Mamuju -- Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka, menerima audiensi tim sekretariat pengusulan Demmatande sebagai Pahlawan Nasional, Senin 24 Maret 2025. Gubernur Suhardi Duka menerima rombongan didampingi Kepala Dinas Sosial Abd Wahab Hasan Sulur. Tim ini datang untuk meminta dukungan dari pemerintah provinsi. "Alhamdulillah, beliau sangat mendukung dan kami juga meninggalkan dokumen untuk beliau baca," kata penggagas pengusulan, Irvan Demmatande. Demmatande lahir di Kampung Paladan, Distrik Orobua, pada 1862. Warga pesisir Sulbar mengenalnya dengan sebutan Daeng Matande. Ia membangun Benteng Salu Banga di Paladan pada 1912, sebelum perang sengit melawan Belanda pecah. Demmatande melihat sendiri rakyat dipaksa kerja rodi dan membayar pajak tinggi, sehingga Ia memilih melawan. Upaya menjadikan Demmatande sebagai Pahlawan Nasional telah diperjuangkan sejak 2009. Berbagai bukti dan fakta dikumpulkan, serta seminar dengan akademisi pun digelar. "Dari 2014 kami sudah memperingati 100 tahun perjuangan Demmatande dan kawan-kawan bersama almarhum Viktor Paotonan. Sekarang, di 2025, kami mengangkatnya kembali. Semoga tahun ini bisa terwujud," ujar Irvan. (Rls)

Mamuju – Warga Sulawesi Barat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sempat nonaktif kini bisa tenang. Mulai 1 April 2025, Pemprov Sulbar akan mengaktifkan kembali 34.446 peserta BPJS Kesehatan kelas III yang didaftarkan pemerintah daerah. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju, St. Umrah Nurdin, mengatakan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulbar saat ini masih 82,38%. "Provinsi dalam hal ini gubernur Provinsi Sulawesi Barat berkeinginan bahwa peserta nonaktif yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dapat diakomodir oleh provinsi dengan jumlah maksimal di angka 34.446 jiwa. Dan itu Insya Allah akan terproses mulai dari 1 April 2025," jelasnya. Saat ini, lebih dari 95% penduduk Sulbar sudah memiliki kartu JKN, tetapi tidak semuanya aktif. Dengan kerja sama ini, lebih banyak warga bisa kembali mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala. Sebelumnya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa optimalisasi layanan BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU Kelas III merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya.(rls)

MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang juga merupakan Ketua Pembina TP-PKK Sulbar, resmi mengukuhkan Harsinah Suhardi sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulbar untuk masa bakti 2025-2030. Pengukuhan ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin, 24 Maret 2025. Selain mengukuhkan Ketua TP-PKK Sulbar, Gubernur juga melantik jajaran pengurus TP-PKK Sulbar. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, unsur Forkopimda, Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, Bupati Polman Syamsul Mahmud, Bupati Majene A. Syukri Tammalele, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana, serta para kepala OPD dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, saat ini kesetaraan gender telah menjadi bagian dari kebijakan negara, termasuk dalam politik dengan adanya kuota minimal 30 persen bagi perempuan dalam pemilu legislatif. "Peran ibu-ibu sangat penting dan sangat mempengaruhi kebijakan. Bahkan dalam undang-undang pemilu, wanita diberikan kuota khusus minimal 30 persen. Dengan begitu, ditangan perempuan, program-program bisa berjalan dan langsung dirasakan masyarakat," ujar Suhardi Duka. Ia juga menegaskan bahwa PKK merupakan fondasi utama dalam membangun generasi bangsa, karena memiliki peran besar dalam pendidikan keluarga, pembentukan karakter anak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Jika keluarga baik, maka sekolah akan baik, lingkungan akan baik, dan masyarakat juga akan baik," tambahnya. Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Sulbar. Saat ini, Sulbar menjadi salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. "Stunting masih menjadi persoalan utama di Indonesia, dan Sulbar berada di peringkat dua atau tiga dengan angka tertinggi. Oleh karena itu, saya berharap PKK bisa berperan aktif dalam upaya penanggulangan stunting," tegasnya. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk penguatan Posyandu, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh PKK maupun organisasi…

