Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut serta dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di ruang rapat RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Kamis 10 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. RIPJPID merupakan kolaborasi penting antara Bapperida Sulbar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM Unhas). Kemitraan ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memajukan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. FGD ini juga menjadi wadah strategis untuk mengumpulkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak, khususnya para Kepala Perangkat Daerah dan pejabat terkait. Partisipasi aktif dalam diskusi diharapkan dapat menghasilkan dokumen RIPJPID yang lebih komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Pengembangan ASN Rini Lukitasari, turut memberikan pandangannya mengenai partisipasi BKD dalam FGD Penyempurnaan RIPJPID) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. "Kami menyambut baik inisiatif Bapperida dan LPPM Unhas dalam menyusun RIPJPID ini," ujar Rini. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Rini, pihaknya melihat RIPJPID sebagai peta jalan krusial untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini akan memastikan bahwa SDM kita siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang inovasi di masa depan," ujar Rini. Ia menambahkan, hal tersebut sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), yaitu membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menekankan pentingnya partisipasi BKD dalam penyusunan RIPJPID Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. "Kehadiran BKD dalam FGD RIPJPID ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sumber daya manusia ASN," tegas Bujaeramy. "Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pilar utama…

MAMUJU - Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyampaikan Bulog untuk segera menyalurkan beras SPHP guna stabilisasi harga pangan beras. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Waris Bestari pada kegiatan pasar murah yang digelar di depan Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 11 Juli 2025. "Saat ini bulog sementara melakukan packing beras, dan besok saya sudah sampaikan untuk segera disalurkan,"kata Waris. Mengingat, arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar segera melakukan langkah ditindaklanjuti naiknya harga beras di pasaran. Waris juga menekankan kepada Bulog untuk tidak mengemas beras SPHP yang tidak layak konsumsi oleh masyarakat dan jangan sampai ada yang melakukan oplos. "Kemarin kami dapat informasi dari kementerian pertanian bahwa ada beberapa daerah yang melakukan oplos. Tapi kami tetap mengawasi bersama satgas pangan bulog itu agar hati-hati. Jangan sampai ada yang menampung, mengganti kemasan sehingga harganya diatas HET," tegas Waris Ia berharap kepada seluruh pihak untuk melakukan kontrol terhadap beras SPHP tersebut. Jika terdapat oknum yang menjual diatas harga yang telah ditentukan sebaiknya menyampaikan ke Dinas Ketapang Sulbar. "Itu tegas sekali sangsi yang diberikan kepada mereka apabila melakukan itu," demikian Waris.(*)

Mamuju - Tim gabungan dari Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar inspeksi fisik kendaraan dinas, Jumat, 11 Juli 2025. Pemeriksaan ini menyasar kendaraan roda dua dan empat milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, yang dilaksanakan di area parkir kantor DKP. Kegiatan inspeksi fisik kendaraan dinas ini mencakup pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin untuk memastikan kesesuaian data fisik dengan dokumen administrasi. Menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulbar nomor II tahun 2025 tentang pengelolaan barang milik daerah, serta surat Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, nomor 000.0.2.3.2/679/2025 tertanggal 19 Juni 2025, terkait pemeriksaan fisik kendaraan dinas. Dokumen yang wajib disiapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencakup STNK, bukti pembayaran pajak terakhir, dan daftar pengguna kendaraan dinas. Untuk kendaraan yang tidak dapat dihadirkan secara fisik, OPD diminta mengirimkan foto nomor rangka, foto nomor mesin, kondisi fisik kendaraan, berita acara penyerahan kendaraan, serta dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan. Hasil dari kegiatan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pejabat dan pengurus barang terkait. Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio Abraham Saragih menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. "Hari ini telah dilakukan pengecekan langsung kendaraan dinas DKP oleh tim dari bidang aset BPKPD. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan benar-benar masih berada di tangan ASN DKP dan dalam kondisi baik serta aman," kata Oktorio Abraham Saragih. Senada dengan itu, Kasubag Keuangan dan Aset, Nurbakiah menjelaskan, bahwa pengguna kendaraan dinas wajib rutin melaporkan pembayaran pajak sebagai bagian dari persyaratan administrasi pengelolaan barang milik daerah. Ia juga mengimbau agar seluruh pengguna kendaraan dinas merawat fasilitas tersebut sebaik mungkin. "Kami berharap kendaraan dinas bisa dirawat sebagaimana kendaraan pribadi agar tetap terjaga kualitas dan ketertibannya," ujarnya. Melalui inspeksi fisik kendaraan dinas…

