Mamuju - Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan perbanyakan bibit kakao jenis ICRI 08H sebanyak 10.000 batang di UPTD BPPTP di Kelurahan Basseang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka - Salim S. Mengga, khususnya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbanyakan bibit kakao ini bersumber dari anggaran APBD tahun 2025, adapun tujuan dari kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan benih kakao yang bermutu bagi masyarakat atau petani di Sulbar. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, saat ditemui pada Selasa, 14 Oktober 2025, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan bibit kakao di Sulbar. "Kita terus berupaya agar kedepannya kita mampu memenuhi kebutuhan bibit kakao di Sulbar," ungkap Faizal. Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala UPTD BPPTP Rusdi, bahwa kegiatan ini semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bibit kakao yang bermutu untuk masyarakat atau petani yang ada di Sulbar. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU -- Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Penetapan Indeks "K" dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Se-Sulbar Periode Oktober 2025, di Hotel Berkah, Jln. Soekarno Hatta Mamuju, Rabu 15 Oktober 2025. Rapat ini dipimpin langsung Plt Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Muhammad Faizal Thamrin, didampingi Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia dan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sulbar Agustina Palimbong. Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar melakukan pembahasan atas usulan indek “K” dari perusahaan perkebunan anggota Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit. Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. Harga TBS Kelapa Sawit merupakan standar harga bagi petani yang sudah bermitra dengan pabrik kelapa sawit sehingga dapat dijadikan acuan dalam penentuan harga TBS. Dalam rapat, Tim Penetapan sepakat bahwa harga penjualan TBS Sulbar umur tanam 10-20 tahun periode Oktober 2025 sebesar Rp 3.258,32 /kg, terjadi kenaikan harga jika dibandingkan pada periode September 2025 sebesar Rp. Rp. 3.192,05/kg. “Jika dibandingkan dengan harga periode bulan lalu ada sedikit kenaikan harga sebesar Rp.66,27. Mudah-mudahan kerja sama ini bukan sekedar seremonial tapi benar-benar menjadi mitra yang strategis dalam segala aspek yang dapat memberikan dampak positif juga kepada petani kita," kata Faizal. Proses penetapan harga TBS ini oleh tim penetapan saling mengambil peran dalam penentuan harga. Kenaikan Harga TBS dipengaruhi oleh Permintaan Biodisel yang meningkat sejalan dengan kebijakan B40 (campuran 40% CPO) memberikan tekanan kenaikan harga selain itu permintaan global CPO tetap kuat terutama dari sektor biodisel dan manufaktur. Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hadir dalam rapat, Petugas Dinas Perkebunan Sulbar, Tim Penetapan Harga TBS…

Mamuju - Dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober, RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) bersama Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan kepada pengunjung dan keluarga pasien di depan Ruang Tunggu Rekam Medik, Rabu (15/10/2025). Adapun Tema HCTPS Sedunia tahun 2025 adalah Be a Handwashing Hero!'. Dalam bahasa Indonesia berarti 'Jadilah Pahlawan Cuci Tangan. Tema tersebut digunakan secara multi-tahun untuk mendorong semua orang agar menjadi contoh dalam membiasakan perilaku cuci tangan di lingkungan masing-masing. Tema menekankan bahwa setiap individu berperan penting dalam menjaga kesehatan diri dan komunitas. Dengan mencuci tangan secara benar dan teratur, maka siapa pun bisa menjadi 'pahlawan'. Tentunya yang membantu mencegah penularan penyakit di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun fasilitas umum. Dalam kegiatan tersebut, Tim PKRS dan Komite PPI memberikan edukasi langsung mengenai cara cuci tangan pakai sabun/ Handsaniteser yang benar sesuai standar WHO. Peserta juga diajak berpartisipasi dalam praktik cuci tangan. Dari Komite PPI RSUD Sulbar, Iin Handayani menyampaikan, melalui peringatan HCTPS Sedunia ini, pihaknya ingin mengingatkan bahwa tangan adalah media utama penularan penyakit. "Dengan kebiasaan mencuci tangan yang benar, kita bisa melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Tim PKRS RSUD Sulbar Nurwati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rumah sakit dalam membangun budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah sakit. Direktur RSUD Sulbar, dr. Musadri Amir Abdullah menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan misi ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. “Membiasakan cuci tangan pakai sabun merupakan langkah sederhana namun mencerminkan karakter disiplin dan tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan orang lain. Inilah wujud nyata pembangunan SDM yang sehat dan berkarakter,” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, RSUD…

