MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar meluncurkan program penyerahan bantuan makanan bergizi bagi kelompok rawan pangan dan gizi di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Kamis, 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi misi ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Abdul Waris Bestari, dalam sambutannya menegaskan, kegiatan ini bukan hanya penyaluran bantuan semata, tetapi juga bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap isu gizi. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai kepedulian, kemandirian, dan tanggung jawab sosial dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas,” kata Abdul Waris. Abdul Waris menjelaskan, berdasarkan data terbaru Prevalence of Undernourishment (PoU), angka kekurangan gizi di Sulbar mencapai 6,53 persen. Kondisi ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan gizi harian, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Sebagai langkah konkret, bantuan yang diberikan berupa bahan pangan bergizi seperti beras, telur, abon, dan susu full cream. Untuk menjaga efektivitas program, masyarakat penerima diimbau mengikuti pola konsumsi berikut: Telur: 2 butir per hari untuk setiap balita dan ibu hamil selama dua minggu hingga dua bulan ke depan. Beras: dikonsumsi setiap hari sebagai sumber karbohidrat utama. Abon dan susu: dikonsumsi 2–3 kali per minggu. “Program ini tidak sekadar bantuan, tetapi gerakan berkelanjutan untuk memperbaiki status gizi masyarakat, meningkatkan asupan energi dan protein hewani, serta memperkuat sistem imun,” ujarnya. Abdul Waris juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah, PKK, serta tenaga kesehatan untuk memastikan program berjalan efektif hingga tingkat desa. “Kami mengapresiasi seluruh pihak, terutama Ketua TP-PKK Sulbar, camat, dan kepala puskesmas yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Semoga menjadi pondasi bagi kemandirian…

Jakarta – Dalam upaya memperkuat infrastruktur pelayanan ekonomi dan mempercepat arus perdagangan daerah, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, di Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025. Pertemuan pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka tersebut membahas tindak lanjut rencana pembentukan Kantor Bea dan Cukai di Sulawesi Barat, yang diharapkan menjadi langkah strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran kantor ini dinilai penting untuk mempermudah arus distribusi barang, meningkatkan potensi ekspor, dan memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Wakil Gubernur Salim S Mengga menegaskan, Sulawesi Barat memiliki potensi besar di sektor perdagangan dan industri, sehingga keberadaan Kantor Bea dan Cukai menjadi kebutuhan mendesak. “Kehadiran Kantor Bea dan Cukai akan menjadi penggerak baru bagi perekonomian daerah, terutama dalam memfasilitasi pelaku usaha lokal agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya. Ia menambahkan, selain memperlancar kegiatan ekspor-impor komoditas unggulan daerah, keberadaan kantor ini juga akan membuka peluang investasi baru yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. “Selain membuka peluang investasi, keberadaan Kantor Bea dan Cukai juga akan memperkuat pengawasan terhadap arus keluar masuk barang. Ini tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah serta menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya. Audiensi tersebut menjadi langkah awal penguatan sistem perdagangan dan pelayanan kepabeanan yang lebih efisien di Sulawesi Barat, sekaligus memperkokoh peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)

Mamasa — Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda sekaligus Tim Ahli BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Inaldy L.S. Silang, mendampingi BPBD Kabupaten Mamasa dalam kegiatan pengumpulan data sekunder di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamasa, Rabu 15 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mamasa Tahun 2026–2030, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana. Adapun OPD yang menjadi sasaran pengumpulan data, meliputi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta beberapa OPD teknis lainnya. Data yang dikumpulkan mencakup aspek kependudukan, sosial, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang relevan dengan potensi risiko bencana di wilayah Mamasa. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPBD Sulbar dalam mendukung pemerintah kabupaten dalam penyusunan dokumen kebencanaan yang akurat dan terukur. “Pendampingan ini menjadi bentuk sinergi antara BPBD provinsi dan kabupaten dalam memastikan data yang digunakan dalam kajian risiko benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan. Ini penting agar setiap program penanggulangan bencana nantinya dapat tepat sasaran,” kata Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan, kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh BPBD di wilayah Sulbar memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas daerah dalam penyusunan dokumen kebencanaan berbasis data yang akurat. “Bapak Gubernur menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam penanggulangan bencana. Dengan dukungan seluruh OPD, diharapkan dokumen KRB Mamasa 2026–2030 dapat menjadi rujukan strategis bagi pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana,” tambahnya. Kegiatan pengumpulan data sekunder ini akan berlanjut hingga seluruh instansi terkait di Kabupaten Mamasa terlibat secara aktif, sebelum memasuki tahap analisis dan penyusunan dokumen akhir. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan salah satu program Hasil Terbaik Cepat yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Program ini sejalan dengan Panca Daya Ketiga yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Mahdiana, bersama Kepala Bidang P2P Dinkes Sulbar dr. Indahwati Nursyamsi, mengikuti rapat koordinasi Kominda, Kamis 16 Oktober 2025. Kegiatan ini membahas capaian program kesehatan masyarakat, termasuk pelaksanaan Cek atau PKG di enam kabupaten. Berdasarkan data capaian, Kabupaten Mamuju menunjukkan angka tertinggi dengan capaian 10,07%, disusul Mamuju Tengah 8,12%, Majene 7,34%, dan Sulawesi Barat secara keseluruhan 7,19%. Sementara capaian terendah tercatat di Kabupaten Mamasa sebesar 4,79%. Target capaian provinsi ditetapkan sebesar 36%, sehingga masih diperlukan percepatan di seluruh kabupaten. Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan gratis melalui puskesmas dan kegiatan lapangan. “Program ini sangat penting untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan,” ujarnya. Selain program PKG, Dinas Kesehatan juga menyiapkan data upaya antisipasi dan penanganan kasus kematian akibat kanker serviks, termasuk strategi deteksi dini, sosialisasi pemeriksaan IVA test atau Pap Smear, serta tindak lanjut rujukan bagi pasien berisiko. Dinas Kesehatan Sulbar juga menyoroti perkembangan pelaksanaan vaksinasi HPV (Human Papillomavirus) yang kini menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional, dengan sasaran utama remaja putri usia sekolah. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat layanan kesehatan dasar dan menurunkan angka kejadian kanker serviks di Sulawesi Barat. Informasi dan data capaian tersebut akan menjadi bahan pembahasan penting dalam Rapat Kominda, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan daerah dalam memperkuat layanan kesehatan dasar, memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan gratis, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi di…

