Mamasa--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, turut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungannya ke Pusat Oleh-Oleh Mamasa Angenta, berlokasi di Gedung PKK Kabupaten Mamasa, Sulbar, Senin 15 Juli 2024. Dalam kunjungan tersebut, Pj. Gubernur Sulbar juga didampingi oleh sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan dan potensi ekonomi lokal yang dihasilkan oleh pusat oleh-oleh tersebut. Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Sulbar bersama rombongan meninjau berbagai produk unggulan daerah yang dipamerkan di Pusat Oleh-Oleh Mamasa Angenta. Produk-produk tersebut meliputi makanan khas, kerajinan tangan, serta produk lokal lainnya yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. "Kami sangat mendukung inisiatif ini karena bisa menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat Mamasa, serta memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas," ujar drg. Asran Masdy. Peninjauan tersebut juga menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk berdiskusi dengan para pelaku usaha mengenai tantangan dan peluang yang mereka hadapi, serta mencari solusi untuk pengembangan usaha mereka ke depan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Mamasa. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Makassar–Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa 16 Juli 2024. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Panja DPRD Sulbar Sukri. Hadir Anggota Panja diantaranya, Firman Argo, Mulyadi Bintaha, Kalma Katta, Sabar Budiman, Fitriani, Megawati, Ahmad Ikhsan Syarif, Dalif Arsyad, Arsyad Saggaf, Andi Salehuddin dan dihadiri oleh Kabag Persidangan, Musra Awaluddin. Kunker ini bertujuan untuk bertukar informasi dan mendapatkan masukan serta saran dari DPRD Sulsel mengenai penyusunan RPJPD 2025-2045. Dalam diskusi yang berlangsung, Panja DPRD Sulbar mengkaji berbagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan raperda tersebut, guna menciptakan rencana pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulsel Ismail Bachtiar bersama staf Sekretariat DPRD Sulsel. Sekretaris Panja DPRD Sulbar Sukri menyatakan bahwa kunjungan itu merupakan langkah strategis dalam menyusun RPJPD yang efektif dan tepat sasaran. "Kami berharap kunjungan ini memberikan wawasan baru yang dapat kami implementasikan dalam RPJPD 2025-2045, sehingga rencana pembangunan jangka panjang kami dapat lebih matang dan berdaya guna," ujarnya. DPRD Sulsel dalam kesempatan tersebut berbagi pengalaman dan best practice dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang. Mereka juga memberikan saran dan masukan berharga yang diharapkan dapat memperkaya proses penyusunan RPJPD di Sulbar. Pertukaran informasi antara kedua provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pembangunan regional serta mempercepat realisasi pembangunan yang berkelanjutan. Kunker ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DPRD Sulbar dalam menyusun Raperda RPJPD 2025-2045, dengan harapan bahwa dokumen ini dapat memenuhi kebutuhan pembangunan jangka panjang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyambangi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa, 16 Juli 2024. Pada kesempatan itu, Bahtiar Baharuddin memberikan motivasi kepada pelaku UMKM dengan merek produk Pesang Pisang, yakni Adhe Junaedi Sholat bersama sang istri, Hikmah, yang masih berusia cukup muda itu. Hal itu membuat Bahtiar Baharuddin dinilai sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakter "Humble" (rendah hati). "Saya mampir di usaha pesang pisang. Ini semua berbahan dasar pisang. Ini adanya persis di depan kantor Bupati bupati Mamuju. Ini UMKM yang dikelola, yang dibuat oleh Adhe dan Hikmah," kata Bahtiar Baharuddin. Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, usaha yang dijalankan pasangan anak muda ini, sangat kreatif. Apalagi, mereka sudah mampu mempekerjakan sejumlah tenaga kerja lokal Mamuju. "Ini usaha yang kreatif sekali, anak muda bisa sangat produktif, menghasilkan. Lumayan yah, dia sudah punya tiga cabang yah, dan kita harus hormat sama beliau dengan usaha mandiri, mampu mempekerjakan beberapa orang alumni SMK. Bayangkan kalau satu tempat dia bisa mempekerjakan tiga orang, berarti kalau tiga tempat minimal sembilan atau 10 orang," ungkapnya. Sehingga, kata Bahtiar Baharuddin, masyarakat Sulbar, khususnya anak-anak muda tak perlu khawatir untuk memulai suatu usaha, bahkan dengan modal seadanya. "Artinya kan, ternyata orang tidak harus dengan modal besar bisa menciptakan lapangan kerja. Saya kira ini teladan buat kita semua, makanya saya mampir. Kepada masyarakat siapapun, khususnya yang berkunjung ke kota Mamuju, ibu kota Sulbar, jangan lupa beli ole-ole pesang pisang. Saya sudah beli, enak sekali," pungkas Bahtiar Baharuddin. Owner Pesang Pisang, Adhe Junaedi Sholat pun berterima kasih atas kunjungan Pj Gubernur Sulbar. Kedatangan orang nomor satu di Sulbar itu disebut sebagai bukti komitmen Bahtiar dalam mendorong pelaku UMKM di Sulbar. "Kami sudah diskusi dengan pak Pj Gubernur Sulbar, beliau banyak beri masukan dan…

