Mamuju--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai teladan ASN dan Non ASN untuk semester 1 (pertama) tahun 2024, Kamis, 11 Juli 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP Sulbar. Penghargaan diserahkan Sekretaris DPMPTSP Sulbar Almes Amedian mewakili Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis, di Kantor DPMPTSP Sulbar. Sekretaris DPMPTSP Sulbar, Almes Amedian mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah provinsi terhadap pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Para pegawai yang menerima penghargaan ini dinilai telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam berbagai aspek pelayanan publik,” kata Almes Amedian. Penghargaan ini juga merupakan bagian dari penilaian evaluasi kinerja PEKPPP tahun 2024, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 595 Tahun 2024 tentang Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2024. "Dengan adanya penghargaan ini, kami berharap dapat membangun semangat kerja yang lebih tinggi bagi semua pegawai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat," ujarnya. Adapun pegawai yang menerima sertifikat penghargaan sebagai pegawai teladan ASN dan Non ASN adalah: 1. Erni. Berkontribusi dalam inovasi digitalisasi layanan publik di DPMPTSP. 2. Nestor. Berdedikasi dan ketekunan dalam melayani masyarakat serta kemampuannya memecahkan masalah pelayanan dengan cepat dan efisien. 3. Sunarti. Berintegritas dan komitmen dalam menjalankan tugas serta perannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor investasi. Selain penghargaan berupa sertifikat, para penerima penghargaan juga mendapatkan insentif sebagai bentuk apresiasi lebih lanjut atas kerja keras dan dedikasi mereka. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai di lingkungan DPMPTSP Sulbar untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung dan mengapresiasi kinerja para pegawai yang telah berkontribusi positif dalam pembangunan daerah. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Musik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tak hanya saat ini saja, namun sejak lama musik telah hidup dari masa ke masa. Bahkan musik dapat menjadi identitas sebuah daerah. Hal tersebut menjadi salah satu intisari yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin di hadapan para musisi asal Mamuju di Rujab Gubernur, Kamis malam (11/7/2024). Sebelum menyampaikan sambutannya, Pj Bahtiar ngobrol ngobrol dengan para musisi. Pada kesempatan tersebut musisi Mamuju ini menyampaikan beberapa keluhannya yang menjadi salah satu keterbatasan bagi kelompok mereka. Mereka yang datang merupakan musisi yang tergabung dalam Yayasan Musisi Mamuju ini dijamu makan malam oleh Pj Gubernur dan Ny.Sofha Marwah Bahtir. Ikut mendampingi dari OPD Pemprov yakni Asisten III Pemprov Sulbar A.Mujib dan Kadis Pariwisata Sulbar Darmawati Anshar. Para musisi ini mengaku bangga sebab diundang khusus oleh Pj Bahtiar untuk datang ke Rujab Gubernur Sulbar. Sesuatu yang tak mereka sangka sangka sebelumnya apalagi mendapat banyak masukan dari Pj Bahtiar. "Alhamdulillah kami diundang oleh Pak Gubernur. Kami sangat berterima kasih. Apalagi memberikan banyak masukan masukan" ujar Karman, Ketua Yayasan Musisi Mamuju. Pada kesempatan tersebut memang Pj Bahtiar memberikan masukan kepada para musisi. Terutama genre musik Mandar atau Mamuju. Selain itu event event musik juga harus jauh lebih berkembang dan maju di Sulbar. "Harus bersiap siap dari sekarang. Supaya menjadi grup musisi yang bagus. Sebab pada akhirnya akan berkembang hotel hotel, cafe cafe, rumah makan. Dan pada saat itu musisilah yang dibutuhkan, yakni musisi dari Sulbar. Jangan dari luar lagi" saran Bahtiar. Saran Pj Bahtiar ini sangat mendapat apresiasi dari para musisi. "Pak Gubernur mendorong kami lebih maju dan lebih berkembang. Ini yang kami sangat suka" kata Karman. Sebab lanjut Bahtiar, tak terasa dua hingga tiga tahun mendatang akan terjadi migrasi wisata dari Kalimantan ke Sulawesi Barat dalam hal ini Mamuju. Di mana pada saat…

