Mamuju — Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Swandy, menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Mamuju 96 MHz dan 100,2 MHz, dengan tema “Risiko Bencana Hidrometeorologi”, pada Selasa 14 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Dalam dialog tersebut, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Swandy menyampaikan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap perubahan cuaca yang semakin dinamis akhir-akhir ini. “BPBD Sulbar terus mengimbau masyarakat agar aktif memantau informasi cuaca dari BMKG dan segera melapor ke pihak terkait jika terjadi potensi bencana di sekitar wilayah masing-masing. Kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ujarnya. Swandy menambahkan, BPBD Sulbar melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terus melakukan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa, termasuk melalui media massa seperti RRI. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan apresiasi atas langkah komunikatif yang dilakukan melalui dialog publik. “Upaya edukasi kebencanaan melalui media merupakan bagian penting dari strategi pengurangan risiko bencana. Kami berharap masyarakat semakin sadar dan siap menghadapi potensi bencana, terutama di musim hujan saat ini,” jelas Yasir Fattah. Kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh jajaran pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi, komunikasi publik, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi kapan saja. Dengan adanya kegiatan seperti ini, BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat dan memastikan upaya mitigasi serta respons cepat terhadap bencana dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyambut positif ajakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menangani persoalan sampah secara masif dan berkelanjutan. Ajakan tersebut dinilai sejalan dengan semangat DLH Sulbar untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat daerah, baik dari sisi sistem, kebijakan, maupun partisipasi masyarakat. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, mengatakan bahwa arahan Wamen PUPR menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengelola sampah. “Kami sangat mengapresiasi ajakan dari Wamen PUPR. Ini sejalan dengan upaya DLH Sulbar dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih teratur, efisien, dan partisipatif. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem agar lebih berdampak bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Zulkifli, Selasa 14 Oktober 2025. Sebagai tindak lanjut, DLH Sulbar akan mempertimbangkan penerapan sistem pengangkutan sampah terjadwal berdasarkan jenisnya, seperti yang disampaikan oleh Wamen PUPR. Misalnya, pengambilan sampah organik setiap Senin dan Kamis, sampah plastik atau anorganik setiap Selasa dan Jumat, serta sampah residu setiap Rabu. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memilah sampah sejak dari rumah sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, DLH Sulbar juga akan menggandeng TP PKK di berbagai kabupaten untuk menggerakkan kampanye gaya hidup minim sampah. Program ini akan disertai dengan tips praktis dan video edukatif lokal agar pesan ramah lingkungan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Melalui langkah ini, DLH Sulbar berkomitmen mendukung kebijakan nasional dan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk mewujudkan daerah yang bersih, lestari, dan berkelanjutan. “Perubahan perilaku masyarakat adalah kunci untuk mengukur progres pengelolaan sampah satu tempat/daerah. Dengan dukungan TP PKK dan masyarakat, kita yakin gerakan minim sampah dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari warga Sulbar,” tambahnya. Naskah : DLH Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyikapi keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah di bahu jalan poros Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. DLH Sulbar menyampaikan keprihatinan sekaligus komitmen untuk turut berperan dalam mencari solusi bersama pemerintah daerah setempat. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, mengatakan bahwa persoalan sampah di kawasan publik seperti jalan poros provinsi tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat. “Kami memahami keresahan warga. Masalah sampah di bahu jalan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal perencanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. DLH Sulbar siap memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten untuk memperbaikinya,” ujar Zulkifli, Selasa 14 Oktober 2025. Sebagai langkah strategis, DLH Sulbar akan mendorong penyusunan dan penerapan kebijakan pengelolaan sampah terpadu di tingkat kabupaten, termasuk di Mamuju Tengah. Dukungan tersebut akan dilakukan melalui fasilitasi teknis, asistensi penyusunan kebijakan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur lingkungan hidup agar pengelolaan sampah di lapangan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain pendekatan kebijakan, DLH Sulbar juga akan menggencarkan program edukasi dan kampanye perubahan perilaku masyarakat lintas kabupaten. Edukasi ini akan menekankan pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga, sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan bahu jalan atau area publik sebagai tempat pembuangan sementara. “Perubahan harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Kami akan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya bersih di Sulbar,” tambahnya. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kebersihan, memperbaiki sistem pengelolaan sampah, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. DLH Sulbar menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat, diharapkan masalah sampah seperti…

Mamuju - Seiring upaya peningkatan kualitas layanan publik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Senin, 13 Oktober 2025. PEKPPP dilaksanakan sesuai lokus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan layanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini juga merupakan harapan besar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Dengan menyambangi Bagian Organisasi Setda Mamuju, kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Evaluasi Pelayanan Publik (Yanlik), Subuki, yang juga Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, didampingi Analis Kebijakan, Tresiya dan Baharuddin. Pada kesempatan itu, Subuki menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya agar Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemkab Mamuju dapat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ‘’Hari ini (Senin, 13 Oktober red.) kami dari Biro Organisasi menyambangi Tim Evaluasi Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Mamuju, selaku Tim Verifikasi atas hasil evaluasi pelayanan publik dari Bagian Organisasi Kabupaten Mamuju, dengan harapan IPP tahun ini bisa meningkat,’’ terang Subuki. Ia menambahkan, koordinasi antara Biro Organisasi Setda Sulbar dengan Tim Evaluasi Pelayanan Publik Pemkab Mamuju dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terpadu, membahas temuan dan rekomendasi perbaikan, serta menyelaraskan strategi agar lebih efektif dan efisien. ‘’Dengan koordinasi ini, kami harapkan ada penyamaan persepsi dan memastikan adanya perbaikan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat,’’ tambahnya. Sementara, Kabag Organisasi Setda Mamuju, Ridho Achmadi mengungkapkan suka duka lokus evaluasi pelayanan publik khususnya di Disdikpora Kabupaten Mamuju yang baru pertama kali dilakukan evaluasi pelayanan publik. Ridho Achmadi berharap dengan gedung baru, Disdikpora dapat memberikan perbaikan pelayanan publik dengan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. ‘’Gedung baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mendorong…

Jakarta — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI), Senin 13 Oktober 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, didampingi Asisten II Setda Sulbar, Ince Rahmat, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar, Husain Mansyur. Rombongan diterima langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Jarwansah, dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB RI, Andi Eviana, di Kantor BNPB RI, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sulbar, serta penguatan dukungan logistik dan peralatan kebencanaan daerah. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB, khususnya dalam upaya penanganan pascabencana dan peningkatan kesiapsiagaan daerah. “Pemprov Sulbar membawa harapan besar agar sinergi antara BNPB dan BPBD terus terjalin kuat. Dukungan dari BNPB sangat dibutuhkan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak, serta memastikan kesiapan logistik dalam menghadapi potensi bencana ke depan,” ujar Yasir Fattah. Ia menegaskan, kunjungan ini sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana. “Arahan Bapak Gubernur, BPBD harus aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar penanganan bencana di Sulbar semakin efektif, cepat, dan tepat sasaran,” tambahnya. Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman bersama dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Sulbar, baik dalam aspek rehabilitasi, rekonstruksi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan logistik kebencanaan. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Jakarta — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI), Selasa 14 Oktober 2025. Rombongan dipimpin langsung oleh Bupati Majene, Andi Achmad Sukri Tammalele, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar, Husain Mansyur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Jarwansah, dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB RI, Andi Eviana, di Kantor BNPB RI, Jakarta Timur. Pertemuan ini membahas sejumlah hal strategis terkait percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Majene dan wilayah Sulbar pada umumnya, termasuk kebutuhan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar untuk terus memperkuat koordinasi dengan BNPB dalam upaya percepatan penanganan pascabencana dan peningkatan kesiapsiagaan daerah. “Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak berjalan lebih optimal. Dukungan BNPB sangat penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan sarana masyarakat, sekaligus memperkuat kesiapan logistik daerah menghadapi potensi bencana,” ujar Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan, langkah ini sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang meminta BPBD untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah. “Bapak Gubernur menegaskan agar BPBD terus memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas lembaga, agar penanganan bencana di Sulbar semakin cepat, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Sulbar, Pemkab Majene, dan BNPB RI, dalam membangun daerah yang tangguh bencana melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

POLMAN- Gubernur Sulbar Suhardi Duka buka Pekan Budaya Daerah (PKD) dengan mengangkat tema Sakka Manarang di Taman Budaya dan Museum Sulbar, Buttu Ciping, Desa Batulaya, Kabupaten Polman, Selasa 14 Oktober 2025. Turut hadir Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar Syamsul Samad, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Asisten Pemkab Polman dan jajaran Forkopimda. Kegiatan ini berlangsung mulai 14 sampai 17 Oktober 2025, dimana berbagai penampilan seperti Display Sakka Manarang, Kuliner Tradisional Mandar, Pertunjukan Seni dan Budaya, Lapak UMKM dan kegiatan lainnya. "Budaya adalah karya cipta manusia, budaya juga menjadi kepribadian setiap orang, setiap pemiliknya dan sekaligus menjadi jati dirinya," kata Suhardi Duka. Olehnya itu, melestarikan apa yang dilakukan para pendahulu adalah kewajiban semua pihak. "Kita sesungguhnya memiliki kekayaan di tanah mandar, terutama di Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ulunna Babana Binanga. Ini adalah rangkaian sejarah dan kegiatan ini tidak lain untuk merefleksi kembali apa yang telah diwariskan para pendahulu kita," ungkapnya. Sementara itu, betapa tingginya integritas para pendahulu, sehingga tidak adanya dikenal ada raja di Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ulunna Babana Binanga korupsi. "Karena mereka memegang moral yang tinggi, mereka memegang siri dan inilah menjadi pegangan agar tidak terjerumus kepada hal-hal tersebut," ujarnya. Dengan hadirnya Taman Budaya ini dijadikan saling tukar pikiran dan menjadi urung diskusi untuk bisa mengangkat kembali begitu tingginya nilai etika, moral dan integritas yang tertanam dalam struktur budaya mandar. "Kehadiran saya malam ini menyaksikan beberapa Sakka Manarang mulai orang pintar membuat senjata baik itu badik, pisau maupun senjata lainnya. Selamat dan sukses pelaksanaan Pekan Budayanya," tandasnya.(rls)

POLMAN - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) meresmikan Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar (Polman), di Polewali, Selasa (14/10/2025). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur SDK. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar, Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur SDK menekankan pentingnya peran PDAM sebagai salah satu wajah pelayanan publik di daerah. “Kalau airnya lancar, yang dipuji itu Bupati dan Wakil Bupati. Tapi kalau airnya macet, yang disumpahi juga Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya disambut tawa para undangan. SDK juga menjelaskan hubungan antara pemerintah dan PDAM dalam konteks Government to Business (G2B). Ia mencontohkan penyertaan modal yang dilakukan Pemprov Sulbar pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar sebesar Rp41 miliar, yang mampu menghasilkan dividen Rp8 miliar per tahun. “Kalau saya kasih masuk ke PDAM Rp20 miliar, apakah bisa menghasilkan Rp4 miliar per tahun? Kalau lebih besar hasilnya di BPD, tentu saya pilih di sana. Tapi PDAM ini beda, karena tidak semuanya bisnis ada fungsi sosial juga,” kata SDK. Menurut SDK, PDAM memiliki tanggung jawab sosial dalam memberikan pelayanan air bersih, termasuk menyediakan sambungan gratis bagi masyarakat miskin dan membangun kran umum tanpa biaya. “Di dalam PDAM itu ada embrio layanan sosial. Jadi wajar jika PDAM memberi sambungan gratis bagi warga kurang mampu,” tambahnya. Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Wai Tipalayo Polman, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa pembangunan gedung baru tersebut menelan biaya lebih dari Rp800 juta, seluruhnya berasal dari dana internal perusahaan. “Pembangunan dilakukan dua tahap. Tahap pertama senilai Rp247 juta untuk dua lantai, dan tahap kedua sekitar Rp500 juta lebih menjadi tiga lantai, dengan total 13 ruangan di luar teller dan dapur,” ungkap Fadli. (rls)