MAMUJU – Ny. Harsinah Suhardi resmi dikukuhkan sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulbar, Ketua Pembina Posyandu, serta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin, 24 Maret 2025, dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang juga merupakan Pembina TP-PKK Provinsi Sulbar. Dalam kesempatan tersebut, Harsinah Suhardi juga melantik Ketua TP-PKK Kabupaten, Ketua Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten se-Sulbar untuk masa bakti 2025-2030. Mereka yang dilantik antara lain: Adel Welem Sambolangi, Hj. Indrayanah Samsul, Hj. Najma A. Syukri, Andi Hamdiah dan Hj. Asriani Arsal. Dalam sambutannya, Hj. Harsinah Suhardi mengucapkan selamat kepada para ketua TP-PKK, Ketua Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda kabupaten yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya melanjutkan tata kelola kelembagaan serta melaksanakan program kerja secara strategis dan tepat guna. "Saya berharap ibu-ibu yang baru saja dilantik dapat mengembangkan program TP-PKK, Posyandu, dan Dekranasda yang sejalan dengan program pemerintah, khususnya dalam penurunan angka stunting, pengembangan usaha ekonomi produktif berskala rumah tangga, serta peningkatan pendidikan dasar keluarga," ujar Harsinah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TP-PKK dengan pemerintah daerah. "Saya mengharapkan bapak bupati selaku Ketua Pembina TP-PKK Kabupaten dapat memberikan dukungan dan fasilitas terhadap program-program PKK, Posyandu, dan Dekranasda," tambahnya. Selain TP-PKK, Harsinah Suhardi juga meminta para Ketua Dekranasda yang baru dilantik segera membentuk kepengurusan di masing-masing kabupaten sesuai AD/ART Dekranasda 2020. Ia berharap Dekranasda dapat aktif dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah, terutama dalam sektor kerajinan berbasis kearifan lokal. Untuk pembinaan Posyandu, Harsinah Suhardi menginstruksikan agar dilakukan pemetaan prioritas program yang mencakup ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemberian makanan bergizi, serta peningkatan layanan Posyandu dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Saya juga menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam pelaksanaan program. Pemanfaatan teknologi seperti edukasi daring bagi kader…

Mamuju -- Plh Sekda Provinsi Provinsi Sulawesi Barat , Herdin Ismail melakukan peninjauan pelayanan di Terminal Tipe A Simbuang Kabupaten Mamuju, dalam rangka pelepasan angkutan lebaran Terpadu Tahun 2025, Senin 24 Maret 2025. Turut mendampingi Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddareski Salatin, Kepala Terminal Simbuang Mamuju Ahmad, dan Jasa Raharja. Pelepasan angkutan mudik ditandai dengan pengguntingan pita dan doa bersama. Herdin Ismail menyampaikan, pelepasan angkutan mudik lebaran sebagai bentuk kebersamaan memberikan jaminan keselamatan untuk penumpang angkutan mudik. "Kita ingin memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Seperti pelayanan kesehatan dan lainnya," ucap Herdin. Ia juga mengingatkan terkait asuransi agar menjadi perhatian sehingga mendapat asuransi. Plh.Sekprov Herdin juga menyampaikan, sebagaimana pesan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar setiap angkutan mudik perlu pengawasan ketat demi menghindari penyelendupan narkoba. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Ahmad, menyampaikan untuk jumlah penumpang pada H-8 ini masih terbilang normal. Diperkirakan puncak angkutan mudik pada H-2. "Ketika terjadi pembludakan, kita sudah siapkan solusinya. Taksiran penumpang dibandingkan tahun sebelumnya kemungkinan meningkat 13-14 persen pada h-2," tandasnya.(rls)

Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, kembali menegaskan bahwa kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib dikembalikan. Hal ini disampaikan saat mengikuti buka puasa bersama di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu , 23 Maret 2025 Diketahui, kendaraan dinas roda empat milik Pemprov Sulbar bertambah dari 24 unit menjadi 38 unit, sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, dalam sambutannya saat mengikuti buka puasa bersama menegaskan bahwa tidak peduli pejabatnya siapa, kendaraan dinas tersebut wajib dikembalikan. Pihaknya pun akan terus melakukan pencarian terhadap aset-aset yang hilang, dan bagi para pelaku akan diberi ganjaran. Menurut Salim S Mengga, mobil dinas itu merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menceritakan sejumlah pengalamannya selama berdinas di militer. "34 tahun saya menjabat di TNI, tidak ada satu pun inventaris dinas yang dibawa pulang, meski hanya satu buah kursi, apalagi kendaraan dinas yang ingin dibawa pulang." Mengenai kendaraan dinas yang hilang, Salim S Mengga menegaskan, "Kita akan terus kejar siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya, dia wajib mengembalikan kendaraan dinas." Selain itu, dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar juga menyampaikan beberapa program kerjanya ke depan dalam memajukan provinsi Sulawesi Barat yang unggul dan bermartabat. (Rls)