Mamuju – Mengawali kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri, Kamis (11/7/2024), Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) dalam hal ini Tim Evaluasi melakukan PEKPPP Mandiri pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB RI) Nomor B/16/PP.02/2024 tentang Pemberitahauan Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Perangkat Daerah. Tim Evaluasi PEKPPP dipimpin langsung Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Subuki. Adapun anggota tim, Muhammad Rusli, Herman Dalipang dan Oktaviano Darmansyah Putra. Dalam kegiatan itu, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki menjelaskan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Subuki menekankan, hadirnya PEKPPP sendiri merupakan upaya dari KemenPANRB untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. ‘’Kita harapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi,’’ kata Subuki. Subuki juga menjelaskan alasan mengawali pelaksanaan PEKPPP Mandiri di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar. “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar merupakan perangkat daerah yang menjadi perhatian kita, karena menjadi salah satu instansi yang kita harapkan berkomitmen untuk terus meningkatkan Layanan Perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti ibu, anak dan disabilitas. Sementara, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar, Hartati Zainuddin, dalam kesempatan itu menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan pemenuhan 6 (enam) aspek yang menjadi indikator penilaian. ‘’Alhamdulillah, atas arahan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kami akan memaksimalkan pemenuhan aspek-aspek yang menjadi penilaian. Karena ini bukan sekedar pemenuhan dokumen, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang datang ke Perpustakaan,’’ kata Hartati. Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Penetapan Indeks "K" dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Se-Sulbar Periode Juli 2024, di Hotel Berkah, Jln. Soekarno Mamuju, Kamis (11/07/2024). Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar melakukan pembahasan atas usulan indek “K” dari perusahaan perkebunan anggota Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit. Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun berpedoman pada PERMENTAN NO. 01/PERMENTAN/KB. 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan membatasi persaingan usaha yang tidak sehat antar perusahaan perkebunan. Rapat ini dipimpin Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Sitti Kamalia mewakili Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail. Hadir, Petugas Dinas Perkebunan Sulbar, Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit, terdiri dari OPD lingkup Pemprov Sulbar seperti Dinas Dagperinkop-UKM, Dinas Tenaga Kerja, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, dan Dinas Perhubungan. Turut hadir dari Dinas Pertanian Mamuju Tengah, Dinas Perkebunan Mamuju dan Kepolisian Daerah Sulbar. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia menekankan pentingnya penetapan Indeks "K" yang akurat dan harga TBS yang kompetitif dalam mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah ini. Dalam rapat, Tim Penetapan sepakat bahwa harga penjualan TBS Sulbar umur tanam 10-20 tahun periode Juli 2024 sebesar Rp. 2.547,40/kg, terjadi kenaikan harga jika dibandingkan pada periode Juni 2024 sebesar Rp. 2.501,67/kg. “Proses penetapan harga TBS ini oleh tim penetapan saling mengambil peran dalam penentuan harga. Penetapan kali ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 45,73,” kata Sitti Kamalia. Secara terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan partisipasi semua pihak dalam rapat tersebut. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam rapat ini," kata Herdin. "Alhamdulillah, rapat hari ini (Kamis 11 Juli red.) merupakan rapat tercepat yang telah kami…