Mamuju - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat sukses menuntaskan seluruh tahapan pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Angkatan II Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu pembelajaran mandiri/LMS mulai 24 Juni s/d 8 Juli 2025 dan tatap muka/klasikal mulai 9 s/d 10 Juli 2025, merupakan bentuk nyata dukungan terhadap visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wagub Salim S Mengga (SDK-JSM) dalam Membangun SDM yang unggul dan berkarakter dan Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Pada kesempatan ini, Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Farid Wajdi hadir langsung menyampaikan Ceramah Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN. Dalam pemaparannya, ditegaskan pentingnya peningkatan kompetensi ASN, khususnya dalam bidang strategis seperti pengadaan barang/jasa, guna menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan publik. Selain itu, pelatihan ini juga menghadirkan Dr. Ir. Rakhmat Thahir, S.T., M.Si., IPU dan Hidayat, S.E., M.Si sebagai Narasumber. Farid Wajdi menyampaikan, ASN yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pelatihan ini, kami berharap ASN di Sulawesi Barat mampu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang profesional dan berintegritas, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, Jumat 11 Juli 2025. Seluruh peserta sudah menyelesaikan tahapan kegiatan pelatihan dengan baik. Diharapkan ilmu dan kompetensi yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing. Naskah : BPSDMD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar yang dilaksanakan di ruang sidang utama Kantor DPRD Sulbar, pada Rabu 9 Juli 2025. Rapat ini mengagendakan Jawaban Gubernur Sulbar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar). Rapat paripurna tersebut diikuti oleh para pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Keterlibatan OPD, termasuk Dinas Kesehatan, mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal agenda-agenda strategis pembangunan daerah. Dalam penyampaiannya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, yang hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menegaskan bahwa kebijakan penyertaan modal ini merupakan bagian dari strategi memperkuat struktur keuangan daerah serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat. "Hal ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, serta misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ucapnya. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy, menyatakan bahwa sektor kesehatan sangat berkepentingan dengan kebijakan fiskal yang kuat dan stabil. “Peningkatan kinerja ekonomi daerah melalui perbankan dan investasi keuangan daerah tentu berdampak langsung terhadap ketersediaan anggaran untuk program-program kesehatan. Dinas Kesehatan sangat mendukung langkah ini sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang terintegrasi,” ujar Asran usai mengikuti rapat. Langkah penyertaan modal daerah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemegang saham dalam Bank Sulselbar, serta meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor dividen. Selain itu, penguatan Bank Sulselbar juga dinilai akan mendukung layanan perbankan yang lebih menjangkau hingga ke pelosok desa, termasuk dalam mendukung transaksi digital dan keuangan daerah. Dengan semangat Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, Pemerintah Provinsi terus mendorong…

Majene - Sebanyak puluhan pejabat pengawas Pemprov Sulbar mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Angkatan V yang mengusung pendekatan akademik. Kegiatan yang sebagian dilaksanakan di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) ini menitikberatkan pada dialog dan kajian berbasis riset ilmiah. Pelatihan ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) untuk membangun aparatur sipil negara yang berkualitas dan berintegritas. Kepala BPSDMD Sulbar Farid Wajdi menjelaskan, materi utama pelatihan difokuskan pada tata kelola pelayanan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan pertanian. "Tujuan pelatihan ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan berkualitas. Melalui kegiatan di kampus, kami berharap terjadi penguatan kajian berbasis riset akademik," jelas Farid. Acara yang digelar di Kampus Unsulbar ini menghadirkan sejumlah pakar sebagai pemateri, antara lain: - Dr. Wahyu Maulid Adha (Tim Ahli Kementerian Keuangan/Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unsulbar) - Dr. Hj. Andi Rita Mariani (Wakil Bupati Majene) - Farhanuddin, S.H., M.H. (Dosen FISIP Hukum Unsulbar) sebagai pengarah dialog Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik Unsulbar, Prof. Dr. Tasrief, M.Si., menyatakan apresiasinya atas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan kampus. "Kerja sama antara kampus dengan pemerintah provinsi sangat penting untuk pengembangan ke depan, misalnya dalam program penghijauan yang dapat kita kolaborasikan," ujar Prof. Tasrief. Catatan menunjukkan ini merupakan kali pertama pelatihan kepemimpinan pengawas digelar di Unsulbar. Dalam paparannya, Wakil Bupati Majene menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik melalui berbagai unsur, termasuk penerapan inovasi. "Selain inovasi, peningkatan kualitas pelayanan memerlukan budaya disiplin aparatur. Sebagai pimpinan, kita wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan," tegasnya di Aula Kampus Padha-Padhang, Kelurahan Tande Timur. Dr. Wahyu dalam materinya memaparkan data terkini tentang potensi pengembangan ekonomi daerah beserta tantangannya. "Sektor perikanan dan pertanian harus lebih dioptimalkan sebagai penopang ekonomi Sulbar. Dalam hal ini, pelayanan berkualitas menjadi kunci keberhasilan," jelas anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)…