MAMUJU -- Pelaksana harian (Plh) Sekprov , Herdin Ismail hadir pada rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 di ruang rapat Sekretariat Daerah secara daring bersama Mendagri, Senin 24 Maret 2025. Hadir perwakilan Korem142/Tatag, Kejati Sulbar, Polda Sulbar, BPS Sulbar, BI Sulbar, Asisten Ekbang Setda Sulbar, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Khusus untuk Sulbar kami bisa menginformasikan bahwa tercatat inflasi 0,24 persen dari tahun ke tahun, sedangkan deflasinya 0,48 persen," kata Herdin. Ia menambahkan , beberapa komoditas yang menyumbang terjadinya inflasi di Sulbar diantaranya ikan layang, kopi bubuk, dan ikan cakalang. "Perkembangan harga dari minggu lalu komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni cabai merah, dimana harganya Rp50 ribu per kilo gram menjadi Rp70 per kilo gram. Ini di atas harga eceran tertinggi yang berada dikisaran Rp40 ribu sampai Rp50 ribu, Cabai besar juga mengalami kenaikan harga dirata-rata Rp500 rupiah," tambahnya. Sedangkan, komoditas beras juga mengalami kenaikan harga di kisaran Rp.667 rupiah khusus di Kabupaten Mamasa. "Bawang merah sendiri naik dikisaran Rp1.000 sampai Rp2.000, sedangkan bawang putih kisaran 500 rupiah. Ayam beras ada kenaikan sekitar Rp1.227," ungkapnya. Dari kenaikan harga komoditas yang mengalami kenaikan, Pemprov Sulbar melaksanakan berbagai langkah-langkah dalam mengantisipasinya. "Pertama peningkatan pelaksanaan pasar murah yang bukan hanya Pemprov tapi semua instansi terlibat seperti Kejati, Polda, Korem dan instansi vertikal lainnya," bebernya. Kedua dilakukan pemantauan harga secara berkala agar tidak mengalami kenaikan signifikan, sehingga inflasi bisa dikendalikan dengan baik. "Termasuk sidak pasar. Jadi tim inflasi dan satgas pangan dari kepolisian bersama-sama melakukan itu. Terakhir menfasilitasi destribusi komoditas oleh OPD Perhubungan dan PU Sulbar, kita optimis Pemprov Sulbar pengendalian inflasi bisa dilakukan secara kolaborasi dan sinergitas," ujarnya. Rapat koordinasi pengendalian inflasi seluruh Indonesia dipimpin langsung Mendagri dengan dihadiri BPS RI dan instansi lainnya. "Kita berdoa semoga Sulbar tidak masuk peringkat yang menjadi bahan trending seperti tadi terjadi pada Sulawesi Utara," tandasnya.(rls)

