kota Layak Anak." harapnya Selain itu, Sofha juga menambahkan PKK banyak berperan penting dalam mendampingi dan membimbing keluarga melalui sepuluh program pokoknya yang mencakup semua aspek kemasyarakatan, PKK melalui pokja satu menjadikan pembinaan karakter keluarga sebagai program unggulan khususnya terkait dengan bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital (PAAREDI). Imran Makmur Selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan kabupaten pasangkayu, menghimbau kepada semua jajarannya agar apa yang disampaikan pj ketua tp pkk sulbar dapat menjadi konsern bersama untuk menangani…

MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemprov Sulbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar. Rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim dan Abdul Halim, Asisten III Setda Sulbar, Amujib, sejumlah anggota DPRD Sulbar, serta sejumlah kepala OPD, Senin, 8 Juli 2024. Terlihat dalam rapat paripurna itu, seluruh komisi di DPRD Sulbar membacakan surat persetujuannya secara bergantian, mulai dari komisi I hingga komisi IV. Abdul Rahim mengungkapkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 Pemprov Sulbar dibahas secara detail dan maraton di setiap komisi di DPRD Sulbar. "Tentu kita berbangga karena dari laporan empat komisi, semua mengapresiasi realisasi (APBD 2023)," kata Abdul Rahim. Pada kesempatan yang sama, Amujib juga mengapresiasi empat komisi DPRD Sulbar yang telah menyampaikan pendapat terhadap Ranperda Pemprov Sulbar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. "Tentunya, beberapa catatan-catatan yang disampaikan, ini sudah didengarkan seluruh pimpinan OPD untuk menjadi atensi," ujar Amujib. Bahkan, kata dia, pihaknya bakal membuat laporan khusus ke Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, terkait dengan catatan-catatan yang terlah disampaikan empat komisi DPRD Sulbar. "Insyaallah kami juga tetap akan membuat laporan khusus ke bapak gubernur terhadap beberapa catatan-catatan, khususnya yang sudah disampaikan oleh para pimpinan komisi dan wakil pimpinan DPRD untuk menjadi atensi seluruh pimpinan OPD," tuturnya. (Rls)

PASANGKAYU : Penjabat Gubernur (Pj) Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin kembali mendatangi Kabupaten Pasangkayu Sulbar, Selasa (9/7/2024). Dalam kunjungan kali ini Bahtiar pertamakali melihat perusahaan tambak udang PT Randomayang Tambak Lestari di Desa Randomayang, Kecamatan Bambalomutu, Kabupaten Pasangkayu yang telah beroperasi sejak 2017 lalu. Bahtiar mendarat di Bandara Udara Mutiara SIS Al Jufri usai terbang dari Jakarta bersama inspektorat Pemprov Sulbar M Natsir setelah menghadiri pemaparan BPK yang dihadiri seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD provinsi. Bahtiar bersama rombongan kemudian menggunakan kendaraan darat menuju Pasangkayu dan tiba sekitar pukul 10.00 wita. Saat tiba di lokasi rombongan seperti Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Rachmat Pamudji, Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Deni Rejeki,Kabinda Sulbar, Sekda Pasangkayu Moh Zain Machmoed serta sejumlah OPD Pemprov Sulbar. Sementara dari pihak perusahaan tambak udang tersebut yakni Henri menemani Pj Bahtiar berkeliling di lahan tambak seluas 60 hektar tersebut. Sepanjang perjalanan Bahtiar tertarik sebab upaya penghijauan dari pihak perusahaan terus digalakkan seperti telah menanam durian musangking dan pohon sukun. Sementara itu dalam pemaparannya Heri menceritakan perusahaanya yang mempekerjakan 110 tenaga kerja di mana 100 diantaranya adalah tenaga kerja yang berasal dari Pasangkayu sementara 10 lainnya bertindak selalu konsultan. Hery juga mengaku senang dengan hadirnya Pj Bahtiar di lokasi tambaknya. "Kami merasa bersyukur karena banyak gagasan gagasan baru yang perlu dikembangkan di tempat kami" ujar Hery. Pada kesempatan tersebut Bahtiar memang memberikan beberapa masukan kepada Hery selaku perwakilan perusahaan. Seperti melakulan kolaborasi dengan perusahaan benur di Sulawesi Selatan, penambahan lahan tambak serta memberikan masukan pemanfaatkan hasil limbah air yang telah disterilkan untuk memelihara ikan nila. "Terima kasih pak Gubernur telah mampir. Atas beberapa gagasannya. Sangat bermanfaat bagi kami" tambah Hery. Sementara itu Pj Bahtiar mendukung sepenuhnya agar PT. Randomayang Tambak Lestari terus melakukan penambahan apalagi masih banyak lahan yang belum dibuka. Termasuk mengembangkan bisnis sebab diyakininya akan bermanfaat bagi warga di…