Sulbar --Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berkunjung ke sekretariat HMI Cabang Manakarra Mamuju, Kamis (11/07/2024) Kunjungan ini respon atas adanya pengrusakan atribut HMI dalam aksi unjuk rasa pada 9 Juli kemarin. Setelah permintaan maaf dari Kasatpol PP Muh.Jaun, ditindaklanjuti dengan kunjungan Pj Bahtiar ke sekretariat HMI Sulawesi Barat. Tiba di Sekret HMI ratusan anggota HMI, menyambut PJ Gubernur kemudian memasuki sekretariat dan melakukan dialog, dihadiri ketua dan pengurus Majelis Wilayah KAHMI Sulbar. Selain KAHMI, hadir pula Ketua Cabang Mamuju, Manakarra, Ketua Badko HMI Sulselbar, Ketua Kohati, Presidium KAHMI dan pentolan senior HMI lainnya. Di hadapan pengurus dan aktivis HMI, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin beberapa kali menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi di kantor Pemprov Sulbar, yang menyebabkan atribut HMI diduga terinjak oleh oknum Satpol PP. Akan tetapi Bahtiar mengaku akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi Pemprov Sulbar. (Rls) "Saya tidak melihat bagaimana kejadiannya, kondisi seperti apa. Hari ini saya Bahtiar Baharuddin penjabat gubernur Sulbar meminta maaf," ucap Bahtiar dihadapan Anggota HMI dan KAHMI Sulbar "Sekali lagi atas peristiwa itu, kepada saudaraku di HMI adek-adek saya, teman teman saya termasuk senior saya di KAHMI di Sulbar maupun di Seluruh Indonesia, atas nama pemerintah daerah meminta maaf atas peristiwa itu. Mudah-mudahan dengan peristiwa itu menjadi momentum bagi saya membenahi organisasi yang say pimpin," kata Bahtiar. Mantan Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol ini berharap dari HMI dan KAHMI terus memberi dukungan dan bimbingan kedepan, serta terus menyuarakan kebenaran dengan cara-cara yang beradab. "Jangan berhenti menyuarakan kebenaran. Jangan berhenti menyuarakan kepentingan pembangunan daerah, tetapi saya setuju kalau yang dilakukan dengan cara beradab . Kritik penting karena dengan kritik kita maju," kata Bahtiar. Terkait tuntutan lainnya mengenai dugaan tindak pidana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Bahtiar telah memerintahkan Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Inspektorat agar melakukan…

MAMUJU - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menerima perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi atas nama fraksi. Pertemuan itu dilaksanakan di rumah jabatan Sekprov dihadiri sejumlah Kepala OPD, dan perwakilan mahasiswa, Kamis 11 Juli 2024. "Pertama kita apresiasi atas kehadiran mahasiswa yang gabung dalam aliansi fraksi. Apa yang mereka pikirkan dan apa yang dipikirkan pemerintah sama, betul-betul hadir menegakkan pemerintahan yang baik," kata Idris. Ia menambahkan kritikan yang dilakukan mahasiswa itu sudah benar adanya. Bisa diberi masukkan kemungkinan fakta-fakta di lapangan atas kesalahan OPD melalui proyek tertentu. "Jadi frekuensinya sama, dimana tidak boleh anti kritik dan ini sudah disampaikan Pj Gubernur," tambahnya. Soal laporan kepolisian itu menjadi hak asasi setiap orang, apalagi menyangkut soal pribadi orang, ini juga menjaga citra dan nama baiknya, karena berpotensi untuk membunuh karakternya. "Ini bentuk penyampaian perlindungan hak asasinya. Makanya kita pertemuan ini meminta datanya dan akan melakukan investigasi mendalam," ungkapnya. "Setelah kita terima data, kita langsung melakukan investigasi dan dilihat hasilnya," ujarnya. Ketua Fraksi Alim Bahri menyampaikan dari fraksi dan OKP lain sangat merespon baik karena bisa diterima di sini. "Harapan kami apa yang kami bawa segera ditindaklanjuti. Data yang kami bawa ini sudah kita serahkan ke Sekprov, semoga bisa ditelusuri," ucapnya. Dia menyesalkan adanya laporan yang dilakukan Kadisdikbud dan Kadis DKP Sulbar. "Semoga ini tidak terjadi lagi, kami tentu kecewa karena adanya laporan itu. Makanya datanya kita bawa ke sini," tandasnya.(rls)

