Mamuju - Pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar Sidang Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Selasa 15 April 2025, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Sidang ini dihadiri lima Komisoner KI Sulbar, yaitu Muhammad Ikbal (Ketua), Arman Jaya (Wakil Ketua), Firdaus Abdullah (Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tatakelola), M. Danial (Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik), dan Masram (Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik). Agenda sidang kali ini adalah pembuktian. Sebanyak lima permohonan penyelesaian sengketa informasi disidangkan, dengan nomor register sebagai berikut : 1.Nomor Register : 001/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Banatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman. 2.Nomor Register : 002/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. 3.Nomor Register : 003/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Baba Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polman. 4.Nomor Register : 004/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman. 5.Nomor Register : 005/Reg-PSI/KI-SB/III/2025. Pemohon : Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas). Termohon : Pemdes Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman. Salah satu anggota Majelis Sidang, Firdaus mengatakan bahwa ada lima sidang permohonon sengketa informasi yang disidangkan oleh kelima Komisioner KI Sulbar, dengan semua agenda pembuktian. "Salah satu yang disidangkan yakni LSM Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas) sebagai pemohon hadir dalam persidangan, sementara termohonnya dari Pemdes Banatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman memberikan kuasa kepada Arwin Hariyanto hadir dalam persidangan," kata Firdaus. Dalam persidangan, pemohon dan termohon diminta untuk memperlihatkan bukti-bukti kepada majelis. Hal ini untuk menyakinkan bahwa kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan sesuai aturan KI. "Semua sengeketa informasi yang disidangkan, pemohon diminta untuk memperlihatkan bukti-bukti dipersidangan untuk memastikan bahwa pemohon telah melakukan prosedur dengan benar yang…

MAMUJU – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat memastikan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus digelar secara rutin hingga akhir 2025. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari, menyampaikan hal ini usai kegiatan Halal bi halal di Kantor Ketahanan Pangan, Komplek Kantor Gubernur Sulbar, Selasa , 15 April 2025 "Jadi kita tinggal melihat ketika memang deflasi, tentu kita yang tadinya mungkin setiap Minggu jadi sekali sebulan atau 2 kali sebulan, itu sampai Desember kita akan tetap melakukan itu karena kami bukan menurunkan inflasi tapi mengendalikan," kata Waris. Menurutnya, tujuan dari program ini bukan semata-mata menurunkan angka inflasi, namun juga sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mendukung visi pemerintahan Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, yaitu “Maju dan Sejahtera”. “Kita ingin harga-harga tetap wajar dan ketersediaan terjamin, seperti yang diharapkan Pak Gubernur SDK. Komoditas harus terus ada di pasar-pasar tradisional,” lanjutnya. Waris juga menyampaikan bahwa kondisi harga pangan di Sulbar cenderung stabil usai Lebaran. Dua pekan setelah hari raya, hampir semua komoditas utama tetap tersedia dan tidak mengalami lonjakan harga. "Alhamdulillah setelah selesai lebaran ini sudah dua Minggu harga komoditas tetap stabil. Hampir semua harga komunitas pengendali inflasi itu stabil dan tersedia di pasar," ujarnya. Ia menambahkan, stok beras yang dikelola Bulog masih mencukupi hingga enam bulan ke depan. Hal ini didukung oleh proses penyerapan gabah petani yang dilakukan oleh Bulog. "Iya stok pangan kita terutama beras itu sampai enama bulan ke depan masih tersedia. Apalagi sekarang Bulog itu sudah menyerap gabah petani, beras petani untuk menjadi cadangan yang ada di bulog," ucap Waris. Ia berharap pengendalian inflasi di Sulbar tetap berada dalam batas aman nasional. Untuk itu, kerja sama lintas bidang di8 lingkungan Dinas Ketahanan Pangan terus didorong agar program bisa berjalan maksimal. "Bagaimana ketahanan pangan ini kita tetap terjaga, bagaimana…

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merespons rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghidupkan kembali sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni jurusan IPA, IPS, dan Bahasa mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mithhar Thala Ali mengatakan, pihaknya menyiapkan langkah-langkah awal agar sekolah-sekolah di Sulbar dapat menyesuaikan diri. “Sekolah-sekolah yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) (memadai) akan dapat segera menyesuaikan,” ujar Mithhar, Senin, 14 April 2025. Ia menjelaskan bahwa Disdikbud Sulbar akan melakukan pemetaan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing sekolah guna melihat kesiapan sarana, tenaga pengajar, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam penerapan kembali sistem penjurusan tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar penerapan kebijakan ini selaras dengan visi pemerintahan provinsi, yaitu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Sebelumnya, sistem penjurusan di SMA secara formal dihapus pada tahun 2024 oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim karena dinilai kurang relevan terhadap keberlanjutan pendidikan jenjang berikutnya. Namun, kini Kemendikdasmen memutuskan untuk menghidupkannya kembali melalui peraturan menteri baru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa aturan baru tersebut akan menggugurkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. “Kebijakan ini akan segera kami formalkan melalui peraturan menteri. Aturan baru ini otomatis menggugurkan aturan sebelumnya,” ujar Abdul Mu’ti dalam kegiatan Halal bi Halal dan Diskusi bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Kantor Kemendikdasmen, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat, 11 April 2025 kemarin. (Rls)

