Mamuju --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin kembali melakukan penanaman pohon kali ini dilaksanakan di Mako Lanal Mamuju, Jumat (26/07/2024) Penanaman pohon sebagai bentuk sinergitas antara Pemprov dan Lanal Mamuju. Menurutnya peran Lanal Mamuju menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan laut di Sulawesi Barat. "Kita memiliki laut luas dan menjadi lintasan kapal-kapal, tentu ada peluang bagaimana potensi laut kita kelola . Tentunya juga memiliki tantangan luar biasa dari sisi keamanan sehingga keberadaan TNI AL sangat membantu pembangunan di Sulbar," kata Bahtiar. Menurutnya, kehadiran TNI AL di Sulawesi Barat memiliki visi luar biasa dalam mendukung agenda pemerintahan. Terima kasih atas dukungan kepemimpinan beliau dalam membantu keamanan laut dan pembangunan di Sulawesi Barat. Sinergi ini harus kita kuatkan. Saya harap ini kedepan, TNI Al di Mamuju harus lebih diperkuat. Agar potensi perikanan kita terjaga," ungkapnya. Bahtiar juga mengapresiasi atas rencana Lanal Mamuju dalam rangka mempersiapkan HUT Kemerdekaan RI, berbagai program akan dijalankan salah satunya membuat terumbu karang buatan. Danlanal Mamuju Letkol Dedi Andriyatno, berterima kasih atas setiap dukungan Pemprov Sulbar sehingga kegiatan Lanal lingkungan itu dapat berjalan dengan baik. "Bulan depan rangakaian HUT RI. Lanal akan membuat terumbu kadang buatan di titik sama dan lebih banyak lagi utk perbaikan ekosistem laut," pungkasnya. (Rls)

JAKARTA--Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sri Utari, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Angkatan III Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Peran Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Belleza Hotel Suites, Jakarta Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 23 hingga 25 Juli 2024. Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Kegiatan ini diikuti oleh para Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam sambutannya, Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi menyampaikan peran Strategis Administrasi Kependudukan. Ia menjelaskan, data kependudukan dan dokumen kependudukan yang merupakan output layanan Dukcapil merupakan pondasi dan berbagai kebijakan pemerintah dan layanan publik kepada masyarakat. "Data kependudukan yang akurat diantaranya mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal," terangnya. Lanjut Teguh menjelaskan, peran strategis Dinas Dukcapil adalah menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini, mengelola pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan perceraian dll. Melalui kesempatan itu, Dirjen Dukcapil menyampaikan harapan kepada para Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota agar senantiasa mengutamakan tugas utama dan fungsi seorang sekretaris, diantaranya adalah koordinasi dan kolaborasi, peningkatan kompetensi pegawai dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang administrasi, keuangan dan tekhnologi informasi. Bintek Angkatan III ini menghadirkan enam narasumber yang sangat berkompeten di bidang keahlian masing-masing. Sementara itu, Sekretaris Dinas Dukcapil Sulbar, Sri Utari mengungkapkan, bimtek tersebut baru pertama kali diselenggarakan, yang mana kegiatan itu juga adalah salah satu wadah bagi seluruh Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota akan berupaya mengoptimalkan serta mengimplementasikan peran serta fungsi sekretaris. Penulis : Dinas Dukcapil Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris Memimimpin Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi dalam Program Jaminan Kesehatan Tingkat Provinsi, di Rujab Sekprov, Kamis, 25 Juli 2024. Hadir, Deputi Direksi Wil. IX Sulselbartramal BPJS Kesehatan, Perwakilan OPD, Kepala BPJS Cab. Mamuju, Cab. Polman. Hadir langsung juga Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX, dr. Yessy Kumalasari. Sekaligus menyampaikan persiapan Luncuran Program PESIAR dengan singkatan PEtakan, SIsir, Advokasi dan Registrasi. Tujuannnya adalah untuk menyusun masyarakat ditingkat Desa yg tidak terdaftar pada kategori Miskin sehingga bisa mendaftarkan dirinya sebagai peserta Aktif BPJS Kesehatan. Program ini sebagai alat penunjang untuk mencapai target cakupan peserta JKN sesuai RPJMN 2024, yang berada pada angka 98 persen dengan tingkat keaktifannya 75 persen. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulbar, alhamdulilla sdh mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sedangkan keaktifitanya 84 persen, dan sudah melampaui target nasional. Untuk Program Pesiar yang lokus di Provinsi Sulbar, hanya 28 Desa dulu sebagai pilot projeck. "BPJS Kesehtan sudah melaporkan bahwa Alhamdulillah kita di Sulbar sudah sampai nilai tertinggi pencapaian UHC 100 persen. Pelayanan kesehatan kita tertinggi," kata Idris. Sementara itu, Sulbar masuk 10 besar disemua provinsi di Indonesia untuk pencapaian UHC. Rencananya bulan Agustus 2024 nanti Gubernur akan mendapatkan penghargaan dari Presiden RI. "Penghargaan ini sebagai bentuk pencapaian tertinggi UHC. Terimakasih semuanya atas dedikasinya ke sektor kesehatan," ungkapnya Ini bukan semata kerja Gubernur dan Sekprov saja, namun melainkan kerjasama seluruh elemen masyarakat Sulbar. "Terlepas dari itu tidak ada kata berhenti sampai di situ, tapi kita harap selalu ditingkatkan pelayanan kesehatannya," ujarnya. Terutama, di Rumah Sakit Regional Sulbar harus terus berinovasi, karena saat ini masih banyak kekurangan terlihat dan kekurangannya terus diatasi misalnya aspek layanan dasar, ketersediaan kamar tidur, hingga suplay obat. "Kalau ada keberhasilannya disampaikan dan kalau ada kekurangannya disampaikan juga. Termasuk belum beroperasi kegiatan yang sudah…

MAMUJU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar mengumpulkan sebanyak 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan persiapan menjelang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang akan dilakukan KemenPANRB, Senin, 29 Juli mendatang. Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, pertemuan yang pihaknya lakukan hari ini bertujuan untuk memahami konteks apa yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan Sakip di lingkup Pemprov Sulbar. "Diantaranya adalah melihat kembali indikator utama, kesempurnaan perencanaan, kemampuan mengukur kinerja dari perencanaan itu, kemudian yang ketiga pelaporan kinerja bagi instansi pemerintah dan yang paling terakhir adalah evaluasi kinerja instansi pemerintah," kata Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan, Jumat, 26 Juli 2024. Ia juga mengungkapkan empat indikator itu telah diskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan organisasi yang akan dinilai. Sebanyak 12 organisasi yang akan dievaluasi, mulai dari Inspektorat, Bapperida, DPMD, Disdukcapil, Diskominfoperss, Dinsos, Diskoperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DTPHP, DKP dan Karo Organisasi. "Hasil evaluasi itu akan menentukan keberhasilan kita untuk mencapai kemajuan dari Sakip, ditinjau atau dilihat dari nilai saat ini. Nilai kita itu masih berada di kategori penilaian Bb. Itu artinya, masih di angka 70.001. Sehingga, saat ini kita berjuang untuk bisa mencapai angka atau nilai Sakip kita pada kategori Bb, paling tidak itu dulu. Mudah-mudahan, siapa tau dengan penilaian persiapan kita ini, kita bisa mencapai angka yang lebih fantastik lagi. Yah, kira-kira kita bisa lompat ke nilai A misalnya," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, tujuan Sakip adalah membangun budaya pertanggungjawaban publik. Sehingga, pihaknya ingin memastikan antara perspektif publik dengan apa yang dikerjakan Pemprov Sulbar bisa ketemu. "Jadi, kita bekerja habis siang malam, anggaran besar, atau tenaga kerja yang banyak pegawai, lalu kita kerja di lapangan tapi kalau kita ukur dari pertanggungjawaban publik, dinilai publik tidak bagus. Dan momen Sakip inilah menjadi dokumen yang akan kita jadikan sebagai ukuran bersama. Jadi, apa yang di publik dan apa yang…