Sulbar --Status kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar saat ini masih tipe C. Menurut PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, perlu melakukan percepatan mendorong agar kelas RSUD Sulbar naik ke tipe B. Untuk itu, PJ Bahtiar mengharapkan terkait syarat syarat yang harus dipenuhi harus menjadi perhatian bersama, utamanya Dinas Kesehatan Sulbar agar bergerak cepat memenuhi syarat yang diperlukan, seperti kelengkapan gedung layanan, peralatan dan Sumber Daya Manusia. "Tipe C kita masih sangat jauh, lambat. Ini membuatpelayanan terbatas. Setidaknya bisa dinaikkan kelasnya menjadi Tipe B. Langkah-langkah yang harus dilakukan harus kita rancang," kata Bahtiar. Bahtiar mengapresiasi kepada Direktur RSUD Sulbar sebab meskipun dengan keterbatasan namun tetap dapat memberikan pelayanan terbaik. Bahtiar juga menyampaikan turut berduka atas meninggalnya dokter Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Bahtiar berharap Dinas Kesehatan segera mendapatkan solusi untuk terus menambah dokter spesialis di Sulawesi Barat. Selain SDM, Bahtiar juga meminta dinas Kesehatan dan RSUD Sulbar membangun komunikasi dengan kabupaten untuk menyediakan rumah singgah di RSUD Sulbar. "Seperti di Kabupaten Barru, membuat rumah singgah di RS di Makassar. Dan juga kita harus pikirkan, semacam rumah susun, untuk perawat petugas dan lainnya," kata Bahtiar. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini juga berkomitmen akan memperjuangan di pusat untuk mendukung pengembangan RSUD Sulbar sehingga kedepan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. (Rls)

Makassar--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Pemerintah Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas integrasi data dan kinerja guru. Bertempat di Hotel Claro Makassar, Rabu 10 Juli 2024, rakor ini bertujuan untuk mewujudkan data yang valid antara Data SIASN, Ekinerja, dan PMM, serta meningkatkan kinerja Kepala Sekolah dan Guru yang berfokus pada peningkatan kualitas peserta didik. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan pentingnya data yang akurat dalam mendukung sistem pengelolaan kepegawaian yang efektif. "Data yang valid menjadi kunci dalam membangun sistem yang lebih baik untuk mobilitas talenta Kepala Sekolah dan Guru ASN," pungkasnya. Ia pun berharap agar para Admin Pengelola SIASN dan Ekinerja, seperti Akzan Ahmad dan Hasmawati Hasan, dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik dan menerapkan informasi yang diperoleh untuk mewujudkan sistem yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, menargetkan agar disparitas data Kepala Sekolah dan Guru ASN dapat diselesaikan dalam pertemuan itu. "Melalui Coaching Clinic antara Pemerintah Daerah, Kemendikbudristek, dan BKN, diharapkan permasalahan disparitas data dan Jabatan Fungsional dapat teratasi," tuturnya. PIC Admin SIASN, Akzan Ahmad, menyampaikan bahwa disparitas data Guru yang belum Fungsional akan ditangani melalui Coaching Clinic. Ia juga mengutip pernyataan Kemendikbudristek yang mendorong para guru yang belum S1/D4 untuk segera meningkatkan jenjang pendidikan agar dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Diharapkan rakor ini dapat menghasilkan data yang valid dan sistem yang lebih baik untuk mobilitas talenta Kepala Sekolah dan Guru ASN, serta meningkatkan kualitas kinerja Kepala Sekolah dan Guru yang berfokus pada peningkatan kualitas peserta didik. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Kominfo bersama Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan sosialisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi seluruh OPD yang berlangsung selama 4 minggu mulai 10 Juni sampai 09 Juli 2024. Bentuk kegiatannya adalah FGD dengan berkunjung ke setiap kantor pada 41 OPD oleh Tim Pendamping masing-masing secara bergiliran yang terbagi dalam 8 kelompok. Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang dijabarkan implementasinya dengan arahan Bapak Pj. Gubernur Dr. Bahtiar Baharuddin melalui SK Gubernur Nomor 813/2024 dan SK Gubernur Nomor 26/2024. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait penerapan SPBE di OPD secara detail, yang telah dilakukan revisi peningkatan kualitas 25 indikatornya. Hal tersebut bertujuan agar pelaksana SPBE OPD dapat memahami dan menindaklanjuti proses digitalisasi yang terarah dan terintegrasi. Nantinya diharapkan setiap OPD mencapai hasil optimal saat evaluasi dilakukan dan SPBE yang dikerjakan kualitasnya meningkat serta berdampak langsung pada efisiensi dan kecepatan pelayanan. Teknis pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi dibagi kedalam 8 kelompok OPD, setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 OPD dengan pendamping 4 orang. Selain penjelasan dan arahan SK Gubernur, muatan lain yang dipertegas adalah pentingnya implementasi kebijakan yang sudah dibuat khususnya arsitektur SPBE setiap OPD yang mesti berkesesuaian dengan output layanan digital yang dikerjakan. Karena itu, seluruh OPD diminta menyempurnakan substansi arsitektur SPBE-nya agar lebih komprehensif dan tepat menerjemahkan tugas dan fungsi OPD berdasarkan ketentuan organisasi yang telah diatur. Harapannya agar proses hulu ke hilir organisasi disusun terstruktur, rapih dan berkualitas, supaya efisiensi birokrasi dengan digitalisasi dapat tercapai efektif dan terpadu. Sekretaris Daerah Dr. Muhammad Idris selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa penguatan SPBE OPD yang dilakukan sejak tahun 2023 merupakan upaya mendukung pembangunan ekosistem digital terintegrasi yang menghubungkan sistem antar OPD, pemerintah pusat…

Sulbar --Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin beserta sejumlah Forkopimda Sulbar menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 1. Tahun 2024 di Lapangan Hitam SPN Mekatta Kecamatan Malunda, Kamis (11/07/2024) Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Rachmat Pamudji, melakukan Penanggalan Tanda Siswa, Pemasangan Tanda Pangkat Efektif, Penyerahan Ijazah dan pengalungan medali serta pengambilan sumpah. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar mengucapkan selamat kepada Bintara Polri yang telah dilantik dan selamat kepada keluarga telah menjadikan anak sebagai abdi negara. Bahtiar juga berterima kasih kepada Polri melalui SPN Mekatta mendidik dan membina putra daerah "Ini menjadi kebanggaan kita Sulbar memiliki sekolah kepolisian sekolah ini harus kita jaga bersama. Selamat kepada orang tua, kepada keluarga juga hari ini bersuka ria gembira mengantarkan anak mengabdi kepada negara," ucap Bahtiar. Melalui sambutan Wakapolda menyampaikan amanah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Disampaikan upacara hari ini merupakan pertanda telah berakhirnya seluruh rangkaian program pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri Gelombang 1 Tahun Anggaran 2024. "Saya selaku kepala lembaga pendidikan dan pelayanan pelatihan Polri mengucapkan selamat kepada para Bintara dan Tamtama Polri atas capaian yang telah saudara raih pada hari ini saudara telah berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan gelombang 1 Tahun Anggaran 2024 dan menghantarkan saudara secara resmi untuk dilantik menjadi anggota Polri pada pagi hari ini dengan menyandang pangkat brigadir Polisi dua dan Bhayangkara dua polisi dengan demikian maka berbagai tugas kewajiban dan tanggung jawab sebagai Bhayangkara negara oleh karena itu saya berharap saudara dapat memberikan dedikasi terbaik kepada institusi Polri masyarakat bangsa dan negara," ucap Wakapolda. Serma Muh. Irfan, selaku orang tua Bintara Polri Muh Dwi Dipanegara, berterima kasih kepada pengasuh di SPN Mekatta hingga anaknya dapat menyelesaikan pendidikan dan menjadi abdi negara. "Saya sebagai tentara sangat bangga anak saya bisa menjadi abdi negara di instansi kepolisian. Terima kasih kepada pengasuh di SPN Mekatta karena anak…