MAMUJU : Sudah bukan rahasia umum lagi jika Kabupaten Mamuju memiliki tempat wisata tak kalah indahnya dibanding daerah lain. Terutama wisata alamnya. Salah satunya adalah tempat wisata air terjun Tamasapi Mamuju. Guna memastikan keindahan lokasi wisata tersebut, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengunjungi lokasi air terjun tersebut, Selasa sore (16/7/2024). Perjalanan ke lokasi air terjun Tamasapi tidak membosankan. Selain lokasinya terletak di tengah kota juga tak jauh dari kota Mamuju hanya sekitar 20 menit pengunjung sudah bisa menikmati keindahan air terjun Tamasapi. Pj Bahtiar sendiri terkesan menyaksikan keindahan alam dan air terjun Tamasapi "Air terjun dalam kota yah ini dia. Air terjun Tamasapi. Hanya air terjun ini yang di dalam kota" ujar Pj Bahtiar. Pengunjung akan menikmati suasama pegunungan di sepanjang perjalanan menuju lokasi air terjun tersebut. Gunung gunung yang tinggi dan lembah masih sangat hijau sehingga menjadi daya taril tersendiri sebelum sampai di lokasi. Menurut Bahtiar, lokasi air terjun Tamasapi ini akan dipersiapkan oleh pemerintah guna menyambut perpindahan ibu kota ke IKN serta akan terbukanya penerbangan setiap hari dari Sepinggan Balikpapan ke Tampapadang Mamuju. "Artinya dengan adanya pesawat tiap hari dari IKN ke Mamuju nantinya kunjungan ke Mamuju akan meningkat.Maka kita harus siapkan pilihan tempat wisata" tandasnya. Pemda Mamuju memang sudah harus menyiapkan lokasi wisata bagi tamu nya yang sudah mulai berdatangan ke ibu kota provinsi Sulbar. Bukan hanya di kawasan Pantai Teluk Mamuju, Pulau Karampuang tetapi sudah saatnya membenahi lokasi wisata lain, salah satunya Air Terjun Tamasapi. (Rls)

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar menyelenggarakan rapat penyusunan draf Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Tahun 2024-2026. Berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Senin 15 Juli 2024, rapat dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib. Hadir dalam rapat, dari unsur Pemprov Sulbar yaitu Staf Ahli Bidang Hukum, Djamila, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Nuryani, Analis Hukum Ahli Muda, Andi Armiyati serta Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Muda Pemerintahan Umum dan Kerjasama, Muhammad Dhany Sadry. Sementara dari Kejati Sulbar hadir Kepala Seksi Tata Usaha Negara, Muhammad Rum Dahlan dan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Andi Oddang Yakub “Pemprov Sulbar dan Kejati hari ini (Senin 15 Juli red.) duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan pendapat terkait dengan penyusunan draf Nota Kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum, kita harapkan draf yang disusun sampai teknis pelaksanaan agar saat pelasanaan kegiatan kendala yang timbul dapat diminimalkan,” kata Amujib, dalam arahannya. Topik utama dalam rapat ini adalah penyusunan Nota Kesepakatan Bersama antara Kejati Sulbar dan Pemprov Sulbar. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk penanganan permasalahan hukum di Bidang DATUN. Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejati Sulbar, Muhammad Rum Dahlan mengatakan, penyusunan nota kesepakatan itu untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara kedua lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Sulbar, serta menciptakan kerangka kerja yang solid untuk penanganan masalah hukum yang lebih efektif dan efisien bagi kedua belah pihak. Muhammad Rum menambahkan, masih akan dilakukan pertemuan lanjutan, sembari memperbaiki draft kesepakatan yang telah dibicarakan bersama. “Selain itu juga menunggu petunjuk dari Pak Kajati Sulbar,” ucapnya. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta–Demi meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar mengutus ASN BPKPD untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPD tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Angkatan IV Tahun Anggaran 2024. Bimtek yang digelar oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Ballroom Grand Mercure Hotel Jakarta ini berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 Juli 2024. Kegiatan itu dibuka Plh. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Hendriwan. BPKPD Sulbar diwakili oleh Staf Bidang Akuntansi, Agustrianto dan Staf Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, Hasmuddin dan Sri Darmayanti. Kegiatan itu juga dihadiri oleh perwakilan dari 8 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyatakan kesempatan itu harus digunakan dengan baik untuk bertanya terkait kendala dan masalah dalam implementasi SIPD-RI dalam penatausahaan keuangan. “Kenapa kita menggunakan SIPD-RI ? karena ini adalah tools yang digunakan pemerintah daerah se-Indonesia dalam mewujudkan system satu data dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pentausahaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah,” jelas Masriadi, Kamis 11 Juli 2024. Dalam bimtek, Plh. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Hendriwan menyampaikan SIPD RI merupakan generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya. Transformasi tersebut membuat SIPD RI menjadi aplikasi umum yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah (pemda) maupun kementerian/lembaga. “Diharapkan dengan adanya SIPD RI ini dapat membuat layanan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Upaya tersebut dilakukan untuk menyatukan aplikasi yang banyak dibangun oleh kementerian/lembaga, sehingga diharapkan nantinya lebih efektif dan efisien,” kata Hendriwan. Disampaikan, bimtek tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para aparatur dalam mengimplementasikan SIPD RI untuk Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Selain itu, SIPD RI juga sebagai jembatan penghubung pada penerapan konsep transpormasi digital Pemerintah Daerah ke dalam sistem pemerintah berbasis elektronik dan satu data indonesia. “Di dalamnya, memuat informasi pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan pemerintah daerah, penyusunan KUA-PPAS, penyusunan rencana anggaran…

Polman--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) bersama Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbar melakukan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu 14 Juli 2024. Kunker bertujuan melakukan cek fisik sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang tersebar di wilayah Polman. Kegiatan ini terlaksana dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024. Tim BMD sendiri terdiri dari Pegawai ASN yang berada di Bidang BMD BPKPD Sulbar, yang dikoordinir langsung oleh Kepala Bidang BMD Andi M. Bisry Noor. Kepala Bidang BMD BPKPD Sulbar, Andi M. Bisry Noor menegaskan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek secara langsung sejumlah aset yang dimiliki oleh Pemprov Sulbar, baik letak, batas–batas, kondisi bangunan dan potensi pemanfaatan aset yang berkelanjutan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. “Kunjungan ini juga menjadi tindak lanjut dari penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang merevisi Perda sebelumnya yakni Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 3 Tahun 2018,” ungkapnya. Sementara, Ketua Panja DPRD Sulbar, Sudirman menegaskan agar Pemprov Sulbar dalam hal ini BPKPD untuk melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah berupa tanah yang menjadi kewenangan Pemprov Sulbar. “Selain itu, perlunya pemasangan pagar dan papan nama kepemilikan. Hal ini bertujuan menjaga keberadaan aset tersebut dari oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata Sudirman. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyatakan bahwa pemeriksaan fisik BMD merupakan salah satu kegiatan penting untuk penatausahaan aset yang berada di Pemprov Sulbar. “Selain untuk memperbaharui data aset tanah dan bangunan milik Pemprov Sulbar, hasil kegiatan Panja ini akan dituangkan dalam Ranperda tentang Barang Milik Daerah yang saat ini dalam pembahasan di DPRD Sulbar," ujar Masriadi. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Majene -Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikutura (BPTPH) ikut melaksanakan Program Gerakan Massal (Germas) Pembuatan Rumah Burung Hantu (Rubuha) di wilayah Sulbar. Kegiatan ini sebagai salah satu metode pengendalian Hama Tikus yang dicanangkan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI. Terlihat pada Sabtu (13/07/2024), dalam Germas ini Kepala UPTD BPTPH Dinas TPHP Sulbar Hasdiq Ramadhan bersama dengan POPT Majene serta Tim dari Dinas Pertanian Majene ikut serta melaksanakan pembuatan dan pemasangan Rubuha, tepatnya di Kelompok Tani Mentari Pagi, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulbar, sebanyak 3 unit. Selain di Majene, Germas Pembuatan Rubuha juga dilaksanakan di kabupaten lainnya yang ada di Sulbar, yaitu 1 unit di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tommo), 1 unit di Kabupaten Mamasa (Kecamatan Mamasa), 1 unit di Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan Campalagian), 1 unit di Kabupaten Pasangkayu (Kecamatan Bambalamotu) dan 1 unit di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan bersama Tim Dinas TPHP Sulbar. Kepala UPTD BPTPH Dinas TPHP Sulbar, Hasdiq Ramadhan mengatakan, tikus merupakan salah satu Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama pada tanaman padi yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Disampaikan, salah satu strategi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mengendalikan hama tikus dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran predator seperti burung hantu (Tyto alba), yang merupakan salah satu spesies burung hantu yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan peranannya sebagai musuh alami tikus. “Tikus menjadi makanan utama Tyto alba yakni sekira 99,41 persen. Tyto alba diketahui mampu mendengar dan mendeteksi hama tikus hingga 500 meter dengan daya jelajah hingga 10-12 Km dan berburu tikus untuk dimakan setiap malam dengan jumlah 3-5 ekor” kata Hasdiq, Sabtu (13/07/2024). Ia menambahkan, program pembuatan dan pemasangan Rubuha itu menjadi salah satu gerakan pengendalian yang efektif dan efisien dengan mengelola OPT tikus…

Mamasa - Pj Gubernur Bahtiar menyempatkan jalan pagi saat berada di Kabupaten Mamasa untuk melakukan beberapa kunjungan kerja. Hal itu, dilakukan untuk menikmati keindahan Mamasa, ini negeri di dalam awang dan termasuk memiliki perkebunan anggrek. "Ini yang sementara kita dorong menjadi penghasil anggrek terbesar di Indonesia. Tapi kopinya, vinus, hingga sayur-sayurannya tetap jalan," kata Bahtiar, Senin 15 Juli 2024. Namun, pihaknya ingin mendorong satu komoditi agar menjadi pembeda dengan provinsi lainnya. "Ini harus dikelola dengan baik, apalagi ada perbankan bisa dikelola melalui KUR. Jadi ada ekosistem bisnisnya mulai penanaman hingga penjualannya," ungkapnya. Selama ini, petani berjuang sendiri, maka saatnya pemerintah hadir memberikan support dan membantu agar pasarannya bisa mencapai nasional. "Hari ini juga saya melihat harga komoditas di pasar Mamasa, hampir semua stabil, hanya minyak goreng yang terlalu tinggi, ini segera upaya menyelesaikan permasalahan tersebut," ujarnya. Sedangkan, salah satu pedagang Ibu Nani merasa bersyukur dan bahagia bisa dikunjungi Pj Gubernur Bahtiar. "Terima kasih banyak atas kunjungannya. Kami dari warga trans marano. Semoga ada bantuan, perbaikan jalan paling utama karena susah sekali diakses, ini untuk mempermudah membawa keluar hasil tani," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Kabar gembira datang dari sektor kesehatan, dimana Sulbar satu-satunya provinsi mencapai target inisiasi pengobatan tuberklosis resistrn obat (TB RO) Hal ini, berdasarkan data yang dikeluarkan Mendagri usai Sekprov Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi secara virtual, Senin 15 Juli 2024. "Ini hasil rapat dengan Mendagri, alhamdulillah berkat kerja tim mendorong percepatan vaksim TB, sehingga keluar Sulbar menjadi provinsi pertama yang sudah mencapai target," kata Idris. Ia menambahkan sampai saat ini belum ada provinsi lain mencapai vaksin TB itu, Sulbar lebih duluan dan pertama. "Tentu pencapaian ini berkat kerjasama berbagai pihak, terutama kepatuhan tim mengikuti protokol pelaksanaan vaksin TB," tambahnya. Oleh itu, ini menjadi kebanggaan seluruh elemen masyarakat Sulbar, karena ditegaskan Mendagri provinsi lain harus belajar ke Sulbar. "Jadi kita menjadi pusat percontohan untuk didatangi belajar. Sekali lagi apa yang dicapai ini bukan instan, namun ada proses panjang yang sudah dilewati," ungkapnya. Kolaborasi mulai Dinkes Sulbar hingga kabupaten, ini juga berkat Pj Gubernur Sulbar terus memberikan motivasi dan arahan kepada tim. "Saya berharap ini tidak boleh menjadi kebanggaan membuat puas. Harus kita pertahankan dan ditingkatkan," ujarnya. Selain itu, ini akan ditindaklanjuti juga rapat bersama pemangku kebijakan baik itu Pemprov maupun kabupaten.(rls)