Mamuju --Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulbar, LPTQ Sulbar, dan Kanwil Kemenag Sulbar menggelar rapat persiapan MTQ Nasional ke 30 di Samarinda, Kalimantan Timur, September mendatang. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, baik dari unsur Pemda, LPTQ dan Kanwil Kemenag provinsi dan kabupaten mendorong prestasi kafilah MTQ Sulbar. Targetnha naik peringkat dari sebelumnya. "Kita berkomitmen kita ingin menaikkan prestasinya secara nasional dibanding pada 2023. Urutan kita sekarang diurutan ke 14. Ini kita ingin menaikkan rating nasional kita. Kita sudah dua kali di peringkat itu, 14, jadi harus kita naikkan," ucap Idris dalam rapat persiapan MTQ ke 30 Samarinda, di Rujab Sekda Provinsi Sulbar, Kamis 25 Juli 2024 Untuk itu, melalui rapat dilakukan persiapan-persiapan agar kafilah MTQ Sulbar lebih siap berlomba. "Kita sudah mengindentifikasi beberapa hal dharus dipersiapkan Pertama memberikan kafilah kita ini, kafilah yang betul betul siap perlombaan," Maka yang harus dilakukan, menurut Idris, perlunya training center bagi para peserta terutama cabang cabang yang sangat potensial yang berpeluang mendapatkan prestasi. "Kedua membuat kafilah lebih memahami tentang apa yang harus mereka kerjakan secara mandiri dari awal. Ketiga Persiapan kostum akomodasi transportasi," tutup Idris. (Rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin hadiri rapat kordinasi awal gugus tugas reforma agraria (GTRA) Sulbar tahun 2024 di Hotel Maleo, Kamis 25 Juli 2024. Turut dihadiri para perwakilan forkopimda, pejabat BPN, Ketua Kelompok Tani Sulbar dan jajaran pejabat Pemprov Sulbar. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulbar Humaidi mengatakan gugus tugas reforma agraria ini merupakan tindaklanjut dari peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria. "Apa yang kita laksanakan hari ini salah satu tahapan gugus tugas reforma agraria dengan kordinasi awal dalam melaksanakam tugas," kata Humaidi. Ia menambahkan kordinasi ini ingin dicapai kesepahaman bersama terakait reforma agraria. Termasuk membangun kesepakatan bersama dalam penanganan reforma agraria. "Makanya kita mengundang lintas sektor untuk mendukung akselerasi pelaksanaan reforma agraria. Wilayah Sulbar sendiri sudah berjalan sejak tahun 2018 sampai sekarang," tambahnya. Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar mengungkapkan reformasi agraria ini masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah sampai saat ini. "Ini penting diselesaikan karena berkaitan langsung nasib warga kemiskinan. Termasuk faktor utama pemerintah juga soal kepemilikan aset," ucap Bahtiar. Sementara itu, tata kelola pertanahan dan akses. Ini memang menjadi agenda reformasi dari masalah negara serta daerah soal pemilikan aset untuk kepentingan publik maupun perorangan. "Misalnya kita punya banyak tanah, tapi tidak memiliki sertifikat tentu tidak bisa bernilai ekonomi juga. Makanya Presiden memberikan alokasi anggaran untuk membuatkan sertiifkat gratis," ujarnya. Mestinya, percepatan dan perluasan juga perlu didukung APBD, bahkan bisa menggunakan CSR. "Lihat saja aset Pemda masih banyak belum bersertifikat, makanya banyak sengketa aset. Jadi segera lakukan pemetaan aset dan harus diberikan akses ke masyarakat," paparnya. Karena, lanjut Bahtiar masih banyak masyarakat tidak tahu mengurus sertifikat. Sosialisasi harus lebih massif. "Semua harus disederhanakan lewat forum GTRA dan cari solusi dalam penyelesaian sengketa atau lahan," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat melanjutkan silaturrahmi dengan tokoh adat dan warga, usai melakukan kunjungan di Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Mambi dan Kecamatam Aralle Kabupaten Mamasa