Mamuju--Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi, didampingi oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Saparuddin, menghadiri rapat terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 Provinsi Sulbar, Senin 08 Juli 2024. Berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Rahim. Hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Dalam rapat tersebut, laporan dari para Ketua Komisi mulai dari Ketua Komisi I hingga Katua Komisi IV menyatakan bahwa seluruh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterima dengan baik. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta aset daerah, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan penanggulangan bencana di Sulbar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Suhardi mengatakan partisipasi BPBD dalam rapat tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah. “Kami berharap dengan adanya sinergi yang baik antara BPBD dan DPRD, penanganan bencana di Sulbar dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Suhardi. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan BPBD siap untuk terus berkontribusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program penanggulangan bencana, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Yasir Fattah mengatakan, rapat itu diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulawesi Barat (Sulbar) Arnida, didampingi Tim SPBE BPBD Sulbar, menerima kunjungan Tim SPBE dari Dinas Kominfopers Sulbar, Madhur, Senin 08 Juli 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penjelasan dan arahan terkait Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 813/2024 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara detail. Dalam pertemuan tersebut, dibahas revisi peningkatan kualitas 25 indikator SPBE yang telah dilakukan. Hal ini merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnida mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Tim SPBE Dinas Kominfopers Sulbar tersebut. “Penjelasan dan arahan yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami dalam mengimplementasikan SPBE di BPBD Sulbar sesuai dengan SK Gubernur yang baru," Arnida. Sebelumnya, dalam pertemuan itu Tim SPBE Dinas Kominfopers Sulbar, Madhur memberikan penjelasan rinci mengenai 25 indikator yang telah direvisi, termasuk aspek-aspek seperti tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka juga memberikan arahan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh BPBD Sulbar untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam SK Gubernur. Di tempat terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, pertemuan itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. “Dengan implementasi SPBE yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulbar,” kata Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas penerapan SPBE sesuai dengan arahan yang diberikan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Gorontalo–Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, Rabu 03 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman informasi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan manajemen rumah sakit. RSUD dr. Hasri Ainun Habibie merupakan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Rombongan Komisi IV DPRD Sulbar dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Hatta Kainang. Turut hadir dalam kunjungan itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Abdul Rahim serta Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri dan beberapa staf Sekretariat DPRD Sulbar. