POLMAN - Athala Dwi Putra (6 tahun) bocah yang menderita penyakit ginjal bocor di Polman Sulawesi Barat boleh bernagas lega. Pasalnya, pekan ini anak seorang sopir angkot di Polman tersebut akan dirujuk ke RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk menjalani perawatan intensif. "Saya berterima kasih sekali ke Pak Gubernur (Pj Bahtiar Baharuddin). Kasian sekali keluargaku, saya kasian anakku ji. Yang penting bisa sembuh" ujar Rezki Amalia (36) sambil terisak sedih lalu menutup wajahnya. Rezki tak menyangka Pj Bahtiar akan bertandang ke rumahnya dan menyapa langsung dirinya dan sempat mengajak Athala bercengkrama. "Saya tidak sangka Pak Gubernur ke sini. Mudah mudahan anakku segera sembuh kembali" lirihnya. Memang sore ini, Jumat (19/7/2024) Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengunjungi keluarga Athala Dwi Putra di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Athala menderita ginjal bocor sejak berumur 2 tahun, dimana perutnya makin hari makin membesar. "Saya melihat dan membaca berita ada warga anaknya sakit ginjal. Makanya kita berkunjung ke sini," kata Bahtiar. Ia menambahkan kehadirannya untuk membantu mendapatkan perawatan yang baik. "Saya sudah perintahkan Dinkes untuk membantu segala perobatannya. Karena fasilitas rumah sakit di Sulbar memang sangat terbatas," tambahnya. Makanya, nantinya ananda Athala akan dikirim ke Makassar untuk mendapatkan perawatan yang baik. "Kita provinsi baru sangat terbatas fasilitas kesehatan. Semoga ada dukungan Kementerian Kesehatan untuk membantu Sulbar dari sektor kesehatan," ungkapnya. Sebab, lanjut Bahtiar rumah sakit di Sulbar belum ada tipe B masih tipe C. Makanya biasanya yang sakit tidak bisa ditangani langsung dikirim ke Makassar. "Jaraknya ini bisa 8 sampai 9 jam lewat darat. Jadi bisa dibayangkan betapa terbatasnya infrastruktur kesehatan," ujarnya. Namun, dia pastikan Athala mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Makanya diberikan bantuan untuk meringankan beban orang tuanya yang merupakan guru honorer. "Besok pagi 20 Juli 2024 akan dikirim ke Makassar. Saya kira ini menjadi perhatian kita bahwa soal kesehatan perlu diperhatikan," paparnya.…

Mamuju--Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Arianto, menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulbar. Berlangsung di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 19 Juli 2024, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto berharap Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan yang baik terhadap keselamatan pekerja rentan, baik petani maupun nelayan. "Kolaborasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan ekstrem di Sulbar," kata Arianto, saat ditemui usai menghadiri acara itu. Sebelumnya dalam acara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulbar, Makmur, menegaskan pentingnya sinergi itu untuk menjaga kesejahteraan sosial pekerja serta mengatasi kemiskinan ekstrem. "Ini salah satu fungsi untuk mempertahankan kesejahteraan sosial khususnya untuk pekerja dan bisa mengatasi kemiskinan ekstrem yang sejalan dengan program Pj. Gubernur Sulbar Bapak Bahtiar Baharuddin," kata Makmur dalam sambutannya. Makmur juga melaporkan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah mencakup 39,26 persen pekerja di Sulbar. Makmur berharap, acara itu menjadi langkah awal yang baik untuk pelaksanaan program-program BPJS Ketenagakerjaan di Sulbar, sehingga daerah ini dapat bersaing dengan daerah lain. Ia menambahkan, beberapa kabupaten sudah mulai meng-cover pekerja rentan seperti petani dan nelayan, sesuai dorongan dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, dalam sambutannya menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga keselamatan pekerja. "BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting dalam menjaga keselamatan setiap orang," ujarnya. Melalui kesempatan itu, Bahtiar menginstruksikan agar segera dibuatkan instruksi gubernur terkait ketenagakerjaan yang harus sejalan dengan upaya perbaikan lingkungan. Bahtiar menambahkan, saat ini Mamuju, Ibu Kota Provinsi Sulbar telah diakui memiliki kualitas udara terbaik…