Kali ini Pj Bahtiar menemui pemangku adat Tomakaa Botteng di Desa Botteng, Kabupaten Mamuju, Kamis 25 Juli 2024. Selain Tomakaka Botteng ikut pula hadir sejumlah warga setempat dan kepala desa Botteng. PJ Bahtiar diterima oleh Tomakaka Botteng di kediaman pribadinya. Pada kesempatan tersebut Bahtiar menyampaikan salam perkenalan sebagai Pj Gubernur sekaligus mendiskusikan beberapa hal termasuk program menanam sukun, pisang, cabe dan berbagai agenda lainnya. Dalam kunjungan tersebut Pj Bahtiar menyalurkan bantuan sembako dan bibit pohon sukun serta pisang cavendish. "Ini berkah bagi masyarakat Botteng," kata Tomakaka Botteng Abdul Rasyid sekaligus menyampaikan apresiasi atas kunjungan orang nomor satu di Sulbar tersebut di kediaman Tomakaka. Menururtnya kehadiran Pj Bahtiar di tomakaka Botteng menandakan keikhlasan bagi diirinya bekerja di Sulbar sebagai gubernur. Sedangkan, Kepala Desa Botteng Ahmadi mengungkapkan rasa sukur dan bahagia atas kunjungan yang dilakukan Pj Gubernur Bahtiar. "Terima kasih banyak kepada pak Pj Gubernur atas kunjungannya di Botteng, mudah-mudahan ini membuat sesuatu yang artinya silaturahmi ini membawa berkah," ungkapnya. Sementara itu, dirinya menyampaikan mendukung program yang dicanangkan Pemprov Sulbar terutama pada sektor pertanian. "Programnya ini sangat bagus, artinya bisa dan membuat masyarakat meningkatkan produksi pertaniannya. Terutama pohon sukun semoga bisa membawa keberkahan bagi petani," tandasnya.(rls)

Mamuju -- Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menggelar kegiatan Sosialisasi Penggunaan Benih Bersertifikat Tahun Anggaran 2024, di Hotel Aflah Mamuju. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yakni Rabu-Kamis (24-25 Juli 2024). Sosialisasi ini bertujuan untuk mendalami pemahaman petani tentang pentingnya menggunakan benih yang telah tersertifikasi dalam upaya meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Mewakili Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Sertifikasi, Pengawasan, dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan (BSPMBP) Muhammad Fadlullah, dalam sambutannya menekankan, sosialisasi itu penting untuk memastikan para petani memahami manfaat dan prosedur penggunaan benih bersertifikat yang telah melewati uji kualitas yang ketat. "Sosialisasi ini juga menjadi forum bagi para peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembenihan secara online, ciri-ciri benih yang resmi, prosedur secara offline pemesanan benih, manfaat benih bersertifikat, serta mendiskusikan tantangan dan solusi dalam implementasinya," tandasnya. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber utama dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), yaitu Santi Fitria Sari, Pengawas Benih Tanaman Madya (Ketua Tim Kerja Kelembagaan Perbenihan Perkebunan), serta Fissilmi Kaffah, yang menjabat sebagai Analis Data dan Informasi. Selain itu, juga menghadirkan Ahmad Kasim, Koordinator Point Offline Store (POS) Sawit PPKS Sulbar, sebagai narasumber. Ia turut memberikan materi mengenai implementasi kebijakan penggunaan benih bersertifikat di lapangan. Selama acara, para peserta diberikan penjelasan mengenai prosedur sertifikasi benih secara digital melalui Aplikasi Babebun, kriteria yang harus dipenuhi oleh benih untuk mendapatkan sertifikasi, serta manfaat dari penggunaan benih bersertifikat dalam jangka panjang. Diskusi juga dilakukan mengenai tantangan dan solusi dalam penggunaan benih bersertifikat di Sulbar. Para petani diajak untuk memahami pentingnya menggunakan benih yang telah teruji dan memiliki sertifikat resmi dari otoritas yang kompeten. Dihubungi setelah kegiatan, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail mengatakan, pihaknya percaya bahwa penggunaan benih bersertifikat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para petani, seperti peningkatan hasil panen dan penjaminan kualitas produk.…