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menggelar rapat bersama dengan enam Bupati di Sulbar membahas pembangunan Sekolah Rakyat. Turut hadir Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga. Rapat digelar Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. Senin 24 Maret 2025. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengatakan, setiap Bupati telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sebagai lokasi pembangunan sekolah dengan jenjang pendidikan SMP. "Rapat dengan 6 bupati. Prinsipnya setiap bupati sudah menyiapkan lahan 5 hektar untuk membangun sekolah rakyat, tingkatannya adalah SMP, prioritas di tingkat Kabupaten," jelas Gubernur Suhardi Duka Gubernur SDK mengatakan, Pemprov Sulbar juga telah menyediakan sekitar lima hektare lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat setingkat SMA. Lebih lanjut Gubernur Suhardi Duka mengatakan, dalam waktu dekat, usulan proyek ini akan dikirim ke Kementerian Sosial di Jakarta agar mendapat dukungan penuh. "Inilah upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini khusus bagi anak-anak terlantar dan kurang mampu. Mereka akan dibina secara boarding, dibiayai sepenuhnya, dan mendapatkan pendidikan berkualitas," ujar Suhardi Duka. SDK sapaan akrab Suhardi Duka juga memastikan bahwa Sekolah Rakyat ini akan memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa. "Pada akhirnya dia akan menjadi orang-orang terdidik dan punya kemampuan dan bisa memutuskan angka kemiskinan," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang juga merupakan Gubernur Sulbar menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama bersama jajaran DPD, DPC, serta Fraksi Demokrat di Waterpark Maleo, Mamuju, Minggu , 23 Maret 2025 Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menegaskan pentingnya jiwa korsa (kebersamaan) di antara kader partai. Gubernur Suhardi Duka juga mengingatkan seluruh fraksi Partai Demokrat untuk tetap fokus pada tugas utama, yaitu melayani rakyat, membantu pemerintah di setiap jenjang, serta menjaga integritas agar terhindar dari perbuatan tercela. "Kader Demokrat harus menjadi contoh dalam menjaga kepercayaan rakyat," ujarnya. Mengenai Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sulbar, Suhardi menjelaskan bahwa prosesnya masih menunggu arahan dari pusat. “Setelah petunjuk turun, kita akan segera melaksanakan Musda. Saya akan sampaikan kepada seluruh kader, jika ada yang siap memimpin partai ini, saya akan serahkan,” tegasnya. Ketika ditanya tentang kemungkinan dirinya kembali memimpin DPD Partai Demokrat Sulbar, Suhardi tidak memberikan kepastian. “Belum tentu, nanti tergantung petunjuk dari pusat,” katanya singkat. Selain itu, Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti pentingnya konsolidasi internal partai, termasuk kemungkinan pergantian posisi kader dan regenerasi kepemimpinan. “Jika ada yang perlu diganti, kita ganti. Jika ada yang layak naik jabatan, kita naikkan. Kami juga akan membuka ruang bagi kader-kader baru,” pungkasnya. (Rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar mengapresiasi eksistensi Komunitas Pitu Sinema Mamuju dalam memajukan industri film lokal. Hal ini, disampaikan Gubernur Sulbar Suhardi Duka diwakili Kadis Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula saat hadir pada sinema ramadan bersama Pitu Sinema yang berkolaborasi dengan malaqbi.institute dalam rangka penguatan pemahaman Ideologi Pancasila bagi Pemuda dan Pelaja, di Ngalo Rock Cafe, Minggu, 23 Maret 2025 Kegiatan tersebut dirangkaikan nonton film pendek sekaligus screening dan diskusi Film, "Refleksi nilai Pancasila dalam kebersamaan". "Film selain media hiburan, dia juga sebagai media informasi. Jadi kalau media informasinya tentu Kominfo ada di situ," kata Mustari Ia mengatakan Kominfo Sulbar sendiri banyak berkolaborasi dalam pembuatan film dokumenter terkait informasi, seperti tahun ini ada film dokumenter. "Jadi kita sangat mendukung dan mensupport memajukan industri film lokal, apalagi beberapa OPD sudah selalu bergerak juga bekerjasama dengan industri film lokal," ungkapnya. Senada, anggota DPRD Mamuju, Febrianto Wijaya yang turut mengutarakan dukungannya untuk perkembangan dunia sineas di Ibukota Sulawesi Barat. Sebagai wakil rakyat di Mamuju, Febrianto Wijaya mengutarakan apresiasinya atas eksistensi Komunitas Pitu Sinema Mamuju Sulawesi Barat yang terus bergerak melakukan pembinaan sineas muda sekaligus berproduksi di tengah berbagai keterbatasan. "Saatnya kita masuki wilayah industri. Saya yakin film garapan kita tidak kalah dengan daerah lain. Hanya saja, belum ada regulasi atau Perda yang mendukung. Ini yang perlu kita dorong bersama," ucap Febrianto saat menjadi pembicara dalam even Sinema Ramadhan bertajuk "Refleksi Nilai Pancasila Dalam Kebersamaan" oleh Komunitas Film Pitu Sinema di Cafe Ngalo Mamuju, pada Minggu (23/03/2025). Anggota Dewan Mamuju, Febrianto Wijaya dan Kadis Kominfo Sulbar. Anggota Dewan Mamuju, Febrianto Wijaya dan Kadis Kominfo Sulbar. Ia pun berkomitmen untuk ikut memfasilitasi berkembangnya industri film daerah melalui sebuah payung hukum terkait industri kreatif yang diproyeksi dapat menumbuhkembangkan geliat ekonomi melalui industri film. "Kelemahan kita di Pemda saat ini yang belum punya Perda ekonomi kreatif. Disitu (Perda)…