Mamuju -- Pemprov Sulbar bersama BPJS Ketenagakerjaan membangun kerjasama sinergi Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Kerjasama ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan oleh PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulbar Makmur, di Gedung Graha Sandeq Komplek Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 19 Juli 2024 Pj Gubernur Sulbar Bahtiar mendukung tugas-tugas BPJS Ketenagakerjaan di Sulbar dalam rangka melindungi warga negara, khususnya bagi pekerja. Untuk itu Pemprov akan segera mengeluarkan surat edaran "Dibuatkan surat edaran kepada seluruh pihak, melalui instruksi Gubernur untuk menindaklanjuti kerjasama ini. Termasuk kita dorong kesadaran personal," ucap Bahtiar. Setelah Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan Penanaman Pohon di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar. Bahtiar mengatakan, penanaman pohon sebagai upaya melindungi warga negara dari ancaman kerusakan lingkungan kedepan. Apalagi Sulbar dengan kualitas terbersih se Asia terjaga perlu menjadi kekuatan bersama bergerak memberikan perlindungan. " Lingkungan kita harus dilindungi, maka seluruh program yang merusak lingkungan itu kita cegah, karena itu akan menganggu kualitas udara," ucap Bahtiar. Olehnya itu juga Bahtiar berkomitmen mendorong Sulbar menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). "Kita dorong berkelas dunia Syaratnya satu ,sampah. Makanya setiap Jumat semua harus turun bersihkan lingkungan," Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulbar Makmur menyampaikan, fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menjaga ketahanan nasional sehingga menjadi program strategis pemerintah. "Karena menjadi alat meningkatkan kejehteraan pekerja kita, termasuk di Sulbar. Bisa mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah. Hal ini juga sejalan dengan program Gubernur dalam menangani kemiskinan ekstrem. Makmur menyampaikan, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulbar saat ini masih di angka 39,26 persen. Hal inilah menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai target di Sulbar 65 persen. "Ini menjadi PR kami dan Alhamdulillah dengan adanya nota kesepahaman ini menjadi dasar untuk tetap bersinergi. Beberapa kabupaten mengalokasi anggaran untuk pekerja rentan, petani dan nelayan. Untuk itu kami memohon supaya kami bisa terus bekerja,"…

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat kunjungan kerja (kunker) Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) KLHK RI Ary Sudijanto beserta rombongan, Kamis (18/7/2024). Kunker tersebut disambut langsung Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali didampingi Kepala Bidang PPKL, Alexander Bontong dan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, M. Amrin Abduh, beserta staf di Kantor DLH Sulbar. Usai di Kantor DLH Sulbar, kunjungan dilanjutkan ke UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Sulbar, yang berlokasi di Jl. TVRI, Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Dalam kunkernya tersebut membahas proposal bantuan dana DAK tahun 2025 yang sebelum telah dimasukan ke KLHK RI. Menurut Kepala BSILHK KLHK RI Ary Sudijanto, dalam memberikan bantuan memprioritaskan pada daerah yang belum memiliki Laboratorium Lingkungan, yang mana berfungsi sebagai sumber data IKLH daerah. Namun demikian, Ia tetap memberikan apresiasi yang positif terhadap proposal usulan bantuan dana DAK setelah mengunjungi langsung UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Sulbar. Ary Sudijanto berharap, Pemprov Sulbar dapat membuat suatu skema penganggaran untuk kesinambungan UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tusinya sebagai sumber data IKLH, dan sumber PAD agar tidak selalu bergantung pada bantuan dari pusat, karena anggaran di KLHK pun terbatas. Sementara itu, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali berharap kolaborasi dengan BSILHK KLHK RI dapat terjalin dan berjalan dengan baik. “Kami DLH Sulbar terutama UPTD Laboratorium Lingkungan berharap dengan kunjungan langsung ke laboratorium dan melihat kondisi alat-alat yang ada, kedepannya UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Sulbar bisa mendapatkan bantuan dana DAK untuk sarana dan prasarana, " ucap Zulkifli. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berupaya memastikan kelancaran pemenuhan bukti dukung Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024. Salah satu upaya dilakukan adalah dengan melaksanakan rapat pada Rabu 17 Juli 2024 di Ruang Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, yang dihadiri oleh Tim Kerja MCP KPK. Dalam rapat tersebut, dibahas perkembangan terkini mengenai pemenuhan bukti dukung MCP KPK Tahun 2024. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa faktor lambatnya progres pemenuhan bukti dukung. Salah satu faktor adalah keterlibatan berbagai perangkat daerah terkait dalam proses pengumpulan bukti dukung. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, yang memimpin rapat tersebut, menyatakan rencana untuk mengundang perangkat daerah terkait guna mempercepat proses pemenuhan bukti dukung sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor lainnya yang diidentifikasi adalah banyaknya bukti dukung yang diperlukan hingga akhir tahun. Hal ini menambah kompleksitas dalam mengumpulkan dan mengkompilasi data yang dibutuhkan. "Aspek PBJ ini melibatkan beberapa perangkat daerah terkait. Dalam waktu dekat kita akan laksanakan rapat koordinasi agar proses pemenuhan bukti dukung bisa berjalan cepat dengan perangkat daerah terkait dan memastikan semua bukti dukung dapat dipenuhi tepat waktu," kata Yamin Saleh. Biro PBJ berharap dengan adanya langkah-langkah koordinasi yang lebih intensif, proses pemenuhan bukti dukung MCP KPK Tahun 2024 dapat berjalan lebih efektif dan efisien. “Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Biro PBJ untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. Rapat ini juga menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut yang akan segera dilaksanakan, termasuk jadwal pertemuan dengan perangkat daerah terkait dan penyusunan laporan kemajuan secara berkala. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat bekerjasama dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Memasuki triwulan III tahun 2024, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menunjukkan progres yang signifikan. Berdasarkan data monitoring dari Aplikasi Monitoring Evaluasi dan Laporan (AMEL) per 16 Juli 2024, total terdapat 13 paket pengadaan yang menggunakan metode tender, seleksi, dan penunjukan langsung. Dari 13 paket tersebut, empat paket telah berhasil diselesaikan, sementara empat paket lainnya sedang dalam proses, satu paket pengadaan telah dialihkan menjadi swakelola, dan empat paket sisanya belum memulai proses pelaksanaan. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, M. Yamin Saleh mengatakan, telah menyurati perangkat daerah terkait yang telah melewati target waktu pelaksanaan pemilihan, untuk mendorong percepatan proses lebih lanjut. Yamin Saleh mengungkapkan, jumlah paket pengadaan dengan metode tender, seleksi, dan penunjukan langsung pada tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya. “Hal ini disebabkan oleh peralihan proses pengadaan ke sistem e-purchasing, dengan menggunakan e-katalog untuk memilih penyedia barang dan jasa. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan,” ungkap Yamin Saleh, Kamis 18 Juli 2024. Dia menjelaskan, proses pengadaan mulai beralih ke e-purchasing dengan memilih sistem e-katalog untuk memilih penyedia. Ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan transparansi proses pengadaan. "Namun tentu saja tetap memiliki risiko. Oleh karena itu, kami menghimbau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memanfaatkan fasilitas advokasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan proses transaksi e-purchasing sebagai upaya memitigasi risiko kesalahan prosedur," ujarnya. Ia menambahkan, saat ini jumlah transaksi Pemprov Sulbar menggunakan e-katalog telah mencapai Rp. 87 Miliar dan berhasil masuk dalam lima besar tertinggi realisasi e-purchasing nasional. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang ketat serta upaya perbaikan sistem pengadaan, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sulbar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar…

MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulbar kembali melakukan pembersihan Jalan Arteri Kabupaten Mamuju, Sulbar, dalam program Jumat Bersih, Jumat, 19 Juli 2024. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dengan mengajak seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulbar dan Forkopimda, ikut ambil bagian dalam kegiatan yang bertajuk Jumat bersih itu. Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, pihaknya melakukan pembersihan sepanjang jalan Arteri dan juga di komplek perkantoran Gubernur Sulbar. "Ini berkat kerjasama yang dibangun Pemprov Sulbar bersamaan Forkopimda, kita menjaga lingkungan bersih. Tradisi ini kita harus tularkan ke masyarakat dan pada generasi selanjutnya," kata Bahtiar Baharuddin. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, budaya menjaga kebersihan harus digalakkan terus menerus. "Kita imbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang. Minimal sesudah makan atau minum, sampahnya dibawa ke tempat sampah," ujarnya. Sementara itu, Kepala Bandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar, Farid Wajdi mengungkapkan, aksi bersih-bersih ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Pj Gubernur Sulbar. "Kami melaksanakan pembersihan ini untuk mengajak rekan-rekan dari BPSDM berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pak Gubernur telah menginisiasi program ini dan kami harus mendukung dengan sepenuh hati," ungkap Farid Wajdi. Menurutnya, tujuan lainnya dari kegiatan ini adalah untuk menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat. Ia pun berharap, masyarakat akan tergerak untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. "Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu penting. Inisiatif ini dimulai dari Pj Gubernur, dan semoga masyarakat terinspirasi dan termotivasi untuk berpartisipasi melihat kesungguhan Pemerintah Provinsi dalam menjaga kebersihan," pungkasnya. Farid Wajdi menegaskan komitmen BPSDM Sulbar untuk terus mendukung program-program kebersihan lingkungan yang dicanangkan oleh Pj Gubernur Sulbar. "Kami siap mendukung setiap program yang bertujuan untuk kebaikan bersama," tutur Farid Wajdi. (Rls)

Ibu Kota Sulawesi Barat, Mamuju kembali meraih predikat kota dengan kualitas udara paling bersih di Indonesia. Berdasarkan indeks kualitas udara versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mamuju memiliki skor 25 pada Kamis 18 Juli 2024 pada pukul 17.00 WIB. Mamuju (Sulawesi Barat) mendapat nilai 25, Balikpapan (Kalimantan Timur), 29 Dan Palu (Sulawesi Tengah): 36. Potensi ini tentu menjadi kekuatan Mamuju sebagai ibukota Sulawesi Barat sehingga layak dilirik oleh investor untuk menjadikan Mamuju sebagai wisata healing dunia. Dalil menempatkan Mamuju sebagai wisata healing dapat dilihat dari panorama perairan Teluk Mamuju yang indah, airnya biru bersih, sangat tepat menjadi tempat diving sebab panorama laut seperti karang dan ikan sangat menawan. Jika ada investor yang melirik maka di sini bisa dibangun kawasan Forest City. Mamuju bisa menjadi kota tujuan pensiun dari warga seluruh dunia yg mendambakan udara bersih. Letaknya berada di pesisir pantai barat Selat Makasar, kita dapat menyaksikan sunset matahari terbenam terpanjang dan gratis. Atraksi menarik lainnya saat berlibur di Mamuju adalah wisata airnya seperti wisata memancing gratis di tepi pantai Teluk Mamuju. Pun lahannya sangat subur di mana pH nya pada posisi netral di atas 7 yang merupakan pH ideal dengan kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara dan mineral-mineral dalam kondisi yang optimal. Sebagai Penjabat Gubernur saya menawarkan dan mengajak warga masyarakat seluruh Indonesia dan wisatawan seluruh berkunjung ke Mamuju. Dijamin betah, nyaman dan menyenangkan. Mamuju juga memiliki bukit untuk hiking di mana pemandangannya adalah panorama pebukitan dan laut lepas. Lokasinya tepat di tengah kota. Mamuju benar benar sangat indah. Allah SWT Yang Maha Kuasa begitu sempurna menciptakan lukisan alam Mamuju, laut, teluk, gunung gunung yang menakjubkan Oleh karena itu sangatlah memenuhi syarat jika kami mengusulkan kepada Bapak Presiden dan Menteri terkait untuk menjadikan Teluk Mamuju menjadi Kawasan Strategik Pariwasata Nasional. Penulis : Penjabat Gubernur Sulawesi Barat