Mamuju - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Amalia Fitri, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Fiskal Daerah untuk Pendanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (15/10/2025). Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Turut hadir para bupati se-Sulbar, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten se- Sulbar. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya rakor tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah. Amalia Fitri menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulbar. "Komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Sulbar," pungkasnya. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan percobaan perdana pengelolaan air menjadi air layak diminum secara langsung menggunakan kendaraan water treatment milik BPBD Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025. Kegiatan ini dilakukan setelah kendaraan tersebut resmi mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Percobaan dilakukan untuk memastikan seluruh sistem pengolahan air, mulai dari penyaringan, sterilisasi, hingga distribusi berfungsi dengan baik dan menghasilkan air yang memenuhi standar kesehatan. Uji coba ini menjadi langkah awal sebelum kendaraan digunakan secara luas untuk mendukung kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sulbar. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa percobaan ini merupakan bentuk komitmen BPBD Sulbar dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan pelayanan kemanusiaan di bidang penanggulangan bencana. “Kami bersyukur kendaraan water treatment ini telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan hari ini (Rabu 15 Oktober red.) bisa diuji langsung. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem bekerja baik dan air yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan. Ini akan sangat membantu masyarakat saat terjadi bencana, terutama di daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Yasir Fattah. Ia menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya kesiapan peralatan dan sumber daya dalam menghadapi potensi bencana. “Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, bahwa seluruh sarana pendukung kebencanaan harus siap dan berfungsi optimal. Kendaraan water treatment ini adalah salah satu upaya nyata BPBD Sulbar untuk memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan akses air bersih dengan cepat dan aman,” tambahnya. BPBD Sulbar berencana untuk melanjutkan tahap berikutnya dengan melakukan simulasi pendistribusian air layak minum ke beberapa lokasi rawan bencana sebagai bentuk uji lapangan sekaligus pelatihan teknis bagi anggota TRC. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pelantikan Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) dan Pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Barat resmi dilaksanakan di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (15/10). Pelantikan langsung dilakukan oleh Ketua Kwarnas Budi Waseso, Gubernur Sulbar Suhardi Duka dilantik sebagai Ketua Mabida Gerakan Pramuka Sulbar dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi sebagai Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Sulbar, periode 2025-2030.. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus Mabida, Kwarda, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Hadir pula Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, yang juga dilantik sebagai pengurus Mabida Gerakan Pramuka Sulawesi Barat. Gubernur Suhardi Duka, menyampaikan pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan berjiwa kebangsaan. Pada kesempatan tersebut, Plt. Karo Pemkesra menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung kegiatan kepramukaan di Sulawesi Barat, terutama dalam pembinaan generasi muda di tingkat daerah. “Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan cinta tanah air. Pemerintah provinsi akan terus bersinergi untuk memperkuat kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Sulawesi Barat,” ujar murdanil di akhir kegiatan. (Rls)

Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri Pelantikan Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) dan Pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Barat periode 2025–2030 yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, didampingi Sekretaris Jenderal Kwarnas Mayjen TNI (Purn) Bahtiar. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka resmi dilantik sebagai Ketua Mabida, sementara Suraidah Suhardi dikukuhkan sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sulbar periode 2025–2030. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolda Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Danlanal Mamuju, Plh Sekprov, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, para Bupati se-Sulbar, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, yang juga dilantik sebegai Mabida, menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Ia menilai, Pramuka memiliki peran vital dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, serta memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan daerah. “Gerakan Pramuka adalah ruang strategis untuk membentuk kepemimpinan muda yang tangguh, adaptif, dan berintegritas. Kami di Bapperida siap bersinergi dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas generasi muda melalui Pramuka,” ujar Junda Maulana. Dalam sambutannya, Ketua Kwarnas, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, menegaskan pentingnya semangat pengabdian dan kolaborasi dalam membangun gerakan kepanduan di daerah. “Kepada pengurus yang baru dilantik, berikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sulbar. Jadikan Gerakan Pramuka sebagai benteng moral sosial bagi anak-anak penerus bangsa,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Mabida Gerakan Pramuka Sulbar, Suhardi Duka, menyampaikan bahwa pembangunan karakter menjadi bagian penting dari visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. “Kita jadikan Gerakan Pramuka sebagai gerakan wajib di setiap sekolah. SD dan SMP akan ditangani Bupatinya, sementara SMA dan SMK akan kita jadikan kurikulum wajib,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan memberikan dukungan…