Mamasa -- Setelah melakukan penanaman bersama warga kecamatan Mambi, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menuju kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Di Aralle, rombongan PJ Bahtiar memasang tenda di halaman depan Mess Pemprov Sulbar dan tinggal satu malam di Mess Pemprov Sulbar, besoknya dilanjutkan gerakan menanam pohon Sukun di sekitar Mess Pemprov Sulbar. "Pekarangan kita masih luas untuk ditanami, tanam buah-buahan," ucap Bahtiar. Gerakan Menanam pohon juga dilakukan saat berkunjung ke Kantor Camat Aralle bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, di Kecamatan Aralle. "Dua hari ini saya melakukan kunjungan kerja, pada dua kecamatan yang menjadi perhatian kita memang selama ini ada titik titik longsor dan medannya cukup berat.Dua kabupaten ini hampir tidak ada batu sehingga sedikit saja pergerakan itu bisa menyebabkan longsor," kata Bahtiar. Untuk itu, Bahtiar menyarankan setiap warga atau rumah harus memiliki pohon, ini menjadi benteng bagi rumah-rumah warga agar tidak terdampak bencana longsor. Penting juga agar menanam pohon ini memiliki jenis pohon yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. "Tanam juga pohon buah-buahan yang bisa mengikat tanah mencegah longsor, salah satu yang saya sarankan Sukun, dan Nangka, ini tahan banting, dan masih banyak lainnya yang punya nilai ekonomi," pungkasnya. Untuk mendorong pendapatan masyarakat, Bahtiar juga mengusulkan Anggrek yang menjadi khas di Mamasa. "Saya mendorong setiap rumah punya anggrek ribuan. Pilih jenis anggrek yang sama supaya gampang dijual dalam jumlah besar. Jadi stoknya berkelanjutan. Ini berpotensi menjadi produk ekspor bahkan menjadi oleh oleh bagi masyarakat yang pernah berkunjung ke Sulbar," tandasnya. (Rls)

MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) layana kepemudaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Rabu, 24 Juli 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya berdiskusi mengenai RAD untuk layanan kepemudaan sebagai kesiapan untuk menyambut pemimpin baru di Sulbar, bahkan di seluruh kabupaten se Sulbar. "Nah, ini sebetulnya usaha kita untuk menyusun kebijakan teknokratik di bidang kepemudaan karena sebentar lagi kita akan punya kepala daerah, baik kabupaten maupun provinsi yang didalam merumuskan kebijakan pembinaan kepemudaan sesuai dengan amanat UU, dia harus memiliki rumusan dan dasar kebijakan yang baik," kata Muhammad Idris. Oleh karena itu, berbagai kepentingan dari semua OPD yang ada didalam Pemda, termasuk dari luar, mempertemukan pandangan-pandangan sesuai dengan amanat UU nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. "Nah, itu yang kita pertajam tadi karena nanti akan keluar produk yang disebut dengan rencana aksi daerah. Tadi banyak diskusi yang pada intinya, supaya rumusan ini bisa hidup untuk diprogramkan dimasing-masing organisasi pemangku kepentingan kepemudaan, sudah bisa dengan mudah menemukan kerangka kebijakan yang ada," ungkapnya. Misalnya programnya, kata Muhammad Idris, kegiatan, Sub-sub kegiatan, itu sudah dipetakan sedemikian rupa, sehingga nanti akan memudahkan siapapun yang bergerak di bidang kepemudaan untuk pengembang kepemudaan, bagaimana misalnya hak-hak kepemudaan bisa dipenuhi, tanggungjawab pemuda dan peran-peran serta pemuda itu harus lebih hidup. "Dan Sulbar yang punya pemuda dalam kalkulasi saat ini sekira 330 ribu, itu harus kita bisa perkuat. Itu poinnya. Jadi, yang kita bicarakan ini bagaimana mengakomodasi dan sekaligus memberi arahan untuk mendorong pelayanan pemuda di Sulbar itu semakin sehat, semakin berkelas," pungkas Muhammad Idris. Pada kesempatan yang sama, Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi mengaku sangat berbangga hati dan bergembira karena banyak saran dan masukan yang disampaikan pak sekprov Sulbar dalam rangka penyempurnaan RAD yang telah disusun dari awal, mulai 2023 sampai 2024 ini. "Ada…