MAMUJU - Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 64 tahun 2024 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) ke XXIV Kejati Sulbar bersama jajaran Forkopimda melaksanakan gerakan penanaman pohon, Jumat 19 Juli 2024. Penanaman pohon ini dilaksanakan di area kantor Kejati Sulbar yang dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Pj Gubernur Bahtiar mengatakan penanaman pohon ini rangkaian kegiatan peringatan hari Adhyaksa ke-64 tahun. "Saya atas nama pemerintah Pemprov Sulbar dan masyarakat mengucapkan selamat ulang tahun," kata Bahtiar. Kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah bagaimana menjaga dan merawat ekosistem alam. "Kita tahu ancaman alam saat ini melanda hampir seluruh belahan dunia. Jadi bagaimana harus menekan, menjaga dan meningkatkan kualitas udara serta menurunkan emisi karbo," ungkapnya. Sementara itu, satu kesyukuran juga bahwa Kabupaten Mamuju per 18 Juli 2024 masuk kota yang terbersih udaranya se-Indonesia. "Ini harus kita jaga, makanya dilakukan penanaman pohon sukun. Ini memberikan semangat bagi kita semua," tambahnya. Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menyampaikan bahwa kegiatan ini bentuk sinergitas dan ikut menjaga alam Sulbar. "Hari ini penanaman pohon dan senam bersama sebagai sinergitas forkopimda. Ini dilakukan bagian menjaga bumi kita," ucapnya. Sementara, Kajati Sulbar Andi Darmawangsa menuturkan bahwa ini bagian komitmen dalam menjaga alam, makanya dilaksanakan gerakan penanaman pohon dalam memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 64 tahun 2024 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) ke XXI. "Ini komitmen kita di Kejaksaan bahwa kita ikut serta mewujudkan pelestarian lingkungan di Sulbar," ujarnya. Sehingga, dirinya berpesan kepada seluruh elemen masyarakat Sulbar ikut serta merawat dan menjaga alam. "Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak sembarangan menebang pohon. Ini harus mempertahankan bahwa Mamuju kota terbersih udaranya," tandasnya.(rls)

Makassar -- Memasuki tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2025 – 2045, Bapperida Sulbar ikut serta dalam pendampingan kunjungan kerja (kunker) Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar di Kantor Bappelitbangda dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) selama dua hari, mulai Senin (15/7/2024) hingga Selasa (16/7/2024). Hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dalam kunker tersebut Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar Angga Tirta Wijaya G. Kunker Panja DPRD Sulbar dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sukri dan dihadiri beberapa Anggota Panja DPRD Sulbar. Turut hadir, Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddareski Salatin, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Darmawati dan pendamping lainnya. Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya G., menyampaikan, lawatan tersebut untuk melengkapi dan menyempurnakan muatan dokumen RPJPD Sulbar, yang akan menjadi pedoman 20 tahun ke depan. “Dalam kunjungan ini fokus membahas terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyangga IKN dalam dokumen RPJPD Tahun 2025–2045, serta menginternalisasi kebijakan lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah,” ungkap Angga dalam keterangannya. Sementara, Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Sulsel, Suciati Sapta Margani menjelaskan, meskipun penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045 dilakukan secara imperatif, Pemerintah Daerah tetap dapat menambahkan arah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. “Salah satunya pada pembahasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah yang berisikan upaya-upaya strategis Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pembangunan daerah guna mendukung pencapaian Visi Sulawesi Barat dan Indonesia Emas 2045,” sebutnya, saat menerima kunjungan DPRD dan Pemerintah Sulbar. Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan tahapan dan target penetapan RPJPD Sulbar. “Sesuai dengan tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, setelah adanya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sulbar, dilanjutkan dengan evaluasi Ranperda oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang direncanakan pada Minggu Pertama…