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal konsistensi program dan kegiatan perangkat daerah guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta implementasi Aksi Daerah terkait Pangan dan Gizi berbasis sumber daya lokal. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Asistensi Program Kegiatan Perangkat Daerah yang digelar selama tiga hari, 15–17 Oktober 2025, di Ruang Rapat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sulbar. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Pelaksana Harian Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Muh. Saleh, memimpin jalannya koordinasi lintas perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya memastikan agar setiap program yang tertuang dalam dokumen perencanaan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah. “Beberapa hal yang menjadi fokus utama adalah pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2030, pengendalian inflasi daerah, serta pelaksanaan Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang berbasis potensi sumber daya lokal,” jelas Muh. Saleh. Rapat ini dihadiri oleh seluruh staf Bidang PSDA serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra terkait. Diskusi berlangsung intensif dan mendalam, tidak hanya pada level perencanaan, tetapi hingga ke tingkat aktivitas teknis. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata terhadap masyarakat, bukan sekadar tertuang dalam dokumen administratif. “Sebagai hasil pembahasan, seluruh program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil Pembahasan. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam pemetaan program perangkat daerah hingga tahun 2030, sekaligus menjadi acuan dalam evaluasi dan penguatan kebijakan lintas sektor,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa Bapperida memiliki peran strategis sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada sinergi…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut hadir dalam momen bersejarah pelantikan Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulbar masa bakti 2025–2030, yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025. Dalam tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka resmi dikukuhkan sebagai Ketua Mabida Gerakan Pramuka Sulbar. Sementara itu, St. Suraidah Suhardi dilantik sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sulbar periode 2025–2030. Turut dilantik Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, bersama Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, sebagai anggota Mabida, bersama sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya, Ketua Mabida Gerakan Pramuka Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa gerakan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, sejalan dengan salah satu misi Pemprov Sulbar yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. "Kita jadikan Gerakan Pramuka sebagai gerakan wajib bagi setiap sekolah. SD dan SMP akan ditangani oleh Bupati, sementara SMA dan SMK akan kita jadikan bagian dari kurikulum wajib,” ujar Suhardi Duka. Sementara itu, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sulbar, Suraidah Suhardi, mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota pramuka untuk menjadikan organisasi ini sebagai ruang kreatif dan kolaboratif yang mampu membawa perubahan bagi daerah. "Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi pembawa perubahan bagi Gerakan Pramuka dan kemajuan Sulbar. Langkah kami baru saja dimulai, oleh karena itu kami berharap dukungan dari semua pihak,” tegas Suraidah. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya dalam jajaran Mabida merupakan bentuk dukungan terhadap misi besar Pemprov Sulbar dalam membina generasi muda yang tangguh dan berintegritas. "Gerakan Pramuka bukan hanya wadah kegiatan kepemudaan, tetapi juga pembinaan karakter. Nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan yang ditanamkan di Pramuka sangat sejalan dengan semangat ASN BPKPD dalam melayani masyarakat dan…

Mamuju – Menyikapi rencana penurunan alokasi fiskal dari pemerintah pusat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengambil peran sentral dalam mendukung perumusan strategi perencanaan pembangunan tahun anggaran 2026. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mendampingi Gubernur Suhardi Duka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulawesi Barat, yang digelar di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 15 Oktober 2025. Rakor ini menjadi forum strategis untuk membahas dampak pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, yang diproyeksikan memangkas APBD Sulbar hingga Rp330 miliar. Dalam situasi fiskal yang menantang ini, Bapperida berperan memastikan arah kebijakan pembangunan tetap fokus, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Peran perencanaan menjadi semakin krusial dalam situasi saat ini. Kami di Bapperida akan memastikan anggaran yang terbatas ini teralokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Junda Maulana usai rakor. Ia menegaskan, Bapperida Sulbar akan memperkuat sinergi lintas sektor dengan memastikan keselarasan program antara provinsi dan kabupaten. Upaya ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta mengoptimalkan hasil pembangunan di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Selain membahas efisiensi fiskal, rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sulbar, seluruh Pemkab, dan BPJS Kesehatan Kedeputian IX. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja, sekaligus mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya kerja sama dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. “Kita tidak ingin membangkang dengan pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima. Pendidikan tetap prioritas. Seluruh hak-hak guru akan tetap diberikan, tidak ada pengurangan terhadap pembiayaan pendidikan,” tegas Suhardi Duka. Ia juga menambahkan bahwa layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. "Dengan…