Mamuju – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan program menarik bertajuk “Tantangan 30 Hari Cerita Sehatmu.” Program ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berbagi cerita dan pengalaman hidup sehat melalui media sosial selama 30 hari berturut-turut. Melalui tantangan ini, peserta diminta untuk membuat narasi, foto, atau video pendek yang menceritakan praktik hidup sehat sehari-hari sesuai dengan sub-tema harian yang telah disiapkan oleh Kemenkes RI. Sub-tema tersebut mencakup berbagai aspek kesehatan seperti pola makan sehat, kesehatan mental, aktivitas fisik, kesehatan sosial dan spiritual, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Tantangan ini bertujuan untuk mendorong konsistensi masyarakat dalam menjalani gaya hidup sehat serta menularkannya melalui media sosial agar dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, “Tantangan 30 Hari Cerita Sehatmu" sangat bagus untuk mendorong masyarakat, terutama yang aktif di media sosial, agar dapat menceritakan dan meneladankan perilaku hidup sehatnya. "Dengan berbagi cerita selama 30 hari, diharapkan masyarakat menjadi lebih konsisten menjalani hidup sehat sekaligus memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama,” kata Nursyamsi Rahim, Kamsi 16 Oktober 2025. Lanjut, dr. Nursyamsi Rahim juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk turut berpartisipasi dalam tantangan ini. “Tantangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memperkuat semangat kolektif dalam membangun masyarakat Sulawesi Barat yang sehat. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Program Pancadaya, khususnya poin ketiga yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter, yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga. Masyarakat yang sehat adalah pondasi utama SDM yang unggul dan berdaya saing,” tambahnya. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan, Tantangan 30 Hari Cerita Sehatmu juga menawarkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Tersedia hadiah mingguan, penghargaan…

MAMUJU - Gubernur Sulbar Suhardi Duka menghadiri pengukuhan dewan pengurus wilayah (DPW) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Provinsi Sulawesi Barat periode 2025-2028 di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar, Kamis 16 Oktober 2025. Turut hadir Plh Sekprov Herdin Ismail, Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir dan tamu undangan lainnya. AAIPI sendiri adalah organisasi yang menghimpun para auditor internal pemerintah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas audit pemerintah, berbagi pengetahuan, dan menetapkan kode etik profesi. "Kekuasaan yang tidak dikontrol pasti akan korupsi, olehnya itu auditor atau pengawas sangat penting dalam tata pemerintahan dalam menegakkan bagaimana pemerintah menjalankan perannya dengan baik," kata Gubernur Suhardi Duka. Ia mengatakan peran BPKP, BPK maupun Inspektorat menjadi sangat penting dalam pemerintahan. "Jadi selamat kepada pengurus DPW AAIPI Sulbar, selamat menjalankan tugasnya dalam pembangunan daerah," ungkap Suhardi Duka. Ketua DPW AAIPI Sulbar Zulherizal menyampaikan organisasi ini merupakan perpanjangan tangan pusat dalam menjalankan tugas di masing-masing daerah. "Terimakasih kepada Gubernur telah hadir mengukuhkan pengurus DPW AAIPI Sulbar. Kita akan ikut terlibat dalam pembangunan daerah," ucap Zulherizal. Selain itu, DPW AAPI Sulbar akan menjalankan beberapa program salah satunya peningkatan profesionalisme dan kapasitas anggota sesuai arahan pusat.(rls)