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Bidang Keperawatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, Arifandy Pelealu, beserta jajaran manajemen rumah sakit. Mereka melakukan diskusi mendalam mengenai berbagai aspek pengelolaan rumah sakit, termasuk sistem manajemen keuangan, pelayanan kesehatan, dan strategi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Hatta Kainang, mengatakan kunjungan itu sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang praktik terbaik dalam pengelolaan RSUD. "Kami ingin belajar dari RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang telah terbukti berhasil dalam pengelolaan rumah sakitnya. Ini akan menjadi referensi yang berharga bagi kami dalam menyusun dan menyempurnakan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023," kata Hatta Kainang. Kepala Bidang Keperawatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, Arifandy Pelealu, menyambut baik kunjungan itu dan berharap dapat memberikan kontribusi positif melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman. "Kami siap untuk berbagi segala informasi yang kami miliki demi kemajuan bersama. Semoga kunjungan ini dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Sulbar," harapnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kedua provinsi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan adanya sharing informasi dan pengalaman ini, diharapkan Sulbar dapat mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan RSUD di wilayahnya. Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi kedua…

MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muh Idris menghadiri kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Tenaga Kesehatan di Jepang oleh Kaikoukai Healthcare Group Jepang melalui zoom . Acara di laksanakan di Aula Marasa Corner Senin 8 Juli 2024. Menurutnya, Kaikoukai Healthcare Group Jepang kembali memperkuat kerjasama Pemprov pada sektor tenaga kerja kesehatan. "Ini kesempatan yang harus kita sambut baik seluruh elemen masyarakat Sulbar. Khususnya bagi pelajar kesehatan," kata Idirs. Diketahui, 38.000 per tahun kebutuhan di Jepang masih jauh darai harapan keterpenuhannya tenaga kerja kesehatan. "Kita harus mengambil peran. Makanya sosialisasi tadi ditujukan kepada para mahasiswa, alumni, D3, dan S1 Keperawatan yang belum berusia 35 tahun untuk bersiap mengambil peluang ini," tambahnya. Seperti, disampaikan pihak Kaikoukai Healthcare Group Jepang bahwa ketersediaan tenaga kerja terdidik perawat Jepang memang memiliki tiga hal utama. "Pertama kemampuan mereka misalnya memiliki keterampilan kesehatan dan berbahasa Jepang, kedua kesempatan, dan ketiga kemauan yang keras, karena disiapkan kursus bahasa Jepang secara gratis," bebernya. "Ini kesempatan luar biasa, makanya kita mendorong tidak boleh membiarkan anak kita memiliki keterampilan untuk mengikuti program ini," ungkapnya. Sementara itu, Pemprov mengapresiasi kerjasama yang dibangun ini. Dinas Kesehatan dan Disnaker untuk berkontribusi langsung. "Kemungkinan kita masukkan Diknas, karena siswa-siswi SMA yang mau bekerja juga memiliki kesempatan keterampilan mengikuti program ini," ujarnya. "Kita harap tahun 2025 ada yang berangkat ke Jepang. Setelah mengikuti ujian keterampilan bahasa Jepang," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memimpin rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan tim percepatan akses keuangan daerah di Majene, Senin 8 Juli 2024. Rakor tersebut juga melibatkan Pemkab Polewali Mandar dan Majene. Serta dihadiri beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kita ingin memastikan bahwa pengendalian inflasi dan juga akses keuangan daerah semakin harus kita pekuat di Sulbar," kata Idris. Ini sebagai bagian dari usaha nasional dalam pengendalian inflasi. Meskipun inflasi Sulbar berada diposisi terbaik secara nasional. "Indeks inflasi yang dikeluarkan pemerintah ini indikasi dari bagaimana kita Pemda memastikan kemampuan pasar untuk menyiapkan ketersediaan pangan dan kebutuhan bahan pokok bagi warga yang semakin terjangkau," tambahnya. Dimana, lanjut Idris sebagai tujuan Pemda membantu daya dukung kepada masyarakat, sehingga bisa dijangkau. "Akses keuangan seperti yang kita inginkan dimana Pj Gubernur juga beberapa kali sampaikan bahwa untuk mendukung ekonomi kerakyatan kedepan tidak ada pilihan lain kecuali kemampuan Pemda memberikan akses seluasnya kepada warga," ungkapnya. Makanya, dalam rakor ini menghadirkan Pemkab Majene dan Polman. Baik itu tim TPIDnya maupun tim percepatan akses keuangan daerahnya. "Kita kumpul bersama. Dalam forum juga kita minta Dirjen anggaran untuk memaparkan kendala-kendala yang ada dan informasi selama ini memungkinkan kita bisa tahu," tandasnya.(rls)