Mamuju — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Synchronous Live Zoom dalam rangkaian Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1, baru-baru ini. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA hingga 11.15 WITA ini diikuti oleh para peserta pelatihan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulbar. Narasumber kegiatan ini adalah Rakhmat Thahir, yang membahas secara menyeluruh isi Modul Pelatihan PBJP Level-1 sesuai kurikulum LKPP. “Pelatihan PBJP ini penting untuk meningkatkan kompetensi ASN Sulbar di bidang pengadaan yang transparan dan profesional, mendukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dan mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas,” ujar Farid Wajdi, Kepala BPSDMD Sulbar. Farid Wajdi menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif peserta dan fasilitator dalam kegiatan daring ini. "Diharapkan, seluruh rangkaian pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi ASN di bidang pengadaan barang/jasa secara optimal dan sesuai standar nasional," ucapnya. Synchronous Live Zoom ini menjadi rangkaian pembuka sebelum peserta melanjutkan ke klasikal tatap muka yang dijadwalkan pada 9–10 Juli 2025, bertempat di Pusdiklat BPSDMD Sulbar, di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Naskah : BPSDMD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Pengarahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penggunaan LMS ASN Unggul secara daring melalui Zoom Meeting, baru-baru ini. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta PKA dari berbagai perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi menegaskan bahwa pelatihan PKA memiliki peran strategis dalam menciptakan pemimpin ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. “PKA ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana penting dalam menyiapkan pejabat administrator yang mampu menjawab tantangan daerah dan mendukung visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), khususnya dalam misi membangun SDM unggul dan berkarakter serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ujar Farid Wajdi. Usai pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi LMS ASN Unggul sebagai media pendukung pelatihan. Peserta diperkenalkan fitur-fitur LMS, alur pelaksanaan pelatihan mandiri, serta simulasi penggunaan aplikasi secara langsung. Kegiatan berlangsung aktif dan interaktif, ditandai dengan tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Diharapkan, melalui pelatihan ini, pejabat administrator di lingkungan Pemprov Sulbar mampu menjadi motor penggerak perubahan di instansi masing-masing dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Naskah : BPSDMD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Biro Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulbar, yang berlangsung di Lt. 3 Ruang Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 8 Juli 2025. Hadir Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi, didampingi Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Asmar, Penelaah Tekhnis Kebijakan Firman dan beberapa staf fungsional dan struktural serta staf TATT. Kehadiran Biro Ekbang dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya percepatan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulbar. Rapat Pleno ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jajaran pemerintah daerah Sulbar dan enam kabupaten se-Sulbar. Dalam pertemuan ini membahas strategi perluasan akses keuangan daerah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM di Sulbar. Wakil Gubernur Salim S. Mengga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah. "Mudah-mudahan dengan materi dan arahan dari OJK dan LPS kita dapat mengelola keuangan daerah dan usaha-usaha potensial di Sulbar dengan lebih baik," kata pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) ini. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Amujib. Wakil Gubernur juga menyoroti kondisi ekonomi Sulbar yang belum mengalami percepatan meskipun inflasi terkendali. Menurutnya, komoditas penyumbang inflasi justru berasal dari luar Sulbar dan tidak memberi nilai tambah bagi petani lokal. "TPAKD Sulbar melihat sektor jasa keuangan sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, terutama melalui pembiayaan skema KUR," ujar Amujib. Program ini dinilai mampu mendorong peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan UMKM, serta mempercepat implementasi kebijakan pembangunan melalui program Quick Wins dan kebijakan panca daya. "Dengan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, serta pendampingan dari instansi teknis, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang sehat.…

Mamuju - Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar menggelar kegiatan Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK, dalam rangka internalisasi Budaya Kerja pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulbar sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN serta hasil survey dan evaluasi implementasi BerAKHLAK tahun 2024 oleh KemenPANRB, pada Kamis, 10 Juli 2025. Upaya ini sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi ini dihadiri para sekretaris dinas dan badan serta kasubag tata usaha yang membawahi kepegawaian Lingkup Pemprov Sulbar. Pertemuan ini membahas rumusan perbaikan dalam pelaksanaan implementasi core values BerAKHLAK di Lingkup Pemprov Sulbar sebagai persiapan mengikuti survey dan evaluasi implementasi BerAKHLAK tahun 2025. Dalam sambutannya, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menginternalisasikan budaya kerja di lingkup Pemprov Sulbar. ‘’Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2019 kita ada namanya budaya kerja Ide To Malaqbi, yang kemudian dipergubkan dengan Pergub Nomor 22 Tahun 2019. Pergub ini mengatur tentang pengembangan budaya kerja "Ide To Malaqbi" bagi ASN di lingkungan Pemprov Sulbar,’’ ujar Rahmah. Rahmah menjelaskan, KemenPANRB melalui surat Nomor 20 Tahun 2021 membuat keseragaman terkait pelaksanaan budaya kerja di lingkup pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, budaya kerja Ide To Malaqbi dengan sendirinya terganti dengan Core Values dan Employer Branding. ‘’Sebelumnya tahun 2023, kita telah melakukan launching dan sarasehan terkait budaya kerja, kita juga sudah melakukan sosialisasi, pelatihan terhadap agen perubahan kita dan sudah di SK kan juga. Kita juga telah mengusulkan pergub budaya kerja namun saat itu tidak begitu kuat, karena kita hanya berdasarkan pada surat edaran,’’ terangnya. ‘’Alhamdulillah tahun ini kita sudah melakukan harmonisasi, bahkan kita juga sudah melakukan konsultasi dengan…