Makassar - Panita Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin 14 April 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan berbagai pengalaman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan. Kunjungan ini dipimpin Anggota Pansus Usman Suhuria. Adapun Anggota Pansus lainnya yang turut hadir dalam kegiatan itu, diantaranya Samsul Samad, Gusrinaldy, Daud Tandi Arruan, Arwi, Fadhily, Haeruddin, Sabar Bidiman, Jalaludin. Hadir mendampingi Sekretariat DPRD Sulbar. Dalam kunjungannya, rombongan Pansus DPRD Sulbar diterima Kabid. Sejarah dan Cagar Budaya Disbudpar Sulsel, Purmawati. Anggota Pansus DPRD Sulbar, Usman Suhuria, mengatakan kegiatan itu dilakukan sebagai upaya dalam memperkaya substansi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan. "Dan juga diharapkan ranperda yang sementara dibahas ini dapat lebih komprehensif dalam upaya memajukan serta dapat menjawab tantangan dalam pelestarian kebudayaan di masa mendatang," kata Usman Suhuria. Dalam pertemuan tersebut, Kabid. Sejarah dan Cagar Budaya Disbudpar Sulsel, Purmawati memaparkan program dan kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya pemajuan kebudayaan di Sulsel. Diskusi atau dialog berjalan hangat dan santai yang membicarakan berbagai aspek, terutama terkait dengan objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan upaya pelestarian warisan budaya, serta bagaimana menginventarisir budaya-budaya yang ada di masyarakat untuk dikembangkan dan dicatat sebagai warisan budaya. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar provinsi dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, mengingat kebudayaan yang ada di Sulbar dan Sulsel tidak bisa dipungkiri bahwa memiliki kesamaan dan hubungan yang erat, walaupun dengan istilah dan bahasa yang berbeda. Hal ini akan menjadi bahan dan referensi bagi Pansus dalam menyusun dan merumuskan kebijakan dalam pemajuan kebudayaan ini. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat bersiap menggelar kembali program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mewujudkan target 1.000 tenaga kerja bersertifikat kompetensi dalam lima tahun. Kadisnaker Sulbar Andi Farid Amri menjelaskan, program ini merupakan implementasi dari visi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga untuk meningkatkan kualitas SDM daerah, khususnya di bidang tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Kadisnaker Sulbar, Andi Farid Amri mengungkapkan, program pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) akan kembali dijalankan setelah proses asistensi. "Karena sekarang kan masih dalam proses asistensi. Sesuai dengan program kerja pak Gubernur yakni 1000 orang bersertifikasi kompetensi selama lima tahun, kami mengalokasikan 200 orang setiap tahunnya dan rencananya dilaksanakan mulai tahun ini," kata Andi Farid Amri, baru-baru ini Ia juga mengungkapkan, sejumlah jenis pelatihan bakal dibuka, mulai dari menjahit, tata rias, perbaikan AC, barista, tata boga, komputer dan desain grafis. "Saat ini sementara asistensi, kalau anggarannya sudah fix, sudah oke, nanti kami umumkan lagi secara massal. Pendaftaran, tetap prosesnya seperti kemarin, mendaftar di aplikasi siap kerja, nanti kami tindaklanjuti," ungkapnya. Lanjut Andi Farid Amri menjelaskan, pihaknya bakal melakukan seleksi dalam proses pendaftaran nantinya untuk menentukan 200 orang yang akan mengikuti pelatihan. "Iya (ada seleksi, red), karena animo masyarakat cukup banyak untuk kegiatan ini, setidaknya bukan seleksi, paling wawancara," tutur Andi Farid Amri. (Rls)

Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, memberikan pembekalan manasik haji dengan fokus pada aspek kesehatan bagi para calon jemaah haji di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Sabtu 12 April 2025. Dengan mengusung tema “Pencegahan Penyakit Menular, Pengendalian Stres, Menghindari Dehidrasi serta Ramah Lansia”, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah haji, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan padatnya aktivitas di tanah suci. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan bahwa menjaga kebugaran serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci untuk menjalani ibadah haji secara lancar. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh jemaah, terutama para lansia, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat. Edukasi seperti ini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit menular serta kondisi yang umum terjadi selama musim haji, seperti dehidrasi dan kelelahan,” ujar Asran. Selain itu, Asran juga mengingatkan pentingnya manajemen stres menjelang keberangkatan dan selama berada di tanah suci, serta pentingnya saling membantu antarsesama jemaah dalam semangat kebersamaan. Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari para peserta yang merasa lebih siap secara fisik dan mental menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat bersiap menggelar kembali program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mewujudkan target 1.000 tenaga kerja bersertifikat kompetensi dalam lima tahun. Kadisnaker Sulbar Andi Farid Amri menjelaskan, program ini merupakan implementasi dari visi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga untuk meningkatkan kualitas SDM daerah, khususnya di bidang tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Kadisnaker Sulbar, Andi Farid Amri mengungkapkan, program pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) akan kembali dijalankan setelah proses asistensi. "Karena sekarang kan masih dalam proses asistensi. Sesuai dengan program kerja pak Gubernur yakni 1000 orang bersertifikasi kompetensi selama lima tahun, kami mengalokasikan 200 orang setiap tahunnya dan rencananya dilaksanakan mulai tahun ini," kata Andi Farid Amri, Senin, 14 April 2025. Ia juga mengungkapkan, sejumlah jenis pelatihan bakal dibuka, mulai dari menjahit, tata rias, perbaikan AC, barista, tata boga, komputer dan desain grafis. "Saat ini sementara asistensi, kalau anggarannya sudah fix, sudah oke, nanti kami umumkan lagi secara massal. Pendaftaran, tetap prosesnya seperti kemarin, mendaftar di aplikasi siap kerja, nanti kami tindaklanjuti," ungkapnya. Lanjut Andi Farid Amri menjelaskan, pihaknya bakal melakukan seleksi dalam proses pendaftaran nantinya untuk menentukan 200 orang yang akan mengikuti pelatihan. "Iya (ada seleksi, red), karena animo masyarakat cukup banyak untuk kegiatan ini, setidaknya bukan seleksi, paling wawancara," tutur Andi Farid Amri. (Rls)

Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga mengikuti Rapat Virtual Pengendalian Inflasi 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan kondisi inflasi di Sulbar yang tetap stabil meski mengalami sedikit peningkatan. "Secara nasional memang terjadi kenaikan inflasi, namun untuk Sulbar masih dalam batas wajar dan terkendali," tegas Salim S Mengga, pasangan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka ini. Kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi lokal dan pengawasan pasar yang ketat, sebagai implementasi arahan Kemendagri dalam pengendalian inflasi daerah Menanggapi lonjakan harga beberapa komoditas, khususnya ikan, Salim menjelaskan: "Faktor cuaca buruk menjadi penyebab utama naiknya harga ikan di pasaran. Ini adalah fenomena alam yang wajar terjadi," kata Salim S Mengga (Rls)

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Herdin Ismail menghadiri Asistensi dan Monitoring Evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dalam rangka penganggaran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui APBD Tahun 2025 di ruang rapat Sekertaris Daerah, Senin, 14 April 2025. " Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memberikan rekomendasi strategi kebijakan terkait optimalisasi percepatan capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, " Sebut Herdin Ismail, Plh. Sekdaprov Sulbar. Selain itu masih kata Herdin, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di berbagai daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasinya di lapangan. " Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan ada langkah konkret dalam mempercepat pencapaian universal coverage bagi tenaga kerja di daerah, khusus di Sulawesi Barat, " pungkas Herdin Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Makmur mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka membahas pembukaan monitoring evaluasi peningkatan universal jamsostek. " Para pekerja non asn kita di tingkat provinsi sudah di cover tinggal cara menindaklanjutinya sesuai inpres no 8 yang terbaru terkait penanganan kemiskinan esktreem, " Ujarnya Selain itu ia menyampaikan, Monitoring dan evaluasi (monev) BPJS Ketenagakerjaan dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial. Monev ini juga bertujuan untuk mendorong perlindungan pekerja dan pengentasan kemiskinan. " Tadi saya sampaikan ke pak Sekda bahwa sampai saat ini converage kita hanya mencapai 44%, sedangkan sesuai nks sulbar di 2025 ini hendaknya converage kita mencapai 65%, kita berharap kolaborasi pemerintah dengan BPJS ketenagakerjaan bisa kita capai kedepan, " beber Makmur. Hadir serta dalam rapat itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Andi Farid Amri dan peserta rapat lainnya.(rls)