Mamuju – Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Swandy, didampingi oleh Penata Penanggulangan Bencana, Saparuddin, menghadiri Rapat Komunikasi dan Koordinasi Intelijen Daerah (Kominda) yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Daerah (Binda) Sulbar, Kamis 16 Oktober 2025. Rapat ini mengusung tema “Pencermatan Dinamika Situasi Menjelang Satu Tahun Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat”. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Maleo, Mamuju. Dalam kesempatan tersebut, Swandy menyampaikan paparan mengenai kejadian bencana yang terjadi di enam kabupaten di Sulbar selama periode tahun 2025, meliputi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, serta kebakaran hutan dan lahan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana menjelang perubahan musim. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, memberikan apresiasi atas kehadiran BPBD dalam forum tersebut. Menurutnya, keterlibatan BPBD dalam rapat Kominda merupakan bentuk sinergi yang penting antara unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mencermati situasi daerah, baik dari sisi keamanan maupun potensi bencana. “Kehadiran BPBD dalam forum Kominda menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, tidak hanya dari aspek sosial dan politik, tetapi juga dari aspek kebencanaan. Semua pihak perlu bersinergi agar kondisi Sulbar tetap aman dan tangguh,” ujar Yasir Fattah. Ia menegaskan, kegiatan ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga situasi kondusif dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap berbagai potensi ancaman, termasuk bencana alam yang dapat berdampak pada masyarakat. Dengan terselenggaranya rapat Kominda ini, diharapkan sinergi lintas sektor di Sulbar semakin kuat, guna mewujudkan wilayah yang aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang membahas kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Rapat berlangsung di ruang Sekprov Sulbar pada Kamis 16 Oktober 2025 dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, serta mendorong sinergi antarinstansi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan perpajakan daerah. Hal ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Amir A.dado menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Samsat dalam mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor. "Kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah," pungkasnya. Dishub Sulbar berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan, agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajibannya. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor serta memperkuat tata kelola pelayanan publik di Sulbar. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU, --Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar bekerjasama BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI melaksanakan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) serta melibatkan pemateri dari pusat dan Tsinghua University China. Pelatihan yang dilaksanakan selama 10 hari ini berlangsung sejak 6 Oktober 2025 secara online/daring. Pelatihan berlanjut dengan tatap muka secara langsung atau luring di Lantai II Gedung Graha Sandeq Komplek Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 16 Oktober 2025. Plt. Kadis Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, untuk pertemuan secara luring ini, peserta terbagi dalam beberapa kelompok dengan konsen terhadap Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga, baik itu terkait ekonomi inklusif. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, pembangunan SDM, infrastruktur dan penguatan Rafa kelola pemerintahan. "Masing masing kelompok akan didampingi langsung Pemateri dari BPSDM Komdigi, dan outpunya membuat rencana aksi, jadi bagaiman setiap sektor dalam panca daya terbangun pola digitalisasi," ucap Ridwan. Diharapkan pelatihan ini meningkatkan kompetensi manajemen digitalisasi disetiap kantor yang dipimpin, terbangun mindset digital agar setiap pekerjaan berjalan efektif dan efisien.. Lanjut Ridwan berterima kasih dan apresiasi terhadap seluruh peserta dengan antusiasj mengikuti pelatihan selama 8 hari terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membangun mindset Digital mendukung visi Sulbar Maju dan Sejahtera. Selanjutnya, agenda pelatihan di hari ke 10 nantinya akan dilaksanakan seminar dengan menghadirkan pemateri Sichuan University. (Rls)

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggandeng 17 perusahaan swasta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di 17 desa dan kelurahan. Pendanaan program ini menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan sedekah dari perusahaan. Program ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulawesi Barat dengan mitra swasta di wilayah provinsi. Kegiatan digelar di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (16/10/2025). Kesepakatan tersebut mengatur program CSR pencegahan dan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem terpadu di Sulawesi Barat untuk periode 2025–2030. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengatakan program ini istimewa karena partisipasi swasta langsung mendukung kegiatan di lapangan. "Kegiatan ini adalah istimewa kita melibatkan partisipasi swasta di dalam penanganan miskin ekstrim dan stunting," ujar SDK. Setiap tahun, direncanakan ada 17 desa baru yang akan diintervensi. Program ini dijalankan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sulbar dan mitra swasta. Isi MoU mencakup tiga fokus utama: pengurangan beban masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong kemiskinan. Pengurangan beban masyarakat meliputi bantuan sosial, beasiswa pendidikan, perlengkapan sekolah, bantuan listrik hemat, dan pasar murah. Peningkatan pendapatan dilakukan melalui bantuan usaha ekonomi produktif, dukungan benih perikanan, peternakan, perkebunan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan program padat karya. Penurunan kantong kemiskinan mencakup pembangunan sarana air bersih, jamban keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase, jalan rabat beton, dan usaha tani. Program ini menyasar 445 kepala keluarga kategori miskin ekstrem dan 19.664 individu kategori miskin (desil 1–4). Selain itu, terdapat 186 rumah tidak layak huni, 82 keluarga menerima jamban, 70 KK mendapat bantuan listrik hemat, dan 215 mendapatkan bantuan sanitasi serta air bersih. Balita yang menjadi fokus intervensi meliputi 814 balita stunting, 2.272 balita berat badan tidak naik, 641 balita underweight, dan 28 balita gizi kurang. Bantuan pendidikan dan perlengkapan sekolah diberikan untuk 6.418 anak dari keluarga miskin. SDK mengatakan, pembiayaan program ini sepenuhnya ditanggung perusahaan,…