MAMUJU, —Kesempatan bagi lulusan sarjana mengikuti Program Magang Nasional yang dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja RI. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar, Andi Farid Amri mengutarakan, program ini baru pertama kali di Sulbar. Pihaknya juga menyambut antusias pelaksanaan Program Magang Nasional yang sejalan dengan panca daya 'Sulbar Berdaya' Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar. Lanjut Farid, Untuk di Sulbar terdapat 10 perusahaan terdaftar dalam program ini, mulai sektor industri, termasuk perbankan, media, UMKM, rumah BUMN, hingga perusahaan kelapa sawit. Program tersebut membuka peluang bagi 100 peserta magang untuk mendapatkan pengalaman kerja di berbagai "Ini merupakan kesempatan besar bagi lulusan sarjana untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Ini menjadi jembatan bagi para lulusan sarjana untuk mengenal langsung dunia kerja profesional,” ujar Andi Farid, Selasa 14 Oktober 2025. Dia menyampaikan terima kasih atas keterlibatan sejumlah perusahaan. Menurutnya ini bentuk kolaborasi nyata dunia usaha dan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.. “Kegiatan ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi resmi Kemenaker, dan penentuan siapa yang lolos ditetapkan langsung oleh pihak kementerian,” jelas Andi Farid. Beberapa fasilitas yang didapatkan bagi peserta lulus, mulai dari uang saku sesuai UMK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, ada pembimbingan profesional yang akan meembombing dan mendampingi saat magang, serta sertifikasi magang magang, jika menyelesaikan pemagangan peserta akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti pengalaman kerja. Untuk Jadwalnya, pendaftaran perusahaan penyelenggara magang terbuka mulai 1-14 Oktober. Sementara pendaftaran peserta 7-15 Oktober. Lanjut proses seleksi 16-18 Oktober, dan pelaksanaan magang 20 Oktober hingga 19 April 2025. Ia berharap, dengan keterlibatan Sulbar dalam program ini, semakin banyak lulusan muda daerah yang mendapatkan pengalaman kerja dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja nasional. (Rls)

Mamuju - Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2025, RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan jiwa, bertempat di depan Ruang Tunggu Rekam Medik, Selasa, 14 Oktober 2025. Kegiatan edukasi ini menjadi bagian dari komitmen RSUD Sulbar dalam mendukung Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yaitu poin ketiga “Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berkarakter.” Melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa, diharapkan tercipta SDM yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental dan emosional. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Psikolog Klinis RSUD Sulbar, Andi Budhy, yang memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari kesejahteraan hidup. Dalam pemaparannya, Andi Budhy menyampaikan materi tentang Mental Health Day Doomscrolling. Dijelaskan, doomscrolling adalah respons alami dan manusiawi terhadap dunia yang terkadang terasa tidak stabil. Namun, hal itu juga dapat memengaruhi kesehatan mental. "Meskipun konten daring dapat membantu kita merasa lebih terinformasi, tenang, dan terkendali, doomscrolling dapat membuat kita merasa lebih cemas, sedih, atau kewalahan," terangnya. Lanjut Andi Budhy menjelaskan, doomscrolling sering kali dimulai dengan niat baik, yaitu ingin mempelajari lebih lanjut tentang suatu topik agar dapat memahaminya dan merasa siap. "Hal ini masuk akal jika kita mempertimbangkannya dalam konteks kelangsungan hidup manusia. Otak kita secara alami terprogram untuk waspada terhadap ancaman agar kita dapat mempersiapkan diri menghadapi apa pun yang akan terjadi," ucapnya. "Namun, dengan pembaruan berita yang tersedia 24 jam sehari, cukup dengan sekali ketuk di layar ponsel, kita mudah terhanyut dalam membaca berita negatif demi berita. Jadi, apa yang awalnya hanya sekadar mengumpulkan informasi dapat dengan cepat berubah menjadi kebiasaan bawah sadar yang dapat membuat kita merasa kewalahan dan cemas," lanjutnya. Dampak doomscrolling terhadap kesehatan mental 1. Faktanya, doomscrolling dapat memicu siklus negatif berupa perasaan sedih…